JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, mungkin saja terjadi. Tapi, hal itu perlu digarisbawahi bahwa hal itu berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak dulu.
Demikian disampaikan politisi PDI-P itu terkait pernyataan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang menyebut China berencana membangun pangkalan militer di sejumlah negara. Salah satunya di wilayah Indonesia.
“Ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada Rabu (2/9/2020),” tegas TB. Hasanuddin, Kamis (3/9/2020).
Berdasarkan dokumen tersebut lanjut TB Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) yang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
“Kemungkinan itu merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA. Pemerintah China sendiri mengklaim bahwa pangkalan di Djibouti tersebut dibuat untuk mendukung misi perdamaian PBB di Afrika,” ujarnya.
Yang kedua, mengenai potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, itu bisa saja terjadi, namun bertentangan dengan prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak dulu.
“Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama aliansi pertahanan penuh. Meski demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita,” pungkas legislator dapil Jawa Barat IX itu.
Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.
Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.
Gerakan Non-Blok (GNB) sendiri mengingatkan tentang masa perang dingin antara dua pihak yang bertikai, Barat dan Timur, di awal tahun 1940-an hingga akhir 1980-an. GNB, adalah persatuan negara-negara berkembang yang baru merdeka pada 1961 pada KTT pertama GNB di Beograd, Yugoslavia dengan jumlah anggota hanya 25 negara dari kawasan Asia dan Afrika yang ditujukan untuk menggalang solidaritas, menumbuhkan rasa percaya diri serta untuk menyatukan visi.
Tujuan GNB semula adalah untuk meredakan perang dingin dan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Namun kemudian berkembang meliputi kerja sama antarbangsa pada bidang-bidang lainnya.
