Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal tiga capres Nasdem. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyiapkan tiga nama untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pemilihan dilakukan lewat konvensi. Konon, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk tokoh yang dipertimbangkan. Namun, Surya Paloh belum mau memastikan. “Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga,” kata Surya usai Peresmian NasDem Tower di Gondangdia, Jakpus.
Isu kedua soal penahanan Brigjen Junior Tumilaar. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membenarkan kabar bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan. Ia mengungkapkan, Tumilaar ditahan karena sebagai prajurit bertindak “di luar tugas pokok” dan tak seizin dirinya. “Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat,” kata Dudung.
Isu ketiga soal IKN Nusantara. Presiden Jokowi menyampaikan pemindahan ibu kota negara sudah menjadi kesepakatan bersama. Penegasan itu merespons sejumlah penolakan terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Jokowi mengatakan sebagian besar anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah itu. Dia berkata seharusnya tidak ada lagi penolakan di masyarakat. Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Dia menambahkan, selama ini pembangunan terlalu berfokus di Jawa, terutama di Jakarta.
Isu keempat soal investasi nikel. Ekonom Faisal Basri mengkritik pemerintah yang seakan buta dengan sejumlah kerugian dalam investasi nikel, termasuk di dalamnya perekrutan para tenaga kerja asing asal China. Dalam serangkaian investasi soal nikel tersebut, Faisal menyebut Ibu Pertiwi cuma dapat upah kuli dan biaya sewa lahan alakadarnya. Faisal menilai, pemerintah gagal dalam hal pembangunan pabrik baterai untuk mobil listrik. Menurutnya hingga sekarang Indonesia cuma mengolah jadi pellet, nickel pig iron, ferro nickel, dan besi baja setengah jadi.
Isu kelima soal optimistis Golkar. Partai Demokrat bangga masuk 3 besar parpol dengan elektabilitas tertinggi menurut rilis survei Litbang Kompas terbaru. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief berbicara soal kinerja partainya dan ‘game changer’. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengungkapkan, partainya masih optimistis meraih kemenangan di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyiapkan tiga nama untuk diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Pemilihan dilakukan lewat konvensi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk tokoh yang dipertimbangkan. Namun, Surya Paloh belum mau memastikan. “Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga,” kata Surya usai Peresmian NasDem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
Mengenai sosok Ridwan Kamil, Surya Paloh mengaku belum bisa memastikan meski termasuk kandidat yang dipertimbangkan. Dia hanya menegaskan kembali bahwa NasDem akan memunculkan tiga nama lewat konvensi. “Belum dipastikan (RK), seperti yang saya katakan belum dipastikan tapi pasti namanya semua kandidat tanpa ada proses kristalisasi pengerucutan salah satu itu, maka maksimum tiga nama,” ucapnya.
Surya memastikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem bakal menjaring sosok-sosok berkualitas yang mampu menjadi pemimpin di level nasional. “Siapa pun anak bangsa ini yang mempunyai obsesi, ambisi untuk menjadi publik figur yang kuat kokoh hingga mereka sampai pada jenjang yang paling teratas dalam struktur sistem pemerintahan,” ucap dia.
Hasil Survei Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan, pilihan publik terhadap sosok calon presiden kian mengerucut ke tiga nama. Yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, Prabowo akan dipilih 26,5 persen masyarakat. Disusul Ganjar (20,5 persen), dan Anies (14,2 persen).
Elektabilitas tiga tokoh tersebut tercatat meningkat dibandingkan hasil survei serupa yang digelar pada 2021. Prabowo misalnya, tercatat naik dari 16,4 persen pada April 2021 menjadi 26,5 persen pada Januari 2022, meski sempat turun jadi 13,9 persen pada Oktober 2021. Namun, elektabilitas Prabowo saat ini masih tertinggal jauh dari perolehan suaranya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 lalu sebesar 44,5 persen.
Sementara itu, elektabilitas Ganjar juga merangkak naik, mulai dari 7,3 persen pada April 2021, 13,9 persen pada Oktober 2021, dan 20,5 persen pada Januari 2021. Adapun elektabilitas Anies yang sebelumnya cenderung stagnan kini menunjukkan pergerakan. Pada April 2021, elektabilitasnya 10 persen dan pada Oktober 2021 sebesar 9,6 persen, saat ini telah mencapai 14,2 persen.
2. Presiden Jokowi menyebut, Partai Nasdem adalah partai modern yang ada di Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah diajak berkeliling ke Nasdem Tower yang merupakan Kantor DPP Partai Nasdem yang diresmikan hari ini, Selasa (22/2). Menurut Presiden, gedung baru Partai Nasdem begitu komplit sehingga membuatnya kagum.
“Tadi saya ditunjukan, dua lantai. Ada ruang perpustakaan yang berisi buku-buku pergerakan politik dan yang lain-lain begitu sangat komplit. Ada yang siap menyajikan data apapun. Artinya di situ ada big data, ini menunjukkan Partai Nasdem adalah partai moderen,” kata Jokowi dalam acara peresmian Nasdem Tower yang dipantau secara virtual, kemarin. “Saya betul-betul sangat kagum, karena kantornya Partai Nasdem betul-betul sebuah kantor yang super mewah, yang komplit dengan isinya yang menunjukkan keinginan perubahan peradaban bagi negara ini,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mempersilakan Presiden Jokowi menduduki kursi utama ruang kerjanya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (22/2). Surya Paloh mengklaim momen dia mempersilakan Jokowi mendudukinya di ruang kerja Ketum NasDEm itu spontan saja. “Spontanitas saja itu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (22/2).
Usai mempersilakan Jokowi menduduki kursi kerja miliknya, Surya terlihat sempat meminta Jokowi membubuhkan tanda tangan di patung yang menampilkan wajah Sang Presiden dengan pose jongkok sambil memegang dagu. Surya mengaku sengaja meletakkan patung tersebut di ruang kerjanya. Namun, mantan politikus Partai Golkar tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama pemahat patung tersebut.
“Kebetulan pematungnya yang kasih. Pematungnya ambil inisiatif membuat patung Pak Jokowi dan tadi malam diantarkan ke mana, taruh saja di kamar itu,” ucap Surya seraya menjelaskan kepada Jokowi bahwa NasDem Tower memiliki 23 lantai dengan luas 30 ribu meter persegi. Ia menerangkan NasDem Tower itu dibangun menggunakan uang dari para kader partai politik tersebut. “Kami menaruh empati, mengulurkan tangan satu sama lain, dengan keringat yang ada dari para kader Partai NasDem, gedung ini kami miliki untuk sebagai suatu alat perjuangan,” katanya.
3. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membenarkan kabar bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan. Ia mengungkapkan, Tumilaar ditahan karena sebagai prajurit bertindak “di luar tugas pokok” dan tak seizin dirinya. “Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat,” kata Dudung, Selasa (22/2).
“Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Staf Khusus KSAD, apabila keluar, harus seizin KSAD, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat, padahal bukan kewenangan yang bersangkutan,” ujarnya menambahkan. Sebelumnya, kabar mengenai penahanan Junior Tumilaar mengemuka usai beredarnya foto selembar surat yang ditulis tangan atas nama dirinya di media sosial, kemarin.
Surat Brigjen TNI Junior Tumilaar berisi permintaan pengampunan karena sakit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, beredar luas. TNI AD menyebut pengakuan sakit Brigjen TNI Junior Tumilaar harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis. Berdasarkan keterangan Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna, Selasa (22/2), Brigjen Junior Tumilaar sedang menjalani penahanan sementara di RTM Cimanggis, Depok.
Penahanan dilakukan atas dasar hasil penyidikan soal dugaan Brigjen Junior Tumilaar melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan yang disengaja. Tindak pidana yang dimaksud itu diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
Tatang menjelaskan soal surat permohonan pengampunan dari Brigjen Junior Tumilaar kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Brigjen Junior Tumilaar beralasan dirinya menderita sakit asam lambung (gerd) dan tekanan darah tinggi, serta alasan yang bersangkutan pada tanggal 3 April 2022 akan pensiun. Tatang mengatakan sakitnya seorang tahanan harus dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang layak atau tidaknya diperiksa di pengadilan militer.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon membela Patisus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Brigjen Junior Tumilaar yang kini ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Fadli Zon menyebut Brigjen Junior Tumilaar ada di pihak yang benar. “Tentara kita berasal dari rakyat, tentara rakyat. Membela rakyat wajar apalagi di pihak yang benar. Bravo P Junior Tumilaar,” kata Fadli Zon lewat akun Twitter-nya @fadlizon, Selasa (22/2).
Komentar itu dia publikasikan saat membalas cuitan eks Sekretaris Kabinet era SBY, Dipo Alam, yang mengutarakan rasa simpatinya kepada Tumilaar. Dipo Alam mengatakan Tumilaar berniat membela rakyat. “Saya bersimpati pada Pak Junior Tumilaar perwira TNI AD yang berniat membela rakyat…bolehkan hati dan pikiran saya berpihak pada niat beliau?…Lanjutken brother!!!” kata Dipo Alam lewat akun Twitter-nya @dipoalam49.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) Letjen Chandra W. Sukotjo mengatakan Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan lantaran diduga tidak menaati perintah dinas sesuai dengan Pasal 126 dan 103 KUHP Militer.
“Brigjen TNI JT ditahan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak pidana militer dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya serta menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas sesuai dengan Pasal 126 dan 103 KUHPM,” kata Chandra ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/2) dikutip dari Antara.
Chandra menyebut, Tumilaar ditahan sejak 31 Januari hingga 15 Februari 2022. Saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi II Jakarta. “Selanjutnya Brigjen TNI JT dititipkan oleh Odmilti II Jakarta pada Instalasi Tahanan Militer Puspomad di Cimanggis, Depok, sampai dengan proses hukum,” kata Chandra.
4. Presiden Jokowi menyampaikan pemindahan ibu kota negara sudah menjadi kesepakatan bersama. Penegasan itu merespons sejumlah penolakan terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Jokowi mengatakan sebagian besar anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah itu. Dia berkata seharusnya tidak ada lagi penolakan di masyarakat. Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Dia menambahkan, selama ini pembangunan terlalu berfokus di Jawa, terutama di Jakarta.
“Sebuah perubahan besar, gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa UU-nya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi,” kata Jokowi dalam peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2). “Mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya,” ucap Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah hanya akan menggunakan 50 ribu hektare (ha) lahan di ibu kota baru (IKN) dari total luas yang mencapai 256 ribu ha. “Yang kami pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kami perbaiki, yang tidak baik akan kami perbaiki,” kata Jokowi, dikutip dari Antara, Selasa (22/2).
Jokowi menjelaskan 80 persen biaya pembangunan IKN akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung. Sisanya, 20 persen akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Jokowi, 20 persen anggaran IKN yang berasal dari APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti pemerintah, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga (k/l).
Presiden Jokowi mengatakan, konsep smart forest city dalam realisasi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara akan memprioritaskan bagi para pejalan kaki, pengguna sepeda, dan alat transportasi umum. Dengan demikian, Presiden mengajak masyarakat yang gemar berjalan kaki dan bersepeda tidak ragu untuk pindah ke kawasan IKN Nusantara yang ada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, perencana kota IKN Nusantara telah merumuskan konsep 10 minute city.
“Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga (pengguna) transportasi umum,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2). “Yang senang jalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda, yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN. Yang senang naik mobil, apalagi yang memakai BBM fosil jangan pindah ke IKN,” tegasnya.
Presiden Jokowi mengaku bakal melantik kepala otorita yang akan memimpin ibu kota negara pada pekan depan. Orang yang dipilih Jokowi sebagai kepala otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara itu bukan kader partai. “Mungkin minggu ini (ditentukan), minggu depan sudah kita lantik,” ujar Jokowi di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (22/2).
Jokowi menyatakan kepala otorita yang dia tunjuk nanti bukan dari kalangan partai politik. “Nonpartai,” kata Jokowi. Kepala otorita mempunyai wewenang untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah di ibu kota negara (IKN) yang baru atau Nusantara. Wewenang itu mengacu pada Undang Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 16 Ayat 5.
Sesuai aturan, Presiden Jokowi harus menunjuk kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara paling lambat 15 April 2022. Aturan itu tertuang dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diundangkan 15 Februari 2022. Kepala Otorita IKN Nusantara memiliki masa jabatan lima tahun. Orang yang sama bisa dipilih kembali sebagai kepala Otorita IKN Nusantara untuk satu periode berikutnya dengan masa jabatan lima tahun.
“Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan,” bunyi pasal 10 ayat (3) UU IKN.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pembangunan bandara penunjang ibu kota baru (IKN) yang terletak di Kecamatan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat rampung pada 2024 mendatang. “Saya optimistis bandara baru bisa diselesaikan pada 2024,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau titik lokasi calon bandara baru bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua Satuan Tugas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga, dan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, lewat keterangan resmi, Selasa (22/2).
“Melihat situasi di lapangan dan pengalaman membangun Bandara YIA yang ukurannya sama, itu bisa dilaksanakan,” lanjut Budi Karya. Budi mengatakan telah melakukan penelitian atau studi penentuan lokasi calon bandara baru yang lokasinya sangat strategis, yakni di antara kawasan ibu kota baru dengan Balikpapan. “Lokasi ini akan dihubungkan oleh jalan tol, baik dari Balikpapan maupun IKN,” katanya.
Pemerintah akan memindahkan kantor sejumlah kementerian/lembaga dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) baru RI, Nusantara, di Kalimantan Timur. Pemindahan dilakukan secara bertahap setelah Presiden Jokowi menandatangani keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota negara.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengungkap enam instansi yang akan ikut dalam gelombang pertama pemindahan ibu kota negara. “Yang sudah disebut Presiden kan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. KSP dan Setkab sudah diminta bersiap,” kata Wandy lewat pesan singkat, Selasa (22/2).
Wandy menyampaikan rencana pemindahan kementerian/lembaga masih dalam penggodokan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menangani proses kajian itu.
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masuk dalam zona merah endemis malaria. Seperti diketahui, ibu kota negara yang baru akan berlokasi di Penajam Paser Utara. Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ponco Waluyo mengatakan wilayahnya masuk zona merah karena masih ada ribuan kasus malaria tiap tahun. “Kabupaten Penajam Paser Utara masih zona merah malaria karena tercatat di atas 1.000 kasus, kalau daerah zona hijau di bawah 780 kasus,” ujarnya mengutip Antara, Selasa (22/2).
Berdasarkan data, 1.125 kasus malaria di Penajam Paser Utara pada 2018. Kemudian 1.050 kasus pada 2019. Bertambah lagi menjadi 1.364 kasus di tahun 2020. Peningkatan jumlah kasus kembali terjadi pada 2021 dengan 1.472 kasus. Sepanjang 2022 sudah ada 225 kasus malaria. “Pada awal tahun ini (2022) pada Januari ditemukan 145 kasus malaria dan Februari ada 80 kasus,” kata Ponco Waluyo.
Presiden Jokowi mengaku sedang mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggantikan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jokowi tak membeberkan nama-nama ataupun kriteria calon penjabat (Pj.) kepala daerah. Dia hanya memastikan prosesnya sedang berlangsung. “Ya, dalam proses persiapan nama-nama dulu,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
Pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Istana beberapa waktu lalu, Jokowi juga bicara soal Pj. kepala daerah dari kalangan TNI-Polri. Dia merespons wacana yang bergulir usai pernyataan Kementerian Dalam Negeri.
5. Ekonom Faisal Basri mengkritik pemerintah yang seakan buta dengan sejumlah kerugian dalam investasi nikel, termasuk di dalamnya perekrutan para tenaga kerja asing asal China. Dalam serangkaian investasi soal nikel tersebut, Faisal menyebut Ibu Pertiwi cuma dapat upah kuli dan biaya sewa lahan alakadarnya.
Faisal mengatakan pemerintah gagal menjanjikan soal pembangunan pabrik baterai untuk mobil listrik. Menurutnya hingga sekarang Indonesia cuma mengolah jadi pellet, nickel pig iron, ferro nickel, dan besi baja setengah jadi. “Hampir semua produk smelter nikel itu mereka ekspor ke negerinya sendiri. Penguasa tak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) karena hampir seluruh produknya mereka ekspor. Tak juga membayar pajak ekspor,” ungkap Faisal Basri, melalui akun blog pribadinya, Selasa (22/2).
Dalam konteks pengolahan biji nikel, Faisal menyebut penguasa (baca : pemerintah, red) telah mengobral bijih nikel, menetapkan harga hanya sekitar seperempat dari harga di dalam negeri. Atas kondisi tersebut, kata dia, tak pelak lagi banyak pengusaha asing, khususnya China berbondong-bondong ke RI.
“Kalau perlu pindahkan pabrik smelter nikel di negerinya. Bisa jadi mesin bekas yang dipindahkan itu diakui sebagai mesin baru, harganya digelembungkan agar seolah-olah nilai investasinya jumbo sehingga dapat fasilitas bebas pajak (tax holiday), memperoleh tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax,” ujar Faisal.
Terkait dengan tenaga kerja asing, Faisal menyebut sudah ratusan ribu pekerja yang didatangkan. Menurutnya, kebanyakan pekerja itu menggunakan via kunjungan (visa turis), sehingga tak membayar pungutan US$100 per bulan per pekerja. Upahnya berkisar Rp15 juta sampai Rp50 juta.
“Tenaga ahli kah mereka? Kebanyakan bukan, kebanyakan lulusan SLTA atau lebih rendah. Ada sopir forklift, sopir alat berat, satpam, tenaga statistik, petugas asrama, dan banyak lagi,” ujarnya.
6. KPK mengizinkan penghuni kontrakan milik Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari, untuk tinggal meski tanah dan bangunan telah disita. “Tim penyidik sudah koordinasi dengan penghuni bangunan yang disita dimaksud. Untuk sementara ini, benar barang bukti tersebut dititipkan dengan berita acara penitipan kepada penghuni rumah untuk menempati dan merawatnya,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (22/2).
Penyitaan itu terkait dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Puput dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) sekaligus anggota DPR fraksi NasDem, Hasan Aminuddin.
KPK menyita sejumlah aset terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) sekaligus anggota DPR Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin. Aset yang dimaksud adalah berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo dan tiga bidang tanah di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
Kemudian, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Lalu, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
7. Badan Legislasi (Baleg) DPR akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) di masa reses 21 Februari-14 Maret. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga dibahas di masa reses.
UU PPP merupakan UU yang diminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar direvisi guna memenuhi syarat formil pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Saat ini, DPR tengah mengebut perbaikan UU tersebut setelah MK memberi tenggat waktu maksimal 2 tahun, untuk perbaikan UU Ciptaker secara keseluruhan. “Tidak hanya [RUU] TPKS, PPP juga karena PPP merupakan syarat formil perbaikan UU Ciptaker,” kata Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2).
Menurut Willy, perbaikan UU PPP saat ini mendapat perhatian. Sebab, Presiden Jokowi telah meminta agar UU Ciptaker rampung perbaikan sebelum Presidensi G20 selesai akhir 2022 mendatang. Namun, UU Ciptaker tak bisa dibahas sebelum UU PPP selesai diperbaiki. Oleh karenanya, perbaikan UU Ciptaker kata Willy harus dilakukan secara bertahap dimulai dengan perbaikan UU PPP.
8. Partai Demokrat bangga masuk 3 besar parpol dengan elektabilitas tertinggi menurut rilis survei Litbang Kompas terbaru. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief berbicara soal kinerja partainya dan ‘game changer’. “Tidak ada rumus ajaib. Hanya kerja keras meyakinkan rakyat yang akan mengubah keadaan,” kata Andi Arief, Selasa (22/2). Andi meyakini angka elektabilitas partai mencapai dua digit atau sebesar 10,7 persen menjadi game changer politik saat ini. “Kami yakin masuknya Demokrat menjadi dua digit adalah game changer politik saat ini,” katanya.
Menurutnya, para kader Demokrat terus diinstruksikan bertemu rakyat untuk menampung aspirasi dan harapan. Termasuk sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang berkomunikasi dengan rakyat, kader, tokoh politik, ormas, dan lain-lain. Dia menyebut pihaknya juga seraya terus menjalankan konsolidasi internal.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengungkapkan, partainya masih optimistis meraih kemenangan di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Dave merespons hasil survei Litbang Kompas yang memperlihatkan posisi Golkar terdepak dari tiga besar dan elektabilitasnya turun menjadi 8,6 persen.
Menurut Dave, pihaknya memiliki berbagai macam kekuatan serta infrastruktur hingga level desa untuk bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024. “Kita masih sangat yakin kita memiliki berbagai macam kekuatan internal dan eksternal, kita juga memiliki infrastruktur yang kuat sampai tingkat pedesaan untuk bisa menggapai kemenangan tersebut,” kata Dave, Selasa (22/2).
Ia menyatakan, hasil survei Litbang Kompas tersebut menjadi pengingat partainya untuk mawas diri. Menurutnya, waktu untuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 masih tersedia. Dave berkata, elektabilitas Golkar masih bisa ditingkatkan karena kekuatan utama Golkar yakni calon anggota legislatif (caleg) belum ditetapkan saat ini.
9. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan instruksi Presiden Jokowi mewajibkan keanggotaan BPJS sebagai salah satu persyaratan jual beli tanah adalah kebijakan yang absurd dan mengada-ada. “Kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun dan jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada, dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan,” ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, kemarin.
Politikus PAN itu menilai tak adil bagi masyarakat jika pemerintah memaksa masyarakat mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi optimalisasi pelaksanaan program. Menurutnya, tak ada korelasi antara jaminan kesehatan dan kepemilikan tanah. Terlebih, kedua masalah tersebut merupakan hak warga negara yang patut dilindungi. “Peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama-sama dilindungi negara. Sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya,” ujarnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mencabut Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo meminta permenaker itu direvisi. “Permenaker harus segera dicabut. Kalau tidak, dia akan berlaku efektif. Ini tentu tidak sesuai dengan harapan banyak pihak,” kata Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dalam siaran pers, Selasa (22/2). Ia berharap Kemenaker segera merevisi Permenaker 2/2022 agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan dana jaminan hari tua (JHT).
Revisi permenaker, kata Saleh, juga merupakan bentuk pelaksanaan arahan presiden agar pencairan dana JHT dipermudah. Baca juga: Perjalanan Aturan Klaim JHT, Diawali Protes hingga Akhirnya Jokowi Minta Direvisi Di samping itu, Saleh meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan menunggu kebijakan terbaru yang sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. “BPJS jangan bergerak dulu. Masih cukup waktu untuk mengkonsolidasikan aturan dan program,” kata Saleh.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyederhanakan tata cara pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang menuai polemik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti peran komunikasi antarlembaga yang dinilai kurang maksimal, terutama Sekretariat Kabinet, Kemenkum HAM, dan Kemenaker. Kata dia, tahapan yang harus dilakukan, menteri atau kepala lembaga sebelum menerbitkan peraturan adalah harus menyerahkan terlebih dulu rancangan kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agus menduga ada kendala komunikasi di antara lembaga-lembaga negara yang seharusnya berperan lebih baik sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu terbit. “Seharusnya dari Ditjen Perundang-undangan menyampaikan ke Seskab bahwa peraturan ini sensitif. Dan Seskab juga seharusnya memahami lebih rinci karena peraturan itu sensitif. Tetapi kan tidak diketahui bagaimana dan akhirnya Permenaker itu terbit,” kata Agus, Rabu (23/2).
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, Presiden Jokowi kembali menunjukkan sikap inkonsisten dalam pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi sikap pemerintah merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). “Hal ini menguatkan bahwa selama ini, (kebijakan) hanya testing the water. Kalau memang sudah menjadi polemik, ya sudah direvisi. Kalau memang ini enggak ada reaksi masyarakat, ya lanjut,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/2).
Ia kemudian membeberkan sejumlah hal pembuatan kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Semisal, ketika Presiden Jokowi menyuarakan adanya pembuatan Undang-undang tentang Minuman Beralkohol hingga program vaksin booster berbayar. Menurut Trubus, kebijakan-kebijakan itu kemudian dilakukan revisi ketika mendapatkan protes dari masyarakat. “Ini semua menunjukkan memang perencanannya itu enggak matang,” ujarnya. Padahal, kata Trubus, seharusnya presiden sebagai kepala negara mempertimbangkan banyak hal dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bakal merevisi aturan pencairan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, aturan mengenai pencairan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. “Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan,” kata Ida, Selasa (22/2). Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya menyadari adanya keberatan dari pekerja meski sudah dilakukan sosialisasi mengenai pencairan JHT tersebut.
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mewanti-wanti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk serius memperhatikan kepentingan buruh dalam merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai informasi, beleid ini menimbulkan kontroversi karena mengatur bahwa JHT baru bisa cair pada usia 56 tahun, dan tidak dapat diklaim oleh buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini diprotes banyak kalangan. Presiden Jokowi belakangan memanggil Ida dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta ketentuan ini direvisi.
“Saya minta kepada Menaker jangan main-main, tapi serius menanggapi perintah Presiden RI. Saya katakan, jangan main-main dan serius. Saya minta perintah presiden harus ditaati sungguh-sungguh, jangan main-main lagi dengan bermain kata-kata,” ujar Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (22/2). “Jangan coba-coba untuk misalnya, merevisinya begini saja: JHT boleh diambil (oleh buruh PHK sebelum usia 56 tahun) tapi hanya sekian persen. Itu kami akan tolak habis,” lanjutnya.
10. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tren peningkatan kasus Covid-19 mulai bergeser dari Jawa-Bali ke wilayah di luar Jawa-Bali. Wiku mengatakan, kasus Covid-19 di 10 provinsi luar Jawa-Bali mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. “Kasus di 10 provinsi ini naik 100-300 kali lipat, tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama apalagi kenaikan kasus pada provinsi-provinsi tersebut diiringi dengan kenaikan kematian dan angka BOR meskipun tidak setinggi gelombang Delta,” kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/2).
Wiku mengatakan, ke-10 provinsi yang menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 tersebut di antaranya adalah Sumatera Utara (12.378), Sulawesi Selatan (10.228), Kalimantan Timur (10.128). Kemudian, Sumatera Selatan (6.636), Sulawesi Utara (5.898), Lampung (5.542), Papua (4.424), Riau (4.276), Kalimantan Selatan (4.258) dan Sumatera Barat (3.496). “Angka-angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kasus pada awal Januari lalu yang hanya sekitar 40 kasus saja,” ujarnya. Wiku juga mengatakan, 9 dari 10 provinsi tersebut mengalami kenaikan angka kematian akibat Covid-19 hingga 29 kali lipat.
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Asep N Mulyana mengungkap sejumlah pertimbangan pihaknya mengajukan banding atas vonis terdakwa pemerkosa 13 santriwati Herry Wirawan. Herry sebelumnya telah divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Asep yang menjadi salah satu JPU dalam perkara ini menyatakan pihaknya tetap konsisten meminta hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Herry yang terbukti memperkosa belasan santriwatinya. “Kami tetap menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan itu sebagai kejahatan sangat serius. Sehingga kami tetap konsisten bahwa tuntutan kami adalah tuntutan pidana mati,” katanya di Bandung, Selasa (22/2).
12. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mewanti-wanti agar jangan sampai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) tertangkap untuk ketiga kalinya. Dia pun menyampaikan ini di depan Gubsu Edy Rahmayadi. Alex menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemprov Sumut.
Acara tersebut kebetulan dihadiri oleh Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekhshah, dan sejumlah pejabat lain. “Ada pengalaman pahit untuk Sumut yang kepala daerahnya dua kali ditangkap KPK. Jangan ada hattrick lagi ya, Pak (Edy Rachmayadi),” kata Alex di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (22/2). Alex menyebut ada kebiasaan di Sumut untuk melakukan suap kepada kepala daerah. Sehingga, muncul lah sebutan di Sumut ‘semua urusan memakai uang tunai’. “Sumut, segala urusan memakai uang tunai. dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risi,” ujar Alex.
13. Kepolisian Polres Kota Serang mengamankan lima orang di lokasi penimbunan kurang lebih 9.600 liter minyak goreng di Kecamatan Walantakan. Termasuk pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pemilik. “Ada sepasang suami istri inisial AH dan RS, kemudian ada pembeli lain yang sudah kita amankan totalnya ada 5 orang,” kata Kapolres Serang Kota AKBP Maruli A Hutape kepada wartawan, Selasa (22/2). Tiga orang lain, katanya, masih didalami peran masing-masing. Mereka adalah penjual dan pembeli yang diduga sengaja menimbun.
“Semoga segera terungkap sumbernya dari mana, kemudian apakah ada permainan dengan distributor atau pedagang lain,” ungkapnya. Polisi sudah mengintai mereka sejak kemarin. Mereka diduga sudah menimbun minyak goreng lebih dari sepekan lalu. (HPS)
