Berita menarik pagi ini statemen kader PDIP, Charles Honoris yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR meminta Presiden Jokowi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau setidaknya lockdown Pulau Jawa. Menurut dia, PPKM Mikro tak lagi efektif meredam laju penularan di hulu sehingga membuat angka keterisian tempat tidur fasilitas kesehatan seperti di lima provinsi di Pulau Jawa sudah merah dengan di atas 80 persen.
Presiden Jokowi meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro diawasi hingga ke tingkat desa/kelurahan dan RW. Ia tidak ingin kebijakan yang sudah dirancang pemerintah pusat sia-sia lantaran tak berjalan di tingkat bawah.
Sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dipanggil Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, untuk dimintai keterangan terkait unggahan status berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik itu diunggah di akun Twitter dan Instagram resmi BEM UI. Dalam unggahannya BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service alias Raja Membual.
Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI gelar latihan penumpasan aksi teroris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (27/6). Latihan ini digelar dengan skema pendadakkan dan akurasi yang tinggi untuk mengambil alih Gedung DPR RI dari penguasaan para teroris serta menyelamatkan sejumlah pejabat negara dari aksi penyanderaan.
Kejaksaan Agung menyatakan, buron kasus percobaan pembunuhan Hendra Subrata membeli tiket pesawat sendiri untuk pulang ke Indonesia dari Singapura, Sabtu (26/6). Kepulangan itu terjadi setelah petugas mengamankan Hendra Subrata yang melarikan diri sejak 2011.
Kantor DPD Golkar Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan dirusak oleh sejumlah massa. Aksi vandalisme itu mengakibatkan sejumlah kursi patah hingga dinding kantor DPD Golkar penuh coretan. Seluruh ruangan nampak berantakan. Nampak kursi dan dinding penuh coretan, sementara lantainya dikotori dengan lumuran oli bekas, cat, dan lumpur. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Presiden Jokowi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau setidaknya lockdown Pulau Jawa. Menurut dia, PPKM Mikro tak lagi efektif meredam laju penularan di hulu sehingga membuat angka keterisian tempat tidur fasilitas kesehatan seperti di lima provinsi di Pulau Jawa sudah merah dengan di atas 80 persen. “Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa,” kata Charles melalui keterangan tertulis, Minggu (27/6).
Politisi PDIP ini mengatakan, angka kasus harian Covid-19 terus mencetak rekor beberapa hari terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kurva infeksi virus corona di Indonesia terus meroket dan belum diketahui titik puncaknya. Melonjaknya kurva penyebaran virus ini disebut mirip dengan kurva infeksi Covid-19 di India pada April lalu yang menyebabkan negara itu lumpuh. Di Indonesia, ledakan kasus Covid-19 berakibat pada meningkatnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) fasilitas kesehatan di hilir.
Di lima provinsi di Pulau Jawa misalnya, BOR sudah melebihi angka 80 persen. Baca juga: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen Jika hal ini tak segera diatasi dengan PSBB, Charles khawatir, fasilitas kesehatan di Indonesia tak akan kuat meredam penularan virus corona yang sangat deras. “Derasnya penularan Covid di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran,” ujar Charles.
2. Charles Honoris meminta pemerintah membuat terobosan melalui fitur telemedicine gratis untuk pasien Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman). “Telemedicine ini tidak hanya konsultasi online jarak jauh, tetapi juga disertai pemberian obat-obatan dan multivitamin, serta pemeriksaan PCR. Semua harus dilakukan dengan gratis kepada pasien yang tidak tertampung di faskes pemerintah,” kata Charles, kemarin.
Menurut dia, telemedicine gratis ini dapat memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh terhadap pasien isoman. Sementara itu, dokter atau tenaga kesehatan di satu tempat dapat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien Covid-19 yang berada di tempat isoman masing-masing. Selain itu, Charles juga menekankan perlunya upaya pemerintah menambah fasilitas isolasi dengan menggunakan gedung-gedung kosong milik pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang tak memungkinkan dilakukan isoman di rumah masing-masing.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan inisiator Sambatan Jogja (Sonjo), Rimawan Pradiptyo menegaskan, saat ini pemerintah harus segera menarik rem darurat untuk menghindari korban yang lebih banyak. “Sekarang saatnya pemerintah menarik rem darurat untuk menghindarkan Indonesia dari tragedi kemanusiaan,” kata Rimawan, kemarin.
Rimawan mengingatkan, jangan sampai penanganan Covid-19 melupakan aspek kemanusiaan sehingga menimbulkan seperti di India. Ia menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi. Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan.
4. Presiden Jokowi meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro diawasi hingga ke tingkat desa/kelurahan dan RW. Ia tidak ingin kebijakan yang sudah dirancang pemerintah pusat sia-sia lantaran tak berjalan di tingkat bawah. “Yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, (PPKM mikro) berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tapi di bawah tidak berjalan,” kata Jokowi saat lakukan sidak ke Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Jokowi, yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, (PPKM mikro) berjalan atau tidak berjalan. ‘’Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tapi di bawah tidak berjalan,” ujarnya.
Jokowi menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia dengan dibantu Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres, menggerakkan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk mendampingi pemerintah daerah, kelurahan, dan RW melaksanakan PPKM mikro. Ia ingin kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di seluruh penjuru negeri. Harapannya, laju penyebaran virus corona dapat ditekan.
5. Presiden Jokowi berharap target satu juta vaksinasi Covid-19 per hari mulai berjalan hingga bulan depan. Ia menargetkan peningkatan dua kali lipat pada Agustus mendatang. Dengan demikian, target vaksinasi menjadi 2 juta per hari. “Saya berharap di mulai hari ini target satu juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli. Dan nanti bulan Agustus akan kita beri target dua kali dari yang ada sekarang ini,” kata Jokowi, saat meninjau vaksinasi Covid-19 massal di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (26/6).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi massal secara serentak di seluruh Polda dan Kodam, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain meninjau lokasi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memantau pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia secara virtual. Jokowi sempat berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Ahmad Luthfi terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
6. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting mengatakan langkah karantina wilayah atau lockdown tidak berhasil untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata Alex, terbukti tidak maksimal untuk meredam Covid-19.
“Kalau kita mau lockdown secara besar, kita sudah PSBB tapi enggak berhasil juga. 10 April sampai 10 Januari 2021 kita sudah melaksanakan PSBB di 20 wilayah, enggak maksimal juga. Kemudian 11 sampai 25 Januari 2021 kita PPKM tidak juga maksimal,” ujar Alex dalam diskusi daring, Sabtu (26/6).
Menurut Alex, selama ini masyarakat masih abai terhadap perilaku 3M dan protokol kesehatan.
Dirinya menyontohkan sikap masyarakat yang marah-marah saat diperiksa petugas terkait Covid-19. Padahal, menurut Alex, masyarakat tersebut orang berpendidikan. Selain itu, penolakan masyarakat terhadap tes swab Antigen di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, beberapa saat yang lalu.
7. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendorong pemerintah untuk memperketat kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk untuk menekan laju penularan Covid-19. Daeng mengatakan, kebijakan pembatasan di tingkat hulu mesti diperkuat supaya tidak membuat fasilitas layanan kesehatan di tingkat hilir kewalahan dengan membludaknya kasus Covid-19. “Kalau sudah diputuskan sebuah kebijakan untuk pembatasan kemudian masih kelihatan di hilir itu masih kewalahan, kasus-kasus di hilir itu masih nampak, maka ini kondisi dinamis, bisa jadi kebijakan itu diperketat lagi,” kata Daeng, Sabtu (26/6).
8. Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama perhimpunan lima profesi dokter mendesak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Hal ini merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. “Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, dr Adib Khumaidi, melalui keterangan tertulis, Minggu (27/6).
Adapun lima perhimpunan profesi dokter itu terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI). Mereka mendorong agar PSBB difokuskan di Pulau Jawa dan setidaknya diterapkan selama dua minggu.
9. Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebutkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan Covid-19 adalah membatasi pergerakan manusia. Hal itu, menurut Dicky, dapat dilakukan jika pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah dapat membuat aturan work from home (WFH) alias bekerja dari rumah, bagi pegawai di sektor formal guna mengurangi jumlah orang yang mobilitas karena bekerja.
“Dengan kecepatan seperti ini, yang harus dilakukan sebenarnya lockdown atau PSBB, Kalau tidak bisa, makanya saya usulkan work from home-nya 100 persen,” kata Dicky, Minggu (27/6). Kebijakan work from home tersebut, lanjut Dicky, bisa dilakukan terhadap pegawai-pegawai pada sektor formal yang mendapat gaji tetap dan bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Akan tetapi, kebijakan WFH itu, kata dia, tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa.
10. Sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dipanggil Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, untuk dimintai keterangan terkait unggahan status berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik itu diunggah di akun Twitter dan Instagram resmi BEM UI. Dalam unggahannya BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service alias Raja Membual.
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengatakan dalam pertemuan dengan kampus pihaknya menjelaskan maksud dan tujuan mengenai kritik terhadap kepala negara yang disampaikan melalui media sosial Twitter. “Betul, saya tadi mengikuti pertemuan tersebut bersama wakil saya, bersama ketua DPM dan Wakil Ketua DPM. Pihak UI meminta keterangan dari kami, mengapa posting itu, tujuannya apa, dan kami jelaskan juga di situ,” ujar Leon, Minggu (27/6) malam.
11. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra menyebut-nyebut nama juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, usai dirinya dipanggil pihak kampus terkait kritik terhadap Presiden Jokowi. Disampaikan Leon, pengusutan yang dilakukan oleh pihak universitas, salah satunya karena ada pernyataan dari Fadjroel lewat cuitan di akun Twitternya.
“Tadi itu UI menyatakan salah satu dasarnya karena pernyataan Fadjroel Rachman yang menyatakan kalau BEM UI merupakan tanggung jawab UI. Di Twitter ada,” kata Leon, Minggu (27/6). Fadjroel lewat akun Twitternya @fadjoel_, memang membuat cuitan soal mahasiswa UI. Ia berkicau pada sore hari atau setelah viral kritik BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa segala aktivitas mahasiswa UI menjadi tanggung jawab pimpinan UI.
12. Pihak rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terkait postingan “Jokowi: The King of Lip Service” di Instagram, @bem_official, Sabtu (26/6/2021). Dalam surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan, Tito Latif Indra, terdapat 10 mahasiswa yang dipanggil pihak rektoriat pada hari Minggu ini. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia membenarkan adanya pemanggilan tersebut. “Ya, betul,” ujar Amelita, Minggu (27/6) sore.
Amelita menyebutkan, pemanggilan tersebut sebagai langkah urgen akibat permasalahan yang timbul sehari setelah postingan BEM UI mulai ramai dibicarakan. Amelita menegaskan, pemanggilan itu merupakan bagian dari langkah pembinaan. Pihak kampus menilai, postingan BEM UI tersebut kurang tepat. Amelita menyebut postingan tersebut telah melanggar beberapa peraturan yang ada. “Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada,” ujar Amelita.
Amelita menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi pada dasarnya dilindungi undang-Undang (UU). Akan tetapi, penyampaian aspirasi tersebut seharusnya sesuai aturan yang ada. “Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-Undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar dia.
13. Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI gelar latihan penumpasan aksi teroris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (27/6). Latihan ini digelar dengan skema pendadakkan dan akurasi yang tinggi untuk mengambil alih Gedung DPR RI dari penguasaan para teroris serta menyelamatkan sejumlah pejabat negara dari aksi penyanderaan. “Latihan kali ini sengaja dirancang dengan mengambil lokasi di Gedung DPR dengan tujuan untuk menguji kesiapan para prajurit Satgultor TNI,” ujar Komandan Komando Operaskemarin. Adapun Satgulator TNI sendiri terdiri dari satuan-satuan elite dari matra darat, udara, dan laut. Yakni Satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Paskhas TNI AU. Richard mengatakan, Satgultor TNI telah rutin menjalankan latihan sejak berdiri pada 2019. Setiap pelaksanaan latihan Satgultor TNI, Koopssus TNI merancang latihan sesuai dengan dinamika ancaman yang terjadi.
14. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki mengatakan pemotongan vonis terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara adalah gejala melemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Vonis ringan atau vonis di luar dugaan banyak pihak bagian dari gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, ini satu puzzle saja,” kata Suparman dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (27/6).
Suparman meminta KY untuk melakukan investigasi terhadap putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. “Periksa itu putusan PN untuk melihat apakah ada yang keliru, yang kelak kira-kira di Pengadilan Tinggi diapakan hakim di sana. Nah kalau tidak hal yang janggal dalam putusan PN, mulai dari dakwaan jaksa, lalu ketika di Pengadilan Tinggi muncul pertimbangan yang aneh, maka patut diduga ada sesuatu yang tidak betul,” tuturnya. Suparman juga meminta KY memeriksa rekam jejak hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan hal ini, kata Suparman, dapat dilihat apakah keputusan memotong vonis Pinangki itu rasional atau tidak.
15. Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Riawan Tjandra sebelumnya mengatakan, negara tak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memangkas hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi tinggal 4 tahun penjara. “Kalau kita bicara tindak pidana korupsi menimbulkan kerusakan sistemik dan juga menimbulkan kerugian pada hak asasi masyarakat secara luas, nah negara ini saya lihat akhir-akhir ini tidak lagi melihat betapa bahayanya tindak pidana korupsi,” kata Riawan seraya menambahkan, saat ini terjadi tindakan permisif dari para penegak hukum pada praktek-praktek korupsi yang terjadi di Indonesia.
16. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PB (IDI) Daeng M Faqih mendorong vaksinasi Covid-19 untuk anak. Daeng mengatakan, menurut para pakar dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), vaksin Covid-19 sudah dirasa aman untuk anak. “Kami sudah meminta itu kepada pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi kepada anak-anak harus segera dimulai,” kata Daeng dalam diskusi daring, Kamis (24/6). Terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM), ia juga setuju bahwa perlu dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidikan dan anak. Selain itu, diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah seperti mengondisikan lingkungan sekolah itu steril.
17. Kabar gembira buat para orangtua. Kini vaksin Sinovac sudah boleh diberikan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Pemberian vaksin Sinovac untuk anak usia 12 tahun telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Informasi ini diunggah ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono di akun Twitter-nya. Pandu membenarkan bahwa informasi itu didapatnya dari BPOM. “Benar,” kata Pandu, Minggu (27/6).
Izin itu tertuang pada surat vaksin anak ini tertuang dalam Surat Pengajuan Nomor RG.01.02.322.06.21.00169/T mengenai Hasil Evaluasi Khasiat dan Keamanan Komite Nasional Penilai Obat yang mereka kirim ke Bio Farma tertanggal 27 Juni. Dalam surat itu BPOM merekomendasikan untuk menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak usia 12-17 tahun dengan dosis 600 SU/0,5 ML.
18. Kejaksaan Agung menyatakan, buron kasus percobaan pembunuhan Hendra Subrata membeli tiket pesawat sendiri untuk pulang ke Indonesia dari Singapura, Sabtu (26/6). Kepulangan itu terjadi setelah petugas mengamankan Hendra Subrata yang melarikan diri sejak 2011. “(Hendra) memilih untuk menyiapkan perjalanannya sendiri (sukarela) dan tiket pesawat disediakan sendiri oleh DPO,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/6).
Atas dasar sukarela membeli tiket sendiri inilah yang membuat upaya pemulangan Hendra Subrata ke Tanah Air terbilang tanpa hambatan. Selain itu, faktor lain yang memperlancar pemulangan karena Hendra Subrata tidak melakukan perlawanan terhadap upaya Immigration and Checkpoint Authority (ICA), tidak dalam proses hukum di Singapura. “Dan tidak menggunakan lawyer,” kata Ezer.
19. Jejak Hendra Subrata berhasil ditemukan saat memperpanjang paspor dengan nama samaran Endang Rifai di Singapura. Disebutkan, pada 18 Februari 2021, Atase Imigrasi melakukan wawancara dengan Endang Rifai. Dalam wawancara itu diperoleh informasi bahwa istri Endang Rifai, Linawaty tengah terbaring sakit stroke di Singapura. Setelah ditelusuri, ternyata seseorang yang bernama Linawaty memiliki nama asli Hendra Subrata.
Atas kecurigaan tersebut, Atase Imigrasi, Atase Kejaksaan dan Atase Polisi pada KBRI Singapura kemudian berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung untuk menelusuri lebih lanjut perihal seseorang yang bernama Hendra Subrata dimaksud. Dari hasil penelusuran singkat, diperoleh informasi bahwa seseorang yang bernama Hendra Subrata adalah terpidana pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan di Indonesia yang selama ini buron.
20. Kantor DPD Golkar Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan dirusak oleh sejumlah massa. Aksi vandalisme itu mengakibatkan sejumlah kursi patah hingga dinding kantor DPD Golkar penuh coretan. Seluruh ruangan nampak berantakan. Nampak kursi dan dinding penuh coretan, sementara lantainya dikotori dengan lumuran oli bekas, cat dan lumpur.
Bahkan ada kursi yang terlihat patah. Coretan dinding ini dilakukan menggunakan cat. Dinding tembok bagian depan kantor juga tak luput dari vandalisme. Salah satu coretan adalah meminta Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe untuk mundur.
Pengurus Partai Golkar DPD II Sinjai, Muh. Safir yang sempat berada di lokasi menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi, Minggu (27/6/2021) sekitar pukul 15:30 Wita. Safir mengatakan saat itu ada beberapa orang yang merusak kantor DPD Golkar.
“Kejadiannya tadi sekitar jam 15:30 Wita. Kantor memang dalam keadaan kosong waktu itu. Sempat saya lewat dilokasi karena mau pulang. Saya liat memang ada beberapa orang, namun saya tidak kenal jelas. Mau ambil foto tadi, tapi HP saya lowbet,” ungkap Safir, Minggu (27/6).
21. Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer 2021 akan dibuka pekan depan. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta para guru honorer menyiapkan diri baik dari sisi mental maupun kemampuan teknis. “Kepastian pembukaan pendaftaran seleksi PPPK untuk guru honorer tentu kita sambut gembira. Peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para guru honorer yang belasan tahun menunggu kejelasan nasib. Persiapkan diri dengan baik dari sisi mental maupun teknis,” ucap Huda,” katanya, Minggu (27/6). Huda mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, pendaftaran seleksi PPPK untuk guru honorer maupun CPNS dibuka paling lambat 30 Juni 2021. Khusus seleksi PPPK untuk guru honorer, akan ditangani secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek).
22. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewajibkan buku panduan pedoman kontingensi klaster COVID-19 selalu berada di saku anggota kepolisian. Utamanya bagi anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di Posko PPKM Mikro. “Buku ini sudah dicetak dan didistribusikan ke jajaran Polda, Polres serta Polsek se Indonesia,” kata Sigit dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/6).
Saat mengunjungi lokasi Rusun Nagrak dan PPKM Mikro di Semper Barat, Jakarta Utara, Minggu, petugas Bhabinkamtibmas menunjukkan buku saku itu kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Bagi anggota Polri buku tersebut sangat bermanfaat.
23. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut Kemenkeu masih memblokir dana bantuan bagi pondok pesantren (ponpes) dan madrasah sebesar Rp 500 miliar. Pemblokiran itu telah berlangsung selama selama enam bulan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, pemblokiran itu tidak tepat karena madrasah dan ponpres membutuhkan biaya operasional untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. “Ternyata semuanya (Rp 500 Miliar) masih diblokir oleh Kemenkeu sehingga Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk ponpes dan madrasah,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/6).
Yandri mendesak agar Kementerian Keuangan segera membuka blokir tersebut dan memberikan dananya kepada ponpes dan madrasah. “Kami mendesak Kemenkeu untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp 500 miliar ini dan segera didistribusikan kepada ponpes dan madrasah,” ujar politisi PAN tersebut. (HPS)
