Sebagian warga Pati yang berada di kawasan gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta (net)
Isu menarik siang ini, sejumlah warga Pati, Jateng yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sudah berdatangan di kawasan gedung DPR sejak Jumat, pekan lalu. Mereka akan bikin posko di depan Gedung DPR sebagai persiapan demo tanggal 27 Agustus 2026 menuntut disahkannya UU Perampasan Aset yang kini digodok di DPR. Ada dua tuntutan yang mereka desak, yakni hukuman mati bagi koruptor dan perampasan aset mereka. Namun mereka mulai mengeluh, karena rekening donasinya diblokir.
Isu lainnya, masa jabatan Kapolri digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta masa jabatan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tersebut dibatasi secara tegas selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. Mensesneg Prasetyo Hadi bantah soal penunjukan pengusaha kaya, Haji Isam untuk memimpin pemadaman karhutla di Kalimantan. Berikut isu selengkapnya.
1. Sejumlah warga Pati, Jateng yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai berdatangan di kawasan gedung DPR sejak Jumat lalu. Mereka akan bikin posko di depan Gedung DPR sebagai persiapan demo tanggal 27 Agustus 2026, menuntut disahkannya UU Perampasan Aset yang kini digodok di DPR. Ada dua tuntutan yang mereka sampaikan terkait pengesahan UU tersebut, yakni perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi mereka. “Rencana sama teman-teman, kami akan menginap di depan DPR, kami membuka posko,” kata Supriyono alias Botok (43) saat ditemui di depan gedung DPR, kemarin.
Dia berharap masyarakat Indonesia untuk merapatkan barisan pada 27 Agustus mendatang, agar harapan mereka segera direalisasikan. Bantuan suka rela berupa minuman pun mulai berdatangan. Mereka akan membuka dapur umum guna menunjang kebutuhan peserta aksi. Istri Botok, Anik (44) yang turut mengikuti aksi tersebut mengaku sudah mendapat bantuan berupa peralatan masak dari Dapur Umum Jakarta. Mereka akan memasak bahan makanan yang dibawa dari Pati, seperti beras dan mie instan.
“Biasanya waktu di KPK kami juga bawa perlengkapan masak, tapi karena dari dapur umum Jakarta bilangnya memberikan fasilitas perlengkapan masak ya jadi ya kami enggak bawa dari rumah. Cuma kami bawa beras, bawa mi, bawa kopi gitu aja,” tutur Anik saat ditemui terpisah. Anik juga membawa tenda untuk tempat berteduh. Pada aksi sebelumnya, mereka mengandalkan kendaraan sendiri termasuk mobil ambulans untuk tempat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto menyebutkan, warga Pati lainnya bakal menyusul ke Jakarta dengan menggunakan bus. “Ya, untuk aksinya kan tanggal 27 Agutus 2026, jadi mereka akan datang ke Jakarta, menyusul ke sini tanggal 26 Agustus 2026,” kata Teguh Istianto.
Teguh mengatakan, rombongan warga Pati kloter pertama telah tiba di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (21/8) lalu. Mereka tiba sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan dua mobil. “Alhamdulillah lancar, masyarakat di jalan juga pada teriak lihat mobil kami, yang ‘wah’,” kata dia. Menurut Teguh, kedatangan mereka ke Jakarta khusus untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan aturan tersebut sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
2. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, rekening Supriyono alias Botok yang nominalnya Rp 80 juta dan sedianya untuk menampung donasi diblokir pihak bank sejak Jumat (21/8) lalu. “Keblokirnya hari Jumat, pas keblokir itu saldonya Rp 80 juta, tapi enggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi,” ujar Teguh, Minggu (23/8).
Ia mengaku hingga kini belum mendapat informasi pasti dari pihak bank terkait pemblokiran ini. Teguh berharap pihak bank menjelaskan alasan mereka memblokir rekening tersebut. “Kami enggak ngurus dulu, tutup di mana-mana. Ini bikin nasabah sibuk aja, padahal kami enggak berbuat salah apa-apa,” tutur Teguh.
“Masa kami yang diblokir ini yang disuruh urus. Kan bukan kami yang blokir? Ini namanya mempersulit,” imbuhnya. Teguh menegaskan, kejadian ini sangat mengganggu rencana aksi mereka. Namun, ia memastikan rencana aksi masih tetap berjalan. “Sangat mengganggu. Tolong carikan keadilan supaya tetap bisa dipakai,” ungkapnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto mendesak bank BUMN dan pihak kepolisian mengungkap alasannya memblokir rekening yang mereka fungsikan untuk menyimpan donasi dari warga. Dijelaskan, uang yang mereka kumpulkan itu untuk membiayai segala keperluan selama mereka demo di depan gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 mendatang. “Rekening kami diblokir, salah kami apa? Umumkan dong kesalahan kami. Jangan asal blokir milik oranglah,” katanya lewat sambungan telepon, Minggu (23/8).
“Harusnya dari bank yang menjelaskan. Masa kami yang diblokir ini yang disuruh urus. Kan bukan kami yang blokir? Ini namanya mempersulit,” ujar Teguh. Ia mendapat informasi dari media sosial bahwa ada pihak tertentu yang meminta rekening tersebut untuk diblokir. Teguh merasa tindakan pemblokiran ini adalah bentuk ketidakadilan. Sebab, mereka tak merasa melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Lebih jauh, Teguh menyampaikan, AMPB juga berencana mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta dukungan terkait perjuangan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi pelaku korupsi. Ia mengatakan, pihaknya ingin meminta doa restu sekaligus bimbingan dari MUI karena ada kesamaan pandangan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Iya, kita minta dukungan dari MUI.
3. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono. “Permintaan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang,” kata salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil, Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8). Ia mendesak aparat dan pihak bank untuk menjelaskan alasan pemblokiran, termasuk penjelasan perkara apa yang sedang diperiksa, serta apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana.
Menurutnya, tanpa itu, maka pemblokiran dinilai tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemblokiran rekening tersebut juga diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan.
Direktur Amnesty International Indonesia itu menilai, waktu dan sasaran pemblokiran memperkuat dugaan bahwa instrumen perbankan digunakan untuk menekan warga yang sedang menyampaikan pendapat. Pemblokiran dana solidaritas bukan hanya membatasi akses seseorang atas hartanya, tetapi juga menghambat kegiatan kolektif yang dilindungi konstitusi. Merupakan bahaya serius ketika rekening warga diblokir pada saat mereka sedang menyampaikan kritik.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana membantah pihaknya memerintahkan pemblokiran terhadap rekening bank milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. “Tidak ada dari kami (perintah pemblokiran). Kami saat ini tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB,” kata Ivan saat dihubungi, Senin (24/8).
Ivan menjelaskan, pemblokiran baru bisa dilaksanakan jika memang ada tindak pidana yang dilakukan nasabah. Namun, dia mengungkapkan pemblokiran bisa dihentikan ketika sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Disebutkan, adapun aturan ini merujuk pada Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‘’Penyidik bisa melakukan penundaan (merujuk) pada Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 8/2010. Sementara, dengan UU tindak pidana asalnya, maka penyidik bisa melakukan pemblokiran,” tuturnya.
Seperti diberitakan, Supriyono alias Botok sempat menyebut rekening bank miliknya yang berisi Rp80,9 juta tidak bisa digunakan lantaran terblokir. Padahal, uang yang berada di rekening tersebut akan digunakan salah satunya untuk kebutuhan operasional saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/8) mendatang.
Polda Metro Jaya meluruskan soal informasi pemblokiran rekening milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Polisi menyebut surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. “Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Kami klarifikasi bahwa tidak ada pemblokiran. Kami meluruskan kepada seluruh masyarakat, tidak ada pemblokiran, ya” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (24/8).
Informasi pemblokiran rekening AMPB itu beredar di media sosial. Disebutkan mereka akan melakukan aksi unjuk rasa pada 27 Agustus mendatang. Adapun, rekening yang disebutkan diblokir itu menampung dana operasional dan logistik aksi senilai Rp 80,9 juta, yang merupakan gabungan uang pribadi dan donasi publik. Budi menjelaskan, penundaan transaksi tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama lima hari kerja. Penyelidik juga menggunakan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat.
“Perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi, ini dikembalikan kepada si pemilik,” jelasnya.
4. Kasatpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bersama kepolisian mengimbau warga Pati tidak mendirikan posko di depan Gedung DPR/MPR sebagai persiapan demo 27 Agustus 2026 menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset yang sedang digodok di DPR. Sebenarnya tidak boleh, untuk itu kami bersama kepolisian mengimbau supaya tidak mendirikan posko,” kata Hasudungan melalui pesan singkat.
Menurut Hasudungan, pendirian posko dan rencana bermalam di depan Gedung DPR/MPR berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sebagai alternatif, Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga Pati memanfaatkan rumah singgah Jawa Tengah yang tersedia di Jakarta. “Ada di Darmawangsa atau yang di Cideng. Ada kantor perwakilan Jawa Tengah ya kalau enggak salah,” kata Hasudungan.
Di sisi lain, kepolisian memastikan akan mengantisipasi adanya pihak yang berupaya menyusup dan mengganggu jalannya aksi pada 27 Agustus mendatang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut. Disebutkan, polisi akan mengawal jalannya aksi sekaligus mengantisipasi potensi kerusuhan melalui patroli kewilayahan, patroli siber, kegiatan intelijen, serta pemeriksaan di lapangan. “Kalau kami lebih fokus kepada agar kegiatan ini tidak disusupi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain, khususnya yang berkepentingannya mau mencoba merusak, buat rusuh, mau memprovokasi,” ujar Roby saat ditemui di lokasi.
Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati menghadap Pimpinan DPR karena resah dengan pemberitaan mengenai daerah mereka yang cenderung negatif. Mereka menegaskan, masyarakat Pati merupakan warga yang cinta damai dan ramah. Salah satu perwakilan warga Pati, Lukman Hakim, mengatakan pemberitaan yang beredar memicu polarisasi dan keresahan di tengah masyarakat. “Masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, betul ya kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah,” kata Lukman saat diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Amdre Rosiade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/8).
5. Aturan masa jabatan Kapolri digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta masa jabatan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tersebut dibatasi secara tegas selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. “Menyatakan bahwa sebagai bentuk kepastian hukum dan pelaksanaan prinsip pembatasan kekuasaan, masa jabatan Kapolri adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif, transparan, serta memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” demikian petitum gugatan yang dikutip Senin (24/8).
Gugatan ini diajukan karena regulasi yang berlaku saat ini tidak memberikan batas waktu periodisasi yang jelas bagi jabatan Kapolri. Para pemohon berargumen, ketiadaan batas waktu yang rigid di luar usia pensiun normal membuat posisi Kapolri menjadi sangat elastis, rawan terhadap subjektivitas politik eksekutif, serta berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
6. Mensesneg Prasetyo Hadi membantah soal Presiden Prabowo Subianto tunjuk Haji Isam untuk memimpin pemadaman karhutla di Kalimantan yang begitu parah. “Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8). Ia tanya kepada awak media, siapa yang menghembuskan isu Haji Isam ditunjuk memimpin pemadaman karhutla. Sejak awal Prasetyo mengatakan, yang trending di medsos belum tentu benar. “Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” kata dia.
Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat tingkat menteri menjadi koordinator dalam pemadaman karhutla di Kalimantan. Para pejabat tersebut bertanggung jawab untuk masing-masing wilayah di Kalimantan yang terdampak. “Kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo. “Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi wilayah Kalbar, Kalteng, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” sambungnya.
Gubernur Kalsel juga membantah Haji Isam menjadi Ketua Tim Percepatan Penanganan Karhutla. Ia menegaskan, bukan Haji Isam yang ditunjuk tetapi Menko Pangan Zulkifli Hasan. “Ini Menko Pangan yang menjadi Ketua Tim,” kata Muhidin, Minggu (23/8). Posisi Haji Isam hanya diberi kepercayaan untuk membantu percepatan penanganan karhutla di Banua. “Karena memang ia [Haji Isam] ditunjuk menjadi Staf Ahli, dan diminta untuk menangani karhutla di Kalsel,” ujar Muhidin.
Menurutnya, Haji Isam menawarkan bantuan alat berat, water bombing, serta kucuran dana Rp7,6 miliar. Dia bilang dana dan alat bantuan dari Haji Isam tu akan digunakan selama dua pekan ke depan untuk kebutuhan taktis dalam penanganan Karhutla. “Ada 100 unit pompa air yang dibantu Haji Isam, dan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar untuk dua minggu ke depan,” kata gubernur itu.
7. BNPB mengungkap sejumlah kendala dalam penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara menggunakan helikopter water bombing. “Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” kata Berton dalam keterangannya, Minggu (23/8).
Untuk operasi udara, kata dia, sumber air yang digunakan untuk pengambilan air melalui bucket water bombing juga mulai menyusut. Jarak sumber air dengan titik kebakaran pun semakin jauh. “Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” ujarnya. Selain persoalan sumber air, petugas juga menghadapi angin kencang di sekitar titik kebakaran.
8. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan akan menindak korporasi apabila terbukti terlibat dalam menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Pernyataan itu disampaikannya menjawab awak media usai rapat di Lobi VVIP Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8). “Oh iya, harus kita tindak ya, akan kita tindak, kalau benar-benar terbukti ya akan kita tindak,” ucap Prabowo. Ia menyatakan, pihaknya akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan, oke ya,” tandas Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menggelar rapat bersama pejabat daerah di Lobi VVIP Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya untuk mendengarkan laporan terkait kondisi karhutla. Rapat itu diikuti KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, dan jajaran Forkopimda Kalteng. Prabowo Subianto mengaku terus mengikuti perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. “Saya sudah lihat situasi dan kami ikuti terus, kami ambil langkah-langkah mitigasi, yang penting kami segera hentikan perluasan dan penambahan titik api,” ujar Prabowo.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutkan, ada empat korporasi yang saat ini dalam proses penyelidikan. Keempatnya berada di Kalimantan Barat. “Empat korporasi itu di Kalimantan Barat,” tambahnya. Pras menegaskan izin perusahaan tersebut bisa dicabut jika terbukti terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. “Oh iya, kalau ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu-ragu, sampai kepada ada kemungkinan cabut izin,” ujarnya.
Prasetyo juga menyampaikan pemerintah sudah berkomunikasi secara informal dengan negara-negara tetangga yang terdampak asap karhutla dari Kalimantan. Prasetyo menyebut Menlu Sugiono telah berbicara dengan negara yang terganggu asap dari Indonesia. Prasetyo menjelaskan, kini, pemerintah sedang berusaha secepatnya mengatasi masalah karhutla. “Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah karhutla ini,” ujar Prasetyo di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (23/8).
Bareskrim Polri tetapkan 72 orang sebagai tersangka kasus dugaan karhutla yang ditangani di sembilan Polda. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di sembilan wilayah hukum Polda. “Kesembilan Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan,” kata Irhamni, Minggu (23/8).
Menurut Irhamni, Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait kasus karhutla yang tersebar di sembilan Polda. Wilayah tersebut yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Penegakan hukum dilakukan bersama jajaran Polda untuk memastikan setiap kebakaran yang diduga memiliki unsur pidana dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
9. Wamendikti Saintek Stella Christie menyampaikan kekecewaannya terhadap kasus dugaan pemerasan calon mahasiswa baru yang menyeret Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq. Menurut Stella, marwah pendidikan tinggi seharusnya dijaga, bukan malah dicoreng. “Kalau kasus pelanggaran ini benar, sangat-sangat disayangkan. Kita harus mencari akar solusinya, jadi jangan sampai kita hanya satu perkara, tetapi kita melihat secara sistem,” sambungnya.
Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa mengungkapkan, pelaku korupsi di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan pihak swasta, melainkan paling banyak berasal dari ekosistem kampus. Pelakunya kebanyakan orang dalam kampus. “Justru pelaku terbanyaknya disumbang oleh berbagai lapisan dari ekosistem perguruan tinggi itu sendiri. Artinya, terdapat persoalan tata kelola yang lemah dan pengawasan kelembagaan yang tidak berjalan,” kata Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa, dalam keterangan tertulis, Senin (24/8).
Nisa mengungkapkan dari data ICW selama periode 2006-2025, terdapat 60 kasus korupsi di perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp 446,892 miliar dan nilai suap sebesar Rp 4,4 miliar. Dari sisi pelaku, dari 60 kasus korupsi di perguruan tinggi diduga setidaknya melibatkan 188 pelaku. Nisa mengatakan, ketika jalur masuk perguruan tinggi membuka ruang bagi transaksi, pendidikan kehilangan fungsinya sebagai instrumen mobilitas sosial dan justru mereproduksi ketimpangan.
Akademisi Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, dugaan korupsi yang melibatkan rektor dan wakil rektor Unsoed telah mencederai dunia pendidikan. “Tiga petinggi Unsoed itu telah mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati marwah dunia akademik. Kampus yang seharusnya menjaga nilai kebenaran, keadilan, dan etika publik menjadi pupus seketika,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (23/8).
Ia menyayangkan kasus dugaan suap yang dilakukan rektor dan wakil rektor Unsoed ini. Menurutnya peristiwa tersebut mengindikasikan budaya korupsi sudah merasuk hingga sektor pendidikan, bukan lagi monopoli birokrat. “Padahal selama ini kampus dikenal sebagai benteng terakhir moralitas dan teladan antikorupsi bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, kampus itu mestinya mendidik kejujuran justru mempertontonkan praktik koruptif.
Wakil Rektor I Bidang Akademik Unsoed, Prof Noor Farid mengaku, pemeriksaan dirinya oleh KPK berfokus pada mekanisme dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri. Menurut dia, penyidik KPK lebih banyak mendalami sistem seleksi mahasiswa baru, terutama jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu skema penerimaan di perguruan tinggi negeri tersebut. “Intinya mekanisme seleksinya ditanyakan. Terus kriteria dia lolos atau tidak, apa? Artinya yang lebih difokuskan soal seleksi mandiri itu,” kata Noor Farid usai konferensi pers di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (22/8) sore.
10. BNPB mencatat, hingga Minggu (23/8), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang NTT mencapai 91 jiwa. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten. “Saat ini, hingga pukul 18.16 WIB, Minggu, 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya, dengan rincian Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sikka 6 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa,” kata Berton, dalam keterangannya, Minggu (23/8).
Selain korban meninggal, BNPB mencatat sebanyak 1.286 orang mengalami luka akibat gempa. Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah korban luka terbanyak, yakni 643 jiwa. Selanjutnya Manggarai Barat dengan 504 jiwa. BNPB juga mengungkap penyebab kematian para korban. Berdasarkan data yang diterima, sebanyak 51 persen korban meninggal akibat dampak langsung gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan.
Menko Pangan merangkap Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta para korban terdampak gempa NTT tidak perlu khawatir soal bantuan pangan. Iamenjamin stok pangan di Indonesia lebih dari cukup. “Karena pangan kita aman, nggak usah khawatir, beras banyak, telur banyak, ayam banyak, ikan banyak, gula banyak. Banyak. Makanan kita cukup, lebih dari cukup,” ujar Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (23/8).
Zulhas mengatakan, semua pihak terkait pangan tengah bergerak cepat menyalurkan bantuan. Dalam 1-2 hari, menurut dia, semua masyarakat di NTT akan menerima bantuan pangan. “Dijamin, kita jamin soal pangan aman ya di NTT. Bulog, Bapanas bergerak cepat, soal waktu kapal saja, 1-2 hari semua akan rata insya Allah akan dapat,” kata dia.
Selaku Ketua Umum PAN, Zulhas memerintahkan kadernya yang sedang menjabat untuk memotong gajinya dalam rangka membantu korban gempa NTT. “Kami turut berduka cita mendalam dan berduka saudara-saudara kita keluarga kita yang ada di NTT juga di Kalimantan yang terkena karhutla ya. Kami sudah minta 1 bulan semua potong gaji untuk membantu saudara-saudara kita di NTT,” ujar Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (23/8).
Zulhas menjelaskan, semua anggota DPR tingkat nasional sampai kabupaten dari PAN harus memotong gajinya. Dia menyebut para menteri tidak luput dari instruksi tersebut. “Ya pokoknya setiap DPR, semua kita 1 bulan kita ambil ya untuk dibantu ke sana. DPR kita kan banyak ya, DPRD kabupaten, provinsi sampai RI sama tentu saya juga kan ada menteri-menteri ya, masa menterinya nggak dipotong,” ucapnya.
11. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menargetkan Jawa Timur kembali menjadi “Kandang Banteng” dan bisa memenangkan perolehan suara pada Pemilu mendatang. Megawati meminta seluruh kader PDI-P di Jawa Timur memperkuat basis dan kerja politik di tengah masyarakat agar bisa mencapai target tersebut. “Perkuatlah akar rumput. Jadikan spirit penggemblengan Bung Karno sebagai sumber energi, khususnya di Jawa Timur,” ujar Megawati saat memberikan pengarahan dalam Konsolidasi PDI-P Jawa Timur, Senin (24/8).
Megawati berharap perolehan kursi legislatif PDI-P di Jawa Timur setidak-tidaknya menyamai capaian pada Pemilu 2019. Menurut Mega, kekuatan utama PDI-P terletak pada ideologi, semangat juang, serta kedekatan dengan rakyat di akar rumput. “Ingat, ketika menghadapi tekanan Orde Baru pun, Jawa Timur hadir sebagai kekuatan pendobrak. Pandegiling dan Sukolilo menjadi bukti militansi arek-arek Banteng Jawa Timur,” jelas Megawati. Ia meminta kader menjadikan pemikiran dan perjuangan Bung Karno sebagai landasan dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian.
12. PDIP berpotensi kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029 mendatang. Menurut DPP PDIP, perempuan yang akrab dipanggil Risma tersebut dianggap sebagai kader potensial. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya terus melakukan pengkaderan terhadap sosok-sosok potensial, termasuk Risma yang sukses menjadi Walkot Surabaya selama dua periode. Hasto mengatakan pihaknya terus elakukan penggemblengan kader yang dinilai mampu menjawab harapan rakyat, sehingga peluang bagi mereka untuk kembali maju tetap terbuka.
“Ya, kami terus melakukan pe-grooming-an (pengkaderan). Mereka-mereka yang punya potensi sebagai pemimpin dan mampu menjawab harapan rakyat pasti diberikan ruang di PDI Perjuangan, termasuk anak-anak muda,” kata Hasto di sela forum konsolidasi internal DPD PDIP Jatim, di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/8) malam. “Syaratnya adalah mereka memiliki jiwa dan spirit perjuangan seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa lainnya,” sambungnya. (Harjono PS)
