Salah satu isu menarik hari ini adalah warning pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar yang meminta pemerintah dan elite politik tidak bermain-main dengan isu penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, perpanjangan masa jabatan presiden lewat perubahan konstitusi biasanya berakhir buruk.
Isu kedua, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendorong Presiden Jokowi menyampaikan sikap final pemerintah dalam merespons wacana menunda Pemilu 2024. Kata dia, presiden harus bersuara karena dua menkonya — yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan — menyampaikan sikap berbeda terkait penundaan Pemilu 2024. Perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan menteri segala urusan.
Isu ketiga, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Iran dengan berat satu ton. Gagalnya narkotika itu masuk ke Indonesia itu dilakukan polisi di pantai Mandasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Rabu (16/3). Pengungkapan kasus ini ditangani jajaran Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang dipimpin oleh Kasubdit Ajun Komisaris Besar Herry Afandi.
Isu keempat, Usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443H/2022M dari Kemenag sebesar Rp 42 juta menuai protes dari politisi Senayan karena dianggap kemahalan. Usulan yang menuai protes itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam raker dengan Komisi VIII DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Di sisi lain, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi menilai usulan Kemenag terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443H/2022M sebesar Rp 42 juta tergolong murah.
Isu kelima, hasil survei terbaru Charta Politika Indonesia di Jatim, Lampung, dan Jabar. Charta Politika Indonesia melakukan “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022” di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung pada akhir Januari hingga awal Februari 2022. Terkait elektabilitas calon presiden, Ganjar mengungguli Prabowo di dua provinsi. Guberjur Jawa Tengah itu menempati elektabilitas tertinggi untuk wilayah Jawa Timur dan Lampung. Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat. Berikut isu selengkapnya.
1. Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah dan elite politik tidak bermain-main dengan isu penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, perpanjangan masa jabatan presiden lewat perubahan konstitusi biasanya berakhir buruk.
Zainal menyatakan, di dunia tidak ada negara demokrasi yang bermain-main dengan masa jabatan seorang presiden. “Karena rasanya tidak ada negara demokrasi yang gemar bermain-main dengan masa jabatan,” ujar Zainal dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3).
Ia menyebutkan, beberapa negara yang melakukan perpanjangan masa jabatan biasanya di negara-negara yang jauh dari demokrasi. Misalnya Venezuela, Turki, dan Rusia. Selain itu ada beberapa negara di Sub-Sahara Afrika yang mendorong amandemen konsitusi untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. “Ini negara-negara yang jauh dari kesan demokrasi. Bahkan di ujungnya, itu bukan skenario yang baik,” ujar Zainal.
Intelektual muda dari UGM ini mengatakan, nama-nama orang yang mendukung dan membenarkan isu perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan Pemilu 2024 harus diberi catatan khusus karena berpeluang merusak konstitusi, baik demi kepentingan dirinya maupun kepentungan kelompok. Zainal pun menyebut nama-nama yang mendukung wacana tersebut sebagai teroris konstitusi.
“Siapapun pelakunya, harus kita naming dan shaming sekarang. Harus berikan catatan khusus, saya cenderung menggunakan kata teroris konstitusi,” kata Zainal. Ia menegaskan, orang-orang yang mencoba bermain-main dengan masa jabatan presiden tersebut berhadapan tidak hanya dengan konsitusi dan demokrasi, namun juga berhadapan dengan seluruh penduduk Indonesia.
Hal tersebut menurut dia didukung oleh hasil survei dari beberapa lembaga yang menunjukkan hampir 70 persen rakyat Indonesia menghendaki Pemilu 2024. Menurut Zainal, setiap elite politik hingga sosok dari kelompok pemerintahan yang mendukung isu penundaan Pemilu 2024 tak mengedepankan kepentingan negara.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai isu penundaan pemilu yang dikemukakan elite politik sebagai penistaan terhadap konstitusi. Busyro menyebut, elite-elite politik yang terlibat wacana ini berniat mengawetkan kekuasaan. “Ini menunjukkan semakin tumpulnya kepekaan tentang pentingnya sifat jujur, cerdas, dan keteladanan prima dalam menjalankan amanat rakyat. Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak mau belajar dari masa lalu,” kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3).
Busyro melanjutkan, wacana penundaan pemilu mengindikasikan dunia politik dalam negeri berada dalam tekanan oligarki “bisnis-bisnis gelap”. Wacana ini menunjukkan, terjadinya krisis akal budi dari para pemegang kekuasaan. “Yang saya ingin kemukakan, ini menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik demi tujuan pengawetan kekuasan oleh elite parpol dan kalangan presiden jokowi di istana sana,” ujar Busyro.
Menurut Busyro, tidak ada alasan, baik secara empiris, hukum, dan konstitusional untuk menunda pemilu. Baginya, konstitusi adalah puncak rohaniah moralitas manusia. “Ketika konstitusi ini dilanggar dengan sengaja, dengan cara berpikir keledai politik, maka selain penistaan terhadap konstitusi, ini juga bentuk terorisme terhadap rakyat, terhadap kebangsaan kita. Saya berharap agar elemen masyarakat sipil serius merespons wacana ini dengan kritis dan elegan, serta jangan dibiarkan atau malah menunggangi isu ini,’’ tegas mantan Ketua KPK ini.
2. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendorong Presiden Jokowi menyampaikan sikap final pemerintah dalam merespons wacana menunda Pemilu 2024. Kata dia, presiden harus bersuara karena dua menkonya — yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan — menyampaikan sikap berbeda terkait penundaan Pemilu 2024.
“Karena Pak Luhut sudah berbicara dan Pak Mahfud berbicara dalam narasi yang berebeda, tentunya atasan dari dua orang ini adalah presiden shingga kemudian kata akhirnya, sikap akhir pemerintah itu ada di presiden,” tegas Ali, Rabu (16/3).
Ali berharap, sikap final yang disampaikan Jokowi kelak dapat mengakhiri perbedaan pendapat di tengah masyarakat mengenai wacana menunda pemilu. Sebab, masih banyak agenda pemerintah yang mesti diselesaikan Jokowi dalam sisa masa jabatannya dengan kepercayaan penuh dari publik. “Kepercayaan masyarakat harus ditumbuhkan kembali, tapi kalau seperti ini kan akan membuat polarisasi yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah,” ujarnya.
Mantan Ketua Fraksi Nasde di DPR ini menambahkan, perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud juga semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan ‘menteri segala urusan’. Sebab, persoalan pemilu sejatinya merupakan isu yang menjadi ranah Menko Polhukam Mahfud MD. “Selama ini kan desas desusnya seperti itu, memang Pak Luhut menjadi sangat powerful di pemerintahan. Hari ini menegaskan kembali, jadi urusan ini kan tupoksi daripada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengkoordinasikan tentang pemilu,” ujar Ali.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tak bisa menjadi alasan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini ia sampaikan menyusul adanya wacana yang digulirkan sejumlah pihak mengenai penundaan Pemilu. Salah satu isu yang dilemparkan adalah karena masyarakat masih menginginkan Presiden Jokowi memimpin setelah masa jabatannya habis pada 2024.
“Kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah saat ini tidak bisa jadi alasan untuk menambah masa jabatan,” ungkap Khoirunnisa, Rabu (16/3) malam. Perempuan yang akrab disapa Ninis ini mengatakan, kinerja baik pemerintah tak bisa menjadi dalih masa jabatan presiden ditambah. Sebab, kata Ninis, memang sudah menjadi tugas presiden sebagai pimpinan pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya bagi rakyat.
Ninis juga menanggapi isu baru yang dilemparkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal mengapa Jokowi harus turun dari jabatannya pada 2024 mendatang. Ninis menegaskan, Jokowi bukan turun jabatan melainkan telah habis masa jabatannya di 2024. “Memang sudah seharusnya masa jabatannya habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Konstitusi mengatakan demikian,” katanya.
3. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik dalih ratusan juta dukungan dari big data yang dilontarkan sejumlah elite untuk menunda pemilu. Klaim itu disampaikan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagian pakar telah membantah kemungkinan benarnya klaim tersebut. Namun, seandainya pun itu valid, menurut Bivitri, klaim tersebut sama sekali tak dapat digunakan sebagai pembenaran menunda pemilu.
“Kita seakan-akan disodorkan pada pernyataan bahwa apapun maunya netizen harus dilakukan meski melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme. Itu berbahaya,” ujar Bivitri dalam diskusi virtual, Rabu (16/3). “Tidak bisa begitu saja dijalankan, atas nama mayoritas maka apa pun bisa dilanggar. Bukan begitu,” lanjutnya.
Bivitri membuat perbandingan untuk menggambarkan bagaimana pola pikir mayoritanisme itu tidak masuk akal. Ia memberi contoh mengenai kejadian pada 2009 di Swiss, satu-satunya negara yang disebut memakai referendum langsung untuk mengubah konstitusinya. “Hampir 60 persen rakyatnya bilang tidak boleh mendirikan menara masjid di Swiss, mayoritas menang, berarti sah, tapi benar kah itu sah? Karena itu keluar dari prinsip HAM, melanggar konstitusionalisme, maka tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. “Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3) kemarin. Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024. Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” ujarnya. Tak hanya itu, ujarnya, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
Luhut mengklaim bahwa big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda benar adanya. “Ya pasti adalah, masa bohong,” kata Luhut lagi. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut big data itu tidak benar. Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik. “Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tuturnya. Luhut mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya menilai langkah menunda Pemilu 2024 tidak bisa hanya berdasarkan big data, yang diklaim hanya berdasarkan angka pembicaraan. “Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan,” kata Willy, Rabu (16/3) menanggapi klaim Menko Marves Luhut Pandjaitan bahwa 110 juta percakapan dalam big data media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Presiden Jokowi saat ini tengah dihadapkan pada godaan terbesar seorang presiden di sistem pemerintahan presidensial, yakni perpanjangan masa jabatan. Feri menjelaskan, godaan tersebutlah yang membuat pembatasan masa jabatan presiden selama lima tahun menjadi penting di dalam konstitusi.
“Presiden Jokowi harus menyadari godaan terbesar presiden di dalam sistem presidensial itu adalah masa jabatan. Sebabnya presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dua puncak kekuasaan itu dinisbahkan ke dirinya,” kata Feri dalam sebuah webinar, Rabu (16/3). “Berbeda di dalam sistem parlementer yang memisahkan kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” jelas Feri.
Keseriusan pemerintah dan DPR RI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dipertanyakan. Hal tersebut diungkapkan peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay. Menurut dia, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran untuk pelaksanaan hajatan lima tahunan tersebut. “Ada pihak yang menyatakan menunggu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terbentuk dalam tiga minggu lagi. Ini kelihatan sebetulnya, kenapa tidak sekarang? Jadi tanda tanya besar, serius enggak sih mereka mau sukseskan pemilu kita ini?” katanatanya dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3).
Seperti diketahui, DPR telah menetapkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sejak 16 Februari 2022. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti mengenai pelantikan para anggota KPU-Bawaslu terpilih tersebut oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, tenggat waktu pelantikan jatuh pada 11 April 2022 mendatang. Hadar pun mengatakan, pembahasan anggaran yang tak kunjung dilakukan bisa menjadi celah bagi penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
4. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Iran dengan berat satu ton. Gagalnya narkotika itu masuk ke Indonesia itu dilakukan polisi di pantai Mandasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Rabu (16/3). Pengungkapan kasus ini ditangani jajaran Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang dipimpin oleh Kasubdit Ajun Komisaris Besar Herry Afandi.
“Direktorat reserse narkoba Polda Jabar telah melakukan pengungkapan dan penangkapan tersangka narkotika jenis sabu dengan jumlah 66 karung yang diduga berisikan sabu dengan perhitungan kasar kurang lebih 1.000 kilogram,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Kombes Johannes R Manalu melalui Wadir Narkoba Polda Jabar Ajun Komisaris Besar Nuraedy Irwansyah, Rabu (16/3).
5. Anggota DPR dari Fraksi Ferindra Fadli Zon mengklarifikasi kabar seolah-olah dirinya punya kaitan dengan organisasi teroris yang baru ditangkap Densus 88. Fadli Zon menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Dalam keterangan tertulis Fadli Zon mengatakan, isu ini berangkat dari foto lama 2015 yang menampilkan dirinya menyerahkan bantuan terhadap krisis kemanusiaan Suriah. Foto penyerahan bantuan oleh Fadli Zon ini diunggah akun Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Baru-baru ini, Densus 88 menembak mati tersangka terorisme Dokter Sunardi yang disebut-sebut berstatus penanggung jawab HASI.
“Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam, 2014-2019), setiap hari saya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apa pun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI,” kata Fadli Zon dalam klarifikasinya, Rabu (16/3).
Fadli Zon mengatakan, pada 28 Mei 2015, dirinya bersama Fahri Hamzah — yang saat itu juga pimpinan DPR, red — menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) dipimpin Bachtiar Nasir. Disebutkan, rombongan Bachtiar Nasir menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang.
Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, rombongan FIPS meminta dirinya dan Fahri Hamzah, sebagai representasi pimpinan wakil rakyat, secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan para wartawan yang hadir pada waktu itu. Pertemuan Fadli Zon dengan anggota delegasi FIPS tadi dicatat dan didokumentasikan pada buku jilid pertama halaman 285.
Fadli Zon menjelaskan, total sumbangan USD 20 ribu itu merupakan dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan, bukan duit pribadinya maupun duit Fahri Hamzah. “Sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol (USD 20.000) adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau Saudara Fahri Hamzah,” kata Fadli.
6. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan 35 bupati dan wali kota di wilayahnya untuk waspada terhadap akibat buruk dari perang Rusia-Ukraina dan masalah minyak goreng di dalam negeri. Terlebih, sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadan.
Politisi PDIP ini meminta para kepala daerah waspada akibat buruk dari kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Dia mengatakan operasi pasar sudah dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga migor di wilayahnya. “Hati-hati, itu bisa mengganggu kondisi ekonomi kita. Biasanya ‘volatile food’ bisa naik, kita harus jaga-jaga, apalagi sebentar lagi Ramadhan,” katanya.
Ganjar mengklaim saat ini Pemprov Jateng sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi dampak-dampak yang kemungkinan timbul akibat gejolak politik dunia. Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta Bank Jateng menggandeng Bank Indonesia termasuk para pakar untuk menyusun road map menghadapi masalah itu.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah serius dalam menstabilkan harga minyak goreng. Politisi Partai Gerindra itu meminta penegak hukum mengusut tuntas sumber kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.
Sementara itu di Makassa, pemilik ratusan dus minyak goreng kemasan di Makassar, Randy Rusdy Arifin (29) mengaku dirinya mendapatkan sembako tersebut sebulan setelah memesan dari distributor. “Minyak goreng kemasan tersebut dibeli melalui distributor sebanyak 800 dus ukuran 1.800 ml,” katanya di Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulsel, Rabu (16/3). Randy mengaku harus menunggu satu bulan sebelum pesanannya itu dikirimkan ke rumahnya di Kecamatan Biringkanaya.
Di Kendal, Jateng, ditemukan ribuan liter minyak goreng kemasan satu liter menumpuk di sebuah gudang distributor. Polisi memeriksa pemilik stok migor itu atas dugaan penimbunan. Temuan itu didapat saat tim gabungan yang terdiri dari unsur Polres Kendal dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kendal, melakukan inspeksi mendadak. Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto mengaku kaget saat melihat ribuan liter minyak goreng kemasan ini bertumpuk di gudang dan belum didistribusikan.
7. Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap 7 tersangka teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Jakarta, Tangerang hingga Kepulauan Riau. Operasi penangkapan itu dilakukan tim Densus 88 dalam dua hari, terhitung mulai Selasa (15/3) hingga Rabu (16/3). “Benar (ada penangkapan 7 tersangka teroris),” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (16/3).
Aswin menjelaskan tiga tersangka diamankan pada hari pertama. Dua tersangka berinisial RS (25) dan HP (36) ditangkap di Tangerang. Sedangkan, satu tersangka berinisial MR (21) ditangkap di Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi, tersangka RS merupakan pendukung ISIS yang diduga akan melakukan penyerangan ke gedung DPR.
8. Usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443H/2022M dari Kemenag sebesar Rp 42 juta menuai protes dari politisi Senayan karena dianggap kemahalan. Usulan yang menuai protes itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam raker dengan Komisi VIII DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
“Kami siapkan alternatif usulan BPIH 2022 dengan asumsi tidak ada prokes. Dengan ringkasan total BPIH per jemaah adalah untuk 2020 adalah Rp 69 juta, maka untuk 2022 sekitar Rp 83 juta. Dan untuk BPIH dibayarkan jemaah Rp 45 juta menjadi Rp 42 juta,” kata Hilman Latief.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, usulan Kemenag terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443H/2022M sebesar Rp 42 juta sudah tergolong murah. “BPIH Indonesia sebenarnya sudah cukup murah karena mendapatkan subsidi dari dana optimalisasi haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan juga masih ada pengembalian berupa uang living cost senilai USD 400 atau setara SAR 1500 kepada setiap jemaah haji Indonesia sebagai biaya hidup di Tanah Suci dalam bentuk mata uang Real,” ujar Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Rabu (16/3).
9. Hasil survei terbaru Charta Politika Indonesia di Jatim dan Lampung, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalahkan Prabowo Subianto. Charta Politika Indonesia melakukan “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022” di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung pada akhir Januari hingga awal Februari 2022. Terkait elektabilitas calon presiden, Ganjar mengungguli Prabowo di dua provinsi. Guberjur Jawa Tengah itu menempati elektabilitas tertinggi untuk wilayah Jawa Timur dan Lampung. Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat.
“Rilis Survei Charta Politika Indonesia kali ini mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait elektabilitas pemilihan Presiden dan Partai Politik,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat merilis hasil surveinya, Rabu (16/3). Di Lampung, Ganjar dan Prabowo hanya terpaut tipis. Ganjar meraih perolehan angka 27,1% dan Prabowo 26,8%. Tetapi di Jawa Timur, perbedaan angka elektabilitas Ganjar dan Prabowo cukup jauh. Ganjar mendapat 24,9%, dan Prabowo 16.4%.
Sementara itu di Jawa Barat, Prabowo meraih 24%. Posisi kedua ditempati oleh Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat, dan disusul oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ganjar ada di posisi keempat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa cukup diminati warganya untuk maju sebagai calon presiden 2024, hal itu tercermin dari hasil survei Charta Politika. Khofifah masuk dalam 5 besar tokoh dengan elektabilitas terbaik di Jawa Timur dengan perolehan 13,1 persen, di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan
10. Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro menyatakan pelantikan komisioner KPU dan anggota Bawaslu periode 2022-2027 bakal dilaksanakan 12 April 2022. Pelantikan dilaksanakan sehari setelah jabatan komisioner KPU dan Bawaslu periode ini rampung. “Sesuai masa jabatan KPU dan Bawaslu (selesai) saat ini, (dilantik) 12 April 2022,” kata Juri saat dihubungi, Kamis (17/3).
Dalam kesempatan itu, Juri turut mengomentari soal desakan agar Jokowi segera melantik komisioner KPU terpilih. Menurutnya, Jokowi tak bisa didesak untuk segera melantik, lantaran komisioner KPU periode 2017-2022 belum habis masa jabatannya. “Masa presiden didesak-desak melantik pejabat yang belum waktunya dilantik. Kan KPU-Bawaslu sekarang baru habis jabatannya 11 April,” tuturnya.
Komisi II DPR akan membahas kembali masalah tahapan dan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang tengah berlangsung saat ini.
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 DPR sudah dimulai pada Selasa (15/3) dan akan berlangsung hingga Kamis (14/4) mendatang atau dua pekan sebelum hari raya Lebaran 2022.
“Sudah ada jadwalnya untuk melakukan pembahasan mengenai tahapan ataupun anggaran. Kita teliti baik mengenai tahapannya, begitu juga mengenai anggarannya,” kata anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, Rabu (16/3). Dia menerangkan pembahasan terkait tahapan dan anggaran Pemilu 2024 sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. (HPS)