Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman Geram Pemerintah Tunda Realisasi Bantuan Beras dan Minyak Goreng 2026

oleh

JAKARTA,REPORTER.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman geram dengan ditunda-tundanya realisasi bantuan beras dan minyak goreng tahun 2026 seiring fenomena meroketnya harga-harga di tengah makin berkecamuknya konflik geopolitik dunia.

Kegeraman politisi PDIP ini, tak lepas dari mandeknya penyaluran bantuan untuk 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat pada Februari-Maret 2026, sebagaimana telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto.

“Penyaluran bantuan periode Februari-Maret 2026 ini dimaksudkan Presiden Prabowo untuk meringankan beban jutaan KPM terdaftar, hadapi Ramadhan dan Lebaran. Kini, Ramadhannya usai. Lebarannya finish. Serapan anggaran untuk itu masih nol persen hingga Mei 2026. Ada apa? Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa, tak kunjung dieksekusi,” tanya Alex.

Penegasan itu disampaikan Alex, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (19/5/2026) sore.

RDP ini mengagendakan pembahasan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dan progres pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

Tak kunjung dieksekusinya rencana penyaluran bantuan beras dan minyak goreng dengan total kebutuhan 664.888 ton beras dan 132,9 juta liter MinyaKita ini, di mata Alex, telah menyalahi tujuan utama didirikannya Bapanas, menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan. “Sekarang, harga pangan meroket. Jika kemudian yang dijadikan alasan sekarang ini adalah persoalan perang, oke kami terima,” ungkap Alex.

“Maka pertanyan pentingnya, rencana bapak ibu untuk menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa,” tegas Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Langkah antisipasi ini ditanyakan Alex, tak lepas belum adanya aksi konkret Bapanas untuk menstabilkan harga pangan saat ini yang sudah melonjak naik di seantero nusantara.

Selain itu, Alex yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI meminta Bapanas mengintensifkan koordinasi dengan Perum Bulog, sebagai lembaga yang diamanahi untuk mendistribusikan bantuan tersebut. “Bapanas mesti segera menyusun program untuk atasi lonjakan harga Sembako serta teknis penyalurannya bersama Perum Bulog. Segera laporkan ke Komisi IV DPR, jika peta jalannya untuk mengatasi lonjakan harga pangan telah selesai disusun,” pungkas Alex.