JAKARTA,REPORTER.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah (UUOD) sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Mekeng pada wartawan seusai Sarasehan Nasional “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sarasehan nasional tersebut merupakan puncak dari perjalanan Fraksi Golkar MPR RI selama satu tahun dalam menginisiasi penyusunan regulasi mengenai obligasi daerah. FPG MPR juga menyerahkan naskah akademik yang telah disusun oleh tim perumus sebagai bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang tersebut.
“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng. Mekeng didampingi Ferdiansyah, dan Firman Subagyo, Sari Yuliati dan lain-lain.
Menurutnya, sumber pembiayaan obligasi daerah dapat berasal dari berbagai instrumen investasi publik, mulai dari perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan hingga trust fund.
Namun, Mekeng menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan proyek secara matang sebelum menerbitkan obligasi daerah. Sebab, skema pembiayaan tersebut harus berbasis proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.
“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” ungkapnya.
Mekeng berharap, gagasan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah mendapatkan dukungan politik dari seluruh partai politik dan fraksi di DPR RI agar proses legislasi dapat berjalan lancar.
Ia juga meminta para anggota DPR dan pihak-pihak terkait ikut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sehingga dapat segera diselesaikan. “Kami berharap minta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi, terdapat potensi besar bagi daerah untuk memanfaatkan instrumen obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Dari hasil kajian tersebut, setidaknya terdapat sembilan provinsi yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat 44 kabupaten dan kota yang juga dinilai memiliki kelayakan untuk menggunakan instrumen pembiayaan tersebut.
Ia berharap, apabila proses pembentukan undang-undang dapat diselesaikan pada tahun depan, pemerintah daerah sudah bisa mulai mempersiapkan penerbitan obligasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan. “Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
