JAKARTA,REPORTER.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) guna menindaklanjuti aspirasi pengemudi transportasi daring roda dua (R2) dan roda empat (R4). Para pengemudi daring itu sebagaimana tergabung dalam organisasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi daring, khususnya terkait pengaturan tarif hingga layanan pengantaran barang dan makanan.
Usai menerima perwakila FDTOI, Sufmi Dasco menjelaskan pengaturan tarif transportasi roda dua dan roda empat memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Sementara itu, pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan ternyata tidak hanya menjadi ranah Kemenhub, tetapi juga melibatkan Komdigi.
“Berbagai aspirasi yang kemudian disampaikan antara lain tarif yang sudah atau tidak naik, lalu kemudian penaksiran tarif roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di Pemerintah Daerah, lalu kemudian barang dan makanan yang diatur di kementerian lain selain perhubungan yaitu Kementerian Komdigi,” ujar Dasco kepada media usai pertemuan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Tak hanya itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengungkapkan pihaknya telah meminta agar Kementerian terkait menerima perwakilan FDTOI sehingga aspirasi dan masukan mereka dapat dibahas secara langsung.
“Saya sudah minta kepada Kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Tadi sudah tersambung dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” ungkap Dasco.
Selain itu, Dasco memastikan DPR RI akan mengawal sinkronisasi pembahasan regulasi transportasi daring. Hal ini menyusul adanya dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memiliki keterkaitan yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibahas Komisi V DPR RI serta RUU tentang Transportasi Online yang menjadi ranah pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi V dan Baleg agar pembahasan kedua regulasi tersebut berjalan selaras. Menurutnya, sinkronisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih aturan sekaligus memastikan regulasi yang dibentuk dapat saling memperkuat.
“Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait. Sehingga kemudian antara undang-undang yang satu dan yang lain tidak ada kemudian tumpang tindih, bahkan undang-undang satu dan undang-undang yang lain itu bisa saling menguatkan untuk kepentingan daripada masyarakat,” tambahnya.
Dasco mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang diperlukan untuk memperjelas pengaturan transportasi daring, termasuk layanan pengantaran barang dan makanan. “Iya, PP turunan nanti kita akan minta agar dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba asistensikan di dalam perundang-undangan dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” pungkas Dasco.
Hadir dalam audiensi tersebut di antaranya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekkeu) Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa.





