PPUU DPD RI RDPU Bahas Perubahan RUU Pelayanan Publik

  • Bagikan

JAKARTA,REPORTER.ID – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik digelar oleh PPUU (Panitia Perancang Undang-Undang) DPD RI dengan pakar kebijakan publik secara virtual di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Masukan para pakar diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan publik yang benar-benar berkualitas, cepat, dan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan.

Wakil Ketua PPUU DPD RI Angelius Wake Kako menyebutkan DPD RI telah sepakat dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Menyepakati untuk melakukan kolaborasi secara subtansi dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tentang Perubahan / Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Angelius.

Anggota DPD RI dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Afnan mengatakan penyebab pelayanan publik di Indonesia salah satunya dikarenakan buruknya merit sistem. “Misalnya karena ada ikatan emosional tertentu, misal satu daerah, satu almamater, sehingga tidak profesional karena rekrutmen bukan berdasarkan profesionalitas tetapi karena faktor kedekatan emosional,” tambahnya.

Selain itu Afnan berpandangan perlunya digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Kalau di Jawa prosesnya bisa cepat karena ada internet stabil, tapi bagaimana kalau untuk daerah luar Jawa,” jelasnya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo menyarankan dalam penyusunan RUU ditambahkan bab inovasi pelayanan publik, etika penyelenggara pelayanan publik, era digital dan konvergensi teknologi diperlukan tata kelola baru pelayanan, perubahan budaya dan kapabilitas harus menjadi fokus selanjutnya, public-private partnership dan pemberdayaan masyarakat.

“Masalah dasar pelayanan publik di Indonesia adalah karena masih adanya budaya bureaucratic paternalism yang masih berbelit sistem birokrasinya, tradisi upeti, dan rekrutmen kompetensi yang belum bisa menyaring yang terbaik di bidangnya. Harapan ke depan, bisa seperti customer service yang semuanya bisa diakses lewat smartphone seperti misalnya kalau kita belanja online,” kata Eko.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq menyampaikan beberapa isu strategis RUU ini adalah tentang irisan ruang lingkup pelayanan yang luas, collaborative governance dan permasalahan akuntabilitas pelayanan, dan model penyediaan pelayanan berbasis crowd.

“Kolaborasi tidak harus dari birokrasi dana dari APBN, dan penilaian dapat berpengaruh kepada tunjangan, seperti di DKI Jakarta, kalau ada komplain pelayanan masyarakat, makan tunjangan dipotong,” jelas Eko.

Khusus untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau internet, Taufiq menyarankan kepada Anggota DPD RI dapat membantu dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dengan konstituen.

“Tidak harus menggunakan internet, tetapi paradigmanya adalah bagaimana pelayanan publik itu mendekatkan dengan masyarakat. Bisa dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dengan konstituen di daerah untuk mendapatkan informasinya,” jelas Tauiq.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *