JAKARTA,REPORTER.ID – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diapresiasi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma.
Meski banyak pihak menyebut pernyataan Jenderal Dudung tidak sejalan dengan tugas TNI sebagai garda terdepan dalam membela dan mempertahankan NKRI. Apalagi, banyak pihak yang menilai KKB telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan sejumlah korban jiwa, dan manuvernya tergolong kejam.
“Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat. Kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka.”
“Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI,” tegas KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11).
Terkait pernyataan Jendral Dudung, senator asal Papua Barat Filep wamafma menyatakan dukungannya. “Kita dukung semua langkah demi keselamatan warga sipil. Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Sesuai aspirasi masyarakat, perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik,” tegas senator Filep, Kamis (25/11/2021).
Hanya saja lanjut Filep, pihak TNI juga harus memahami secara detail akar masalah sesungguhnya yaitu sejarah integrasi, Pepera, Pelanggaran HAM dalam semua aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi.
Untuk itu, ia menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu (seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama) namun tidak dilakukan penyelesaian.
Seharusnya kata Filep, membangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa Daerah Operasi Militer (OPM), hingga saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa/i di tanah Papua.
Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? “Jika hanya suatu pernyataan tanpa komitmen untuk melaksanakannya maka pernyataan itu akan sia-sia belaka. “Tapi saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak. Satu hal yang perlu diingat kasus kematian Tokoh Adat yang juga adalah tokoh bangsa Papua, Theys Eluay Masih dan tokoh-tokoh lainnya masih teringat di memori dari generasi ke generasi,” jelas Filep.
Oleh sebab itu, komitmen Panglima TNI itu wajib dilaksanakan. Selain itu, juga komitmen Panglima tertinggi yaitu Presiden RI yang dalam berbagai kesempatan, baik saat kampanye maupun menjadi Presiden saat ini. “Baru dari aspek pembangunan infrastruktur yang dilakukan, sedangkan aspek pelanggaran HAM belum tersentuh. Padahal itulah akar persoalan sesungguhnya,” pungkasnya.
