Isu paling menarik pagi ini adalah pengakuan Mendag Muhammad Lutfi yang tak kuasa hadapi mafia migor di Indonesia. Pengakuan yang disampaikan secara resmi di Komisi VI DPR ini kontan mendapat respon negatif. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menilai pernyataan itu menunjukkan ketidakmampuan negara melawan mafia.
Isu kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar agenda Amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang dibahas Badan Kajian MPR, dihentikan sementara. Sikap politik berbalik arah ini karena PDIP khawatir agenda tersebut disusupi amandemen soal pasal perpanjangan masa jabatan presiden.
Isu ketiga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru mengenai krisis minyak goreng yang melanda seluruh wilayah Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Airlangga menyampaikan dua hal yang sudah lama dinanti-nanti masyarakat. Pertama, soal migor murah yang disubsidi pemerintah sudah kembali tersedia di pasar tradisional. Kedua, soal konsumen yang siap membayar harga lebih tinggi demi migor premium dengan kualitas lebih baik.
Isu keempat, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan, mayoritas pengguna media sosial menolak wacana penundaan pemilu. Peneliti SMRC Deni Irvani memaparkan, penolakan ini datang dari lintas kalangan, termasuk para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya, maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. “Ada 82,5 persen pengguna media sosial menyatakan pemilu harus tetap 2024. Yang ingin diundur hanya 13,2 persen, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu,’’ kata Deni.
Isu kelima, Ketua Satgas Covid-19 pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban memprediksi, tiga bulan ke depan Indonesia akan memasuki fase pandemi menjadi endemi Covid-19. Namun, kondisi itu hanya akan tercapai apabila perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia memenuhi sejumlah syarat yang disepakati bersama. Ia menegaskan untuk saat ini Indonesia belum siap memasuki masa endemi Covid-19. Berikut isu selengkapnya.
1.Mendag Muhammad Lutfi mengaku terus terang bahwa pihaknya tak kuasa menghadapi mafia-mafia minyak goreng di Indonesia. Para mafia itu, kata Lutfi, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke luar negeri. Lutfi menyebut, ini merupakan perilaku manusia yang rakus dan jahat. “Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (17/3).
Lutfi mengatakan, para mafia itu tidak semestinya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini dibuktikan dari kosongnya pasokan minyak goreng di sejumlah kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan. Di Medan misalnya, stok minyak goreng tercatat mencapai 25 juta liter. Angka ini seharusnya cukup bagi penduduk Medan yang jumlahnya sekitar 2,5 juta orang.
Namun, begitu dicek di lapangan, stok minyak goreng di supermarket maupun pasar kosong. “Jadi satu orang itu menurut hitungan dapat 10 liter, saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng,” ujar Lutfi. Di Surabaya dan Jakarta juga terjadi situasi serupa, stok minyak yang semestinya berlimpah, tetapi langka di pasaran.
Mendag Muhammad Lutfi tuding, invasi Rusia ke Ukraina turut mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia dan dia mengakui hal itu tidak ia prediksi sebelumnya. “Saya tidak memprediksi dan ini kesalahan saya, saya tidak tahu dan memprediksi bahwa akan terjadi invasi dari Rusia terhadap Ukraina,” kata Lutfi. Ia menuturkan, dua negara Eropa Timur itu sejatinya penghasil minyak bunga matahari dalam jumlah besar di mana separuh transaksi dunia pada komoditas tersebut berasal dari Rusia dan Ukraina.
Lutfi menyebutkan, minyak bunga matahari dari Ukraina dan Rusia semestinya sudah bisa dipanen dan dikirim ke berbagai negara pada sekitar bulan Maret dan April. Namun, perang yang berkecamuk membuat banyak negara beralih ke minyak sawit sebagai substitusi minyak bunga matahari karena memiliki karakteristik yang sama.
“Ini menyebabkan harga CPO (minyak sawit) loncat dari Rp 16.000 menjadi Rp 21.000, dan itu harga bebasnya kemudian kalau diproses tambah lagi Rp 3.000 premiumnya, menyebabkan perbedaannya hampir Rp 9.000, ini yang tidak bisa kita prediksi,” kata Lutfi. Ia menduga, ada pihak-pihak yang menyelundupkan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri ke luar negeri. “Yang saya utarakan tadi deduksinya, mengundang orang untuk berbuat serakah dan jahat yang diorganisir oleh mafia-mafia minyak goreng dan mafia-mafia komoditas tersebut,” ujar Lutfi.
Menteri Lutfi menyatakan, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan, Senin (21/3) depan. Lutfi menegaskan, pemerintah tidak akan mengalah terhadap mafia minyak goreng dan memastikan para mafia tersebut dijebloskan ke penjara. “Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia, saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin,” kata Lutfi.
Mendag mengaku telah memberikan data terkait praktik mafia minyak goreng tersebut ke Bareskrim Polri agar dapat diproses hukum. Lutfi menuturkan, praktik yang dilakukan para mafia migor antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, dan mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum,” ujar Lutfi. Sebelumnya, Lutfi mengungkapkan ada mafia-mafia minyak goreng yang menyelundupkan minyak goreng konsumsi masyarakat ke industri-industri bahkan hingga ke luar negeri. “Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” katanya.
Mendag Muhammad Lutfi menduga ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. “Spekulasi kita, deduksi kami adalah, ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan,” kata Lutfi di gedung DPR, Kamis (17/3). Kecurigaan itu didasari oleh ketidaksesuaian antara data stok minyak goreng dengan temuan di lapangan.
Ia mencontohkan, di Medan tercatat ada stok minyak goreng sebanyak 25 juta liter yang semestinya mencukupi bagi penduduk Medan yang jumlahnya sekitar 2,5 juta orang. “Jadi 1 orang itu menurut hitungan adanya 10 liter, saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng,” kata Lutfi.
2. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menilai permintaan maaf Mendag Muhammad Lutfi atas ketidakberdayaannya melawan mafia migor sehingga komoditi tersebut menjadi langka dan mahal, itu menunjukkan ketidakmampuan negara dalam melawan mafia. “Kalau Mendag tidak kuasa lawan mafia minyak goreng, itu sama maknanya dengan presiden tak kuasa lawan mafia,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (17/3).
Politisi Demokrat itu mengingatkan, Jokowi jadi presiden karena dipilih oleh rakyat. Jokowi, sambungnya, harus memimpin perang semesta melawan korupsi dan melawan mafia migor seperti ini. “Mengapa negara bertekuk lutut?” pungkasnya. Seperti diberitakan, saat rapat bersama Komisi VI DPR, Mendag Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena belum mampu menangani masalah minyak goreng.
Anggota Komisi VI DPR Ichsan Firdaus mengkritik keras Mendag Muhammad Lutfi yang mengambinghitamkan mafia minyak goreng ketimbang introspeksi terhadap kebijakan yang telah dibuat sendiri terkait kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Menurut dia, Lutfi memiliki beberapa kekeliruan dalam menangani persoalan minyak goreng.
Misalnya, Mendag membuat tujuh aturan yang tidak konsisten dalam menangani kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Kemudian, Lutfi juga membuat aturan menangani persoalan minyak goreng tanpa berkoordinasi dengan kementerian lain.
Politisi Golkar ini menantang Lutfi bisa menunjuk mafia migor yang membuat minyak goreng langka dan berujung pada melambungnya harga komoditas tersebut. “Mafia itu tolong tunjuk hidung saja Pak Menteri. Di dalam rapat ini, tunjuk saja siapa mafia itu Pak Menteri,” pinta Ichsan.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menyebut pernyataan Mendag sebagai tanda pemerintah sudah benar-benar di tangan para cukong. “Pernyataan Pak Mendag bahwa beliau tidak kuat melawan mafia minyak goreng menjadi fakta bahwa pemerintahan sekarang betul-betul sudah di tangan para cukong kekuasaan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (18/3).
Atas fakta ini, Said Didu hanya bisa berharap muncul tokoh yang berani tegas melawan dominasi para cukong di negeri ini. “Semoga para tokoh dan pimpinan Parpol masih tersisa ruang di hatinya utk selamatkan NKRI dari para cukong,” tutupnya.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar agenda Amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang dibahas Badan Kajian MPR, dihentikan sementara. Sikap berbalik arah ini karena PDIP khawatir agenda tersebut disusupi amandemen soal pasal perpanjangan masa jabatan presiden.
“Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, Kamis (17/3).
Menurut Basarah, amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti saat ini. Dia menilai saat ini ada rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa akan adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu.
“Sebelum memulai langkah formil perubahan UUD, MPR harus lebih dahulu memastikan situasi dan kondisi psikologi politik bangsa dalam keadaan yang kondusif dan sama-sama memiliki common sense bahwa amandemen UUD tersebut sebagai suatu kebutuhan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok apalagi perseorangan tertentu saja,” tuturnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pintu amandemen UUD 1945 nyaris tertutup, khususnya setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap tidak ingin melanjutkan rencana tersebut. “PKS mendukung pernyataan PDIP. Dan kami berharap usulan amandemen ini segera dihentikan, supaya lebih tenang,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), Kamis (17/3).
Menurut Hidayat, PKS sejak awal menolak agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir akan membuka kotak pandora untuk mengubah pasal-pasal krusial dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden. HNW menuturkan, sikap PKS itu sebelumnya sama dengan sikap resmi Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Dengan masuknya PDIP, maka posisi partai penolak semakin kuat. Hidayat menengarai, Partai NasDem selanjutnya juga akan menyusul sesuai sikap mereka yang menolak penundaan Pemilu 2024.
4. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru mengenai krisis minyak goreng yang melanda seluruh wilayah Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Airlangga menyampaikan dua hal yang sudah lama dinanti-nanti masyarakat. Pertama, dia memastikan minyak goreng murah yang disubsidi pemerintah sudah kembali tersedia di pasar. “Minyak goreng murah telah tersedia dan konsumen bisa membelinya di pasar-pasar tradisional,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (17/3).
Kedua, soal migor paket premium. Konsumen siap membayar harga lebih tinggi demi minyak goreng dengan kualitas lebih baik. Airlangga juga memastikan, minyak goreng premium ini sudah bisa dibeli masyarakat di pasar modern. “Konsumen yang menginginkan minyak goreng dalam paket premium dapat membeli di pasar modern,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, pemerintah telah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Kebijakan pengaturan harga tersebut dianggap sebagai biang kerok hilangnya minyak goreng dari pasaran beberapa bulan terakhir. Sebagai gantinya, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk minyak goreng Rp 14 ribu berbentuk curah. Sedangkan untuk penentuan harga minyak goreng premium atau kemasan, pemerintah tidak ikut campur.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan pemerintah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar justru menguntungkan penimbun minyak goreng. “Menguntungkan pelaku yang selama ini sengaja menahan pasokan ke masyarakat. Pemerintah ternyata kalah oleh penimbun,” ujarnya, Kamis (17/3).
Dengan kembalinya pasokan minyak goreng setelah pemerintah menyabut HET, mengindikasikan adanya penimbunan minyak goreng karena oknum-oknum ini kini bebas menjual stok minyak goreng dengan harga mahal. Sebagai missal, saat ini di Tasikmalaya harga minyak goreng kemasan di swalayan sudah menyentuh Rp 23.000 per liter. Masyarakat dibuat heran karena stok minyak kembali melimpah diiringi kenaikan harga yang sangat signifikan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan harga minyak goreng non premium. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penyediaan minyak goreng subsidi di pasaran sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum konsumen kelas atas. “Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli apalagi memborong minyak goreng non-premium yang harganya jauh lebih murah,” ujarnya, Kamis (17/3).
Tulus meminta pemerintah menggelontorkan subsidi minyak goreng secara tertutup agar masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan minyak goreng murah. Pasalnya, jika subsidi dilakukan secara terbuka maka subsidi tidak akan tepat sasaran karena berpotensi diborong oleh kelompok tertentu. “Idealnya subsidi minyak goreng bersifat tertutup saja, by name by address. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon,” ucapnya.
5. Satgas Pangan Polri siap membantu pemerintah untuk memberantas mafia minyak goreng. “Kita berkordinasi dengan pihak Kemendag untuk mendalami hal itu,” kata Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Helmy Santika, Kamis (17/3) malam. Helmy menyebut, pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap praktik-praktik mafia minyak goreng ini. Salah satu yang dilakukan Satgas Pangan Polri adalah bekerja sama dengan Bea Cukai terkait dugaan Mendag mengenai adanya kebocoran pasokan minyak goreng ke industri atau ke luar negeri.
Helmy memastikan, Satgas Pangan Polri berupaya sebaik mungkin menuntaskan persoalan hukum terkait kelangkaan minyak goreng. “Tetap melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti dan kordinasi dengan semua stakeholder terkait, termasuk Bea Cukai (dalam kasus penyelundupan), supaya komprehensif lidiknya,” papar dia. Baca juga: Dugaan Aksi Bandel Pengusaha yang Buat Minyak Goreng Langka “Dan tetap melakukan pemantauan daerah-daerah produsen seperti Jawa Timur, Medan, Riau, Lampung, Kalimantan, Banten, dan lainnya,” lanjut Helmy. Ia menyatakan akan menindak tegas siapa pun yang melakukan penyimpangan. Helmy menyebut, Polri akan memberikan penegakan hukum secara serius kepada mafia minyak goreng.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyita satu unit kontainer berukuran 40 feet yang berisi 1.835 karton minyak goreng kemasan tertentu. Kontainer dengan nomor BEAU 473739 6 akan diekspor ke Hongkong melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, aksi ekspor yang dilakukan PT AMJ dan beberapa perusahaan lain itu diduga melawan hukum.
“Ekspor tersebut terindikasi melawan hukum karena dilakukan dengan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketut dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (17/3). Atas temuan lapangan, tim penyelidik Kejati DKI meminta pihak Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengamankan unit kontainer tersebut. Tim penyelidik Kejagung juga meminta agar kontainer berisi ribuan karton minyak goreng itu tidak dipindah tempatkan atau dikeluarkan dari Terminal Kontainer JICT 1 sampai dengan proses hukum selesai.
6. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan, mayoritas pengguna media sosial menolak wacana penundaan pemilu. Peneliti SMRC Deni Irvani memaparkan, penolakan ini datang dari lintas kalangan, termasuk para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya, maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
“Ada 82,5 persen pengguna media sosial menyatakan pemilu harus tetap 2024. Yang ingin diundur hanya 13,2 persen, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Yang enggak punya media sosial juga sama,” ujar Deni dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3). Deni menegaskan, klaim sejumlah elite politik bahwa penundaan pemilu didukung ratusan juta orang berdasarkan “big data” tak terbukti.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menemukan fakta kontradiktif dengan klaim sejumlah elite politik soal dukungan publik tentang penundaan pemilu dari “big data”. Sebelumnya, klaim ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada 23 Februari 2022 lalu, disusul Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini. Muhaimin mengeklaim ada 100 juta orang mendukung wacana tersebut, sedangkan Luhut menyebut jumlahnya mencapai 110 juta, berdasarkan “big data” yang hingga sekarang tak pernah dibuka.
Hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu. “Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra,” kata Fahmi dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3). Pandangan kontra itu berasal dari semua kalangan. Termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah. “Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra,” kata Fahmi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahaya yang akan dihadapi jika Pemilu 2024 ditunda. Ia mengatakan, presiden hingga anggota DPR yang menjabat lebih dari masa jabatannya karena penundaan pemilu tak memiliki legitimasi atau keabsahan atas jabatan yang diemban. Hal itu berisiko memunculkan pembangkangan oleh rakyat karena jabatan pemimpin serta wakil rakyat tak memiliki legitimasi.
“Ini bahaya, implikasi penundaan karena pejabat publik menjadi tidak punya legitimasi untuk melanjutkan kekuasaan dan kita, rakyat berhak melakukan pembangkangan kalau mereka memperpanjang masa kekuasaan bukan lewat pemilu. Itu bahaya utamanya,” kata Burhanuddin dalam diskusi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Jakarta, Kamis (17/3).
Seperti diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan habis pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sementara untuk DPR RI, masa jabatan akan habis per 1 Okotber 2024 mendatang. “Ketika masa jabatan Jokowi habis, detik itu juga Jokowi tidak punya legitimasi untuk melanjutkan jabatannya. Detik itu setelah habis masa jabatan, detik itu juga dia kehilangan legitimasi,” kata Burhanuddin.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan usulan penundaan Pemilu 2024 lebih tepat disebut sebagai penggagalan pemilu. Titi menjelaskan, upaya penundaan ini dilancarkan ketika jadwal serta tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 telah ditetapkan. Namun demikian, wacana penundaan Pemilu 2024 yang berhembus saat ini muncul sebelum agenda dan tahapan belum terbentuk.
“Kalau penundaan itu kalau tahapan sudah ditetapkan. Tapi ini tahapan belum adam tapi narasi (penundaan pemilu) sudah ada jadi lebih tepat disebut penggagalan karena agenda belum definitif berupa program dan jadwal,” kata Titi dalam diskusi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Jakarta, Kamis (17/3). Titi mengungkapkan, wacana penundaan Pemilu 2024 yang diungkapkan secara terbuka oleh elite politik dan pemerintahan bertujuan untuk melemahkan demokrasi.
Ketua KPU, Ilham Saputra berharap DPR bersama pemerintah dan KPU segera menggelar rapat pembahasan mengenai anggaran dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pembahasan tersebut perlu segera dilakukan, mengingat waktu untuk memasuki tahapan Pemilu 2024 sudah dekat, yakni pada Juni 2022. “Untuk anggaran dan tahapan tentu jika memungkinkan harus segera dibahas oleh pemerintah dan DPR (termasuk KPU),” kata Ilham usai menandatangani kerja sama antara KPU dan PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (17/3).
Ilham akan menyurati DPR dan pemerintah agar pembahasan mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelanggaraan Pemilu 2024 secepatnya dilakukan. “Ya kami segera mencoba menyurati ke DPR dan pemerintah untuk segera membahas tahapan, jadwal dan program. Rancangan PKPU-nya yang sudah kami susun agar bisa dibahas oleh pemerintah dan DPR,” ujarnya.
7. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, komitmen Indonesia untuk membangun Asia dan Afrika secaara bersama-sama tidak pernah berubah sejak menginisiasi Konferensi Asia Afrika pertama tahun 1955 silam. Hal ini disampaikan Ma’ruf saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Kenya Racyhalle Omamo di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Kamis (17/3). “Komitmen Indonesia memang tidak pernah berubah sejak Konferensi Asia-Afrika untuk kita bersama-sama membangun Asia dan Afrika, khususnya Indonesia dengan negara-negara di Afrika,” kata Ma’ruf.
Ia mengatakan, komitmen itu ditunjukkan dalam program presidensi Indonesia di G20 yang mencakup tiga bidang, yakni memperkuat arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi. Selain itu, komitmen Indonesia dalam membangun ekonomi yang menyejahterakan rakyat juga diwujudkan lewat berbagai kerja sama bilateral dan konferensi internasional.
8. Fraksi Partai Golkar DPR melakukan rotasi terhadap tujuh anggotanya yang duduk di Komisi XI DPR. Hal itu tertuang dalam selebaran surat dengan Nomor SJ00.1105/FPG/DPR-RI/III/2022 tentang Pergantian Keanggotaan Komisi dari Fraksi Partai Golkar DPR. “Bersama ini pimpinan FPG DPR RI menyampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022, Fraksi Partai Golkar DPR RI mengadakan Pergantian Keanggotaan Komisi sampai dengan surat pemberitahuan selanjutnya,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Adies Kadir, Kamis (17/3).
Rotasi tersebut dibenarkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi. Bobby sendiri juga termasuk dalam nama anggota yang terkena rotasi. Ia dirotasi dari Komisi I ke Komisi XI DPR. “Iya (dirotasi),” kata Bobby, Kamis (17/3). Bobby tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya mengenai rotasi tersebut. Ia menyerahkan hal itu agar dijawab juru bicara rotasi dari Fraksi Golkar yaitu Dito Ganinduto. Adapun Dito adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar.
9. Ketua Satgas Covid-19 pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban memprediksi Indonesia mampu memasuki fase pandemi menjadi endemi Covid-19 dalam waktu 1-3 bulan ke depan. Namun ia mengingatkan, kondisi itu hanya akan tercapai apabila perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia memenuhi sejumlah syarat yang disepakati bersama.
Ia menegaskan untuk saat ini Indonesia belum siap bila dikatakan sudah masuk endemi Covid-19.
“Sabar sedikit, mungkin pas bulan puasa kita harapkan atau paling tidak paling lambat tiga bulan dari sekarang. Jadi kita amat berharap bahwa sebulan dari sekarang kita sudah benar-benar masuk endemi,” katanya melalui video yang diunggah kanal YouTube PB IDI, Kamis (17/3).
Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi merespons wacana Indonesia bebas masker pada 2022. Kata dia, bebas masker sendiri sudah dilakukan oleh Inggris, Denmark dan Perancis. Wacana ini muncul setelah pemerintah melakukan sejumlah relaksasi pada masa uji coba transisi pandemi menjadi endemi virus corona (Covid-19).
Nadia menyebut, pemerintah masih belum bisa menetapkan kebijakan itu lantaran perkembangan kasus Covid-19 masih cukup dinamis, sehingga untuk saat ini ia meminta agar seluruh masyarakat tetap disiplin memakai masker terutama saat di fasilitas publik.
10. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, ada seorang mantan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mencairkan cek senilai Rp 35 miliar usai pensiun. Informasi pencairan cek itu didapat KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon III di DKI, begitu yang bersangkutan pensiun, mencairkan cek sejumlah 35 miliar,” ujar Alex dalam acara “Keluarga Berintegritas Provinsi DKI Jakarta” di Balai Kota DKI, Kamis (17/3).
Dijelaskan, usai mencairkan cek tersebut, eks pejabat Pemprov DKI itu membeli rumah secara tunai sebesar Rp 3,5 miliar. Setelah pembelian rumah itu, Alex kemudian meminta pihaknya untuk melakukan klarifikasi atas pencairan cek tersebut. Sebab, KPK menduga cek itu terkait penerimaan gratifikasi. “Saya bilang klarifikasi, klarifikasi, tetapi mungkin sudah jalan Tuhan tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal. Kemudian, ini pidananya kita ‘hentikan’, dugaan bahwa telah melakukan pidana menerima gratifikasi,” kata Alex lagi.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan, pihaknya pernah menganalisis adanya transaksi yang tidak wajar pada seorang mantan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan pencairan cek senilai Rp 35 miliar yang dilakukan usai pejabat itu pensiun. “Kami menemukan oknum ASN DKI melakukan transaksi di luar profile yang bersangkutan,” ujar Ivan, Kamis (17/3).
Atas temuan itu, PPATK melaporkannya ke KPK agar dapat ditindaklanjuti. Ivan menduga, cek miliaran rupiah itu diperoleh secara tidak wajar. “Diduga terkait dengan penyalahgunaan jabatannya,” ungkap Ivan. (HPS)
