JAKARTA,REPORTER – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sutarduga berharap reshuffle kabinet dilakukan setelah lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M. Karena kondisinya lebih tepat setelah silaturahmi dan bermaaf-maafan dilanjutkan dengan reshuffle. Soal siapa orangnya, itu Presiden Jokowi yang lebih tahu dan PDI-P siapa pun tak masalah selama untuk kepentingan bangsa dan negara.
Demikian disamapikan Eriko Sutardoga dalam
dialektika demokrasi “Membaca Peta Parlemen Pasca Reshuffle Kabinet Jilid II” bersama anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mokhamad Misbakhun dan Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwi Chaniago, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 22 April 2021.
Menurut Eriko, reshuffle itu hal biasa dan kalau tak ada reshuffle justru dipertanyakan saat sistem makin baik di Indonesia. Termasuk penggabungan Kemendikbud RI dan Kemenristek RI dimana pegawainya tak ada yang dikorbankan. Juga dibentuknya BRIN (Badan Riset Nasional), memang kata Eriko antara pendidikan, riset dan teknologi itu satu dan berkelanjutan.
Demikian pula Kementerian investasi akan ada investasi dari UEA (Uni Emirat Arab) sebesar 20 miliar dollar AS, tapi tidak.bisa ditindaklanjuti. Karena itu kata Eriko, PDIP tak ada masalah dengan reshuffle tersebut.
Lalu, apakah Nadiem Makarim dianggap suaka politik setelah bertemu Megawati, menurut Eriko, pertemuan itu terkait dengan PP 57/2021 tentang SNP (Standar Naaional Pendidikan) dan untuk meluruskan sejarah. Dan, apakah dalam reshuffle itu ada kader PDIP yang akan masuk kabinet, kalau ada Alhamdulillah. “Ya Alhamdulillah kalau ada kader PDIP yang masuk,” ujarnya.
Misbakhun menegaakan kalau kabinet yang sekarang ini dibentuk pada Oktober 2019 sebelum pandemi cobid-19, dan memasuki pandemi sejak Maret 2020 silam, maka diperlukan percepatan-percepatan dan penyesuain dalam menghadapi pergeseran sosial pooitik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan dan sebagainya.
Nah, di tengah pandemi ini
angka ekspor maupun impor berikut pertumbuhan ekonomi turun, karenanya kata Miabakhun, bagaimana para menteri itu memgoperasionalkan negara ini. “Presiden Jokowi pasti memiliki instruksi-instruksi yang harus dilakukan dan apakah instruksi itu sesuai dengan visi misi presiden? Tentu, Presiden yang tahu. Sehingga reshuffle kabinet yang dibutuhkan, Presiden yang lebih tahu,” tambah Misbakhun.
Karena itu kata Misbakhun seharusnya reshuffle itu berbasis kinerja bukan persepsi dan apakah representasi partai atau kelompok, dia menyerahkan kepada Presiden Jokowi. “Golkar pinginnya nambah menteri,” ungkapnya.
Pangi menilai dengan sistem presidensial dan multi partai saat ini posisi Jokowi sudah kuat, dan pemerintahan stabil. Karena itu, penting atau tidakkah PAN masuk dalam kabinet? “Yang penting reshuffle itu berbasis kinerja bukan asumsi,” jelasnya.
Meski Jokowi sering mengungkapkan dirinya tak punya beban di periode kedua sekarang ini, namun kata Pangi, reshuffle itu harus berdampak baik pada kinerja para menteri dan pemerintahan. “Kalau tidak, untuk apa reshuffle?” ungkapnya.
