JAKARTA,REPORTER.ID — Upaya pemerintah mendorong lahirnya wirausahawan baru dinilai tidak akan efektif jika pendidikan kewirausahaan hanya berhenti pada teori di ruang kelas. Sehingga perlu dukungan nyata berupa akses pembiayaan, pendampingan bisnis, rantai pasok, hingga perluasan pasar menjadi faktor penting agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu berkembang dan naik kelas di tengah persaingan ekonomi regional.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa dalam dialektika demokrasi .”Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bersama
Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian UMKM, M Riza Damanik, dan Direktur Sinergi Umkm Indonesia Widhiyani Mokhamad, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,
Selasa (26/5/2026).
Eva mengatakan Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan kementerian terkait sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata mendukung penuh penguatan pendidikan kewirausahaan. Namun, pengembangan jiwa usaha harus diikuti dengan kebijakan konkret yang dapat langsung dirasakan pelaku UMKM.
“Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing. Harus ada keberanian dari pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai tantangan terbesar UMKM Indonesia saat ini bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga lemahnya akses pasar dan minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu hadir dan berani lebih aktif dalam membangun ekosistem usaha yang menyeluruh.
Menurut Eva, Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam, dalam hal pengembangan UMKM yang mampu tumbuh menjadi usaha berdaya saing tinggi. Kondisi itu, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi antara pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk.
“Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Eva menegaskan keberhasilan program UMKM naik kelas tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan satu aspek. Pelaku usaha membutuhkan dukungan menyeluruh agar mampu membangun usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar nasional maupun global.
Sementara itu, M Riza Damanik, Plt Deputi bidang usaha mikro kementerian UMKM, menegaskan pada sidang paripurna DPR pada 20 Mei 2026 lalu Presiden Prabowo menyampaikan agar anak-anak muda Indonesia tidak semuanya menjadi ASN, tapi berwirausaha mengambil inisiatif-inisiatif untuk bisa bersaing di dunia usaha agar menjadi pengusaha-pengusaha baru yang sukses.
Pesan presiden ini relevan dengan situasi dan kebutuhan hari ini maupun ke depannya. Sebagai gambaran kita punya target menjadi negara maju di tahun 2045. Itu artinya kurang dari 20 tahun lagi pendapatan perkapita kita diharapkan bisa meningkat lebih dari 5 kali lipat dari yang ada saat ini. “Maka kita harus punya motor penggerak ekonomi yang kualitas dan produktivitasnya meningkatkan. Sebab, tidak mungkin produktivitasnya meningkat kalau model kerjanya sama. produktivitas 5x lipat tentu dengan metode dengan hasil produksi yang juga meningkat dengan nilai tambah yang juga meningkat dan seterusnya,” jelas Riza.
Nah, di sinilah kata dia, pentingnya kewirausahaan menyiapkan ekonomi baru UMKM- UMKM masa depan, sehingga nantinya diharapkan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari apa yang didapatkan oleh UMKM saat ini.
Kedua, bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan agar kualitas produk maupun produktivitas UMKM itu meningkat. Upaya peningkatan produktivitas UMKM harus melakukan perubahan paradigmatik; dari pendekatan programatik ke pendekatan ekosistem usaha. “Ini yang fundamen kalau yang disebut dengan pendekatan programatik itu adalah ada orang butuh pembiayaan ditanya anda butuh apa butuh pembiayaan, berikan akses pasarnya maka yang terjadi adalah dia tambah modalnya dengan cara meminjam, atau perlu pelatihan untuk peningkatan kapasitas,” ungkapnya.
Dengan perubahan paradigmatik itu bergeser dari pendekatan programmatik ke pendekatan ekosistem usaha. Setidaknya ada lima, yaitu legalisasi dan perlindungan usaha, kepastian akses yang mudah kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi, legalisasi, pendampingan usaha agar kapasitasnya meningkat. Ketiga akses pembiayaan, ada kredit usaha rakyat (KUR) maupun non kredit usaha rakyat. Keempat bagaimana akses pasar dan digitalisasi, dan kelima kemitraan dan rantai pasok.
Lima hal ini adalah ekosistem usaha untuk UMKM agar tumbuh dan berkembang. Dalam konteks itulah bahwa kalau ingin mencetak wirausaha wirausaha unggulan wirausaha harus disiapkan yang punya mentalitas kuat, punya daya inovasi yang kuat, punya daya jangkau yang luas, dan seterusnya yang dikenal dengan 5 AW.
Widhiyani mokhamad, Direktur sinergi UMKM Indonesia, menilai ada dua hal yang cukup krusial untuk tumbuh kembang UMKM tersebut, yaitu pendampingan UMKM, literasi keuangan yang masih sangat rendah, dan kedua tidak adanya pendampingan yang optimal. Padahal, ini cukup membantu agar kegagalan KUR yang tinggi bisa dikurangi.
