JAKARTA,,REPORTER.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19, namun pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
“Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat,” tegas Sahroni di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Hal itu disampaikan atas rencana pemerintah yang akan memperpanjang masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan. Namun kata Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Menurut politisi NasDem itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah. “Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk,” ujarnya.
Karena itu ia meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan masyarakat, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan atau konflik di masyarakat. Sebagaimana perkantoran, rumah ibadah yang semula buka, kemudian tidak boleh, dan sekarang diperbolehkan lagi.
“Jadi, perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan,” pungkasnya.
