Gedung Polda Metro Jaya (net)
Isu menarik pagi ini, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal untuk memberantas aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pembentukan tim khusus tersebut dilakukan karena aksi kriminalitas jalanan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga membahayakan nyawa korban. Tim akan ditempatkan di sejumlah titik rawan dan beroperasi selama 24 jam untuk pastikan keamanan serta keselamatan masyarakat.
Isu lainnya, Menteri PU Dody Hanggodo panggil pulang dua ASN di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri, karena diduga bermasalah. Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lain yang kuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, MBG. Berikut isu selengkapnya.
1. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal untuk memberantas aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pembentukan tim khusus tersebut dilakukan karena aksi kriminalitas jalanan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga membahayakan nyawa korban. Ia menjelaskan tim pemburu begal akan ditempatkan di sejumlah titik rawan dan beroperasi selama 24 jam untuk memastikan keamanan serta keselamatan masyarakat.
“Tim kami, baik yang ada di jajaran polsek, polres, maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum, akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar Iman dalam konferensi pers, Jumat (15/5).
Iman mengatakan tim tersebut akan dibekali perlengkapan taktis, mulai dari helm, rompi, hingga senjata. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan saluran khusus melalui media sosial untuk menerima dan membagikan informasi terkait aksi kriminalitas. “Kita butuh kolaborasi yang aktif agar bisa bergerak cepat. Kecepatan kami mendapatkan informasi akan membantu pengungkapan perkara maupun penanganan kejadian di lapangan,” tuturnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ungkap alasan jabatan Kapolda Metro Jaya diisi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen). Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Listyo mengatakan arahan tersebut juga berlaku untuk jabatan Pangdam Jaya yang kini dipimpin perwira tinggi TNI AD berpangkat Letnan Jenderal (Letjen). “Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Listyo di Jakarta, Kamis (14/5).
Dengan kebijakan itu, Kapolda Metro Jaya saat ini, Asep Edi Suheri resmi naik pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Kenaikan pangkat tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Ia menyebut perubahan pangkat Asep berdasarkan Keppres Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026. “Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar Budi.
LBH Jakarta kritik pembentukan ‘Tim Pemburu Begal’ oleh Polda Metro Jaya. LBH Jakarta menilai pembentukan tim tersebut berpotensi mengulang praktik kekerasan aparat hingga extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (16/5), LBH Jakarta menyebut penggunaan istilah “pemburu” dalam nomenklatur resmi kepolisian mencerminkan cara pandang yang menempatkan warga sipil sebagai ancaman yang harus diburu dan dilumpuhkan.
“Dalam negara hukum yang demokratis, kepolisian bukan institusi perang. Fungsi utamanya adalah menegakkan hukum dalam koridor konstitusi dan HAM,” tulis LBH Jakarta. LBH Jakarta mengaku prihatin atas maraknya kasus pembegalan di wilayah Jabodetabek dan menegaskan negara memang memiliki kewajiban menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Namun, pendekatan keamanan yang represif dinilai berisiko melanggar hak asasi manusia. LBH Jakarta menyinggung pengalaman operasi keamanan menjelang Asian Games 2018 yang disebut melahirkan praktik penembakan, penyiksaan, hingga dugaan extrajudicial killing terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan jalanan.
2. -Menteri PU Dody Hanggodo panggil pulang dua ASN di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri, karena diduga bermasalah. Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang kuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, MBG.
“Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh,” kata Dody kepada wartawan di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5). Dody jelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.
“Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya,” ujarnya. Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal. “Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses,” tuturnya.
3. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyentil Kemenkomdigi usai muncul data hampir 200.000 anak di Indonesia terpapar judol. Marwan menilai, Komdigi tidak cukup hanya merilis data anak-anak yang terpapar judi online, tetapi juga harus menjelaskan langkah konkret menutup akses situs dan aplikasi judi daring yang mudah dijangkau anak-anak.
“Karena itu, kita minta Komdigi jangan sekadar merilis. Yang namanya judi itu kan ada di aplikasi, ada di portal-portal. Nah, yang dilakukan oleh Menteri Komdigi itu apa? Jangan cuma asyik merilis saja kerjanya, langkah-langkahnya kita tidak tahu,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat (15/5). Menurut dia, persoalan judi online terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada kementerian/lembaga yang menangani perlindungan anak atau pemulihan korban.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendesak adanya langkah pencegahan judi online (judol) untuk anak-anak yang dilakukan secara besar-besaran. “Pencegahan paparan judol terhadap anak dan remaja harus segera dilakukan secara bersama dan masif demi melindungi generasi penerus bangsa,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5).
Temuan pemerintah bahwa hampir 200.000 anak Indonesia terpapar judol, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun, dinilainya sebagai tanda adanya ancaman serius dari judol. “Ini bukan sekadar ancaman finansial, tetapi juga krisis pembentukan karakter generasi penerus bangsa,” katanya. Sebagai langkah strategis yang harus segera direalisasikan bersama, Lestari yang juga anggota Komisi X DPR itu mendorong penguatan literasi digital secara masif dan konsisten bagi anak dan orang tua.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mendesak negara untuk menindak tegas bandar judi digital. “Negara tidak boleh kalah oleh bandar judi digital,” kata Maman,Jumat (15/5). Maman memandang, temuan tersebut sebagai ancaman serius. Menurutnya saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat nasional. “Fenomena 200.000 anak terpapar judi online adalah kondisi darurat nasional,” ujarnya.
Anak buah Muhaimin Iskandar ini mengatakan persoalan judi online bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa. “Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan, permainan sehat, dan penguatan karakter justru diperkenalkan pada budaya instan, adiksi, dan spekulasi sejak dini,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, temuan 200.000 anak Indonesia terpapar judi online merupakan alarm keras bagi bangsa. Sebab, kata Dave, judol bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman serius terhadap masa depan generasi penerus. “Ketika anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan, kreativitas, dan nilai kebangsaan justru terjerat dalam praktik ilegal, kita menghadapi risiko kerusakan sosial yang mendalam,” ujar Dave, Jumat (15/5).
Dave menegaskan, ruang digital harus menjadi arena pembelajaran dan pengembangan potensi, bukan tempat yang merusak moral dan masa depan anak bangsa. Dave mendorong langkah cepat dan tegas dari pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memperkuat pengawasan, menutup akses platform yang menjadi sarang judi online, serta memastikan regulasi berjalan efektif. Ia mengingatkan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi karena menyangkut perlindungan generasi muda.
Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengingatkan, rumah tidak menjadi tempat pertama anak mengenal judi online. Menurut Dini, orang dewasa harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak di tengah maraknya praktik judi online yang kini menyasar generasi muda. “Ini yang harus menjadi catatan bersama. Orang dewasa juga harus memberi contoh yang baik. Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi pintu pertama anak mengenal judi online,” kata Dini, Jumat (15/5). Politisi Nasdem itu mengatakan, banyak anak mulai tertarik mencoba judi online setelah melihat orang dewasa bermain secara terbuka di rumah.
4. Sosiolog menilai kondisi lingkungan keluarga dan teman sebaya berkontribusi terhadap terpaparnya 200.000 anak Indonesia oleh judi online alias judol. “200.000 anak bukan jumlah sedikit. Ini pasti karena pengaruh habitus keluarga dan komunitas peer group-nya,” kata Guru Besar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unair, Bagong Suyanto, Jumat (15/5). Angka ini sangat besar dan menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda.
Bagong memandang lingkungan keluarga dan pertemanan menjadi faktor utama dalam fenomena ini. Selain faktor lingkungan, ia menyoroti mudahnya akses gawai dijangkau anak-anak. “Ditambah subkultur anak marginal yang terbiasa dengan spekulasi mendapatkan uang cepat dan banyak,” imbuhnya.
KPAI mengingatkan, orang tua memiliki peran strategis untuk melakukan edukasi dan literasi kepada anak-anak agar terhindar dari berbagai kejahatan di ranah digital. “Peran orangtua sangat strategis. Orangtua dalam hal ini dapat melakukan edukasi dan literasi kepada anak-anak,” kata Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, Jumat (15/5).
Menurut Kawiyan, orang tua bisa melakukan dua hal yaitu, menonaktifkan akun anak yang menggunakan data orang tua, dan memberikan pemahaman kepada anak yang akun media sosial atau platform digitalnya diblokir atau dinonaktifkan oleh penyelenggaran platform. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan PP Tunas dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Kepala BGN Dadan Hindayana instruksikan seluruh SPPG alias dapur MBG gunakan telur produk lokal. “Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” kata Dadan dalam keterangan pers BGN, Jumat (15/5). Secara umum, tidak terbatas pada telur saja, SPPG diperintahkan memprioritaskan pasokan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat setempat.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal,” ucap Dadan. Menurut Dadan, jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, maka pasokan bahan pangan tetap menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan telur dalam program MBG wajib berasal dari produk dalam negeri.
6. Pemohon uji materi UU APBN terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) mencabut gugatannya dari MK dan majelis hakim mengabulkan penarikan gugatan tersebut. “Kami menarik permohonan ini karena Pemohon II mendapatkan musibah, sedangkan Pemohon I sedang ada konflik di daerahnya, sehingga kami sepakat untuk menarik permohonan ini terlebih dahulu, untuk kemudian akan mengelaborasi lebih lanjut,” kata salah satu pemohon gugatan tersebut, Syamsul Jahidin, dilansir dari situs MK pada Jumat (15/5).
Gugatan terhadap anggaran MBG dalam APBN ini diajukan oleh Marina Ria Aritonang (Pemohon I), ST Luthfiani (Pemohon II), Syamsul Jahidin (Pemohon III), dan Edy Rudyanto (Pemohon IV). Nomor permohonan gugatan adalah 127/PUU-XXIV/2026. “Surat pernyataannya (pencabutan gugatan) akan kami sampaikan lewat pos karena ada penyertaan tanda tangan basah, jadi kami profesional,” kata Syamsul Jahidin.
Pencabutan permohonan gugatan itu dikabulkan majelis hakim MK dalam persidangan pada Selasa (12/5) lalu. “Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” ucap Ketua MK Suhartoyo saat membacakan ketetapan permohonan di ruang sidang MK.
7. Presiden Prabowo Subianto resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Kepastian kehadiran Presiden disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Menurut Andi Gani, pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait agenda Presiden sejak dua hari lalu. “Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani dalam keterangannya, Sabtu (16/5). Berdasarkan susunan acara, Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB. Sedangkan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan dua sambutan utama, masing-masing dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan panen raya jagung kuartal II secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Selain itu, Presiden juga akan meresmikan pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan nasional. “Bapak Presiden Prabowo Subianto besok dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan buruh Indonesia. Selain itu juga akan dilaksanakan panen raya jagung kuartal II secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (16/5).
8. Ahli waris jual rumah pahlawan nasional dr, Sardjita. Pengurus rumah pahlawan nasional dr Sardjito berharap aset bersejarah di Jalan Cik Di Tiro Nomor 16, Terban, Yogyakarta dibeli UGM atau Universitas Islam Indonesia (UII). Seperti diketahui, Sardjito merupakan sosok perintis dan Rektor pertama UGM pada 1950-1961. Ia juga pernah menjadi Rektor UII selama sembilan tahun pada 1961-1970. Bangunan rumah mengusung gaya klasik dengan atap segitiga runcing ini memiliki nilai historis tinggi.
Rumah tersebut tidak hanya menjadi hunian pribadi Sardjito, tetapi juga tempat diskusi kebangsaan para tokoh politik nasional. Di sini pula, Sardjito mengembangkan dan melestarikan jamu, termasuk obat peluruh batu urine yang ditemukan untuk kesembuhan istrinya, Soeko Emmi. Ahli waris sepakat untuk menawarkan rumah tersebut kepada pihak lain. Menurut Budhi Santoso yang sudah merawat rumah Sardjito sejak 1980, keputusan ini diambil untuk mencegah potensi perselisihan keluarga di masa depan terkait pengelolaan warisan.
9. Pemerintah Malaysia melayangkan protes keras kepada Norwegia setelah Oslo membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut, yang sebelumnya dipesan untuk kapal tempur Malaysia. Kuala Lumpur bahkan mempertimbangkan langkah hukum dan menuntut kompensasi karena mengaku telah membayar hampir 95 persen nilai kontrak saat pengiriman rudal dibatalkan. Dilansir Reuters, Menhan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan, pemerintah tengah menghitung nilai tuntutan yang akan diajukan kepada Norwegia atas pembatalan tersebut. “Kami sedang melakukan perhitungan sekarang—kami tidak hanya akan menuntut jumlah yang sudah kami bayarkan, tetapi juga kerugian akibat pelanggaran kontrak,” kata Mohamed Khaled, Kamis (14/5) lalu.
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mengakui, memberantas korupsi adalah hal yang mustahil. Ini jadi pemicu ketegangan antara dirinya dan wakilnya, Anwar Ibrahim, pada 1990-an dan berujung pada pemecatan politisi yang lebih muda itu. “Dia mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa saya adalah seorang diktator, saya korup, dan saya melakukan praktik kronisme dan sebagainya,” kata Mahathir dalam sebuah wawancara pada film dokumenter yang dikutip dari SCMC, kemarin.
“Sangat sulit untuk memberantas korupsi sepenuhnya. Meskipun ada korupsi, skalanya sangat kecil. Karena itu, negara ini bisa terus berkembang. Saya sendiri tidak akan melakukan korupsi.” tegasnya. Ex PM tersebut juga menyinggung pada penyelidikan korupsi yang lebih luas terhadap beberapa mantan dan elit negara saat ini oleh Anwar setelah ia menjadi perdana menteri pada 2022. “Sekarang dia bilang saya telah mencuri uang. Tapi ketika saya meminta bukti, dia tidak bisa memberikannya,” ujar Mahathir.
10. Mensos, Saifullah Yusuf menegaskan, program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dikotori praktik korupsi. Pernyataan tegas ini merespons gejolak publik terkait polemik anggaran pengadaan sepatu siswa yang disorot karena harganya menyentuh angka Rp 700.000 per pasang. Pernyataan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat (15/5). “Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi,” tegas Gus Ipul lagi.
Saifullah Yusuf mengingatkan jajarannya bekerja profesional dan tidak melakukan korupsi dalam melaksanakan berbagai program kerja. Jika masih ada yang nekat melakukan itu, Saifullah menegaskan akan menjadi orang pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum. “Saya juga ingin menyampaikan, tidak mudah hari ini untuk korupsi. Kalau masih ada yang nekat, Insya Allah tinggal tunggu waktu akan ketahuan,” tegas Saifullah dalam keterangan pers resmi, Jumat (15/5). Ia menegaskan komitmennya bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara untuk program Kemensos, harus bisa dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pengadaan sepatu untuk para siswa Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp 27 miliar sudah dilakukan pada 2025 lalu, sedangkan lelang untuk pengadaan tahun 2026 belum dilakukan. “Untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp 27 miliar, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025, sementara yang 2026 belum dilakukan lelang,” kata Gus Ipul usai membahas pengadaan sepatu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Gus Ipul mengatakan, angka dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut sudah sesuai dengan aturan, bahkan sudah berkonsultasi dengan ahli guna menentukan pagu anggaran.
11. Timwas Haji DPR akan cek kondisi kamar hotel haji di Madinah yang kabarnya mengalami kelebihan muatan atau overkapasitas. Tim akan berangkat ke Arab Saudi secara bertahap mulai Sabtu (16/5). Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang tergabung dalam Timwas Haji, Abdul Wachid mengaku mendapat laporan adanya kamar jemaah yang seharusnya diisi empat orang, tetapi ditempati delapan bahkan dua belas jemaah dalam satu kamar. “Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” katanya.
Selain itu, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa kesesuaian jarak hotel dengan standar yang telah disepakati sebelumnya. DPR menemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer. “Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan,” ucapnya. ‘’DPR juga akan mengawasi layanan konsumsi yang diterima jemaah Indonesia,’’ imbuh Abdul Wachid.
12. Aba-aba Sekjen Projo soal Jokowi akan turun ke lapangan mulai bulan depan mendapat tanggapan serius politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Ia mengatakan, banyak pihak menilai rencana Jokowi keliling Indonesia adalah genderang kompetisi. “Banyak yang melihat ini sebagai genderang kompetisi,” ujar Hendrawan, Jumat (15/5). Hendrawan menilai upaya mengaitkan diri dengan sosok tokoh besar adalah strategi psikologis yang wajar dalam kontestasi. “Sejauh yang saya tahu, klaim mengklaim dalam politik, itu hal yang biasa saja. Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai mantan presiden yang didukung banyak partai, Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh. Hendrawan menilai kunjungan Jokowi sebagai pembina PSI tentu akan beda. “Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai,” ungkapnya. Hendrawan melihat rencana Jokowi kali ini bukan lagi sekadar kunjungan sosial, melainkan sudah masuk ke ranah perebutan suara. Hal tersebut sebagai sinyal persaingan politik yang semakin nyata.
13. MK tolak permohonan uji materi syarat pendidikan calon anggota legislatif minimal lulusan S2. MK menilai, permohonan yang diajukan Ardi Usman kabur karena tidak memuat argumentasi hukum yang jelas terkait pertentangan aturan dalam UU Pemilu dengan UUD 1945. Menurut hakim MK, meski Pemohon mencantumkan dasar pengujian dalam UUD 1945, argumentasi yang disampaikan tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan adanya pertentangan konstitusional.
“Uraian dalam posita Pemohon lebih banyak mengutip tautan atau laman tanpa menguraikan secara jelas ihwal argumentasi hukum yang dapat menunjukkan secara jelas dan memadai pertentangan antara norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 dengan UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra, saat membacakan pertimbangan hukum MK, dikutip Jumat (15/5). (Harjono PS)
