64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

oleh -40 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID  — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero). Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kondisi hubungan kerja para buruh yang selama bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan status. Sebagian besar pekerja bahkan telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai status hubungan kerja, upah yang layak, maupun pemenuhan hak normatif lainnya.

“Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia seusai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Politisi dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, DPR kemudian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mengurai persoalan tersebut. Proses komunikasi dan pencarian solusi berlangsung sekitar satu bulan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan pada 13 November 2026.

Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan memperoleh kepastian untuk kembali bekerja dengan status PKWT. Selain itu, perusahaan juga memenuhi sejumlah hak normatif pekerja, termasuk upah sesuai UMR dan kepesertaan BPJS.

“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” jelasnya.

Anggia menegaskan, penyelesaian tersebut merupakan bagian dari upaya DPR mengawal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menyebut, dalam proses pembahasan bersama pekerja dan manajemen, pemenuhan hak buruh harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Anggia mengatakan penyelesaian melalui status PKWT untuk sementara menjadi jalan keluar di tengah upaya pembenahan internal perusahaan. Namun, DPR akan terus mengawal perkembangan hubungan kerja para buruh agar ke depan dapat memperoleh kepastian status yang lebih baik, termasuk peluang menjadi pekerja tetap atau PKWTT.

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengapresiasi fasilitasi pimpinan DPR dan Komisi VI dalam membantu menyelesaikan persoalan pekerja KPDP. Ia membenarkan bahwa sebagian besar buruh telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kejelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif sesuai ketentuan.

Sunarno menyebut, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Melalui pertemuan dan musyawarah dengan manajemen Krakatau Steel, para pekerja tersebut akhirnya dipekerjakan kembali. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan serikat pekerja yang sebelumnya menghadapi persoalan kini kembali diperbolehkan.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Ia berharap penyelesaian tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan perusahaan milik negara menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja. Sunarno juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi VI yang telah membantu membuka ruang komunikasi dengan manajemen perusahaan.

Melalui fasilitasi tersebut, DPR diharapkan dapat terus mengawal pemenuhan hak pekerja, khususnya di lingkungan perusahaan BUMN dan grup usahanya, agar hubungan industrial berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi buruh.