JAKARTA, REPORTER.ID – Hari ini DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen Adimistrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Masjelis Syuro DPP PKS pada tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD-ART.
Demikian disampaikan Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al-Habsyi kepada wartawan usai diterima Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).
Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang juga Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, sebagaimana aturan dalam UU Parpol ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perusabahan AD-ART.
“Oleh karenanya, kami kemudian melanjutkan mengajukan perubahan pengurus dari Presiden Shohibul Iman ke Presiden Ahmad Syaikhu, beserta jajaran kepengurusan lainnya. Disisi lain kami juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syuro di Bandungm” urainya.
Kemudian, lanjut Habib Aboebakar, jajaran pengurus DPP PKS pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari.
“Alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan. Kami sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Dirjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat professional. Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas, sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar,” demikian Habib Aboebakar.
PKS merupakan Partai Politik yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada. PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolan yang baik atau good party governance. Pemenuhan administrative berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut. ***
