Menko Polkam Budi Gunawan (net)
Isu menarik pagi ini masih soal judi online. Menko Polkam Budi Gunawan menyebut, praktik judi online di Indonesia sudah sangat meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Jumlah pemain judi online sudah mencapai 8,8 juta orang, 80.000 di antaranya anak di bawah usia 10 tahun.
Isu menarik lainnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri kampanye Pram-Rano Karno bertajuk “Apel Siaga Kawal TPS & Rapat Akbar Warga Kota” di Lapangan Blok S, Jakarta, Kamis (21/11). Anies mengajak seluruh pendukungnya, baik di Pilkada Jakarta 2017 maupun Pilpres 2024 mendukung Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polkam Budi Gunawan menyebut, praktik judi online di Indonesia sudah sangat meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Jumlah pemain judi online sudah mencapai 8,8 juta orang yang mayoritasnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Perputaran uang judi online juga cukup besar,yakni mencapai Rp 900 triliun pada 2024.
Berdasarkan data yang dimiliki desk pemberantasan judi online, 80.000 pemain judi online usianya di bawah 10 tahun dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online.
Disebutkan juga, 97.000 anggota TNI-Polri menjadi pemain judi online. “Ya, 97.000 anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online,’’ kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Atas dasar itulah, Budi Gunawan menyebut harus segera dilakukan upaya untuk memberantas judi online di Tanah Air. “Judi online saat ini itu sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkiti berbagai kalangan dari kalangan tua hingga anak-anak,” ujarnya.
Budi Gunawan yang mantan Kepala BIN ini mengungkapkan, Desk Pemberantasan Perjudian Daring akan lakukan tiga langkah prioritas dalam memberantas judi online. Tiga langkah itersebut adalah hasil rapat gabungan Desk Pemberantasan Perjudian Daring dengan satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11), kemarin.
“Pertama, desk gabungan akan bekerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkomdigi. Kedua, desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online.
Ketiga, desk gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Dalam upaya edukasi tersebut, akan ditekankan bahwa judi online adalah penipuan. “Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang padahal program judi online itu sudah di-setting agar masyarakat ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” ujarnya.
2. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Google, TikTok, dan Meta untuk meminta penghapusan kata kunci atau keyword terkait judi online (judol). Langkah ini diambil karena kementeriannya tidak bisa melakukan penghapusan secara mandiri. “Kami sudah bersurat ke Google. Kami juga sudah bersurat ke TikTok. Kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Meutya menjelaskan, penghapusan kata kunci judi online juga merupakan respons terhadap masukan dari masyarakat. Ia menyebutkan, banyak masyarakat yang mengeluhkan akses terhadap kata kunci judi online yang masih tersedia. Ia mengakui, sejak 4 hingga 20 November, Kementerian Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap kata kunci judi online.
“Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword. Dari 4 sampai 20 November, ini usia dari desk ini (Desk Pemberantasan Perjudian Daring), mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta,” ujanya.
Meutya Hafid siap hadapi gugatan balik dalam upaya pemblokiran situs yang disinyalir terkait dengan praktik judi online. Kemenkomdigi terkadang harus berhadapan dengan tuntutan balik saat melakukan upaya pemblokiran situs. Dia menegaskan, kementeriannya tidak akan mundur dan akan terus melakukan upaya pemblokiran jika mendapat aduan dari masyarakat. “Enggak apa-apa kita hadapi kalau memang itu aduan dari masyarakat kita akan tutup dan kita siap berhadapan jika digugat. Kita akan jelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online,” kata Meutya.
3. Kabareskrim Polri merangkap Ketua Harian Desk Pemberantasan Perjudian Daring, Komjen Wahyu Widada mengungkapkan, 85 influencer yang tersangkut kasus promosi situs judi online telah ditangkap sejak Desk Pemberantasan Perjudian Daring Polri terbentuk. “Selama desk ini berdiri (sejak 4 November 2024), yang melaksanakan endorsement ada sekitar 85 orang,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11). Wahyu menegaskan, pihaknya sangat hati-hati dalam penangkapan kepada puluhan influencer tersebut. Untuk memastikan status hukum mereka, pihaknya melibatkan saksi ahli.
Wahyu mengungkapkan, pihaknya telah menangkap pengelola situs judi online W88 berinisial HS alias A yang beroperasi di Filipina dengan perputaran uang Rp 1 triliun. Wahyu menjelaskan, peran HS dalam jaringan situs judi online W88 adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain. “Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan embedding untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kamboja,” ungkap dia. “Ini yang kita kejar dan kita bisa tangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” tambahnya.
Wahyu menuturkan, Mabes Polri telah menyita uang senilai Rp 89,7 miliar dalam kasus judi online yang melibatkan situs slot 8278. Kabareskrim Polri merangkap Ketua Harian Desk Pemberantasan Perjudian Daring, Komjen Wahyu Widada mengungkapkan, penyitaan ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya yang diungkap Mabes Polri. Dijelaskan, uang sitaan tersebut berasal dari satu tersangka berinisial FH. “Pada saat itu kita sudah menyita beberapa, menyita sekitar Rp 76 miliar, tetapi tambah lagi setelah kita lakukan penelusuran aset situs ini (8278) dan kita kembali menemukan Rp 13 miliar dari rekening yang dilakukan oleh tersangka FH,” ujar Wahyu.
4. Menag Nasaruddin Umar juga menekankan soal larangan agar seluruh umat beragama menghindari judi online. Ia mengatakan, bermain judi online akan berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. “Mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita semuanya itu tidak terkontaminasi dengan judi online dengan bahaya yang sangat luar biasa. Di dunia kita akan melarat apalagi nanti di akhirat,” kata Menag dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Disebutkan, Kemenag jakan mendayagunakan rumah-rumah ibadah untuk memproteksi umatnya dari judi online. Ia mengajak seluruh pemuka agama memberikan kotbah atau ceramah di rumah ibadah kepada umat untuk menghindari judi online. “Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, ditambah dengan musala, langgar, surau, madrasah. Itu lebih dari 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah rumah-rumah ibadah agama lain. Itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini. Dan insya Allah kalau ini bekerja kami sangat yakin masyarakat akan memiliki kesadaran moral, spiritual,” ujar Nasaruddin.
5. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam agenda kampanye Pram-Rano Karno bertajuk “Apel Siaga Kawal TPS & Rapat Akbar Warga Kota” di Lapangan Blok S, Jakarta, Kamis (21/11). Anies yang mengenakan baret warna oranye mengajak seluruh pendukungnya, baik di Pilkada Jakarta 2017 maupun Pilpres 2024 — yang dia sebut Anak Abah — untuk mendukung Cagub-Cawagub Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
Anies juga menginstruksikan seluruh relawan dan pendukungnya yang tergabung dalam “Warga Kawal TPS” untuk mengajak seluruh warga Jakarta mencoblos Pram-Rano pada 27 Nopember 2024 mendatang. Anies berharap seluruh relawan dan pendukungnya itu menjaga agar Pilkada Jakarta 2024 berjalan jujur dan adil pada saat pencoblosan nanti.
Tak hanya itu, Anies juga berharap Pram-Rano dapat melanjutkan segala program kerja yang baik jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. “Mudah-mudahan keberlanjutan program program di Jakarta akan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Mas Pram besok,” tuturnya.
Dengan mengacungkan tiga jari, Anies memberikan tiga tugas kepada para pendukungnya. Pertama, ajak kerabat dan tetangga untuk mencoblos pada 27 November nanti. Kedua, jaga daerah tempat tinggalmu dari serangan fajar jelang pencoblosan. Ingatkan tetangga jangan sampai termakan iming-iming pembagian. Ketiga, jaga dan kawal proses penghitungan suara, jangan sampai dicurangi.
6. Cagub Jakarta Pramono Anung yakin pemilih golput di Pilkada Jakarta 2024 akan berkurang, angkanya tidak akan melebihi 20 persen dari total jumlah pemilih. Keyakinan ini berangkat dari dukungan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada dirinya. “Saya yakin dengan dukungan Mas Anies yang luar biasa ini, maka golput akan menurun karena dari semua survei golputnya kemarin hampir 20 persen lebih, golput akan menurun,” kata Pramono dalam apel siaga di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).
Pramono berharap pemilih yang sempat bimbang, menggunakan hak suaranya untuk mendukung dirinya dan Rano Karno alias Bang Doel. “Mudah-mudahan ini menjadi suplemen atau dorongan bagi pasangan nomor 3, Mas Pram dan Bang Doel. Saya meyakini itu,” tuturnya sembari mengatakan, dirinya akan melanjutkan program para Gubernur Jakarta terdahulu yang memang baik, termasuk program yang dijalankan Anies Baswedan.
7. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat posisi Indonesia di panggung dunia. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Apel Kader Partai Gerindra Kota Malang, Jatim, Kamis (21/11).
Menurutnya, kebijakan-kebijakan strategis pada awal masa jabatannya telah menuai respons positif dari komunitas global. Hal ini terlihat dalam beberapa forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang baru-baru ini digelar di Brasil.
“Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya, menyampaikan posisinya bahwa mandat yang baru saja didapat dari rakyat sebagai presiden akan beliau gunakan sepenuhnya untuk membela rakyat. Pak Prabowo sangat disegani di forum internasional. Beliau bisa bawa Indonesia disegani dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11).
8. ICW mendesak pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029 mengundurkan diri dari instansi asalnya. Hal itu untuk menghindari loyalitas ganda ketika nantinya bekerja di lembaga antirasuah. “ICW mendesak pimpinan KPK terpilih yang berasal dari penegak hukum tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan juga mengundurkan diri dari instansi asal, baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” ujar Peneliti ICW Diky Anandya melalui siaran persnya, Kamis (21/11).
Empat dari lima pimpinan KPK periode selanjutnya yang ditetapkan oleh Komisi III DPR RI hari ini didominasi oleh aparat penegak hukum, baik yang masih aktif maupun purnatugas. Mereka ialah Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, Jaksa Fungsional pada Jampidsus Kejaksaan Agung Fitroh Rohcahyanto, mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, Hakim di Pengadilan Tinggi Manado Ibnu Basuki Widodo dan petahana Johanis Tanak.
“Jika hanya mundur dari jabatan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 huruf i UU KPK, bukan tidak mungkin mereka akan punya loyalitas ganda. Akibatnya, setiap tindakan yang nanti mereka ambil akan bias dengan kepentingan institusi asal,” ucap Diky.
9. Komisi III DPR tetapkan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang dilakukan setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 nama calon pimpinan KPK rampung digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).
Hasil voting yang dibacakan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyebutkan, Setyo Budiyanto 46 suara, Poengky Indarti 2 suara, Fitroh Rohcahyanto 48 suara, Michael Rolandi Chesnata Brata 9 suara, Ida Budhiati 8 suara, Ibnu Basuki Widodo 33 suara, Johanis Tanak 48 suara, Djoko Poerwanto 2 suara, Ahmad Alamsyah Saragih 4 suara, Agus Joko Pramono 39 suara. Dari hasil tersebut, lima pimpinan KPK terpilih adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Komisi III DPR juga menetapkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 melalui voting. Mereka yang terpilih adalah Wisnu Broto 43 suara, Benny Jozua Mamoto 46 suara, Chisca Mirawati 46 suara, Sumpeno 40 suara, dan Gusrizal 40 suara.
10. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembon alias Tom Lembong hadir secara daring pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11). Dalam keterangannya, Tom Lembong mengaku tidak mendapat penjelasan detail dari jaksa penyidik soal dugaan korupsi impor gula yang disangkakan pada dirinya. “Pada waktu ditetapkan sebagai tersangka, dijelaskan tidak kenapa Anda sebagai tersangka? Apa masalahnya?” tanya kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. “Tidak, tidak dijelaskan apa masalahnya. Hanya disebutkan sesuai KUHAP dan keputusan pimpinan saya ditetapkan sebagai tersangka,” jawab Tom Lembong.
Mantan Co-captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) ini mengaku terkejut atau shock begitu ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. “Sudah pasti (shock),” kata Tom Lembong. “Pada waktu peristiwa itu Anda dikasih kesempatan untuk pilih penasihat hukum sendiri?” tanya kuasa hukum. “Karena bapak tidak memiliki penasihat hukum, kami memiliki penasihat hukum untuk mendampingi Anda,” tutur Tom Lembong menirukan ucapan jaksa penyidik.
Tom Lembong menyatakan Mendag sebelum dan sesudah dirinya juga mengeluarkan izin impor gula. “Semua Mendag sebelum dan setelah saya juga merestui atau mengesahkan izin impor gula mentah untuk diolah jadi GKP (Gula Kristal Putih) melalui distributor,” ujar Tom Lembong.
Menurut dia, Kejaksaan Agung secara terbalik menafsirkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Permendag tersebut ditandatangani Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendag sembilan tahun silam. “Permendag itu tidak mengatakan bahwa dalam rangka stabilisasi harga dan stok, yang boleh diimpor hanya GKP melalui BUMN,” ucap Tom Lembong.
Mantan Mendag itu menegaskan, dirinya selalu menjalankan perintah presiden saat menjabat menteri perdagangan dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. “Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah presiden sebagai koordinator dalam institusi, termasuk ketika saya menjabat sebagai menteri perdagangan,” kata Tom.
Ia mengaku selalu berkonsultasi dengan Jokowi, tak terkecuali saat membicarakan impor gula. Tak ada teguran ataupun koreksi mengenai kebijakan impor gula yang saat ini dipermasalahkan Kejaksaan Agung. “Saya sering berkonsultasi dengan beliau, informal dan formal, termasuk mengenai impor,” imbuhnya.
Tom juga belum pernah dimintai klarifikasi atas kebijakan yang dikeluarkannya semasa menjadi pejabat. “Seumur hidup saya, termasuk 11 tahun saya bergerak di dunia kebijakan dan politik, saya belum pernah sekalipun diperiksa oleh penegak hukum mana pun di negara mana pun. Jadi, pemeriksaan saya oleh Kejaksaan bulan lalu adalah pertama kali dalam hidup saya,” ucap Tom Lembong.
Tim Kuasa Hukum Tom Lembong hadirkan enam saksi ahli dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Kamis (21/11). Dalam sidang tersebut, para saksi ahli menjelaskan mengenai aturan terkait sistem penetapan tersangka dan penahanan. Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penangguhan penahanan kliennya kepada hakim. “Ya kita tunggulah hasil proses peradilan ini. Kita sama-sama hargai proses ini. Semoga nanti ada keputusan yang terbaik, dan bisa membuka kasus ini,” kata kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir.
Ari mengungkapkan, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, seharusnya bisa menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa. “Ini (seharusnya) bisa menjadi yurisprudensi. Ini mengkhawatirkan nih,” tambahnya.
Ari Yusuf Amir mengaku mengantongi bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ari mengatakan, pihaknya memiliki hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Dalam hasil tersebut, Ari mengatakan tidak ada kerugian negara. “Kita punya bukti dari BPK yang sudah melakukan audit pada tahun 2015-2017 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11). Ari menyayangkan, Kejagung tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong di masa jabatannya. “Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, dan audit investigatif tidak ada,” ujarnya.
11. Menpan-RB Rini Widyantini mengatakan, Stranas PK menjadi salah satu koefisien dalam penilaian Reformasi Birokrasi General yang ditetapkan Kemenpan-RB melalui Keputusan Nomor 182 Tahun 2024. “Pengintegrasian aspek pencegahan korupsi ke dalam reformasi birokrasi bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas reformasi birokrasi,” katanya usai menggelar Rapat Stranas PK 2025-2026 bersama KPK di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Kamis (21/11).
Rini mengatakan, salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah pada rencana Stranas PK 2025-2026 adalah transformasi digital untuk pencegahan korupsi. Rini berharap, Stranas PK di kementerian dan lembaga dapat mencegah terjadinya korupsi di birokrasi pemerintahan. “Saya bersama Pak Pahala Deputi Pencegahan Korupsi KPK serta Pak Wamen baru saja menyelesaikan rapat terkait laporan Stanas PK. Fokus kami ke depan pada 2025-2026 adalah bagaimana transformasi digital itu bisa mendorong pencegahan korupsi,” tegasnya.
Menpan RB Rini Widyantini mengingatkan, potensi pelanggaran netralitas ASN di masa Pilkada 2024, salah satunya lewat titipan proyek kegiatan pada APBD. “Ada beberapa area yang kerap dilanggar oleh ASN. Pertama, adanya dukungan dana pemenangan untuk pembuatan alat peraga baik kampanye maupun serangan fajar,” ujar Rini, kemarin.
Area kedua, yakni kerap adanya ‘titipan’ proyek kegiatan dalam APBD untuk kepentingan politik. Ketiga, adanya permintaan bantuan pengerahan massa saat deklarasi atau kampanye. Keempat, mobilisasi suara baik dari ASN maupun publik seperti RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan. “Ada juga intimidasi dan bujukan terhadap jabatan ASN melalui kepala daerah yang terlibat kontestasi politik,” ungkapnya.
Menurut Rini, sebagai penyelenggara pelayanan publik, ASN tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat. “ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti setiap ASN tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” jelasnya.
12. Komisi III DPR menggelar audiensi kasus pencemaran nama baik yang menjerat seorang jaksa muda di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jovi Andrea. Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dan dihadiri semua pihak yang terlibat kasus tersebut. Di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Kajati Sumatera Utara, Kajari Tapanuli Selatan, termasuk Jovi.
“Kami melihat ada perseteruan, kami dalam posisi objektif. Tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego, yang rusak adalah institusi Kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra,” kata Habib.
Politisi Partai Gerindra itu berharap audiensi tersebut bukan hanya formalitas. Dia ingin pertemuan itu menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Hidup itu enggak sepenuhnya hitam putih. Apalagi bapak-bapak sama-sama dari korps Adhyaksa. Apa enggak mungkin ada solusi yang sifatnya bisa diterima dua belah pihak,” katanya. (Harjono PS)
