JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Komisi VI DPR RI F-PAN Intan Fauzi menilai untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bukan masalah dana, melainkan bagaimana terjadi link and match antara barang yang diproduksi bisa langsung terserap oleh pasar. Baik produk makanan, industri, jasa, dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat.
Demikian disampaikan Intan Fauzi dalam dialektika demokrasi “Siasat Membangkitkan UMKM Pasca Pandemi Covid-19” bersama Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, dan praktisi media Agus Eko Cahyono di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/9/2021).
Apalagi lanjut Intan, UMKM itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tapi, terdampak akibat pandemi, banyak UMKM beralih dari penjualan luring (offline) ke daring (online). Karna itu, pemulihan ekonomi, UMKM harus dilakukan dengan baik.
“UMKM terbuki menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen pada negara. Bahkan hingga April 2020 penjualan daring meningkat hingga 480 persen dibandingkan bulan Januari 2020. Sedangkan pada tahun 2021 menyumbang Rp8.573 triliun terhadap PDB RI. Jadi, jika pemerintah menggelontorkan dana, maka produk UMKM itu yang terpenting terserap oleh masyarakat,” ujarnya.
Berbarengan dengan itu menurut Intan, maka dipelrukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, membenahi pasar, manajemen, berikut kualitas prokduk hingga memiliki daya saing kualitas ekspor dan sebagainya.
“Seperti Jepang yang memproduksi mobil, sparepart-nya diproduksi oleh UMKM rumahan. Nah, di Indoensia, sparepart (mor motor dan mbil) itu banyak diproduksi di Jawa Timur. Inilah yang mesti diperhatikan pemerintah, dan 270 juta rakyat ini pasar yang sangat potensial,” tambah Intan.
Sementara itu Sutarmo mengatakan jika Kementerian koperasi dan UKM sudah menjalin kerjasama dengan berbagai stackholder usaha. Seperti gojek, grab, tokopedia, dan lain-lain untuk percepatan dan peningkatan pemasaran produk.
“Kami sudah MoU dengan 200 jenis usaha dengan komisi 15 persen. Dari Warteg, pecel lele, nasi Padang, bakso Wonogiri, sate Madura, dan lain-lain Bersama Baznas. Ke depan, Kerjasama dengan 8000-an pengusaha untuk di 10.000 rest are, pesantren-pesantren, sekolah, kampus dan lain-lain,” jelas Sutarmo.
Juga akan memproduksi masker kerjasama dengan 10 agregator (teknologi informasi) untuk dibagikan ke pasar-pasar, dan tempat-tempat umum di Jabodetabek. “Itu dianggarkan APBN Rp1 milair, dan didukung 8 BUMN,” ungkapnya.
Langkah itu kata Sutarmo, karena pemerintah mempertimbangkan para pengusaha tersebut selama pandemic covid-19 ini, mengalami 4 kali gagal atau kehilangan pasar. “Yaitu panen pada Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan tahun baru 2021. Untuk itulah UMKM harus mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya. (am arpas)
Sedangkan Agus Eko Cahyono menilai untuk bantuan produktif itu bagus sekali. Terutama, untuk UMKM di bidang makanan. “Dulu untuk meminta bantuan kredit BRI itu sangat sulit. Saya ajukan waktu itu sekitar Rp50 juta tapi disetujui Rp20 juta, lalu saya bilang nggak usah, lalu datang ke Bank Danamon ajukan Rp 60juta cair Rp58 juta, tapi bunganya tinggi, sekitar 2,8 juta per 1 bulan,” ujarnya.
Artinya tidak demikian sekarang, yang mudah dan diback up pemerintah. “Jadi, meski anjlok 70 persen, tapi dengan hadirnya negara melalui Kementerian Koperasi dan UKM, saya yakin pemulihan ekonomi nasional akan berjalan dengan baik,” kata Eko.
