Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas lakukan otokritik yang cukup positif. Secara terbuka ia mengakui, program MBG yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Zulhas mengatakan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program tersebut cukup besar. Namun, besarnya anggaran belum mampu hilangkan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
Isu lainnya, Ketua DPP PDI-P Deddy Y Sitorus menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih perlu bekerja keras jika ingin bersaing dalam kontestasi Pilpres 2029. AHY belum sekuat Kang Dedi Mulyadi dan Prabowo Subianto. Terpisah, AHY mengingatkan pentingnya para elite politik tetap menjaga persahabatan meski berada dalam kompetisi politik. Perbedaan pilihan politik, tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas lakukan otokritik yang cukup positif. Secara terbuka ia mengakui, program MBG yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. “Apa yang gagal, MBG. MBG kita akui gagal,” kata Zulhas dalam Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bandar Lampung, Jumat (4/9) lalu.
Zulhas mengatakan, anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk program tersebut cukup besar. Namun, besarnya anggaran belum mampu menghilangkan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. “Anggaran besar, tetapi sudah hampir dua tahun masalah tidak berhenti, termasuk yang terakhir (keracunan massal),” ujarnya.
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menunjukkan program dengan dukungan anggaran besar sekalipun tetap berpotensi gagal apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan manajemen yang memadai. Ia mengakui berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, meskipun program tersebut telah berjalan hampir dua tahun.
Dikatakan, persoalan dalam pelaksanaan MBG mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan dari sisi manajemen. Zulhas menuturkan, sejumlah pihak yang dinilai bermasalah dalam pengelolaan program telah diproses. “Manajemen yang bermasalah sudah diproses. Pak Presiden nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat,” kata Zulhas.
Meski demikian, pemerintah belum menjanjikan penyelesaian secara instan. Zulhas meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap program tersebut. Ia berharap persoalan MBG dapat diperbaiki secara bertahap dalam satu hingga dua bulan ke depan. “Beri kami waktu satu atau dua bulan agar kami, pemerintah membereskan persoalan ini dan melakukan pembenahan secara bertahap,” tegasnya.
2. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, keracunan dalam program MBG bisa masuk ranah pidana meskipun karena kelalaian pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). “Jika sudah menyebabkan keracunan dan kematian, menurut saya harus ada tindakan hukum bagi para pihak yang terlibat, meskipun bukan kesengajaan melainkan kelalaian,” kata Fickar, Kamis (10/9).
Sebab itu, Fickar menilai sanksi pidana perlu diberikan mengingat kejadiannya terus berulang. Selama ini, peristiwa keracunan yang terjadi hanya berujung pada permintaan maaf dan sanksi administrasi saja. “Karena itu penjatuhan sanksi pidana pada gilirannya akan menghindarkan atau mencegah terjadinya keracunan,” tegas Fickar. Namun ia menegaskan, penindakan ini harus komprehensif.
3. Ketua DPP PDI-P Deddy Y Sitorus menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih perlu bekerja keras jika ingin bersaing dalam kontestasi Pilpres 2029. “Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Prabowo sendiri,” ujar Deddy, Rabu (9/9) sekaligus merespon pidato AHY soal kekuasaan tidak selamanya dan memiliki batas yang publik tafsirkan sebagai sinyal untuk maju di Pilpres 2029.
Deddy menekankan, AHY perlu mengejar sejumlah tokoh yang telah muncul dalam radar survei. Deddy menyebut, hasil survei berbagai lembaga saat ini belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Partai Demokrat. “Terlebih melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat. Bagaimana peluang AHY? Saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan,” katanya.
Deddy mengatakan, pidato AHY yang menyebut kekuasaan tidak selamanya dan memiliki batas tak bisa dilepaskan dari dinamika kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut, pernyataan AHY tidak bisa hanya dipandang sebagai pernyataan normatif. Sebab, pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato politik sehingga dapat memiliki konteks dan tujuan politik tertentu.
“Menurut saya pernyataan AHY ‘bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu’ bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” tutur Deddy
4. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pentingnya para elite politik tetap menjaga persahabatan meski berada dalam kompetisi politik. Perbedaan pilihan politik, kata AHY, tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati dan kemampuan untuk bekerja bersama. “Politik boleh kompetitif, tetapi jangan kehilangan persahabatan. Demokrasi boleh dinamis, tetapi jangan kehilangan rasa saling menghormati,” ujar AHY saat berpidato dalam Puncak Perayaan HUT ke-25 Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9) malam.
Menurut AHY, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dan elite politik untuk menghormati perbedaan serta menjaga persaudaraan. “Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, demokrasi juga tentang bagaimana kita menghormati perbedaan, menjaga persaudaraan, dan tetap maju. Saya ulangi, tetap mampu bekerja bersama setelah kompetisi berakhir,” kata AHY di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan parpol yang hadir dalam perayaaan tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mengakui, kompetisi politik selalu berlangsung sengit. Sebab, setiap pihak yang berkompetisi ingin menang dan mengambil peran besar dalam pemerintahan maupun di lembaga legislatif. “Kompetisi sengit, karena semua ingin menang, karena semua ingin mengambil peran yang besar dalam pemerintahan, eksekutif maupun legislatif di parlemen,” ujar AHY. Meski begitu, kompetisi politik adalah bagian dari perjalanan demokratisasi yang berlangsung selama lebih dari 25 tahun pascareformasi.
Menurut AHY, Partai Demokrat juga merupakan bagian dari perjalanan tersebut karena berdiri pada 2001. “Saya rasa ini berlaku umum. Tadi saya melakukan sebuah kontemplasi dari perjalanan lebih dari 25 tahun reformasi dan Partai Demokrat sendiri bisa dikatakan produk atau anak kandung reformasi, kami berdiri di tahun 2001,” kata AHY.
5. Ketua Umum Partai Demokrat, meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa partainya dapat diandalkan untuk mendukung jalannya pemerintahan. Dikatakan, Demokrat akan bekerja dengan loyalitas tinggi dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan. “Karena itu izinkan Bapak Presiden, saya menyampaikan dengan tulus, bahwa Bapak Presiden dapat mengandalkan Partai Demokrat. Kami akan bekerja dengan loyalitas, kami akan menjalankan amanah, dengan penuh tanggung jawab, dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk membantu pemerintahan ini berhasil,” ujarnya.
AHY meyakini loyalitas Demokrat kepada pemerintahan tidak bertentangan dengan kesetiaan atau keberpihakan kepada rakyat. Menurut AHY, Demokrat justru harus tetap mendengarkan suara rakyat karena ingin pemerintahan Prabowo berhasil. “Bagi kami, tidak ada pertentangan antara loyal kepada pemerintahan, dan setia kepada rakyat. Justru karena kami ingin pemerintahan ini berhasil, kami harus terus mendengar suara rakyat dan ikut mencari jalan keluarnya. Itulah politik yang bertanggung jawab,” jelas AHY.
Ia berjanji, partainya akan terus mengawal kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, pengawalan kebijakan publik harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. “Saya rasa ini yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, membangun kebijakan publik itu terus harus dikawal, perencanaannya, penganggarannya, eksekusinya, dan ini berlaku semua termasuk juga program-program strategis prioritas,” ujar AHY.
6. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengatakan, berdasarkan prediksi semua pakar dan institusi dunia, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2050. Prabowo menyampaikan, para pakar mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. “Intinya, masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada HUT ke-25 Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9) malam.
Prabowo mengingatkan, Indonesia tidak boleh sombong atas prediksi pakar itu. Namun, terkadang orang Indonesia sendiri tidak menyadari betapa besar dan kuat potensi Tanah Airnya sendiri. Meski demikian, Prabowo menegaskan, pada 2050 Indonesia akan diambil alih oleh anak muda, bukan dirinya lagi. “Yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 24 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda ini. Pak SBY dan saya adalah anak tangga yang akan digunakan oleh generasi yang lebih muda untuk naik, untuk mengambil alih tanggung jawab, untuk meneruskan kebangkitan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto memuji Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Prabowo mengatakan, ketika Demokrat tidak berkuasa atau berada di luar pemerintahan, mereka tidak melakukan aksi bajar-bakar. Seperti dirinya yang menerima kekalahan meski empat kali kalah dalam pilpres. Ia mengatakan, Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Pernah di puncak, pernah tidak di puncak. Pernah di pemerintahan, pernah tidak, tapi waktu tidak berkuasa Partai Demokrat tidak caci-maki. Partai Demokrat tidak bikin kerusuhan. “Saya waktu empat kali tidak menang saya pun terima, ya sudah, kita maju lagi,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Demokrat sejak Pilpres 2019 dan 2024. Bahkan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai turun gunung. “Turun lapangan, turun bersama-sama berkampanye, karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengungkit pidato AHY yang dinilai sejumlah orang mengkritik pemerintah. Prabowo mengatakan, dirinya justru melihat pidato AHY sistematis dan tegas. “Tadi pidato Ketum (AHY), saudara luar biasa, sangat baik, sangat lengkap. Dan Anda tahu ya kalau saya ini kan tidak pakai teks ya, saya bicara dari hati saya. Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam,” ujarnya.
Prabowo berpendapat, kritik dan koreksi justru harus diterima dalam kehidupan demokrasi. Dia menekankan, bangsa yang telah memilih sistem demokrasi harus menghargai kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki jalannya pemerintahan. “Tapi Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah milih jalan demokrasi harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” ujar Prabowo.
7. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk membuka rekening warga adalah Rp 11 triliun, dan rekening itu dilarang keras untuk disalahgunakan menjadi rekening judi online (judol). Kalau dipakai untuk judol akan ditangkap. “Nah, kalau judol kan langsung ditangkap,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Rekening untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun itu akan dibuka di BSI dan BRI.
Dijelaskan, anggaran Rp 11 triliun itu diambil dari APBN. Nantinya, masing-masing warga akan memiliki saldo awal Rp 50 ribu di rekeningnya. “Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar Rp 11 triliun lah,” ujar Airlangga. Ia menjelaskan, pembukaan rekening akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Airlangga menyebut pemerintah akan bahas terlebih dahulu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terkait apakah saldo Rp 50 ribu itu bisa ditarik atau tidak, Airlangga memastikan warga bisa melakukannya.
8. Presiden Prabowo Subianto janjikan bonus Rp 3 miliar kepada atlet yang berhasil menyabet medali emas pada perhelatan Asian Games 2026 di Jepang. Prabowo merasa bonus bagi atlet Asian Games harus lebih besar dari yang berkompetisi di SEA Games. “Saya enggak lupa, saya diberi laporan Pak Erick, ‘Pak, untuk SEA Games medali emas dapat Rp 1 miliar’, tapi ini Asian Games, medali emas Rp 3 miliar,” ujar Prabowo saat melepas ratusan atlet Asian Games 2026 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9). Selain itu, bagi pemimpin cabang olahraga yang mendapatkan medali, juga akan mendapat percepatan karier. Prabowo menyinggung dirinya pernah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menaikkan polisi yang menjadi pemimpin.
Wamenpora yang mantan atlet bulu tangkis peraih juara dunia Taufik Hidayat meminta para atlet Asian Games 2026 tidak terlalu memikirkan bonus Rp 3 miliar dari Presiden Prabowo Subianto. “Jadi saya harap atlet-atlet di sini mindset-nya enggak bonus dulu. Prestasi dulu baru ada bonus. Kalau bonus dulu prestasinya enggak ada, kan enggak ada juga,” ujar Taufik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).
Taufik berharap bonus Rp 3 miliar dari Prabowo bisa memotivasi para atlet Asian Games 2026. Dia menyebut, semua atlet kaget ketika mendengar satu orang akan mendapat bonus Rp 3 miliar, jika berhasil menyabet medali emas. “Dan Pak Presiden sangat mengapresiasi dari 280 juta sekian (masyarakat), hanya 400 sekian atlet yang berangkat. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi, tanggung jawab juga,” imbuhnya.
9. Mantan Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Ayu Sukorini mengaku sempat khawatir kebutuhan dana operasional tim Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dipenuhi dari sumber yang tidak sah. Dalam persidangan, jaksa menggali apakah Ayu pernah khawatir tim Djaka mencari dana dari sumber lain yang tidak sah. Ayu mengaku pernah menyampaikan harapan agar Djaka tidak “diopeni” oleh pihak lain.
“Pernah kalau terpikirnya ya. Saya pernah juga menyampaikan, saya berharap Pak Dirjen tidak diopeni oleh orang lain,” kata Ayu saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan terdakwa Budiman Bayu Prasodjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/9). Jaksa lalu meminta Ayu menjelaskan maksud “diopeni” tersebut.
“Siapa pun juga. Namanya Bea Cukai itu kan godaannya banyak dan yang ingin menggoda itu banyak,” jawab Ayu. Menurut Ayu, kekhawatiran tersebut muncul karena dirinya menilai lingkungan Bea Cukai memiliki banyak godaan yang berpotensi memengaruhi pejabat. “Menurut saya, ya itu berdasarkan pengalaman. Saya bukan orang Bea Cukai, saya hanya batin saja. Banyak godaannya dan yang menggoda banyak, saya kira begitu,” ujar Ayu.
Ayu Sukorini mengungkapkan, kebutuhan dana operasional tim Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mencapai sekitar Rp 500 juta setiap bulan pada 2025. Sedangkan dana yang dapat dipenuhi melalui anggaran yang berada dalam tanggung jawabnya hanya sekitar Rp 100 juta per bulan. “Saudari tadi menyampaikan adanya kebutuhan dana Pak Dirjen dan anggota timnya yang membutuhkan Rp 500 juta setiap bulan. Yang bisa Saudari penuhi berapa,’’ tanya jaksa. “Tadi kami sampaikan Rp 1,2 miliar untuk satu tahun,” kata Ayu. Jaksa kemudian mengonfirmasi mekanisme pencairan dana tersebut. Menurut Ayu, dana Rp 1,2 miliar itu tidak dicairkan sekaligus, melainkan setiap tiga bulan. “Pencairannya setiap tiga bulan,” ujar Ayu.
10. Abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau (GAK) masih beterbangan, arah material tidak sehat bagi pernapasan ini terbawa angin dan bisa menjangkau masyarakat sekitarnya. Abu menyebar jauh hingga ke wilayah berpenghuni karena material letusan terangkat ke lapisan atmosfer dan tertiup angin dengan kecepatan serta arah tertentu. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno mengatakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu (9/9) dini hari.
Erupsi terjadi pada pukul 00.47 WIB, berlangsung selama 28 detik dan terekam melalui seismograf dengan amplitudo maksimum 51 milimeter. “Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Rabu, 09 September 2026, pukul 00:47 WIB. Visual letusan tidak teramati,” kata Suwarno. Hingga Rabu kemarin, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Sebab, aktivitas vulkanik masih tinggi sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. Rabu (8/9) pukul 13.00 WIB, citra satelit Himawari-9 menunjukkan arah sebaran abu vulkanik bergerak ke arah barat laut alias ke Provinsi Lampung.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan kemungkinan berakhirnya hujan abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi gunung anak krakatau. Menurut Lana, sebaran abu vulkanik masih dirasakan di sejumlah daerah meski emisi abu dari erupsi menerus gunung anak krakatau sudah dinyatakan berakhir. “Erupsi abu dari erupsi menerus sudah berhenti. Abu yang masih dirasakan di sejumlah daerah terutama merupakan sisa abu di atmosfer yang terbawa angin,” kata Lana dalam keterangannya, Rabu (9/9).
Lana memperkirakan dalam beberapa hari ke depan, sebaran abu vulkanik di sejumlah daerah akan semakin berkurang. “Erupsi saat ini kembali berupa letusan strombolian singkat berenergi relatif rendah, sehingga abu yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dan umumnya jatuh di sekitar Anak Krakatau,” imbuhnya. (Harjono PS)
