DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif DPR, Segera Dibahas Bersama Pemerintah

oleh -22 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID  – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Salah satu agenda utama rapat adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Untuk mengefektifkan jalannya rapat, Dasco menawarkan agar pandangan masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Usulan tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat.

Setelah menerima pandangan fraksi-fraksi, Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

Dengan persetujuan tersebut, RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing,” ujar Dasco.

Dalam pandangan umumnya, delapan fraksi di DPR RI pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Meskipun demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya.

Fraksi Partai Gerindra, misalnya, menekankan bahwa kualitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi muatannya, tetapi juga proses pembentukannya. Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya pengaturan prosedur cepat (fast track legislation) dengan kriteria normatif yang terukur, tanpa menghilangkan tahapan formal, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan ketelitian pembahasan.

Selain itu, Gerindra mendorong pengaturan metode pembentukan undang-undang, yakni standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus, secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Fraksi ini juga menekankan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 secara terukur, termasuk pemetaan materi yang perlu ditindaklanjuti, lembaga yang bertanggung jawab, dan tenggat penyelesaiannya.

PKB juga mengingatkan agar mekanisme percepatan legislasi tidak mengurangi kualitas kajian maupun kesempatan masyarakat memberikan masukan. Fraksi ini turut mendorong penguatan mekanisme carry over, pengaturan metode omnibus, transparansi proses legislasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya penataan ulang sistem pembentukan hukum nasional agar lebih adaptif, akuntabel, transparan, dan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Fraksi ini secara khusus menekankan penerapan prinsip meaningful participation yang mencakup hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Selain itu, PDI Perjuangan meminta adanya pembatasan perubahan materi RUU setelah disepakati dalam rapat pleno Baleg dan/atau rapat pleno komisi. Fraksi ini juga mendukung penguatan metode standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus serta penyediaan satu portal digital nasional untuk mengakses dokumen pembentukan undang-undang.

Adapun Fraksi Partai Golkar menekankan lima prinsip utama, yakni kepastian hukum dan legitimasi prosedural, meaningful participation, kualitas materi muatan dan sinkronisasi, kesesuaian dengan nilai konstitusi, serta pengaturan mekanisme khusus antara fast track dan prosedur biasa.

Golkar juga mendorong kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab DPR, Presiden, serta DPD sesuai kewenangan konstitusional masing-masing. Selain itu, pengajuan RUU di luar Prolegnas maupun penggunaan prosedur cepat harus didasarkan pada alasan urgensi yang objektif, kriteria jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian terhadap pemenuhan seluruh tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. PKS menegaskan bahwa percepatan legislasi harus tetap menjamin kualitas substansi, ketelitian perumusan norma, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

PKS juga menyoroti perlunya pembatasan perbaikan teknis naskah undang-undang setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden agar tidak mengubah substansi norma yang telah disepakati. Selain itu, fraksi ini mendorong penguatan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah serta pemanfaatan kecerdasan buatan sebatas sebagai instrumen pendukung.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan empat masukan strategis, yaitu pengaturan fast track legislation secara terbatas, transparan, dan akuntabel; pemanfaatan kecerdasan buatan dengan tetap menempatkan keputusan legislasi pada kewenangan manusia; penguatan partisipasi publik secara bermakna; serta peningkatan kualitas perencanaan legislasi melalui pemantauan dan evaluasi.

PAN juga menekankan bahwa keberhasilan legislasi tidak semata-mata diukur dari kecepatan pengesahan, melainkan dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.

Fraksi Partai NasDem menilai RUU ini penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik pembentukan undang-undang. NasDem turut mengapresiasi pengaturan mekanisme carry over terhadap RUU yang belum selesai dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya.

NasDem juga menekankan bahwa penerapan fast track legislation harus tetap memperhatikan seluruh tahapan pembentukan undang-undang dan dicantumkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Fraksi ini mendukung pengaturan metode kodifikasi dan konsolidasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas legislasi.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya pembaruan dan harmonisasi sistem legislasi nasional agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Demokrat juga mendukung penghapusan Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keberlakuan Ketetapan MPRS/MPR berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Selain itu, Demokrat menekankan agar prosedur cepat tidak mengurangi kualitas pembahasan dan partisipasi publik. Fraksi ini juga mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh dan konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial yang tetap menjamin pengawasan manusia, keamanan informasi, dan akuntabilitas pembentuk undang-undang.

Berbagai catatan yang disampaikan delapan fraksi tersebut diharapkan menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang bersama Pemerintah. Penyempurnaan pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem legislasi nasional yang lebih tertib, transparan, partisipatif, berkepastian hukum, dan mampu menghasilkan undang-undang yang berkualitas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain agenda persetujuan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.