HNW Resmi Pimpin BKSAP DPR RI, Siap Perkuat Diplomasi Parlemen di Berbagai Forum

oleh -8 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID  – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI resmi berganti ketua. Hidayat Nur Wahid menerima estafet kepemimpinan dari Syahrul Aidi Maazat dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Usai resmi memimpin BKSAP DPR RI, Hidayat menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di berbagai forum internasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan demokrasi yang tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga berkualitas.

“Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, BKSAP akan mengoptimalkan kehadiran Indonesia dalam berbagai forum parlemen internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Melalui forum-forum tersebut, BKSAP diharapkan menjadi saluran efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia.

“Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Hidayat menilai kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional harus mampu memberikan pengaruh dan menghasilkan solusi, bukan sekadar memenuhi undangan.

“Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta. Pengalaman demokrasi Indonesia harus dapat menjadi model bagaimana demokrasi mampu menghadirkan solusi, termasuk menunjukkan harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara,” jelasnya.

Selain memperkuat diplomasi parlemen, Hidayat menegaskan pentingnya sinergi antara BKSAP dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional di tingkat internasional.

Salah satu isu yang akan terus menjadi perhatian BKSAP adalah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi parlemen.

“Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi,” katanya.

Hidayat menambahkan, BKSAP juga akan terus memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai organisasi parlemen dan organisasi non pemerintah (NGO) di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina telah menjadi gerakan global yang melibatkan banyak negara dan berbagai elemen masyarakat dunia.

“Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat,” pungkasnya