Salah satu isu hangat pagi ini adalah perlawanan terhadap statemen Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar terkait big data yang menyebut warganet setuju pemilu 2024 ditunda, makin mengeras. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, wacana menunda Pemilu 2024 dapat menjadi pintu masuk pada perubahan lain terkait pemilihan presiden. Sebab, amendemen (UUD 1945) sebagai syarat untuk menunda pemilu bisa merembet pada masuknya ketentuan-ketentuan lain termasuk pemilihan tidak langsung bahkan penetapan presiden seumur hidup.
Isu kedua, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku masih konsisten dengan usulannya menunda Pemilu 2024. Dia terus lakukan lobi kanan-kiri, kendati usulannya dikecam berbagai lantaran adanya aturan bahwa Pemilu harus digelar lima tahun sekali. Padahal kalangan. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, usulan penundaan Pemilu dinilai inkonstitusional dalam prakteknya, pemilu pernah tidak dilakukan dalam waktu lima tahun sekali. Pada waktu itu tidak ada yang teriak Pemilu 1999 inkonstitusional.
Isu ketiga, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menangkap 26 tersangka pelaku penipuan lintas negara. Para tersangka merupakan warga negara China dan Taiwan. “Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kemarin, hari Senin, berhasil mengamankan 26 orang pelaku penipuan lintas negara. Pengungkapan ini berawal sekembalinya tim Bareskrim dari pelaksanaan konferensi Aseanopol,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Selasa (15/3).
Isu keempat, Presiden Jokowi bercerita soal rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) sejak era Presiden Sukarno. Dia mengatakan, Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berniat memindahkan ibu kota negara, tetapi tidak berhasil. Jokowi menyampaikan gagasan memindahkan ibu kota negara sudah dicetuskan pada 1957. Saat itu, Sukarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya.
Isu kelima, Pemerintah mengumumkan pemberian subsidi untuk harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait pada Selasa (15/3). Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, Polri akan melakukan pengawalan terhadap penyaluran dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Berikut isu selengkapnya.
1. Perlawanan terhadap statemen Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar terkait big data yang menyebut warganet setuju pemilu 2024 ditunda, makin mengeras. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, wacana menunda Pemilu 2024 dapat menjadi pintu masuk pada perubahan lain terkait pemilihan presiden. Sebab, amendemen (UUD 1945) dapat merembet pada masuknya ketentuan-ketentuan lain termasuk pemilihan tidak langsung bahkan penetapan presiden seumur hidup.
“Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup?” kata AHY saat berpidato pada pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3).
“Ini kan pintu masuknya jelas, kalau mau ada perubahan, konstitusi harus diubah dulu, diamendemen dulu, lalu batasnya apa?” imbuh AHY. Menurut AHY, tidak ada yang bisa mengetahui akan sejauh mana amendemen konstitusi mengubah ketentuan yang sudah berlaku selama ini. AHY berpendapat, amendemen konstitusi untuk mengakomodasi wacana menunda pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan demokratisasi.
Ia mengatakan, meski bukan hal yang haram, amendemen konstitusi semestinya tidak dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. “Memang konstitusi bukan kitab suci, tetapi juga jangan dipermainkan, katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar,” tegas AHY.
AHY juga mengkritik big data yang diklaim Luhut Binsar Panjaitan sebagai dalil penundaan pemilu 2024. AHY mempertanyakan keabsahan big data yang dimiliki Luhut, karena bertentangan dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan data sebaliknya. Putra sulung SBY ini mengingatkan Luhut agar tidak bermain-main dan memanipulasi suara rakyat.
“Rakyat yang mana? Big data? Katanya banyak sekali di jagat maya. Dicek dong harusnya, dari twitter, yang aktif cuma 10 ribuan artinya cuma 0,05 persen itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Buzzer emang nggak bekerja? Artinya sekali lagi rakyat yang mana, marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat. Memanipulasi data dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat,” kata AHY usai prosesi pelantikan pengurus baru DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di JiExpo, Kemayoran, Jakpus, Selasa (15/3).
Ketua DPR Puan Maharani membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024. Puan yang menjabat Ketua DPP PDIP itu menyatakan partainya memiliki data tersendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan [Luhut]. Itu saja,” ujar Puan pada wartawan di komplek Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (15/3). Puan menegaskan, data yang dimiliki PDIP juga berupa big data.
Puan menekankan, Pemilu berikutnya dilakukan pada 14 Februari 2024. Keputusan itu sudah sudah disepakati oleh fraks-fraksi di DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu. “Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Puan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuktikan klaimnya terkait 110 juta warganet yang setuju Pemilu 2024 ditunda. Hal itu ia sampaikan melalui akun twitter pribadinya menanggapi statemen singkat Jubir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi yang menyebut Luhut tak bisa membuka big data ke publik.
“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu,” ujar Fadli di akun Twitternya (@fadlizon), Selasa (15/3). Fadli menyentil tindakan Luhut itu dengan nasihat agar tidak memaksakan berbagai hal untuk mencapai tujuannya. “Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” katanya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jelaskan secara gamblang ihwal big data yang diklaim menjadi suara masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda. Menurut dia, big data Luhut akan digunakan sebagai referensi PKB terkait usulan Pemilu ditunda. “Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi,” kata Jazilul di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Ditanya kebenaran big data yang digunakan oleh Luhut, Jazilul mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, hal tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada Luhut. “Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut, kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami,” imbuh dia. Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR tersebut menilai big data Luhut bisa menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu. Hal itu, imbuh dia, bisa jadi bahan untuk MPR mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak untuk membuka big data yang dia klaim mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli. Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat. “Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3).
Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi. Politisi Golkar ini juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini. “Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” ujarnya. Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku masih konsisten dengan usulannya menunda Pemilu 2024. Dia terus lakukan lobi kanan-kiri, kendati usulannya dikecam berbagai kalangan. “Ya, masihlah. Belum [berubah sikap]. Kita masih menunggu [sikap] Ketum-ketum partai,” tegasnya kepada wartawan di Komplek Gedung Nusantara, Selasa (15/3).
Cak Imin mengaku tak berubah pikiran meskipun Presiden Jokowi menyatakan akan taat pada konstitusi. Menurut dia, usulan menunda pemilu 2024 masih sejalan dengan UUD 1945. “Ya, kita juga taat konstitusi karena usulannya itu kan masih dalam koridor konstitusi,” kilah Cak Imin.
Sejauh ini, Muhaimin enggan menjelaskan pihak-pihak mana saja yang akan ditemui atau dilobi dalam waktu dekat. Ia hanya mengatakan, lobi-lobi politik itu akan tetap dilalukan. ‘’Kalau ketemu ngobrol gitu aja,” ujar alumni UGM Yogyakarta ini.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, usulan penundaan Pemilu dinilai inkonstitusional lantaran adanya aturan bahwa Pemilu harus digelar lima tahun sekali. Padahal dalam prakteknya, pemilu pernah tidak dilakukan dalam waktu lima tahun sekali. Sebagai contoh, Pemilu yang seharusnya dilakukan tahun 2002 diajukan menjadi 1999.
“Jadi, peristiwa politik dalam sejarah itu banyak sekali, pemilu pernah tidak dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Pemilu tahun 1999 itu mestinya kan dilakukan tahun 2002. Tetapi dimajukan jadi tahun 1999. Tidak ada satu pun ketika itu menyatakan Pemilu 1999 inkonstitusional,” kata Jazilul dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
“Karena apa? Karena dalilnya berbeda. Sedangkan penundaan pemilu, kemudian sebagian menganggap itu inkonstitusional,” tambah Fawaid. Kendati demikian, Jazilul mengakui bahwa penundaan Pemilu 2024 tidak disebutkan dalam konstitusi. Sebab, ia menegaskan, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 menyebutkan, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Soal penundaan pemilu, memang di konstitusi kita tidak disebutkan. Tidak ada aturan di konstitusi kita,” ujarnya.
Tapi, Konstitusi juga bisa diamendemen. Jazilul menerangkan, butuh kehendak rakyat untuk bisa melakukan amendemen tersebut. Menurutnya, jika tanpa kehendak rakyat, partai politik tidak akan bisa mendorong amendemen.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengungkap bahasa langit yang dipakai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Sebagai sesama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), Andi mengklaim bahwa Cak Imin sedang memberi kode bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam bahaya. “Saya dan Cak Imin sama-sama lulusan UGM dan anak NU, jadi saya mengerti bahasa langit, bahwa Cak Imin memberi kode demokrasi dalam bahaya,” kata Andi lewat pesan singkat, Selasa (15/3).
Andi mengaku sudah kenal Cak Imin sejak lama. Menurutnya, Cak Imin merupakan sosok yang kukuh terhadap demokrasi. Ia memandang sikap Cak Imin ini agak anomali dan seolah memberi kode ke publik bahwa dirinya sedang dalam tekanan. Menurut Andi, terdapat dua kode dari Cak Imin. Pertama, Cak Imin memberi kode akan ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, Cak Imin memberikan kode soal kemungkinan penundaan dari penyelenggara yang diskenariokan tidak siap menggelar pemilu. “[Itu] dua kode dari Cak Imin,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons pernyataan politisi Demokrat, Andi Arief yang menyebut Muhaimin Iskandar tengah ditekan karena mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Fawaid menyebut pernyataan Andi sebagai intrik politik. Iai mengaku tak mau ambil pusing terkait spekulasi yang disampaikan Andi Arief. Karena usulan Cak Imin selaku Ketum PKB merupakan bagian dari gagasan berpolitik.
“Ya, boleh saja spekulasi apapun kan, tetapi yang jelas apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu bagian dari gagasan dinamika demokrasi,” kata Jazilul kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (15/3). Fawaid menyampaikan, gagasan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Cak Imin bisa saja terwujud jika mendapat dukungan masyarakat. “Yang juga bisa jadi kalau dapat dukungan masyarakat itu terwujud. Jadi, kalau Pak Andi Arief bilang misalkan dalam tekanan, ya itu biasa lah, namanya intrik politik kan,” kata Fawaid lagi.
3. Amien Rais memberi wanti-wanti agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan. Apa yang disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu dinilai bisa jadi warning untuk Presiden Jokowi agar tidak mendukung wacana yang bisa berujung terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Amien Rais diketahui menjadi tokoh yang selama ini kerap berseberangan dengan Jokowi. Namun menurut pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, sikap yang dilakukan Amien Rais kali ini sudah tepat.
“Sentilan Amien Rais soal perlunya komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo agar masa jabatan presiden cukup dua kali saja sudah benar,” kata Ari Junaedi, Rabu (16/3). Pengajar komunikasi politik di sejumlah program pascasarjana di Indonesia ini menyebut peringatan dari Amien Rais sudah sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan kekuasaan presiden hanya dua periode. Bila wacana penundaan pemilu direalisasikan dengan cara mengamendemen UUD 1945, kata Ari, hal tersebut akan menodai demokrasi yang merupakan buah dari reformasi.
“Mengamendemen undang-undang demi melanggengkan kekuasaan Jokowi hanya menjadi noktah hitam dalam demokrasi kita,” ujarnya. Ari pun mengkritisi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data 110 juta warga menginginkan pemundaan Pemilu 2024. “Tidak ada alasan konstitusional apalagi hanya berdasar big data pendapat warga sehingga jabatan presiden harus di-extend (diperpanjang),” sebut Ari.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap, riuh wacana penundaan pemilu akan selesai seandainya Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan setegas saat ia menolak wacana masa jabatan 3 periode beberapa waktu lalu. “Belum kita dengar pernyataan Presiden, bahwa yang setuju dengan penundaan itu adalah mereka yang menampar, mencari muka, dan menjerumuskan presiden,” kata Adi, Selasa (15/3).
“Kita belum mendengar itu. Statement-nya masih normatif, mengayun ke kanan-kiri, penuh multitafsir, bahkan tafsir-tafsir liar. Jika presiden tegas seperti menolak 3 periode, sudah akan selesai ini,” ungkapnya. Sejauh ini, pernyataan Jokowi mengenai isu ini dianggap kurang tegas. Pada awal Maret lalu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu sah-sah saja di negara demokrasi. ”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.
4. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyatakan forum rapat pimpinan (Rapim) MUI menolak pengunduran diri Miftachul Akhyar dari kursi Ketua Umum MUI. Dijelaskan, rapim MUI yang digelar pada Selasa (15/3) memang khusus membahas surat pengunduran diri Miftachul dari kursi ketum MUI.
“Secara aklamasi dan mufakat beliau diputuskan tetap sebagai ketua umum. Artinya permohonan mundur sebagai ketum MUI tidak terima atau ditolak karena amanah Munas MUI X beliau memimpin MUI 2020-2025,” kata Amirsyah, Rabu (16/3).
Ia menilai Miftachul sebagai ulama yang rendah hati dan mengayomi sebagai pemimpin umat. Baik di posisinya sebagai Rais Aam PBNU maupun di MUI. Baginya, peran Miftachul sangat dibutuhkan untuk mempersatukan umat ditengah suasana menghadapi pemulihan ekonomi. “Semoga Allah menyelamatkan bangsa Indonesia dari persoalan ekonomi, politik sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai dan sukses,” katanya.
5. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menangkap 26 tersangka pelaku penipuan lintas negara. Para tersangka merupakan warga negara China dan Taiwan.
“Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kemarin, hari Senin, berhasil mengamankan 26 orang pelaku penipuan lintas negara. Pengungkapan ini berawal sekembalinya tim Bareskrim dari pelaksanaan konferensi Aseanopol,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Selasa (15/3). Andi mengatakan 26 tersangka itu bukan berkewarganegaraan Indonesia melainkan warga negara China dan Taiwan. Mereka terdiri atas 16 laki-laki dan 10 perempuan.
6. Presiden Jokowi bercerita soal rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) sejak era Presiden Sukarno. Dia mengatakan, Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berniat memindahkan ibu kota negara. Jokowi menyampaikan gagasan memindahkan ibu kota negara sudah dicetuskan pada 1957. Saat itu, Sukarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya.
“Karena pergolakan, mundur-mundur, akhirnya enggak jadi. Saat Presiden Soeharto juga sama, ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat, tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa ’98. Zaman Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota,” kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan mengatakan Mendagri Tito Karnavian absen saat prosesi Kendi Nusantara di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin (13/3) karena mendampingi Wapres Ma’ruf Amin kunjungan kerja ke Labuan Bajo, NTT.
“Menteri Dalam Negeri mendampingi Bapak Wakil Presiden menghadiri Pembukaan The 2nd Asia Internasional Water Week, 14 sampai 15 Maret 2022 di Labuan Bajo bersama dengan Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri PAN RB, Wakil Menteri PUPR,” kata Benny, Selasa (15/3). Benny mengatakan Tito bersama dengan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo turut mendampingi Ma’ruf menggelar Rapat Evaluasi Progres Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di NTT.
7. Pemerintah mengumumkan pemberian subsidi untuk harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait pada Selasa (15/3). Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran. “Tadi diputuskan bahwa pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan daripada distribusi minyak goreng. Kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas,” ujar Airlangga dalam keterangan pers dari Kantor Presiden yang disiarkan daring kemarin sore.
“Termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp 14.000 per liter,” tegasnya. Baca juga: Ini Penyebab Minyak Goreng Langka Versi Ombudsman Menurut Airlangga, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit secara global. Nantinya, subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah terus memperhatikan situasi penyaluran dan ketersediaan minyak goreng di Tanah Air. Dengan memperhatikan perkembangan situasi yang ada, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi seharga Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, akan menyesuaikan dengan harga keekonomian. Airlangga bilang, subsidi akan diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Dengan memperhatikan situasi global, di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas, termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan menyubsidi harga minyak kelapa sawit curah, itu sebesar Rp 14.000 per liter. Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS,” ujarnya dikutip melalui laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (15/3). “Harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian. Sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional atau pun di pasar basah,” lanjut Airlangga.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap penyaluran dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. “Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian terkait dengan perubahan harga minyak curah menjadi Rp 14.000 untuk harga eceran tertinggi, tentunya kami dari kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi kemudian ketersediaan di pasar betul-betul riil di lapangan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan secara langsung di pasar untuk mengetahui mekanisme pasar terkait dengan perkembangan situasi harga minyak. “Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan sesuai dengan yang disampaikan menyesuaikan dengan harga keekonomian, semuanya ada di pasar,” ujar Listyo.
8. Polisi segel gudang pengemasan ulang minyak goring di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jabar karena diduga curang dalam pendistribusian minyak goreng. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno menjelaskan, awalnya mendapat laporan dari masyarakat. Polsek Bojongsari kemudian melakukan pengecekan sebelum akhirnya bersama Polres Depok mendatangi TKP.
“Melakukan pengecekan TKP yang diduga kemungkinan adanya pelanggaran perlindungan konsumen maupun undang-undang perdagangan. Namun, nanti masih kita dalami karena memang dari Disperindag tidak ada izin usaha dan label POM dari Dinkesnya,” papar Yogen kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/3).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, seharusnya penerapan subsidi minyak goreng curah seharusnya dibarengi dengan sistem distribusi yang baik. Sehingga, subsidi minyak goreng curah tersebut dalam proses penyalurannya bisa tepat sasaran. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah. Dengan subsidi tersebut, maka harga minyak goreng curah yang tadinya ditetapkan lewat harga eceran tunggal (HET) Rp 11.500, naik jadi Rp 14.00 per liter.
“Sampai sejauh mana subsidi diberikan kalau tata laksana sistem distribusinya tidak dilihat secara bai. Negara tidak akan subsidi terus menerus. Jadi sebetulnya subsidi boleh dilakukan tapi dibarengi dengan sistem distribusi yang baik, sehingga bisa sampai masyarakat, tidak salah sasaran,” kata pengurus harian YLKI Agus Suyatno, Selasa (15/3). Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk menerapkan HET sebelumnya tak berjalan efektif lantaran pedagang di pasar telah mendapatkan harga beli yang cukup tinggi.
Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI membeberkan penyebab kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga saat ini. “Berdasarkan pantauan kami penyebabnya diantaranya adalah perbedaan data Domestic Market Obligation (DMO) minyak sawit yang dilaporkan dengan realisasinya,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam jumpa pers virtual, Selasa (15/3).
“Kebijakan DMO tanpa diikuti adanya pertemuan antara eksportir CPO atau olahannya dengan produsen minyak goreng, hingga adanya dugaan adanya aktivitas rumah tangga atau pelaku usaha UMKM meningkatkan stok minyak goreng sebagai respons terhadap belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan Hari Raya,” sambungnya.
Bahkan, lanjut Yeka, hingga saat ini masih ditemukan panic buying di tengah masyarakat. Ia mengakui saat ini isu minyak goreng bukan lagi hanya membahas harganya yang mahal, melainkan juga soal ketersediaannya yang langka. Yeka menilai, sebelum pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang di dalam Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022 yang dirilis pada Januari dan Februari 2022, minyak goreng masih ditemukan meskipun harganya yang masih mahal.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, saat ini isu minyak goreng bukan lagi hanya soal harganya yang mahal, tetapi juga soal kelangkaan. “Jadi kalau kita lihat per hari ini, isu minyak goreng ini sudah berubah dari yang tadinya mahal menjadi langka dan masih mahal,” kata Yeka dalam jumpa pers virtual, Selasa (15/3).
Yeka menilai, sebelum pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang di dalam Permendag No 1 hingga Permendag No 6, Tahun 2022 pada Januari dan Februari 2022, minyak goreng masih ditemukan meskipun harganya yang masih mahal. Namun, sejak kebijakan tersebut diluncurkan, minyak goreng lenyap di pasaran.
Padahal harganya sudah diatur oleh pemerintah lewat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Jika kita melihat sebelum adanya keluar kebijakan Permendag No. 1 Tahun 2022, Permendag No. 3 Tahun 2022, hingga Permendag No.6 Tahun 2022 yang dirilis bulan Januari dan Februari. Maka bulan sebelumnya minyak goreng itu tersedia tetapi harganya mahal,” ujar Yeka.
9. Densus 88 Antiteror Polri menjelaskan kronologi penembakan dokter Sunardi, tersangka kasus terorisme yang ditembak mati di Sukoharjo, Jateng saat dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Dalam pemeriksaan ini, Kabagbanops Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar menyampaikan tiga hal kepada Komnas HAM.
Pertama, terkait status tersangka dari dokter Sunardi. Kedua, mengenai kronologi dari peristiwa penegakan hukum yang membutuhkan tindakan tegas dan terukur. “Dan yang ketiga adalah dokumentasi dokumentasi yang sudah kami tunjukkan kepada Komnas HAM,” kata Aswin dalam konperensi pers di Komnas HAM, Selasa (15/3).
10. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Prancis, Elysee. Prabowo mengunggah beberapa forto dirinya dengan Macron di Instagram pribadinya pada Rabu (16/3) dini hari. Dalam foto tersebut, Prabowo yang mengenakan setelan jas biru dongker dan memakai peci hitam itu terlihat mengabadikan foto di beberapa titik. (HPS)
