JAKARTA,REPORTER.ID – Kapolri Listyo Sigit Prabowo perlu mengevaluasi kinerja Badan Intelkam Polri. Sebab Ind Police Watch (IPW) menilai, Intelkam tidak punya konsep yang jelas dalam program penyekatan pemudik Lebaran 2021. Bahkan tidak memberikan “puding” antisipasi dan deteksi dini. Sehingga jajaran kepolisian di daerah kebingungan menyikapi serbuan pemudik motor di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat.
Demikian evaluasi IPW terhadap kinerja Polri di Musim Mudik dan Balik Lebaran 2021 “Dari pantauan IPW, dalam melakukan penyekatan pemudik 2021, jajaran kepolisian tidak punya konsep yang jelas. Hanya melakukan improvisasi “tiba masalah tiba akal”. Tidak ada info antisipasi dan deteksi dini,” kata Neta S Pane (Ketua Presidium Ind Police Watch/IPW) di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).
Akibatnya terjadi berkali-kali insiden penerobosan pemudik motor di Kedungwaringin, di perbatasan Bekasi Karawang. Polda Metro Jaya pun sempat terlihat kebingungan menghadapi situasi ini, sehingga menambah personel dan pos penyekatan larangan mudik lebaran. Hal itu kata Neta, menyusul adanya ribuan pengendara sepeda motor yang menjebol pos penyekatan di perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu (9/5) malam.
Bahkan, mengharuskan Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk membantu dan memperkuat kekuatan di perbatasan serta menambah pos-pos penyekatan.
“Penyekatan dalam Operasi Ketupat 2021 ini pada dasarnya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahaminya. Namun faktanya di perbatasan Jakarta Jabar itu, tepatnya di Kedungwaringin Bekasi, penyekatan itu bobol berkali kali,” jelas Neta.
Pertanyaannya, kenapa penyekatan di perbatasan Jakarta Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang tidak ada masalah dan tidak ada yang bobol, sehingga penyeberangan feri di Merak Banten aman dan terkendali? Sepertinya menurut Neta, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar perlu belajar banyak kepada Kapolda Banten.
Dengan tidak adanya “puding” dari Baintelkam memang membuat bingung jajaran kepolisian di lapangan, terutama dalam menghadapi tekanan dan manuver pemudik motor. “Jika Baintelkam Polri jeli, sebenarnya seminggu setelah puasa Ramadhan puluhan grup WA sudah bermunculan. Labelnya, Ayo Mudik, Lawan Polisi Penyekat, Mudik Jurusan Lampung, Mudik Pantura, dan lain-lain. Grup WA ini dikendalikan sejumlah orang di Bekasi, Tanah Abang, Serang, dan Lampung. Mereka lah yang memprovokasi lewat medsos agar masyarakat tidak takut untuk mudik meski dilarang pemerintah,” tambah Neta.
Tujuan utamanya grup WA itu sesungguhnya ingin membuat kekacauan di pos pos penyekatan. Untungnya pemudik motor yang sudah antri hingga 5 Km dari pos penyekatan di Kedung Waringin tidak terprovokasi membuat kerusuhan, apalagi polisi akhirnya “menyerah” dan mengijinkan pemudik melintas.
Di Banten, aparatur intelijennya berhasil mendapatkan dan mengintai 11 grup WA yang memprovokasi pemudik agar menerobos pos penyekatan. Dari grup WA itu berhasil pula diketahui titik titik kumpul pemudik sebelum menuju pos penyekatan. “Dari titik kumpul inilah para pemudik kemudian digiring aparatur ke polres maupun Polsek. Semua handphone pemudik disita dan grup WA nya dikendalikan polisi, setelah lima enam jam ditahan di kantor polisi, para pemudik itu digiring menuju arah pulang ke Jakarta. Akibat hal ini, saat puncak mudik Pelabuhan Merak aman, terkendali, dan tidak ada gerombolan pemudik, terutama sepeda motor,” tambah Neta.
Karena itu, IPW berharap Kapolri segera mengevalusi kinerja jajarannya, terutama Baintelkam Polri. Tujuannya agar Baintelkam Polri tidak hanya fokus pada Papua dan sekaligus mengingatkan bahwa Papua adalah bagian kecil dari Indonesia. Selain itu, dari pantauan IPW hingga saat ini Baintelkam belum mengeluarkan Juklak soal isu Palestina. “Padahal aksi aksi demo soal Palestina makin marak di Indonesia,” pungkasnya.
