JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah mengkritik keras sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang akan membiarkan penerbitan kartun yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi. Sebagai negara yang tergolong lebih maju dari negara lain, seharusnya Perancis menunjukan sikap toleransi antarumat beragama kepada dunia.
‘’Kebebasan berekspresi yang terkandung dalam ajaran demokrasi bukan berarti setiap orang bebas melakukan apa saja hingga melanggar hak orang lain. Apalagi jika hak itu menyangkut hak keagamaan orang lain. Sebagai negara yang katanya tergolong lebih dahulu maju dari negara lain, seharusnya Perancis menunjukan sikap toleransi antarumat beragama di dunia,” tegas Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri ini dalam pernyataannya yang dikirim ke Reporter.ID, Selasa (27/10) siang.
Kritik Ahmad Basarah ini merespon gencarnya pemberitaan media internasional yang dalam sepekan ini mengekspose pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan lalu.
Seperti diketahui, dalam pernyataan resminya,Presiden Emanuel Macron menyatakan tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan dalih demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kritik keras terhadap pernyataan Macron itu tidak hanya datang dari umat Islam di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga datang dari umat Kristen di Dunia Arab.
Politisi muda PDIP ini menuturkan, seharusnya Presiden Prancis bersikap bijak saat menyatakan pendapat yang kira-kira bisa menyinggung perasaan umat beragama di negerinya sendiri maupun di negara lain. Apalagi jumlah umat Islam di seluruh dunia mencapai sekitar 1,9 miliar jiwa. ‘’Semua negara seharusnya terpanggil untuk menjaga kedamaian dunia dan kebahagiaan seluruh umat manusia yang berbeda-beda bangsa dan agamanya,’’ ujarnya.
Basarah yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP MPR ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menginisiasi sekaligus menyetujui Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi.
Resolusi yang diajukan negara-negara anggota OKI itu diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 12 April 2011 lalu yang salah satu klausulnya menegaskan bahwa kewajiban semua negara untuk melarang diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif.
Atas dasar itu, Ahmad Basarah memandang lumrah seandainya Indonesia juga menyampaikan pernyataan keras atas pernyataan Presiden Prancis itu. ‘’Saya ingin tegaskan bahwa resolusi itu (maksudnya, resolusi Dewan HAM PBB, red) antara lain juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan, pelabelan negatif terhadap perseorangan atas dasar agama atau kepercayaan yang terus meningkat di seluruh dunia,’’ tandasnya.
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia ini menambahkan, apa yang terjadi di dunia internasional, khususnya di Prancis dalam sepekan ini, semakin menunjukkan betapa hebatnya Demokrasi Pancasila yang dianut rakyat Indonesia. Di negeri ini, kendati demokrasi diterima sebagai cara berbangsa dan bernegara, tapi tidak dengan sendirinya demokrasi yang dianut itu membolehkan setiap warga menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebebas-bebasnya hingga menyakiti perasaan saudara sebangsa yang berbeda agama.
‘’Demokrasi yang kita anut adalah Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Dengan demokrasi Pancasila, terbukti kita sebagai bangsa bisa hidup rukun. Saya yakin suatu saat Demokrasi Pancasila akan menjadi rujukan nagara-negara internasional,’’ tegas Ahmad Basarah. (HPS)
Sebagai penutup, Ahmad Basarah mengajak umat Islam di Indonesia untuk merespon pernyataan Presiden Prancis itu secara proporsional. Dia tidak menyarankan umat Islam Indonesia yang terkenal penuh kedamaian dan kesejukan terpancing melakukan anarkisme akibat pemberitaan soal penodaan agama dari negeri Prancis itu. (HPS)