Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto (net)
Isu menarik pagi ini, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, ada keterlibatan pihak asing dalam karhutla di tanah air. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers selepas rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Dalam paparannya, Suyudi mengungkapkan, terdapat 98 kasus karhutla terkait korporasi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Bareskrim Polri. “98 LP (laporan polisi) yang naik sidik terkait korporasi ke tingkat penyidikan ada 98 kasus,” ujar Suyudi.
Isu lainnya, tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) akan gelar aksi demo di Jakarta, siang ini. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, menyebut aliansi ini tidak hanya diisi oleh mahasiswa UI, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi besar lainnya. Antara lain ITB, UGM, Unpad, Undip, Unnes, UPN Veteran Yogyakarta, Unair, hingga Universitas Brawijaya. Ada lima tuntutan yang akan digelorakan para mahasiswa, antara lain menuntut penetapan karhutla sebagai bancana nasional. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengusutan kasus karhutla di Indonesia memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, ada keterlibatan pihak asing dalam karhutla di tanah air. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers selepas rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Dalam paparannya, Suyudi mengungkapkan, terdapat 98 kasus karhutla terkait korporasi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Bareskrim Polri. “98 LP (laporan polisi) yang naik sidik terkait korporasi ke tingkat penyidikan ada 98 kasus,” ujar Suyudi.
Menurut dia, penyidik masih mengumpulkan alat-alat bukti sehingga dalam waktu dekat, Bareskrim Polri akan menetapkan para tersangka. “Baik pemilik perusahaan dan pemegang sahamnya yang bertanggungjawab pada terjadinya karhutla di Indonesia,” kata Suyudi. “Dari 98 kasus yang didalami, ada keterlibatan pihak asing. Namun karena dalam proses penyidikan ini masih kita pilah, mana yang PMA (penanaman modal asing), mana yang bukan pihak asing. Tapi yang jelas ada keterlibatan pihak asing,” lanjutnya. Ditanya, apakah termasuk tujuh perusahaan yang disebut pemerintah Singapura, Suyudi membenarkannya. “Ya ada negara tetangga,” ujar Suyudi.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah sudah berusaha maksimal untuk penanganan karhutla ini. “Iya, kita juga mendengar itu. Dan mengenai penanganan karhutla sendiri, kita kan sudah berusaha maksimal,” ujar Tito merespon protes negara tetangga soal asap karhutla usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10).
Tito mengatakan, Singapura sebelumnya pernah menekan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga terkait dengan karhutla. Langkah itu berkaitan dengan perusahaan yang memiliki afiliasi kepentingan atau keuangan di Singapura. Ia menilai, langkah negara tetangga terhadap perusahaan yang diduga terlibat karhutla tidak menjadi masalah selama dilakukan sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara dan hukum internasional.
Meski demikian, Tito menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk mengendalikan dan memitigasi karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan ragu menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah telah maksimal menangani karhutla. “Prajurit TNI, kepolisian, Manggala, dan petugas lain dari pemerintah daerah, bahkan melibatkan masyarakat, kita sudah all out-lah untuk menangani kebakaran hutan ini,” kata Dudung di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Pemerintah juga mengerahkan berbagai peralatan dan teknologi untuk mendukung penanganan karhutla. Teknologi dari Brasil hingga hasil pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut dimanfaatkan.
“Hutan kita sangat luas, penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, korban juga banyak yang berjatuhan untuk menangani ini, dan kita masih terus bisa melakukan,” kata Dudung. Ia mengatakan, sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), seperti pesawat Hercules dan helikopter, telah dikerahkan. Pemerintah menggunakan helikopter milik sendiri maupun yang disewa untuk membantu penanganan karhutla. “Tapi memang begitu sulitnya dalam menangani permasalahan-permasalahan karhutla ini, tidak semudah apa yang kita bayangkan,” tegas dia.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, Indonesia belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena masih mampu menangani musibah tersebut. “Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Dudung mengatakan, pemerintah masih mampu menangani karhutla meski sejumlah negara menawarkan bantuan. Malaysia, misalnya, menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel. “Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing. “Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala,” ujarnya.
2. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal program prioritas nasional. Kata Seskab Teddy Indra Wijaya, arahan itu disampaikan langsung Presiden kepada KSP di Istana Merdeka, Senin (19/10). Teddy menyebut dalam pertemuan tersebut Sigit melaporkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Dikatakan, Presiden memberikan arahan agar langkah pengawasan dan pengendalian program dapat berjalan optimal.
Terpisah, Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut. Khususnya, terkait pengawasan program prioritas nasional maupun isu strategis lainnya. “Tentunya sebagai KSP kami menerima arahan khusus dari Bapak Presiden terkait tugas tugas yang dilaksanakan KSP, khususnya terkait dengan pengawasan, pengendalian, program-program prioritas nasional, tentunya beberapa isu strategis,” imbuhnya.
3. Tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa (20/10) siang ini. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, menyebut aliansi ini tidak hanya diisi oleh mahasiswa UI, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi besar lainnya. Antara lain ITB, UGM, Unpad, Undip, Unnes, UPN Veteran Yogyakarta, Unair, hingga Universitas Brawijaya.
Bagi mahasiswa, momentum dua tahun pemerintahan ini bukan lagi waktu yang tepat untuk sekadar mengevaluasi kinerja kabinet. Athof secara tegas mengatakan, masyarakat sudah sangat kecewa terhadap kinerja pemerintah dalam menangani berbagai persoalan dan bencana. “Kami aksi tapi bukan untuk minta evaluasi. Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” ungkap Athof melalui pesan singkat, Senin (19/10).
Demo akan digelar di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Ada lima tuntutan yang akan digelorakan para mahasiswa. Pertama, menetapkan Karhutla dan Bencana Banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini.
Kedua memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Ketiga, hentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, berantas maraknya praktik KKN. Kelima, turunkan biaya pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang mahal serta memberikan akses yang merata.
4. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahlil mengatakan, pemerintahan Prabowo tak menaikkan harga BBM subsidi di tengah terjadinya gejolak global. “Tanggapan Partai Golkar adalah Golkar yang pertama memberikan apresiasi atas kinerja kolektif yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). “Di antaranya bagaimana harga BBM tidak dinaikkan di tengah gejolak global yang begitu besar sekali. Tidak lah berlebihan kalau saya mengatakan bahwa sedikit negara yang tidak menaikkan harga BBM subsidi,” sambungnya. Bahlil mengatakan, saat ini, ada 12 kader Partai Golkar menjadi anggota Kabinet Merah Putih yang tentu ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan program-program-program prioritas presiden.
Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, produksi beras nasional menunjukkan peningkatan. BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton pada 2025, naik dari 30,62 juta ton pada 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya produksi padi nasional yang mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), tumbuh 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Luas panen juga meningkat 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektar (ha). Produksi jagung nasional juga mengalami pertumbuhan. Sepanjang 2025, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024. Peningkatan produksi sejumlah komoditas ini menjadi salah satu modal untuk menjaga ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penguatan produksi dalam negeri tercermin dari capaian pengadaan beras oleh Perum Bulog. Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan beras dalam negeri melalui skema public service obligation (PSO) mencapai 4.131.492 ton. Capaian tersebut telah melampaui target pengadaan sebesar 4 juta ton. Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat lebih dari 4,6 juta ton. Cadangan ini berperan dalam menjaga ketersediaan beras, mendukung penyaluran bantuan pangan, serta membantu pemerintah menstabilkan pasokan dan harga ketika diperlukan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan akan melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Nantinya reformasi pasar akan dilakukan berdasarkan aspek transparansi, likuiditas, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran. “Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan terkini, tentu saja terkait dengan stabilitas sektor keuangan,” ujar Friderica usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Menurut Friderica, reformasi pasar modal akan diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar agar semakin kredibel dan dipercaya investor.
Friderica Widyasari Dewi juga menyoroti ketahanan sektor keuangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Friderica menegaskan OJK bersama dengan Kemenkeu, Bank Indonesia, dan LPS, terus berkoordinasi menjaga stabilitas sektor keuangan. “Itu adalah memang tugas kami, terutama kalau dari OJK terkait bagaimana memastikan stabilitas di sektor keuangan kita, baik itu dari perbankan, kemudian pasar modal, dan lain-lain,” kata dia seraya menambahkan, OJK terus mendukung agar sektor keuangan dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf menyebut putusan MK terkait ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming harus jadi momentum evaluasi tata kelola sistem Pemilu. Ia menegaskan dalam putusan MK tersebut tersirat adanya perlakuan tidak adil terhadap masyarakat. “PKS memandang polemik ijazah gate (Gibran) menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan,” ujarnya menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pada Selasa (20/10).
Al Muzammil mengaku pasca putusan tersebut banyak masyarakat yang memprotes dan mendatangi PKS agar diselesaikan dan diproses lebih lanjut secara hukum dan konstitusional. Oleh karenanya, ia memastikan PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik. PKS menegaskan pelaksanaan Pemilu harus benar-benar secara jujur dan adil agar demokrasi Indonesia bergerak menuju meritokrasi.
Sekjen PKS, Muhammad Kholid berharap tidak ada lagi kasus terkait korupsi ataupun keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa yang akan datang. Kholid mengakui, sudah ada pencapaian yang berhasil dilakukan pemerintah dalam dua tahun awal periode Prabowo-Gibran. Meski begitu, ia mengatakan masih ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki demi kebaikan masyarakat. “Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi, melihat banyak pencapaian yang dihasilkan oleh pemerintahan, tapi juga beberapa masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
5. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan sistem manajemen penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Sultan, mekanisme penyaluran gaji melalui koperasi tersebut belum dijelaskan secara terperinci. Pemerintah juga belum menerbitkan SK resmi mengenai rencana kebijakan tersebut.
Sultan meminta masyarakat menunggu kepastian pemerintah sebelum menilai bagaimana skema penyaluran gaji itu akan diterapkan, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap lembaga keuangan yang selama ini terlibat dalam pembayaran gaji ASN. “Itu kan baru keinginan, tetapi kepastiannya saya belum tahu persis. Kebijakan pemerintah juga belum ada. Itu masih menjadi pemikiran. Kita tunggu kebijakannya saja, dalam arti memang ada keputusan resmi yang harus berproses seperti itu. Caranya bagaimana, kita tidak tahu,” ujar Sultan, Senin (19/10).
6. Wamenag RI Muhammad Syafi’i menegaskan, pemerintah telah mencabut izin Pondok Pesantren (Ponpes) Dar et Tauhid, di Kota Bekasi, imbas kasus kekerasan seksual terhadap para santri. “Seperti yang terjadi di Bekasi, itu izinnya sudah dicabut. Jadi sampai pada tingkat tertentu, izinnya kami cabut,” tegas Syafi’i dalam agenda Dua Tahun Asta Cita Kinerja Kemenag, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Syafi’i juga menegaskan, pelaku kekerasan seksual di ponpes tersebut telah mendapat hukuman dan dilarang untuk mengajar kembali. “Yang bersangkutan sudah kami hukum, yang pasti pelaku tidak pernah dibolehkan lagi bekerja sebagai pengasuh, sebagai guru, sebagai kiai, dan sebagainya,” ujar dia.
7. BGN mencopot dan menonaktifkan korwil Purwakarta berinisial GD dan salah satu Kepala SPPG Purwakarta berinisial RAN setelah dugaan penganiayaan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor. Jubir BGN, Tysa Novenny mengatakan, keputusan tersebut diambil pada Senin (19/10), setelah pihaknya memeriksa kedua pegawai yang terlibat dalam insiden tersebut pada Rabu (14/10). “Dinonaktifkan dan keterangan dari Tim SDMO dicopot dari jabatannya,” kata Tysa saat dihubungi, Senin. Menurut Tysa, peristiwa tersebut dipicu persoalan pribadi. Namun, ia tidak merinci persoalan yang melatarbelakangi insiden tersebut. “Urusan personal,” tutur Tysa.
Kepala BGN Sudaryono heran terhadap netizen yang protes siswa dilibatkan dalam mengurus program MBG berkonsep prasmanan. Sudaryono mengatakan, jika melihat pelaksanaan MBG prasmanan di China, anak-anak bahkan disuruh mencuci ompreng. “Sekarang kan di medsos ramai, ‘wah ini kok anak-anak dilibatkan’. Ya, memang begitu bagian dari edukasi kita. Kalau kita lihat di banyak negara begitu. Bahkan, kalau kita lihat di medsos juga, orang kagum sama MBG di China di mana anaknya nyuci ompreng. Sementara di sini dihujat kok nyuci ompreng,” ujar Sudaryono, di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10). Sudaryono menegaskan, inovasi seperti pelaksanaan MBG dengan konsep prasmanan itu penting.
Kepala BGN Sudaryono berjanji anggaran kamera CCTV di SPPG atau dapur program MBG tidak akan bombastis seperti era Dadan Hindayana. Sudaryono memastikan anggaran pemasangan CCTV tidak mencapai miliaran rupiah. “Jadi, insya Allah sih tidak akan ada pengadaan yang bombastis kayak yang lalu-lalu sampai ratusan miliar dan lain sebagainya. Enggak akan ada,” ujar Sudaryono, di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10). Sudaryono khawatir, jika anggaran CCTV bombastis, akan jadi temuan aparat, seperti yang dialami Dadan Hindayana yang kini dipenjara karena dugaan korupsi.
8. Sekretaris merangkap Anggota Wantimpres M Qodari mengaku baru mendengar informasi adanya uji materi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres di MK. “Saya baru dengar informasi ini,” katanya melalui pesan suara saat dimintai tanggapan terkait gugatan tersebut, Selasa (20/10). Qodari mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses uji materi tersebut. “Yang jelas kami di Wantimpres mengikuti saja proses yang berlangsung. Terima kasih,” imbuhnya.
Seperti diberitakan, pemohon uji materiil Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang UU Wantimpres menyoroti “struktur gemuk” lembaga penasihat Presiden yang secara keseluruhan mencapai 36 orang. “Adanya Penasihat Khusus Presiden hingga sekarang yang berjumlah 10 anggota yang secara fungsi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda (dengan Wantimpres),” tulis pemohon dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/10).
“Jika dijumlahkan dengan 26 anggota Wantimpres maka ada 36 orang yang menasehati Presiden. Hal ini menjadi penguat apabila Pemohon menyatakan jumlah anggota Wantimpres tanpa batas benar-benar tidak ada urgensinya,” kata pemohon. Pemohon menilai, ketiadaan norma batas anggota yang berujung pada pengangkatan 26 anggota Wantimpres memicu pemborosan APBN karena gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN.
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim advokat Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik terkait ijazah Jokowi. “Menyatakan perlawanan advokat Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprodjo tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dalam membacakan putusan sela di persidangan, Senin (19/10).
Dengan putusan sela tersebut, perkara Roy Suryo berlanjut ke tahap pembuktian yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10). “Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprodjo tersebut,” tutur Hakim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menyatakan berencana menghadirkan tiga saksi dalam persidangan berikutnya.
Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta JPU hadirkan ijazah mantan Presiden Jokowi dalam sidang pembuktian perkara dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik. Gafur menyebut ijazah Jokowi telah disita penyidik dan diserahkan kepada jaksa. Menurut dia, barang bukti utama tersebut perlu dihadirkan agar majelis hakim dapat menilai kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan.
Permintaan itu disampaikan setelah majelis hakim PN Jakarta Timur menolak eksepsi Roy Suryo dan memerintahkan jaksa melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. “Barang bukti utama, yaitu ijazah yang sudah disita penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian berikut,” ujar Gafur dalam persidangan, Senin (19/10).
10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani ungkap realisasi investasi nasional periode Januari hingga September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Dari total tersebut, realisasi investasi pada triwulan III tahun 2026 mencapai Rp 528,7 triliun. “Ini untuk Januari sampai dengan September 2026 sehingga total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.194.496 orang. Dan kontribusi dalam negeri-luar negerinya, dalam negerinya itu kurang lebih Rp 761,4 triliun atau 49,5 persen dan penanaman modal asingnya mencapai Rp 777,8 triliun atau 50,5 persen,” ucap Rosan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10).
Berdasarkan sebarannya, Rosan menyebut realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen atau lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa yang nilainya Rp759,8 triliun atau 49,4 persen. Dari sisi negara asal investasi asing, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai 14 miliar dollar Amerika Serikat. “Yang pertama lima besarnya Singapura sebesar 14 miliar dollar atau 29,6 persen, kedua ini Hongkong 12,8 miliar atau 27,2 persen, ketiga Tiongkok itu 5 miliar atau 10,5 persen,” kata dia.
11. Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta Kemlu RI meningkatkan kewaspadaan menyusul aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah negara Eropa, mulai dari Prancis, Portugal, Italia, Belgia, hingga Albania. Sukamta menyebut, Kemlu perlu memastikan keamanan WNI yang berada di negara-negara tersebut.
Seperti diberitakan, aksi demonstrasi tersebut dipicu berbagai persoalan, mulai dari tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, kebijakan pendidikan, hingga ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bahkan, di Prancis, demonstrasi diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan sampai terjadi kerusuhan. “Kita menghormati proses demokrasi dan dinamika politik dalam negeri negara-negara sahabat. Namun, pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi yang dapat mengganggu keamanan warga negara kita di sana,” ujar Sukamta, Selasa (20/10).
Sekjen PBB Antonio Guterres mengungkap soal anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang kerap memicu konflik bersenjata dan mengabaikan hukum internasional. “Hari ini, sayangnya, terkadang kita menyaksikan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) justru memulai perang sendiri dengan mengabaikan hukum internasional,” kata Guterres dalam pidatonya di acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk ‘Eight Decades of the United Nations: What’s Next?’ yang diselenggarakan Kemenlu RI, Jakarta, Senin (19/10).
Menurut Guterres tindakan sepihak oknum anggota tetap DK PBB tersebut telah melumpuhkan peran PBB secara signifikan dalam menciptakan stabilitas dunia. Kritik tajam juga ia suarakan terkait komposisi DK PBB saat ini. Ia menuturkan, kursi anggota tetap DK PBB saat ini didominasi oleh tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan satu negara Asia. Ia menilai komposisi tersebut tidak lagi adil dan gagal mencerminkan kebangkitan kekuatan ekonomi serta pengaruh politik negara-negara berkembang di kawasan Global South. “Apakah ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah ini merupakan badan yang representatif mewakili realitas dunia saat ini? Jelas tidak,” tegas Guterres.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan pentingnya reformasi pada DK PBB, khususnya terkait komposisi anggota tetap DK PBB. Gutteres mengatakan, komposisi anggota tetap DK PBB saat ini, yakni Amerika Serikat, Inggris, China, Perancis, dan Rusia, harus dikaji relevansinya dengan realitas dunia saat ini.
“Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak,” kata Antonio dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk Eight Decades of the United Nations: What’s Next?’ di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Pusat, Senin (19/10).
12. Kasus penembakan anggota Ditpoludara Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lawai oleh Bharada Andika Rahmadani di Mako Polairud Pondok Cabe di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) pagi jadi sorotan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Andika saat ini telah ditahan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum.
“Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik terus mendalami rangkaian peristiwa tersebut guna mengungkap fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Budi dalam keterangannya, kemarin. Budi menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Kuasa hukum keluarga korban Petrus Bala Pattyona menuturkan, kasus polisi tembak polisi di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan diduga dipicu oleh masalah perundungan atau bullying. Dugaan itu disampaikan kuasa hukum keluarga korban, Petrus Bala Pattyona usai bertemu penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (19/10). Berdasarkan penjelasan penyidik, kata Petrus, dugaan bullying itu dilakukan oleh teman-teman korban kepada tersangka. Diduga, tersangka yang merasa kesal kemudian melampiaskan emosinya.
“Penjelasan penyidik bahwa pelaku ini melampiaskan kemarahan, pelaku ini melampiaskan kemarahan kepada korban, karena menurut penyidik tadi menjelaskan, teman-teman seangkatan korban sering mem-bully tersangka. Jadi, bukan almarhum yang mem-bully, tapi teman-temannya,” tutur Petrus di Polda Metro Jaya, Senin (19/10). “Ini yang menjadi tanda tanya, artinya seharusnya dia harus tanda petik marah atau pelaku ini marah kepada orang yang mem-bully. Tetapi, informasi dari penyidik tadi bahwa teman-teman almarhum ini sering mem-bully pelaku,” sambungnya. (Harjono PS)
