BPKH Kelola Rp195,29 Triliun pada 2027, Komisi VIII DPR Soroti Biaya Operasional

oleh -12 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026), membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2027.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pihaknya membahas tuntas proyeksi dana hingga anggaran operasional.

​Dalam kesimpulan rapat, kata Marwan Dasopang, total dana kelolaan haji pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp195,29 triliun dengan jumlah pendaftar haji baru diperkirakan sebanyak 495.312 jemaah.

“Dari dana tersebut, BPKH menargetkan nilai manfaat sebesar Rp13.496,06 miliar dengan tingkat imbal hasil di angka 7,00 persen. Sementara DPR mentargetkan 10 persen. Adapun, alokasi dana kemaslahatan ditetapkan Rp260 miliar dan virtual account menembus Rp2.600 miliar,” ujarnya.

​Terkait alokasi biaya, Komisi VIII DPR mencatat Biaya Operasional BPKH Tahun 2027 dipatok sebesar Rp498,83 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, hingga peningkatan kapasitas SDM.

​Di sisi lain, Anggaran Dewan Pengawas BPKH 2027 disetujui sebesar Rp39,88 miliar yang difokuskan pada enam program utama. Program tersebut meliputi pembinaan kinerja Badan Pelaksana, pengawasan investasi, transformasi digital dan TI, pengawasan GRC, koordinasi kemitraan, hingga pengawasan kebijakan umum dan RKAT. “​Adapun pembahasan mendalam terkait isu-isu aktual lainnya akan dilanjutkan pada agenda RDP berikutnya,” pungkas Marwan.