Bayi Meninggal Akibat Kendala Rujukan, Neng Eem Komisi IX DPR Desak Audit RSUD Tanjung Priok

oleh -48 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID  — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan duka cita serta keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang bayi yang sempat menjalani penanganan medis di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa tragis tersebut dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi, khususnya menyangkut koordinasi antarrumah sakit serta ketersediaan ambulans neonatal.

“Ini menyangkut nyawa manusia, jangan sampai bayi kehilangan kesempatan untuk hidup karena sistem rujukan yang lambat, koordinasi antarrumah sakit yang tidak berjalan baik, atau ambulans khusus bayi yang tidak tersedia ketika dibutuhkan. Negara harus hadir memastikan setiap pasien mendapatkan pertolongan secepat mungkin,” tegas Neng Eem di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Neng Eem menyoroti kronologi kejadian saat bayi yang dilahirkan setelah ibunya dirujuk dari Puskesmas Kebon Bawang tersebut membutuhkan perawatan intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU), namun pihak keluarga justru terkendala komunikasi rujukan dan ketiadaan ambulans khusus. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi darurat medis, fasilitas kesehatan dilarang keras membebankan urusan pencarian rumah sakit rujukan kepada keluarga pasien.

“Jangan sampai keluarga pasien yang harus pontang-panting mencari rumah sakit, menghubungi sana-sini, bahkan mencari kenalan agar anaknya mendapatkan pertolongan. Ini tanggung jawab sistem pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit harus memiliki mekanisme rujukan darurat yang cepat, terkoordinasi, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.

Legislator PKB tersebut turut menggarisbawahi urgensi penyediaan armada ambulans neonatal yang dilengkapi peralatan medis standar serta tenaga kesehatan terlatih di setiap fasilitas kesehatan rujukan. Pemda didesak membangun sistem pemanfaatan ambulans terpadu antarrumah sakit agar tidak terjadi kekosongan layanan transportasi medis saat pasien kritis membutuhkan evakuasi segera.

“Ambulans untuk bayi dalam kondisi kritis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan bagian dari rangkaian tindakan penyelamatan nyawa yang membutuhkan dukungan tenaga medis terlatih dan peralatan khusus. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan ambulans neonatal beserta sistem pemanfaatannya secara terintegrasi,” kata Neng Eem.

Ia mendukung instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP), namun mengingatkan agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif tanpa berhenti pada pemenuhan prosedur administratif semata. Kementerian Kesehatan bersama seluruh pemerintah daerah diimbau segera membenahi standar operasional prosedur (SOP) kegawatdaruratan guna memutus rantai birokrasi rujukan yang mengancam keselamatan pasien.

“Kalau memang ditemukan kelalaian harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tetapi jangan berhenti pada siapa yang salah karena pemerintah juga harus mengungkap di mana letak kelemahan sistemnya. Pembenahan konkret wajib segera dilakukan agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali,” pungkasnya.