JAKARTA, REPORTER.ID – Dalam Rapat Koordinasi antar Badan Legislasi (Baleg) dengan Komisi-Komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa (30/6) lalu, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas 2020 dan mengusulkan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun, Fraksi NasDem DPR tetap berkomitmen untuk tetap memperjuangkan RUU P-KS agar dapat diundangkan.
Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari, dukungan terhadap RUU ini adalah sebagai wujud dukungan terhadap para korban kekerasan seksual. Apalagj, data kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat dan menunjukkan betapa berbahayanya praktek kekerasan seksual di Indonesia, tapi belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual.
“Kejahatan itu harus dihentikan, korban kekerasan seksual mesti mendapat perlindungan dan masyarakat mesti disadarkan pentingnya bersama-sama mencegah kekerasan seksual terjadi di sekitar kita,” kata politisi dari Daerah Pemilihan Lampung itu, Kamis (2/7/2020).
Untuk DPR RI periode 2019-2024 ini, awalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebenarnya usul inisiatif Taufik Basari sebagai anggota DPR RI untuk memasukkan RUU P-KS ini ke dalam Prolegnas. Usul ini didukung oleh Fraksi Partai NasDem dan setelah disampaikan ke Baleg disetujui untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2020 sebagai usulan anggota Fraksi Partai NasDem.
Namun setelah Prolegnas disahkan di Paripurna, atas permintaan Pimpinan Komisi VIII RUU P-KS tersebut diminta untuk diubah statusnya menjadi usulan Komisi VIII. Dan, ternyata setelah diubah statusnya justru membuat RUU tersebut tidak berjalan.
Karena itu, Taufik sebagai pengusul awal saat penyusunan Prolegnas Prioritas 2020 ini menyayangkan mandeknya RUU tersebut akibat dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 oleh Komisi VIII DPR RI. “Padahal jika dahulu tidak diubah status pengusulnya, Fraksi NasDem sudah siap untuk menyampaikan Naskah Akademik dan Draft RUU-nya. Tapi, kami bukan berarti berhenti sampai di sini. Fraksi NasDem akan terus mengawal RUU ini hingga berhasil disahkan,” jelas Taufik.
Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini berjanji dirinya bersama Fraksi NasDem akan melobi fraksi-fraksi lain termasuk yang bersikap menolak keberadaan RUU ini. “Kami akan coba mengajak teman-teman lain untuk melihat kebutuhan adanya RUU ini adalah untuk kepentingan bersama, dengan alasan kemanusiaan dan semangat melawan kejahatan serta melindungi korban,” kata Taufik.
Ia menyadari di masa periode yang lalu memang ada salah pengertian terhadap RUU ini sehingga mengalami penolakan beberapa kelompok. “Tapi kami yakin jika kita melihat secara jernih, obyektif dan kepala dingin, pandangan terhadap RUU ini dari yang dahulunya menolak akan berubah pandangan,” ungkapnya.
Namun, kalau dikembalikan lagi kepada Fraksi NasDem sebagai pengusul menurut Taufik, Fraksinya siap mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak agar RUU ini dapat lebih dapat diterima dan tidak menimbulkan salah pengertian.(muhamad)
