Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal kebijakan tentang persyaratan bepergian dengan pesawat udara yang wajib lakukan tes PCR menuai protes. Masyarakat menilai kebijakan itu tidak adil, terlalu mahal beayanya sehingga minta ditinjau ulang bahkan dicabut atau dihapus.
Isu menarik lainnya adalah permintaan Presiden Jokowi agar Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) direformasi total. Jokowi juga minta agar Menpora Zainuddin Amali memperbaiki komunikasinya dengan WADA. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat menjelaskan agenda rapat Presiden Jokowidengan Menpora Zainudin Amali. Rapat tersebut membahas sanksi yang diberikan World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Indonesia.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan fitnah PDIP sebagai partai anti-Islam dan komunis justru menguntungkan partainya. Basarah menyebut derajat partai berlambang partai banteng moncong putih itu justru terangkat. Menurutnya, fitnah-fitnah terhadap PDIP sebagai anti-Islam dan komunis bermunculan setiap bulan September yang berkaitan dengan peristiwa G30S dan momen-momen Pemilu.
Partai Ummat besutan Amien Rais menyindir dominansi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang jatuh pada 20 Oktober lalu. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai, dominasi satu pihak dalam kabinet pemerintahan menjadi tanda sistem organisasi tidak berjalan. Ridho khawatir, peran strategis Luhut dalam pemerintahan hanya disebabkan karena unsur kedekatan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, tak ada pesantren yang mengajarkan radikalisme. “Tidak ada radikalisme di pesantren. Saya memberi jaminan bahwa pesantren tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Catat itu,” kata Yaqut selepas menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Istana Negara, Jakarta. Berikut isu selengkapnya.
1.Kebijakan tentang persyaratan bepergian dengan pesawat udara yang wajib lakukan tes PCR menuai protes. Masyarakat menilai kebijakan itu tidak adil, terlalu mahal beayanya sehingga minta ditinjau ulang bahkan dihapus.
Relawan Pro Jokowi (Projo) mendesak pemerintah menghapus syarat tes PCR Covid-19 untuk penumpang pesawat udara selama pelaksanaan PPKM terbaru mulai 19 Oktober lalu. Ketua Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, Panel Barus kecewa dengan syarat yang dikeluarkan lewat Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
“Projo aktif melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi gratis untuk rakyat. Tapi kami kecewa dengan kewajiban tes PCR,” kata Panel dalam keterangannya, Jumat (22/10). Panel mengatakan banyak masyarakat mempertanyakan efektivitas tes PCR. Menurutnya, kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat udara seharusnya digugurkan jika penumpang tersebut sudah menerima vaksin Covid-19 sebanyak dua dosis.
Anggota Komisi V DPR Irwan mendesak pemerintah untuk menanggung biaya tes PCR yang menjadi syarat untuk dapat berpergian menggunakan pesawat terbang. Irwan berpendapat, kewajiban tes PCR bagi calon penumpang pesawat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. “Sejak awal saya sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya,” kata Irwan dalam siaran pers, Jumat (22/10).
Anak buah AHY ini mengatakan, dengan mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat berarti pemerintah menambah beban rakyat. Irwan sepakat jika PCR digunakan sebagai salah satu alat menekan penyebaran Covid-19 karena realisasi vaksinasi yang masih rendah. Namun, ia mengingatkan, pemerintah juga harus bijak dan tidak menambah beban masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai pemerintah tidak adil dalam membuat kebijakan wajib test PCR sebagai syarat naik pesawat udara. Alifudin mengaku heran kenapa pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, padahal tahu aturan itu memberatkan masyarakat karena harganya terlalu mahal. “Sudah berulangkali saya mengingatkan pemerintah untuk mengaji ulang kebijakan syarat PCR untuk penerbangan, karena harganya terlalu mahal dan tidak semua moda transportasi diberlakukan sama,” kata Alifudin, Jumat (22/10).
PKB menolak tes PCR sebagai syarat untuk naik pesawat udara. PKB juga menyoroti adanya kepentingan bisnis di balik kebijakan itu. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfah, menolak syarat baru naik pesawat dari pemerintah di era PPKM terbaru mulai 19 Oktober. Syarat baru ini mewajibkan penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR. Ia mengingatkan agar syarat baru tersebut jangan sampai dipersepsikan publik bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis PCR yang tengah tumbuh saat ini.
“Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” kata Neng Eem kepada wartawan, Jumat (22/10).
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan soal syarat penerbangan menodai prinsip keadilan. Masyarakat heran, kenapa persyaratan perjalanan darat, laut, dan kereta api menggunakan tes antigen, sementara perjalanan udara menggunakan tes PCR yang biayanya lebih mahal? Menurut Puan, harusnya kebijakan mobilitas berlaku untuk semua moda transportasi.
Sebelumnya Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perubahan syarat dokumen perjalanan itu (maksudnya, persyaratan wajib PCR bagi penumpang pesawat udara, red) dilakukan demi alasan kehati-hatian. “Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di moda udara wilayah Jawa-Bali dan non Jawa Bali level 3 dan 4 ini merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian,” kata Wiku dalam konferensi pers daring dua hari lalu.
2. Presiden Jokowi minta Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) direformasi total. Jokowi juga minta agar Menpora Zainuddin Amali segera memperbaiki komunikasi dengan WADA. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat menjelaskan agenda rapat Presiden Jokowidengan Menpora Zainudin Amali. Rapat tersebut membahas sanksi yang diberikan World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Indonesia.
“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh, reformasi LADI secara total. “Menpora juga diminta segera perbaiki komunikasi dengan WADA,” tegas Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat (22/10).
3. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan fitnah PDIP sebagai partai anti-Islam dan komunis justru menguntungkan partainya. Basarah menyebut derajat partai berlambang partai banteng moncong putih itu justru terangkat. Menurutnya, fitnah-fitnah terhadap PDIP sebagai anti-Islam dan komunis bermunculan setiap bulan September yang berkaitan dengan peristiwa G30S dan momen-momen Pemilu.
“Tapi makin difitnah, Allah makin mengangkat derajat PDIP. Alhamdulillah sudah dua kali menang pemilu, semakin difitnah Insyaallah dengan kerja keras kader-kader Bu Mega (Ketum Megawati Soekarnoputri) di lapangan, kita akan menang lagi di pileg 2024,” kata Basarah dalam peringatan Hari Santri Nasional yang tayang secara virtual, Jumat (22/10).
4. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah telah bertekad untuk bersikap netral, adil, dan tidak memihak dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud mengklaim sejak memilih panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, pemerintah berupaya agar terpilih adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas.
“Kami nyatakan bahwa pemerintah kalau dalam urusan Pemilu itu sudah bertekad akan betul-betul netral dan adil, tidak memihak,” kata Mahfud setelah menerima kedatangan Panitia Seleksi anggota KPU dan Bawaslu di Kemenko Polhukam, Jumat (22/10).
5. Partai Ummat menyindir dominansi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang jatuh pada 20 Oktober lalu. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai, dominasi satu pihak dalam kabinet pemerintahan menjadi tanda sistem organisasi tidak berjalan.
Ridho khawatir, peran strategis Luhut dalam pemerintahan hanya disebabkan karena unsur kedekatan. “Itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar, yang kita takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan,” kata Ridho di kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (22/10).
Ridho Rahmadi mengatakan, partainya meminta Presiden Jokowi menepati janji untuk tidak menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat,” kata Ridho.
Ridho menilai, kebijakan Jokowi soal proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak efisien dan tidak tepat sasaran yang akhirnya menggunakan dana APBN. “Skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya yang sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat,” tegas Ridho.
6. Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengklaim Presiden Jokowi tidak alergi terhadap kritik. Fadjroel menyebut Jokowi tidak pernah marah menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya. Misalnya, kritik dari BEM UI yang menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Fadjroel mengatakan, sejumlah kritik hingga demonstrasi yang masih terjadi menandakan demokrasi masih berjalan di Indonesia. Pemerintah menganggap, pihak yang mengkritik merupakan kawan dalam membangun demokrasi.
“Orang-orang yang melakukan kritik, mereka adalah kawan di dalam membangun demokrasi dan kemudian adalah kawan dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Apabila ada kritik, demonstrasi, kita bersyukur demokrasi sedang baik-baik saja di republik ini,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/10).
7. Gerindra dan PKS mulai jaga jarak dengan Anies Baswedan. Politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, hingga saat ini Gerindra masih solid mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Riza mengatakan, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 yang dilakukan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) merupakan ekspresi berdemokrasi. Anies, kata Riza, belum pernah menyinggung soal pemilihan presiden 2024 karena dinilai masih terlalu dini. “Saya kira semua sekarang fokus melaksanakan tugas masing-masing ya,” ujar Riza Patria.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan tak memiliki rencana untuk membantu Anies Baswedan mencari momentum untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2022 mendatang. Alasannya, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, karena Anies merupakan sosok spesial yang diyakini memiliki momentum sendiri. “Pandangan saya Mas Anies, akan punya momentum sendiri. Nggak usah dibuatkan. Karena memang kapasitas beliau spesial ya,” kata Mardani, Jumat (22/10).
8. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, sudah ada 12 DPD Partai Gerindra yang resmi mendorong Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Terbaru, melalui Rapat Koordinasi Nasional DPD Gerindra Jawa Barat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat meminta Prabowo maju lagi sebagai capres pada tahun 2024.
“Sudah ada sekitar 12 provinsi yang menyatakan meminta Pak Prabowo maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, Jawa Barat ini (yang) ke-12,” kata Dasco usai memberikan arahan dalam Rakorda DPD Gerindra Jawa Barat di Bandung, Jumat (22/10). Dasco menuturkan, aspirasi dari kader-kader Gerindra di daerah yang meminta ketumnya nyapres lagi akan disampaikan kepada Prabowo.
9. Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 di Roma, Italia pada akhir Oktober 2021, di sana Jokowi akan menerima langsung serah terima Presidensi G20. “Pada tanggal 30-31 nanti presiden akan berangkat ke Roma, akan menerima tampuk kepemimpinan dari G20,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/10). Fadjroel mengatakan pemerintah bakal menyampaikan sikap mendukung green economy dalam menghadapi krisis perubahan iklim di KTT G20 di Roma. Namun, kepastian kehadiran Jokowi di KTT G20 bakal diumumkan lebih lanjut oleh Setneg.
10. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim telah menyelesaikan 313 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) hingga Oktober 2021. Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. “Sampai dengan 18 Oktober 2021 tercatat sebanyak 313 perkara berhasil diselesaikan dengan Restorative Justice,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/10).
11. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap pendana pinjol ilegal yang meneror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga gantung diri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskri Brigjen (Pol) Helmy Santika mengatakan, pendana tersebut berinisial JS. “Ditangkap saudari JS yang merupakan fasilitator WNA Tiongkok, perekrut masyarakat untuk menjadi ketua KSP maupun direktur PT fiktif yang digunakan sebagai operasional pinjol ilegal. Dan juga sebagai pemodal untuk mendirikan perusahaan atau KSP fiktif yang diduga digunakan untuk operasional pinjol ilegal,” ujar Helmy dalam keterangannya, Jumat (22/10).
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, pemerintah tidak akan berhenti mengambil tindakan tegas terhadap praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. “Kami enggak akan berhenti (tindak tegas), karena negara harus hadir melindungi rakyat,” ujar Mahfud, dalam konferensi pers, Jumat (22/10). Mahfud meminta masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan teror pinjol ilegal kepada polisi.
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, dan korban teror pinjaman online (pinjol) illegal agar merasa aman dan tidak takut adanya suatau ancaman. “LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, maupun korban. Untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan perlindungan kepada kami,” ujar Wakil Ketua LPSK Achmadi, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jumat (22/10).
13. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, kemiskinan takkan bisa dihilangkan hanya dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Kebijakan itu, ujarnya, harus diiringi pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat. “Kita tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Ma’ruf di acara Halal Trade Forum di Trade Expo Indonesia (TEI) 2021 yang digelar secara daring, Jumat (22/10). Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi itulah, usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan penting. Terlebih jumlah UMKM di Indonesia sangat besar hingga berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
14. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, tak ada pesantren yang mengajarkan radikalisme. “Tidak ada radikalisme di pesantren. Saya memberi jaminan bahwa pesantren tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Catat itu,” kata Yaqut selepas menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10).
Yaqut menegaskan, pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sangat moderat. Jika ada lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu radikal tetapi menamakan diri sebagai pesantren, maka lembaga tersebut tidak dapat disebut sebagai pesantren. “Jadi kalau ada pesantren mengajarkan radikalisme itu pesantren quote and quote itu, itu harus dilihat dulu benar pesantren enggak karena definisi pesantren itu kan jelas,” ujarnya. (HPS)
