Isu menarik pagi ini, Ketua DPR Puan Maharani blak-blakan soal isu seputar penundaan Pemilu 2024, termasuk kabar-kabar liar mengenai upaya lobi terhadap PDIP. Puan juga menjawab isu soal dirinya ditawari jadi wakil presiden menggantikan Ma’ruf Amin. Puan juga mengaku komunikasi politiknya dengan Gubernur DKI Anies Baswedan lancar. Pernyataan ini disampaikan Puan Maharani dalam wawancara spesial di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Rabu (23/3).
Isu kedua, Fraksi Partai Golkar di DPR kembali merotasi anggotanya di Komisi XI DPR. Kalau sebelumnya ada 7 orang yang dirotasi, kali ini 4 orang, yakni 2 orang dari Komisi XI DPR dan 2 orang lagi dari Komisi III dan VI. Ketua Komisi XI yang juga Bendum Partai Golkar Dito Ganinduto menjadi salah satu korbannya. Dito didepak ke Komisi II DPR tetapi bukan sebagai pimpinan komisi melainkan sebagai anggota biasa.
Isu ketiga, perwakilan 12 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). Mereka melaporkan kegelisahan masyarakat tentang harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. “Kami sampaikan terkait dengan stabilitas harga bahan pokok hari ini yang merupakan kegelisahan masyarakat. Alhamdulillah presiden menyambut baik,” ujar Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama dalam keterangannya selepas pertemuan.
Isu keempat, Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, polisi belum menemukan adanya praktik mafia dalam pendistribusian minyak goreng di Tanah Air. Dugaan adanya mafia yang menyebabkan sulitnya mengendalikan distribusi minyak goreng diungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. “Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Mafia lebih dikonotasikan sebagai persengkongkolan besar, masif, dan terstruktur yang melibatkan banyak pihak. Sampai saat ini tidak ditemukan praktik seperti itu,” kata Helmy.
Isu kelima, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN, PT Mega Eltra. Pencopotan tersebut dibenarkan oleh Immanuel sendiri, Rabu (23/3). “Ya hal itu benar,” ujarnya. Dia menuturkan, pemberhentian dirinya sebagai komisaris telah diberitahukan. Namun, hingga saat ini belum dijelaskan alasan pemberhentiannya. ‘’Diberhentikan. Sudah diberitahu, tetapi alasannya tidak diberitahu. Tanpa alasan,” lanjut Ebenezer. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPR Puan Maharani blak-blakan soal isu seputar penundaan Pemilu 2024, termasuk kabar-kabar liar mengenai upaya lobi terhadap PDIP. Puan juga menjawab isu soal dirinya ditawari menjadi wakil presiden menggantikan Ma’ruf Amin. Puan juga cerita soal komunikasi politiknya dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pernyataan ini disampaikan Puan Maharani dalam wawancara spesial di sebuah stasiun televise, Rabu (23/3).
Puan ditanya soal kabar dirinya ditawari menjadi wapres pengganti Ma’ruf Amin agar sikap PDIP yang kukuh menolak penundaan pemilu menjadi goyah. “Itu juga saya bingung ya caranya gimana ya, caranya pakai apa ya, karena di aturannya nggak ada kayak begitu,” kata cucu Bung Karno itu.
Puan menegaskan pergantian kepemimpinan di Indonesia punya mekanisme tetap. Dia heran jika ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya. “Jadi 2 periode, setiap periode itu ada mekanismenya, aturannya, sesuai undang-undang kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa,” tegas Ketua DPP PDIP itu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya berkonsentrasi menyiapkan proses Pemilu 2024. “Kami sekarang konsentrasi persiapan Pemilu 14 Februari 2024 saja. Terkait capres dan cawapres Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pada momentum yang tepat,” kata Hasto Kristiyanto, Rabu (23/3). Ia mengklaim ketaatan PDIP pada konstitusi bukan karena persoalan bagi-bagi jabatan, melainkan karena partainya berpegang teguh pada prinsip.
Hasto tak memusingkan kabar itu. Menurutnya, seluruh analisis boleh saja disampaikan di negara demokrasi. Dia menekankan, partainya berkomitmen mengikuti tahapan pemilu dan menyerahkan kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya. “Seluruh analisis boleh saja disampaikan karena ini negara demokrasi. Kami berkomitmen penuh mengikuti seluruh tahapan Pemilu dan pada akhirnya rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan siapa pemimpinnya,” katanya sebari menambahkan, “Jadi pilihan untuk lebih memilih bergerak ke bawah bersama rakyat merupakan jalan terbaik untuk memenangkan Pemilu.”
Dalam wawancara tersebut, Ketua DPR Puan Maharani juga bicara soal dugaan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi yang mencoba mempengaruhi isu penundaan pemilu. Puan menyebut kemungkinan itu terbuka. “Ya mungkin saja, bisa saja, karena ya mungkin dengan menunjukkan data, kemudian mengatakan Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi, kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa sulit seperti ini karena pandemi COVID-19 yang masih ada, dan lain-lain dan sebagainya, itu mungkin saja,” kata Puan, Rabu (23/3).
“Tidak mungkin seorang presiden itu sepertinya terkungkung sendiri tidak punya teman atau tidak punya lingkungan yang datang dari berbagai macam kalangan. Namanya lingkungan presiden itu pasti semuanya mau dekat presiden dan semuanya bisa memberikan masukan atau kemudian memberikan data atau hal-hal yang menurut yang bersangkutan itu akan mempengaruhi presiden,” imbuhnya.
Puan yakin Jokowi merupakan sosok yang punya pendirian. Dia yakin Jokowi akan menjaga perasaan dan harapan rakyat. “Yang bisa saya sampaikan adalah saya meyakini bahwa Presiden Jokowi itu pasti mempunyai keteguhan hati untuk bisa menjaga apa yang menjadi amanah dan amanat rakyat Indonesia,” ujar Puan.
Ketua DPR Puan Maharani buka-bukaan tentang pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dan sejumlah kekhawatiran yang sudah disampaikannya kepada pemerintah. Puan mengingatkan agar pembangunan IKN Nusantara jangan sampai mangkrak. Puan menegaskan pemerintah harus memegang komitmen pembangunan IKN Nusantara meski waktu memimpin hanya tersisa kurang dari 5 tahun.
“Nah, saya rasa ini tantangan dan komitmen buat pemerintahan sekarang sudah memiliki cita-cita tersebut, segera lakukan sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Bahwa itu bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan, itu kan masih panjang. Dan kita semua juga memahami bahwa membangun satu ibu kota baru walaupun DKI Jakarta tidak ditinggalkan tentu saja butuh waktu yang panjang. Harusnya sudah dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang bahwa tidak mungkin membangun satu ibu kita baru itu hanya waktunya 5 tahun, bahkan ini sekarang cuma 3 tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut,” kata Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Puan menegaskan dirinya tidak memiliki masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. “Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik,” kata Puan, Rabu (23/3).
Puan tak memungkiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal lancarnya komunikasi dengan Anies. “Saya sering, suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara. “Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies, nggak lah,” tegasnya.
2. Fraksi Partai Golkar di DPR kembali merotasi anggotanya di Komisi XI DPR. Kalau sebelumnya ada 7 orang yang dirotasi, kali ini 4 orang, yakni 2 orang dari Komisi XI DPR dan 2 orang lagi dari Komisi III dan VI. Ketua Komisi XI yang juga Bendum Partai Golkar Dito Ganinduto menjadi salah satu korbannya. Dito didepak ke Komisi II DPR tetapi bukan sebagai pimpinan komisi melainkan sebagai anggota biasa.
Pimpinan Komisi II DPR yang menjadi jatah Golkar tetap dipegang erat-erat oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang menarik perhatian adalah, pengganti Dito sebagai Ketua Komisi XI DPR adalah Ketua Fraksi Golkar DPR, Kahar Muzakir. Politisi senior ini kini untuk sementara merangkap jabatan sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPR.
Berikut daftar anggota Golkar yang dirotasi. Dito Ganindut dari Komisi XI ke Komisi II, Kahar Muzakir dari Komisi III ke Komisi XI, Bambang Heri Purnama dari Komisi VI ke Komisi III, dan Sarmuji dari Komisi XI ke Komisi VI. Sebelum ini ada tujuh orang anggota Komisi XI yang digeser ke komisi lain, tetapi mereka sudah dikembalikan ke komisi semula, yakni Komisi XI DPR. Rotasi kali ini berdasarkan SK Nomor Sj.00.1115/FPG/DPRRI/III/2022 tanggal 22 Maret.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan perombakan anggota fraksi sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Tetapi jika berkali-kali dalam waktu dekat, itu menandakan perputaran anggota itu ada unsur politis di dalamnya. “Secara umum rotasi posisi di komisi di DPR perkara biasa. Biasanya untuk penyegaran dan kebutuhan peremajaan. Hal lumrah dan terjadi pada semua fraksi. Cuma memang, rotasi di DPR seringkali juga dikaitkan dengan dinamika politik internal fraksi. Apalagi posisi jabatannya turun. Misalnya semula pimpinan komisi lalu jadi anggota biasa. Jelas itu levelnya turun,” kata Adi, Rabu (23/3).
3. Perwakilan 12 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). Mereka melaporkan kegelisahan masyarakat tentang harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. “Kami sampaikan terkait dengan stabilitas harga bahan pokok hari ini yang merupakan kegelisahan masyarakat. Alhamdulillah presiden menyambut baik,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama dalam keterangannya selepas pertemuan. “Kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi sumbangsih pemikiran agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya ke depannya,” lanjutnya.
Kelompok anak muda ini juga mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Mereka berharap perpindahan ibu kota baru ini bisa berjalan dengan baik dan tidak membuat malu tetapi bisa menjadi prestasi legacy Presiden Jokowi di mata dunia.
Sementara itu, Presiden Jokowi berpesan agar kaum muda bisa terus berkreasi dan berinovasi. Di saat yang sama, mereka juga dituntut untuk bisa tetap kritis. “Pesan presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif tapi tidak meninggalkan daya kritisnya dan pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,” tambah Raihan.
4. Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, polisi belum menemukan adanya praktik mafia dalam pendistribusian minyak goreng di Tanah Air. Dugaan adanya mafia yang menyebabkan sulitnya mengendalikan distribusi minyak goreng diungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. “Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Mafia lebih dikonotasikan sebagai persengkongkolan besar, masif, dan terstruktur yang melibatkan banyak pihak. Sampai saat ini tidak ditemukan praktik seperti itu,” kata Helmy dalam keterangannya, Rabu (23/3).
Menurut Helmy yang ditemukan pihak kepolisian di lapangan hanyalah pelaku usaha perseorangan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. “Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng,” ujarnya.
Keterangan Kelapa Satgas Pangan Polri tersebut bertolak belakang dengan penjelasan Mendag Muhammad Lutfi dalam raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3) lalu. Saat itu Mendag menyebut, mafia minyak goreng sebagai biang kerok harga minyak goreng mahal dan langka. Ia berjanji akan membongkarnya dan akan mengumumkan nama-namanya, Senin (21/3).
Kala itu, Lutfi mengungkapkan, para mafia itu menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga ke luar negeri. “Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri,” ujarnya.
Lutfi mengakui, pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia dan spekulan minyak goreng. Ia meminta maaf sekaligus menyebut bahwa hal ini merupakan akibat dari perilaku manusia yang rakus dan jahat. “Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” katanya. Namun, janji Mendag mengumumkan mafia migor hingga sekarang belum terwujud.
5. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN, PT Mega Eltra. Pencopotan tersebut dibenarkan oleh Immanuel sendiri, Rabu (23/3). “Ya hal itu benar,” ujarnya. Dia menuturkan, pemberhentian dirinya sebagai komisaris telah diberitahukan. Namun, hingga saat ini belum dijelaskan alasan pemberhentiannya. ‘’Diberhentikan. Sudah diberitahu, tetapi alasannya tidak diberitahu. Tanpa alasan,” lanjut Ebenezer.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Immanuel Ebenezer menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Munarman dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 23 Februari 2022 lalu. Saat disinggung apakah pencopotannya terkait dengan hal itu, Ebenezer menduga hanya sebagai momentum saja. Pasalnya, kata dia, banyak pihak yang tak senang jika dirinya kerap melontarkan kritik terhadap kinerja para pembantu Presiden Jokowi yang berkinerja buruk.
6. Fraksi Partai Gerindra MPR sepakat, amendemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dilakukan pada saat ini. Ketua Fraksi Gerindra MPR, Sugiono menyatakan amendemen UUD 1945 telah menjadi isu sensitif di tengah wacana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Mengingat situasi saat ini, di mana isu amandemen UUD 1945 menjadi semakin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu, maka Fraksi Gerindra MPR juga sepakat dengan pendapat dan pandangan teman-teman fraksi lain untuk tidak melakukan amandemen tersebut,” kata Sugiono, Rabu (23/3).
7. Polda Metro Jaya menolak laporan Koalisi Sipil terhadap Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan gratifikasi. Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, pihaknya sempat berdebat dengan petugas di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebelum laporanNYA ditolak. “Dan kemudian setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Ditreskrimsus memutuskan untuk menolak laporan kita,” kata Nelson di Polda Metro Jaya, Rabu (23/3).
Nelson menyebut salah satu alasan yang disampaikan polisi saat menolak laporan terhadap Luhut adalah kasus korupsi tidak bisa dilaporkan. “Alasannya dalam tindak pidana korupsi tidak bisa membuat laporan, itu alasan yang bagi kami alasannya yang dibuat-buat untuk menolak laporan,” tutur Nelson. Sebagai informasi, isu keterlibatan Luhut dalam bisnis di Papua berujung pada penetapan aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka.
8. Pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting (e-voting) belum menjadi prioritas KPU pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU, Hasyim Asyari mengungkapkan sejumlah alasan Pemilu 2024 kemungkinan besar masih akan menggunakan sistem pemungutan suara secara konvensional seperti pemilu-pemilu edisi terdahulu. “Kalau e-voting itu maksudnya langsung (mencoblos) online, itu masih sekitar 40 persen kabupaten belum terkoneksi internet, belum listriknya,” kata Hasyim, kemarin.
Hasyim menambahkan, mekanisme e-voting bisa bermacam-macam, dilihat dari praktik di berbagai negara. Namun, apa pun metode e-voting, itu sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik di suatu negara. Kemudian, keamanan data suara menjadi isu yang sangat disorot. Sebagai contoh, Jerman, negara dengan teknologi maju dan kematangan demokrasi yang baik, akhirnya kembali ke sistem pemilu konvensional. “Pertanyaannya, siapa yang bisa melacak server (yang berisi data suara), padahal pemilu ada aspek rahasia. Kalau kemudian datanya dipertanyakan, jangan-jangan digeser atau terbalik, itu yang menjadi pertimbangan hakim MK di Jerman membatalkan (e-voting), kembali pakai surat suara manual, kertas,” ujar dia.
9. Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso yang tertunda, dikarenakan masih adanya proses hukum yang berjalan di Filipina. Menurut Yasonna, aparat penegak hukum di Filipina membutuhkan kesaksian Mary Jane terkait sebuah kasus di sana. “Ada kasus di sana, jadi untuk itu kesaksiannya (Merry Jane) ini perlu diambil,” ujar Yasonna ditemui di The Westin Jakarta, Rabu (23/3).
Hingga kini, Mary Jane masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita II B Yogyakarta di Wonosari. Yasonna mengatakan, kesaksian Mary Jane belum juga dilakukan pihak penegak hukum Filipina karena faktor pandemi Covid-19. “Mereka minta Merry Jane bisa diperiksa di sana, itu dalam hukum kita kan tidak bisa, apakah dengan zoom nanti, apakah pemeriksanya atau yang mau mengambil itu datang kemari itu semuanya tertunda waktu yang lalu, udah dua tahun tertunda,” papar Yasonna.
Menkumham Yasonna Laoly bertolak ke Filipina, Kamis (24/3) hari ini untuk bertemu dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra membahas kerja sama mengatasi radiklaisme dan terorisme. “Ada beberapa kerja sama bilateral yang akan kami bahas di Filipina, termasuk kerja sama mengatasi radikalisme dan terorisme,” ujar Yasonna saat bertemu dengan komunitas masyarakat serta pebisnis Filipina di Indonesia di The Westin Jakarta, Rabu (23/3).
Selain pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna juga bakal menemui sekitar 800 warga negara Indonesia (WNI) di Kota Davao, Kepulauan Mindanao. Yasonna akan menyerahkan paspor Republik Indonesia kepada para WNI yang tanpa status kewarganegaraan atau stateless. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia di manapun berada, termasuk di Mindanao. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan paspor sebagai bukti identitas warga negara Indonesia di luar negeri,” ujar politisi PDIP ini.
10. Presiden Jokowi memastikan, masyarakat diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun 2022. Namun, hanya yang sudah divaksin lengkap dan mendapat booster atau vaksinasi dosis ketiga yang boleh pulang ke kampung halaman. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Jokowi dalam konferensi pers daring, Rabu (23/3).
Pada Ramadhan tahun ini, pemerintah juga membolehkan umat Islam untuk melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Syaratnya, jemaah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Meski begitu, pejabat dan pegawai pemerintah belum dibolehkan berbuka puasa bersama atau menggelar open house pada Lebaran nanti.
11. Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan tahun 2021 diaudit. Hal itu diperlukan karena rendahnya target PNBP Kejaksaan 2021. “Saya mengusulkan supaya dilakukan audit secara obyektif dari sumber-sumber PNBP,” kata Benny dalam rapat kerja dengan Jampidsus dan Jampidum Kejagung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/3).
Benny menyoroti rendahnya target PNBP tahun 2021 khususnya bidang pidana khusus yang Cuma sebesar Rp 362 miliar, sedangkan perolehannya melebihi target yakni sebesar Rp 714 miliar. “Siapa yang menentukan target. Dan realisasinya, kita tidak tahu benar atau tidak, saya mohon dilakukan audit,” pinta Benny.
12. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyoroti limbah masker saat memaparkan evaluasi program kerja BRIN 2021 dalam raker dengan Komisi VII DPR, Rabu (23/3). Ia menyatakan, limbah masker menjadi persoalan serius dan berdampak pada pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA). ‘’(Limbah masker) menimbulkan problem cukup serius terhadap pengelolaan TPA-TPA kita di seluruh Indonesia,” kata Handoko.
Ketua BRIN mengeklaim telah melakukan inovasi teknologi penanganan limbah medis Covid-19 untuk proteksi lingkungan. “Ada teknologi bersih dan instrumental untuk lingkungan. Jadi, yang terkait dengan lingkungan,” ujarnya tanpa menjelaskan detail inovasi teknologi seperti apa yang dihasilkan dari limbah masker tersebut. (HPS)
