JAKARTA,REPORTER.ID- Penyebaran.vovid-19 yang berkurang, tingkat kesembuhan yang tinggi, tingkat kematian yang turun, dan hunian rumah sakit vovid-19, yang melandai akhir-akhir ini harus bisa dipertahankan dengan disiplin mepaksanakan prosedur kesehatan (prokes). Khususnya saat menjalankan shalat teraweh, buka puasa, hingga lebaran Idul Fitri 1442 H.
Wakil Ketua Komisi IX DPR
Emmanuel Melkiades Laka Lena, optimis covid-19 bisa diputus dengan disiplin prokes tersebut. Apalagi mudik dilarang oleh pemerintah. “Larangan midik kali ini merupakan yang kedua kalinya. Sehingga penanganannya akan lebih mudah dibanding lebaran tahun 2020, yang rumit karena pertama kali terjadi pandemi,” kata Melki.
Hal itu disampaikan Melki dalam diskusi “Polemik larangan mudik dan dampak ekomomi rakyat” bersama anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokray Irwan Frcho, dan ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis, (8/4/2021).
Melki optimis selama masyarakat disiplin prokes penyebaran covid-19 selama puasa dan lebaran bisa ditekan. “Yang penting tertib dan pemerintah tegas menerapkan sanksi bagi yang melamggar. Sementara itu jumlah orang yang divaksinasi masih kecil sekitar 10 juta orang. Jadi, kuncinya disiplin, tertib dan konsisten,” jelas politisi Golkar itu.
Irwan Fecho juga konsistensi aturan selama covid-19 ini. “Jangan mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Selama ini berbeda antara aturan dan pelaksanaan. Padahal, setiap libur panjang itu ada peningkatan hingga 30 persen,” ujarnya.
Enny juga berharap pemerintah konsisten menerapkan aturan selama pandemi covid-19 ini. Bahwa tak ada kaitamnya larangan mudik atau tidak, selama tak ada lapangan kerja, inflasi akibat lemahnya konsumsi rumah tangga khususnya akan tetap terjadi. “Dan, pertumbuhan ekonomi itu akan bagus kalau belanja rumah tangga bagus. Jadi, mudik dilarang atau tidak, selama rakyat tak ada uang maka tak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Karena itu lanjut Enny, kuncinya penciptaan lapangan kerja dan masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti sebelum pandemi. Sebaliknya, selama masih banyak pengangguran, pendapatan masyarakat berkurang, maka mudik atau tak mudik tak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Memang akan ada pertumbuhan ekonomi dengan dibukanya tempat wisata dan penjualan ritel dan UKM, tapi kalau tak signifikan tak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kuncinya konsumsi rumah tangga. Dan, selama fiskal negara terbatas, maka tak akan ada peredaran uang. Karena itu, harus tahan impor dengan buka lapangan kerja di dalam negeri.
Ditambah lagi tidak menentunya THR termasuk bagi PNS. Padahal, kontraksi ekonomi itu juga ditentukan.oleh konsumsi rumah tangga. Tapi, dengan banjirnya barang-barang China justru akan membuat persaingan bisnis makin lesu, karena barang lain tak laku. Hanya saja Indonesia tak akan kolaps, karena daya tahan rakyat Indonesia ini paling kuat di dunia. “Jadi, pemerintah harus konsisten, jangan gimmex atau kemasannya saja dalam melaksanakan kebijakan,” pungkasnya.
