JAKARTA, REPORTER.ID – Vaksin Covid-19 yang sedang dalam uji klinis fase III oleh Bio Farma diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pandemi covid-19. Rencana kerja penelitian bekerjasama dengan Komite Etik Penelitian Unpad, akan melibatkan 1.620 relawan di Kota Bandung akan menjadi subyek pengujian vaksin. Pada prinsipnya, DPR mendukung untuk kepentingan rakyat.
“Setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat, sudah pasti didukung melalui politik anggaran di DPR. Demikian juga dengan uji klinis vaksin Covid-19. Pemerintah sendiri, telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan Rp87,5 triliun,” tegas anggota Komisi IX DPR RI FPAN, Intan Fauzi.
Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” bersama anggota Komisi XI DPR RI FPKS Anis Byarawati, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia/IAKMI Hermawan Saputra, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di Kompleks Parleme, Senayan Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Hanya saja kata Intan, anggaran tersebut pemanfaatannya harus tepat sasaran. Dimana setiap rupiah, setiap uang pajak rakyat yang disetor ke APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi, serapannya masih rendah.
“Realisasi per 1 Juli 2020 masih sebesar Rp127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Hal itu lantaran tidak punya konsep yang jelas dalam mendesain program kerja,” tambah Intan.
Namun demikian, Intan minta hati-hati di era new normal ini. Di tengah semua dibuka (dilonggarkan) untuk masyarakat, dan kecuali pendidikan yang tetap dari rumah, maka masyarakat harus tetap mematuhi protokol covid-19. “Bahwa vaksin memang solusi untuk atasi pandemi corona ini,” katanya.
Melky Laka Lena juga mendukung uji klinis vaksin tersebut, karena vaksin itu sangat ditunggu-tungguh oleh masyarakat Indonesia khususnya, dan dunia pada umunya untuk membunuh covid-19 tersebut. “Jadi, kerjasama dengan siapapun Bio Farma sebagai BUMN yang mempunyai reputasi dan berpengalaman, selama 6 bulan ke depan atau awal tahun 2021 diaharpkan berhasil menjadi vaksin covid-19,” ungkapnya.
Hermawan Saputra meminta uji klinis vaksin tersebut dilakukan secara diam-diam atau silent. Bukan dipublis dan gegabah. Sebab, kalau salah bisa menjadi bumerang. “Sehingga pemerintah dan pihak terkait harus belajar dari kaus-kasus sebelumnya agar tak membingungkan masyarakat,” tutur Hermawan.
