JAKARTA,REPORTER.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Karena itu, ia mendesak aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat. Maka, harus diusut tuntas oknum tersebut. Apalagi kalau pemotongan itu dilakukan oknum petugas pendamping Kemensos sendiri,” tegas Ace Hasan, Jumat (30/7/2021).
Menurut politisi Golkar itu, dalam menyalurkan bansos sebaiknya disalurkan dan diterima langsung oleh warga. Sebab, kalua proses penerima bansos itu dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka rawan potensi ‘pemotongan’.
Seperti hanya praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) yang dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Maka, perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. “Tidak ada potong memotong oleh pihak manapun yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” kata Ace.
Ace menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Tapi, kalau tidak diberi uang, oknum itu mengancam bansos itu tak bisa dicairkan. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.
Tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Kalua memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan lanjut Ace, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.
Salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini menurut Ace, adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai. Menurutnya, sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos RI soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.
“Sebetulnya, Kemensos sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkasnya.
