JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Soal 59 negara yang memboikot WNI masuk negaranya harus menjadi introspeksi dan cambuk agar pemerintah terus kerja keras menyelamatkan rakyat.
“Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas selanjutnya. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspon serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah covid di dalam negeri,” kata Jazuli.
Demikian disampaikan Jazuli menjawab sejumlah media secara Webinar terkait Covid-19 FPKS bertajuk ‘PKS Menjaga Indonesia: Kedaulatan Vaksin, Kedaulatan Rakyat’, di Jakarta, Selasa (8/9/2020) malam.
Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Akibat tidak fokus pada penyelamatan rakyat dampak ekonominya malah kian parah nantinya, bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah meluasnya covid.
“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” kata anggota DPR dari dari Dapil Banten II ini.
Karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19. “Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap,” ujarnya.
Fraksi PKS, lanjut Jazuli, senantiasa berkomitmen untuk memberi solusi atas setiap permasalahan bangsa ekaligus mengutamakan kepentingan umat dan rakyat. “Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah,” kata Jazuli.
Webinar Fraksi PKS dihadiri oleh 500 lebih peserta dengan narasumber Dr. Netty Prasetiyani, M.Si (Ketua Tim Covid 19 FPKS DPR RI); Prof. Dr. Samsuridjal Dzauzi, Sp.PD (Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam, UI); Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr., Sp. A(K), M.M (Kepala Tim Riset Fak. Kedokteran UNPAD); Dr. Ede Surya Darmawan, S.KM., M.DM (Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia); Honesty Basyir, S.T., M.M (Direktur Utama Biofarma).
Berikut daftar 59 negara yang melarang masuk WNA, termasuk WNI: Chile, Peru, Ekuador, Paraguay, Uruguay, Kolombia, Trinidad dan Tobago, Papua Nugini, Korea Utara, Selandia Baru (SB), Mongolia, Italia, Spanyol, Portugal, Bhutan, India, Siprus, Persatuan Emirat Arab, Oman, Palestina, Rusia, Rumania, Republi Moldova, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Ukraina, Georgia, Turki, Denmark, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Hongaria, Polandia, Slowakia, Amerika Serikat, Kanada, Bahamas, Belize, Norwegia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Panama, Malaysia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Djibouti, Iran, Azerbaijan, Banglades, Sri Lanka, Maladewa dan Kazakhstan.
