Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal Islam Tengah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan Pidato Kebudayaan bertajuk Indonesia Butuh Islam Tengah. Ia menilai, gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama merupakan sesuatu yang sudah usang. Menurutnya, menjadi Islam tengah atau Islam moderat bukan sikap yang lemah, abu-abu, atau cari aman. Kata dia, menjadi moderat adalah sebuah sikap unggul untuk mencari titik temu guna menghindari titik tengkar.
Isu kedua soal prediksi Faisal Basri. Ekonom senior Faisal Basri menyampaikan kritik pedas kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Kali ini dia melontarkan pendapat bahwa pemerintah Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu menurutnya bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintah. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan ‘kue’ yang sama besar.
Isu ketiga soal kesempata Nyapres. Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara blak-blakan mengatakan, tidak akan menolak jika ada kesempatan maju sebagai Capres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki “Hidup RI 1” saat menghadiri acara Istigosah tokoh PPP Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menilai wajar saja bila kader partainya mendorong dirinya jadi Capres 2024. Sementara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut komunikasinya dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo baik-baik saja.
Isu keempat soal varian Omicron. Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini baru memasuki tahap awal, belum puncak kasus Omicron. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga Jakarta tidak anggap remeh penyebaran varian Omicron, sudah ada korban yang jatuh. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencatat sebanyak 4.483 pasien Covid-19 tengah menjalani perawatan hingga Minggu (30/1). Jumlah pasien yang jalani perawatan bertambah 548 orang per hari.
Isu kelima soal minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) putuskan akan membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum, karena ada indikasi keterkaitan kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Perdagangan melanjutkan intervensi harga minyak goreng. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah dan pelaku industri duduk bersama untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, meskipun telah ada intervensi harga hingga Rp 11.500 per liter. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan Pidato Kebudayaan bertajuk “Indonesia Butuh Islam Tengah” di Auditorium Utama Perpustakaan Nasional RI, pada Sabtu (29/1) lalu. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Meneg BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Zulkifli Hasan menyampaikan, pentingnya positioning Islam yang moderat atau Islam Tengah di Indonesia untuk dipahamkan kembali kepada publik secara luas, termasuk kepada para tokoh politik, tokoh bangsa, tokoh pers hingga tokoh budaya. “Sehingga semangat ber-Islam tidak dicurigai sebagai sikap keras atau radikal, pada saat yang sama sikap toleran juga tidak berarti mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama. Bernegara tidak bisa dikerjakan dengan fanatisme tanpa mengayomi yang berbeda,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini mengastakan, posisi agama dan negara belakangan ini kembali dipersoalkan, padahal hal tersebut merupakan diskusi yang sudah selesai. Kata dia, hubungan antara agama dan negara dalam konsep Indonesia bersifat simbiotik, menjadi fusi sinergis yang harmonis. Menurutnya, munculnya perbenturan-perbenturan yang belakangan terjadi akibat digunakannya politik identitas harus diantisipasi, tafsir beragama dalam politik harus bisa mengayomi, mendamaikan, berada di tengah. Masyarakat Islam, bagi Zulkifli, perlu memahami dan mengimplementasikan cara beragama yang tengahan atau moderat.
“Sudah saatnya kita membumikan kembali Islam Tengah, menjadikannya perbincangan publik Islam yang utama. Islam Tengah merupakan sebuah konsep keislaman dan jalan kebangsaan yang perlu menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Zulkifli.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menilai, gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama merupakan sesuatu yang sudah usang. Gagasan tersebut tidak menghargai sejarah panjang pendirian negara Indonesia. “Pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau menawarkan konsep khilafah internasional adalah pikiran usang dan tak menghargai sejarah panjang pendirian bangsa ini,” kata Zulkifli.
Pria yang akran disapa Zulhas ini menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan agama sama sekali tak bertentangan. Karena itu, polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah pada upaya mengganti format bernegara di Indonesia. “Konsep bernegara kita sudah final, Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita sepakat menjadi tunggal ika, yang satu yaitu Indonesia,” ujarnya. Zulhas ingatkan, Indonesia didirkan di atas keberagaman dan rasa persatuan suku, agama, ras, dan antargolongan. Menurutnya, keberagaman bangsa Indonesia merupakan fitrah yang harus disyukuri bersama.
Zulkifli Hasan mengatakan, menjadi Islam tengah atau Islam moderat bukan sikap yang lemah, abu-abu, atau cari aman. Menurut Zulkifli, menjadi moderat adalah sebuah sikap unggul untuk mencari titik temu untuk menghindari titik tengkar. “Menjadi moderat bukanlah sikap yang lemah, abu-abu, tidak jelas, atau cari aman. Sama sekali tidak betul. Sikap moderat adalah sikap unggul dan superior, untuk mencari titik temu, juru damai untuk menghindari titik tengkar. Inilah Islam yang mengedapankan prinsip rahmatan lil alamin,” kata Zulkifli lagi.
Zulhas menyatakan, Islam tengah telah menjadikan Indonesia negara yang damai, memiliki stabilitas politik yang baik, dan kompatibel pada ide-ide kemajuan. “Islam tengah juga pada saatnya akan mendorong tumbuh pesatnya ekonomi umat, mendorong kreativitas serta inovasi, memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan Indonesia di kancah global,” ucapnya. Namun, ia mengatakan, gagasan Islam moderat harus diperkuat kembali. Wakil Ketua MPR itu menegaskan, Islam moderat harus menjadi fondasi dalam tatanan kehidupan sosial serta menjadi jalan politik Indonesia di masa mendatang. “Melihat situasi Indonesia saat ini, saya melihat spirit Islam tengah harus kita perkuat kembali,” kata Zulhas lagi.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyebut bahwa pidato kebudayaan yang disampaikan Zulhas ini memiliki peran yang penting. “Bisa mengikis politik identitas dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai jarang ada tokoh politik, ketua umum parpol, yang menyampaikan pidato kebudayaan. “Ini merupakan sesuatu yang sangat baik dan perlu kita apresiasi. Pak Zul membawa politik yang berorientasi kebudayaan. Kebudayaan adalah sumber nilai-nilai luhur, tidak semata berorientasi pada kekuasaan.
2. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebutkan, pembiaran gerakan intoleransi di Indonesia sangat berbahaya. Dudung menyampaikan hal itu dengan meminjam istilah yang digunakan oleh eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dalam pengantar buku berjudul “Dudung Abdurachman Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi” yang baru diluncurkannya, Sabtu (29/1).
“Saya meminjam istilah Jenderal TNI Purn Prof Dr AM Hendropriyono dalam pengantar buku ini, pembiaran gerakan intoleransi di Indonesia sangat berbahaya, karena sifat dari gerakan intoleransi adalah terorisme,” kata Dudung dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), kemarin.
Selain itu, Dudung meminjam istilah yang disampaikan Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya yang akrab disapa Habib Luthfi bahwa jangan memberikan peluang sejengkal pun terhadap kelompok intoleran, pegang teguh empat pilar kebangsaan. Karena itu, Dudung menegaskan, komitmen terhadap merah putih tidak boleh ditawar lagi. “Indonesia terlahir sebuah keniscayaan akan keberagaman dan perbedaan, dalam perbedaan itulah terletak kekuatan kita sebagai bangsa,” kata Dudung.
Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Jumat (28/1). Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan Dudung yang dianggap menyinggung umat agama tertentu saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube.
Koordinator KUHAP APA Damai Hari Lubis mengatakan, pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. “Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum,” kata Damai dalam keterangan tertulis, Minggu (30/1). Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurutnya, pernyataan Dudung sarat dengan tindak pidana formil dan mengandung delik umum. Artinya, kata dia, tidak perlu dilaporkan pun aparat yang berwenang bisa untuk mengusut atau memproses Dudung secara due proccess atau ketentuan yang berlaku.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak para kadernya menghindari politik identitas saat menghadapi kontestasi politik. “Saya mengajak kita semua, marilah kita hindari politik identitas. Demokrat harus jadi yang terdepan untuk mengatakan janganlah menggunakan politik identitas,” kata AHY saat menghadiri acara perayaan Natal Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (29/1).
AHY menyayangkan maraknya fenomena politik identitas yang dalam beberapa waktu terakhir dijadikan alat untuk memenangkan kontestasi politik dengan menggunakan narasi yang memecah belah, mengeksploitasi identitas agama dan suku. “Harganya terlalu mahal kalau terjadi perpecahan, apalagi berdasarkan suku, agama, ras, maka akan diturunkan ke anak cucu dan kita pernah melewati fase-fase gelap bangsa seperti yang tadi kita ceritakan,” ujar AHY seraya meminta kadernya untuk terus menjunjung tinggi semua kalangan masyarakat Indonesia tanpa melihat asal usul maupun identitasnya.
3. Ekonom senior Faisal Basri menyampaikan kritik pedas kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Kali ini dia melontarkan pendapat bahwa pemerintah Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu menurutnya bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintah. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan ‘kue’ yang sama besar.
“Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya yang biasanya nggak dapat melapor,” katanya dalam webinar, kemarin Sabtu (29/1) kemarin.
“Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya dan sebagainya itu. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar,” jelas dia.
Ekonom senior Faisal Basri menyebut instansi yang pegawainya paling banyak ditangkap oleh KPK adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sejalan dengan itu, menurut dia rendahnya rasio pajak atau tax ratio di Indonesia disebabkan adanya dugaan kongkalikong antara petugas pajak dan wajib pajak (WP). “Tax ratio turun terus karena kongkalikong. Saya rasa salah satu instansi yang paling banyak ditangkap KPK adalah Direktorat Jenderal Pajak kan,” katanya. Kongkalikong yang dimaksud dia di sini adalah wajib pajak membayar pajak lebih kecil daripada yang seharusnya. Hal itu membuat penerimaan pajak negara lebih rendah.
“Jadi tax ratio turun menyebabkan pemerintah makin lemah untuk membiayai kebutuhannya. Oleh karena itu utang, utang harus dibayar oleh generasi yang akan datang, keadilan antar generasi menjadi tidak tegak,” katanya.
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini merespons ramalan ekonom senior Faisal Basri yang menyebut pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan ambruk secara moral sebelum 2024. Menurut Faldo, pemerintah akan terus bekerja agar hal-hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. “Khawatir dan takut itu manusiawi. Kami selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, tentunya sebagai ekonom senior Bang Faisal punya argumentasi. Kami pun punya kerja-kerja yang harus diselesaikan agar apa yang ditakutkan itu tidak terjadi,” kata Faldo kepada wartawan, Minggu (31/1).
Faldo mengatakan negara tidak pernah menutup mata jika ada skandal elite di lingkaran pemerintah. Dia menyebut, semua penegak hukum akan menyelesaikan satu per satu permasalahan yang muncul untuk menjawab keraguan publik. “Negara tidak pernah tutup mata soal skandal elite. Semua lembaga penegak hukum yang tadinya diragukan, saat ini sudah menjawab satu demi satu keraguan. Ini masih di trek yang baik, meski berat. Sekali lagi, khawatir itu manusiawi. Terima kasih Bang Faisal,” tuturnya.
Waketum PPP Arsul Sani berharap kritikan Faisal Basri menjadi bahan introspeksi pemerintah. “Meskipun terkesan bombastis dan menusuk sebagaimana memang ciri seorang Faisal Basri, namun bagi PPP, kritik dan kecaman dari kritikus sekelas Faisal Basri perlu juga jadi bahan introspeksi bagi kalangan yang ada dalam pemerintahan, termasuk partai koalisi yang menempatkan sejumlah kadernya dalam posisi-posisi pemerintahan,” jelas Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (30/1).
Arsul menambahkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijaga. Hal itu demi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi sekaligus upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19. “Ini termasuk bagaimana memastikan tidak adanya benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan publik dengan kepentingan yang terkait dengan bisnis atau kelompok bisnis terafiliasi dari para pengambil kebijakan pemerintahan,” kata Arsul.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Faisal Basri hendaknya jadi evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kualitas. “Pertama Pak Faisal Basri ekonom yang tajam dan kuat datanya. Kedua, pernyataannya merupakan peringatan agar Pemerintah memperbaiki kualitas pengambilan keputusannya,” ujar Mardani. Ia mengatakan siapapun yang jauh dari rakyat dan membuat keputusan tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat, maka otomatis akan ditinggal rakyat. “Mestinya ‘hukuman’ rakyat dilakukan saat Pemilu,” jelas Mardani.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Syadzily mempertanyakan indikator yang dipakai Faisal terkait prediksinya itu. “Jika ada prediksi bahwa pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dinilai akan ambruk secara moral sebelum 2024, indikatornya apa?” katanya kepada wartawan, Minggu (30/1). Ace mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan Faisal yang menyebut mayoritas elite di lingkaran pemerintahan sudah tidak bisa menutupi skandal-skandal yang telah dilakukan. Menurut Ace, pernyataan itu harus dibuktikan terlebih dahulu.
“Demikian pula dengan proyeksi tentang adanya mayoritas elite di lingkungan pemerintahan ini yang tidak bisa menutupi skandal yang telah dilakukan, saya kira pernyataan itu perlu dibuktikan,” kata Ace. Golkar yakin pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan menorehkan kesan positif di mata rakyat. Hal itu, tercermin dari berbagai hasil positif yang dirilis lembaga survei kredibel. “Kami justru menilai sebaliknya. Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf akan menorehkan penilaian positif di mata rakyat. Berbagai penilaian positif itu terpotret dari berbagai lembaga survei dari lembaga kredibel,” kata Ace.
4. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara blak-blakan mengatakan, tidak akan menolak jika ada kesempatan untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. “Ini karena orang nanya, wartawan tanya siap atau tidak. Ya kalau ada kesempatan, bismillah. Jawaban saya selalu sama,” kata Emil usai menghadiri acara pidato kebudayaan Ketum PAN Zulkifli Hasan di gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Sabtu (29/1).
Namun, Emil siap juga bila kesempatan bagi dirinya untuk maju sebagai capres 2024 tidak terwujud. Menurut dia, lebih realistis jika dia menjabat Gubernur Jawa Barat dua periode. “Kalau enggak pun tidak ada masalah, dua kali Gubernur Jabar juga lebih realitis. Kira-kira begitu,” ujarnya. Saat ditanya apakah dirinya akan maju sebagai capres melalui PAN, Emil mengatakan pilihan itu sedang dipertimbangkan. Dia mengemukakan, akan menyampaikan keputusannya kepada publik pada pertengahan tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki “Hidup RI 1” saat hadir dalam acara Istigosah Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Acara istigosah yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (30/1). Anies tiba di DPW PPP sekitar pukul 14.30 WIB. Ia mengenakan baju batik dan sarung berwarna hijau. Kedatangannya disambut meriah oleh massa PPP yang hadir dalam acara tersebut. Dengan senyum sumringah, Anies terlihat menyalami beberapa ibu-ibu yang berada di sekitar panggung. Anies diteriaki calon RI 1 saat menuju panggung. “Takbirr… Takbir.. Hidup RI 1,” teriak masa yang hadir. Anies lalu duduk di samping kanan mantan Wapres Hamzah Haz.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai wajar saja bila para kader partainya mendorong dirinya jadi Capres 2024. AHY berpendapat, kader setiap parpol tentu memiliki optimisme untuk membawa pimpinan partainya mengikuti kontestasi pilpres. “Itu sesuatu yang wajar-wajar saja kalau kader punya semangat yang tinggi, punya optimisme, saya yakin di partai-partai politik lainnya juga ada spirit seperti itu,” tegas AHY usai menghadiri acara perayaan Natal Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (29/1). AHY mengatakan, harapan para kadernya tersebut merupakan suatu hal yang mesti diikhtiarkan.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut komunikasi dengan politikus PDIP Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah baik-baik saja terkait dengan adanya wacana pasangan calon untuk Pilpres 2024. “Komunikasi sesama alumni (Universitas) Gadjah Mada baik-baik saja,” kata Airlangga usai bertemu dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung Kelompok UMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (30/1).
Airlangga mengaku belum konsentrasi dengan wacana duet pasangan capres dan cawapres jelang Pilpres 2024. Namun, sambungnya, ia tak menutup komunikasi untuk agenda akbar politik Indonesia itu. Sebelumnya, hasil survei lembaga Y-Publica menunjukkan simulasi pasangan calon presiden untuk Pemilu 2024 Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto mengimbangi pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan pengurus DPD Tingkat I partai di Semarang dalam rangka konsolidasi memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Airlangga menuturkan, konsolidasi diperlukan mengingat pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR sudah putuskan jadwal pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. “Hari ini, kita kumpulkan seluruh ketua DPD tingkat provinsi, pemilu kurang tiga tahun lagi, seluruh instrument Golkar harus siap untuk memenangkan Pemilu 2024,” kata Airlangga, Minggu (30/1). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh Ketua DPD I Partai Golkar. Airlangga menegaskan, ibarat genderang perang sudah ditabuh, konsolidasi pengurus dan ormas Golkar di seluruh tingkatan harus disiapkan.
5. Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dijadikan ajang pamer atau showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, program IKN membutuhkan dukungan semua pihak. “IKN akan kita jadikan showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang kita kedepankan. Program IKN dan beberapa transformasi besar ini membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Jokowi dalam sambutannya pada raker Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (29/1).
Dia melanjutkan, program pembangunan IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan. Menurut Presiden, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mind set dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Jokowi mengajak ICMI berkontribusi untuk itu. “Kontribusi ICMI dalam transfromasi ini sangat kami butuhkan, sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan,” katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (29/1). Sigit mengatakan, kunjungannya itu untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. “Tentunya kami ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak,” kata Sigit, Sabtu (29/1).
Sigit menambahkan, kunjungannya juga untuk melihat dan mendengar serta memberikan arahan guna mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres pembangunan tersebut. Ia meminta semua stakeholder memastikan perkembangan pembangunan IKN segera dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sigit menyampaikan, dari kunjungan tersebut diketahui ada sedikit permasalahan dalam pembangunan IKN. Namun, semua permasalahan itu bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun proses yang sudah disiapkan.
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra memastikan bahwa usulan masa kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari atau selama empat bulan sudah dipadatkan dari pemilu sebelumnya.
Hal tersebut ia sampaikan merespons permintaan sejumlah politisi partai politik agar KPU dapat memangkas masa kampanye Pemilu 2024.
Ilham mengatakan, usulan tersebut juga sudah lebih pendek ketimbang masa kampanye Pemilu 2014 selama 15 bulan dan Pemilu 2019 yang mencapai 6 bulan 3 Minggu. “Sebetulnya kalau teman-teman DPR keberatan dengan lamanya masa kampanye yang 120 atau 4 bulan, pada tahun 2014 dengan ditetapkan oleh partai politik, mereka bisa melakukan proses kampanye yang lama sekali. Sampai 3 hari sebelum hari H Pemilu,” ujarnya dalam diskusi virtual, Minggu (30/1).
7. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan korban mengungkapkan soal praktik kekerasan di dalam kerangkeng rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Praktik kekerasan diduga hingga menelan korban jiwa lebih dari satu nyawa. “Kami temukan dengan informasi yang solid, ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa. Dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari satu,” ujar Anam, Minggu (30/1).
Ia menuturkan bahwa pernyataan-pernyataan yang diterima Komnas HAM didapatkan dari beberapa pihak dan terkonfirmasi oleh lebih dari dua orang. “Lebih dari dua [orang] yang mengatakan bahwa memang kematian tersebut ditimbulkan dari tindak kekerasan, dan bagaimana kondisi jenazah, juga kami mendapatkan keterangan dari lebih dari dua saksi,” paparnya.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan banyak kejanggalan terkait keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin. Seorang penghuni kerangkeng ada yang meninggal dunia pada 2019 silam diduga dianiaya.
“Ini informasi yang kita dapatkan ada korban tewas yang di tubuhnya terdapat tanda luka. Ini sudah kita konfirmasi terhadap keluarganya,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Medan, Sabtu (29/1). Menurutnya peristiwa itu terjadi pada 2019. Pihak keluarga tiba-tiba dihubungi oleh penjaga kerangkeng. Mereka mendapat kabar bahwa anggota keluarganya yang ada di dalam kerangkeng meninggal.
Dari penelusuran LPSK RI (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), orang-orang yang menghuni kerangkeng itu dibatasi untuk beribadah. “Apakah, mereka bisa melaksanakan ibadah? Hal itu juga dibatasi. Kami melihat ada sajadah. Tapi ketika kami tanyakan, apakah boleh mereka salat Jumat, tidak boleh. Apakah mereka bisa Salat Id, tidak boleh. Bagaimana yang ke gereja, tidak boleh. Saat natal, tidak boleh,” kata Edwin Partogi. Ia menyebutkan orang-orang yang menghuni kerangkeng itu juga dibatasi aksesnya untuk bertemu dengan keluarga. Sebab keluarga tidak bisa membesuk mereka dalam waktu tertentu.
Keberadaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba terus menjadi pembicaraan. Dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut sejauh ini diketahui sudah 656 orang yang pernah menghuni bangunan berkerangkeng di dalam rumah pribadi Terbit itu.
“Kita juga dalami terkait dokumen yang berkaitan dengan penitipan orang masuk ke sana. Penyidik sudah mendapatkantotalnya ada 656 orang sejak tahun 2010,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Sabtu (29/1). Menurut Panca, orang orang yang dititipkan di sana tak semua berasal dari korban penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi dari berbagai latarbelakang berbeda atau disebut dengan orang-orang yang nakal. “Dari dokumen saya menemukan mereka yang tinggal di sana pengguna narkoba. Ada juga tidak pengguna narkoba, tetapi orang orang nakal. Kemudian setelah “sembuh”, dia menjadi pembina mereka, istilahnya itu kalapas,” jelas Panca.
8. Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini baru memasuki tahap awal, belum puncak kasus Omicron. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga Jakarta tidak anggap remeh penyebaran varian Omicron, sudah ada korban yang jatuh. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencatat sebanyak 4.483 pasien Covid-19 tengah menjalani perawatan hingga Minggu (30/1). Jumlah pasien yang jalani perawatan bertambah 548 orang per hari.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga Jakarta tidak menganggap remeh penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang semakin meluas. Ia mengingatkan, sekalipun hasil riset menyebut Omicron tidak memiliki gejala fatal, namun nyatanya ada korban jiwa akibat varian tersebut. “Sekalipun Omicron tidak berbahaya seperti varian Delta, tapi jangan dianggap enteng karena ada kasus Omicron yang meninggal di Jakarta sekalipun memang ada komorbid,” kata Riza, Minggu (30/1).
Riza mengatakan, kasus Covid-19 varian Omicron yang ditemukan di Jakarta 29 Januari 2022 sudah mencapai 2.525 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, angka kasus impor mencapai 1.373 atau 54,4 persen dari total kasus. Sedangkan transmisi lokal sudah mencapai 1.152 kasus atau 45,6 persen dari total kasus Omicron yang ditemukan. Riza meyakini, sebentar lagi kasus Covid-19 varian Omicron akan lebih banyak terjadi dari transmisi lokal ketimbang kasus impor seperti yang terjadi saat ini. “Ini sebentar lagi terbalik. Sebelumnya kasus impornya yang besar, sekarang yang lokal,” ucap dia.
Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet mencatat sebanyak 4.483 pasien Covid-19 tengah menjalani perawatan hingga Minggu (30/1). Berdasarkan data pengelola, jumlah pasien tersebut terdiri dari 2.048 pria dan 2.445 wanita. Mereka menjalani perawatan di Tower 4, 5, dan 6. Disebutkan, jumlah pasien yang tengah menjalani perawatan bertambah 548 orang per hari. “Pasien rawat inap 4.483 orang, semula 3.935 orang, bertambah 548 orang,” kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian, kemarin. Sementara itu, Wisma Atlet Pademangan mencatat ada 1.710 orang yang menjalani rawat inap. Jumlah itu terdiri dari 811 pria dan 899 wanita.
Sementara itu sebanyak 500 kamar yang berada di dua tower Rumah Susun Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat disiapkan jadi tempat isolasi pasien Covid-19 yang berstatus OTG (orang tanpa gejala). Pangdam Jaya sekaligus Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Satgas Covid-19 Jakarta Mayjen Untung Budiharto bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan telah meninjau langsung kesiapan Rusun Daan Mogot pada Sabtu (29/1). Untung mengatakan, rusun ini akan disiapkan dengan optimal. “Baik dari pengamanan dan sarana prasarana,” ujar Untung dalam keterangan tertulis.
9. Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) putuskan membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum, karena ada indikasi keterkaitan kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut. “Komisi sejak Rabu (26/1) kemarin, memutuskan untuk melanjutkan hasil penelitian kami ke ranah penegakan hukum,” kata Karo Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangannya, Minggu (30/1).
Deswin menjelaskan dalam proses penegakan hukum, fokus awal akan diberikan pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang. “Berbagai fakta kelangkaan, potensi penimbunan atau sinyal-sinyal harga atau perilaku di pasar akan menjadi bagian dari pendalaman. Juga akan turut mengidentifikasi potensi terlapor dalam permasalahan tersebut,” katanya.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Perdagangan melanjutkan intervensi harga minyak goreng. “Intervensi harga dalam 6 bulan ini lanjutkan saja. Tapi, kalau dirasa sudah stabil, ya sudah lepas lagi. Nanti kalau nggak stabil, intervensi lagi. Kita dorong untuk lanjut intervensi harga,” kata Muhaimin, Minggu (30/1).
Cak Imin menyebut, intervensi harga minyak goreng sangat membantu masyarakat. Menurutnya, peran pemerintah dibutuhkan saat ini untuk menyeimbangkan harga bahan pokok. “Semua langkah pemerintah dalam menyangkut stabilitas harga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat supaya tidak mengalami kesulitan,” ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah dan pelaku industri duduk bersama untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, meskipun telah ada intervensi harga hingga Rp 11.500 per liter. “Pemerintah harus duduk bersama pelaku industri untuk menyusun sebuah roadmap yang saling menguntungkan, bersifat jangka panjang dan sistemik,” kata Deddy, Minggu (30/1).
Seperti diketahui, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sesuai jenisnya yang akan berlaku mulai 1 Februari 2022. Harga Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. Menurut Deddy, yang perlu diintervensi pemerintah adalah soal tata kelola dan tata niaga dari industri CPO (crude palm oil) dan minyak goreng.
10. Menparekraf Sandiaga Uno akan menindak tegas pengusaha hotel yang berlaku curang dan mencoba memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mendapat keuntungan. Hal tersebut untuk menegaskan unggahan di akun Instagramnya soal adanya dugaan mafia karantina terhadap wisatawan mancanegara (wisman) asal Ukraina saat hendak berwisata di Tanah Air. “Jika terbukti melakukan hal tersebut (mafia karantina), saya akan tindak tegas,” kata Sandiaga Uno, Minggu (30/1). Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atas kejadian tersebut. Namun Sandiaga mengaku menerima laporan warga Ukraina yang merasa ditipu saat karantina di hotel di Jakarta. (HPS)
