Isu menarik pagi ini, pemecatan secara permanen dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berbuntut panjang. Anggota Komisi IX DPR dari Nasdem Irma Suryani Nasution menilai pemecatan itu merupakan keputusan yang kurang bijaksana. Selain itu, kata Irma lagi, IDI juga sangat eksklusif dan elitis. Ia mengusulkan agar Komisi IX DPR panggil pengurus IDI untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemecatan tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemberhentian itu berbahaya bagi masa depan kedokteran di Indonesia.
Isu kedua, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) bukanlah proyek gagah-gagahan apalagi dituding sebagai politik mercusuar. “IKN bukan proyek mercusuar, bukan juga untuk gagah-gagahan. Tapi sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Jokowi pada acara pelantikan pengurus GMNI, kemarin. Namun, pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik pola pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) yang dicanangkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono keliru sejak awal. Pasalnya, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak.
Isu ketiga, Presiden Jokowi masih punya waktu hingga Juni 2022 untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengingatkan, jika (reshuffle cabinet, red) tidak dilakukan sekarang, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu karena pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral kian kencang. Sementara itu warning Ketum PKB Muhaimin Iskandar agar jatah kursi partainya di kabinet tidak diganggu, menuai kritik dari pimpinan parpol koalisi lainnya. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Jokowi.
Isu keempat, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan, penundaan pemilu 2024 merupakan usulan oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karenanya kurang tepat bila protesnya ditujukan atau disasarkan ke Presiden Jokowi. Menuru dia, wacana penundaan pemilu 2024 tidak akan terealisasi jika partai-partai lainnya tidak menyetujui. “Nah bincang-bincang ini yang baru setuju, kan saya (PAN), Golkar, dan PKB. Sementara Nasdem, PDI-P yang lain engga. Jadi, ya engga bisa dong. Kalau tiga saja engga bisa. Kan syaratnya harus 3/4. Kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya (PAN), PKB, Golkar enggak cukup,” tuturnya.
Isu kelima, mantan Menpora Roy Suryo menilai sirkuit Mandalika berpotensi menjadi proyek mangkrak. Ia menyebut kesuksesan pergelaran MotoGP 2022 belum tentu terulang di tahun-tahun berikutnya. Roy Suryo lantas mencontohkan stadion-stadion yang dibangun pada masa pemerintahan SBY. Stadion itu jadinya kosong, tidak aktif, kemudian malah mangkrak. Sama seperti Bandara Kertajati, Wisma Atlet yang juga mangkrak. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah membentuk komunitas-komunitas yang bisa terus memanfaatkan sirkuit Mandalika. Berikut isu selengkapnya.
1. Pemecatan secara permanen dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berbuntut panjang. Anggota Komisi IX DPR dari Nasdem Irma Suryani Nasution menilai pemecatan itu merupakan keputusan yang kurang bijaksana. Selain itu, kata Irma lagi, IDI juga sangat eksklusif dan elitis. Karenanya, Irma mengusulkan agar komisinya memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemecatan tersebut.
Irma juga menyoroti soal uji kompetensi bagi para dokter muda masih relative sulit. “NasDem justru melihat IDI selain kurang bijaksana juga sangat eksklusif dan elitis. Indonesia masih butuh sangat banyak dokter tapi coba lihat bagaimana sulitnya dokter-dokter muda yang ingin bekerja akibat sulitnya uji kompetensi. Kalau tidak salah ada 2.500 orang,” kata Irma Suryani, Minggu (27/3).
Seperti diketahui, mantan Menkes dokter Terawan Agus Putranto diberhentikan secara permanen dari keanggotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemberhentian ini berdasarkan keputusan Muktamar XXXI PB IDI yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22 hingga 25 Maret 2022. Eks Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat IDI, Pukovisa Prawiroharjo mengatakan pemberhentian Terawan tersebut berdasarkan sidang khusus Muktamar. “Yang memutuskan adalah sidang khusus Muktamar, bukan MKEK. Karena MKEK dan PB IDI saat itu sudah demisioner,” jelasnya melalui pesan singkat, Sabtu (26/3).
Pemberhentian Terawan dari keanggotan IDI merujuk pada surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022. Melalui surat tersebut diputuskan dan ditetapkan tiga hal. Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K), sebagai anggota IDI. Kedua, pemberhentian Terawan dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 25 Maret 2022.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemberhentian Dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaanIkatan Dokter Indonesia (IDI) berbahaya bagi masa depan kedokteran di Indonesia. “Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang dengan adanya rekomendasi MKEK ini, saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang. Sehingga menyebabkan dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya,” kata Sufmi Dasco melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (27/3).
Menurut Dasco, idealnya, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh UU Praktik Kedokteran, IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya. Serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan di bidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada Kemenkes mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh MKEK IDI tersebut, terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. “Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal Pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi,” kata Dasco.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati mempertanyakan pemecatan secara permanen dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. “Kenapa dia harus diberi sanksi bahkan dipecat seperti itu,” kata Ribka di Jakarta, Minggu (28/3). Ribka menilai Terawan tidak melakukan kesalahan yang fatal maupun kesalahan yang merugikan orang banyak. Menurut Ribka, terdapat dokter lainnya yang melakukan malpraktek tetapi bisa terlepas dari jeratan malpraktek akibat ikatan profesi dokter yang begitu kuat.
“Melakukan DSA (Digital Substraction Angiography) nggak pernah ada korban, baik dari pejabat maupun sampai dengan tingkat rakyat biasa. Dilakukan dengan baik-baik,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana ini. Ribka menyatakan, kampanye vaksin Nusantara yang dilakukan oleh Terawan justru patut diacungi jempol. Karena ketika negara mengimpor vaksin dari luar negeri, Terawan justru yakin bangsa Indonesia bisa membuat vaksin sendiri.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, menilai pemecatan terhadap Terawan berlebihan. Ia mendesak IDI mencabut keputusan itu dan meminta IDI mengedepankan pembinaan. “Untuk mencegah hal itu terjadi, selayaknya IDI mencabut keputusan terkait pemecatan Terawan. IDI lebih baik mengedepankan pembinaan terhadap anggotanya agar inovasi di bidang kesehatan di Indonesia tetap berkembang,” tegasnya
Lucy menilai IDI seharusnya memberi peringatan dulu kepada Terawan. “Pemecatan Terawan Agus Putranto oleh IDI tampaknya berlebihan dan tidak proporsional. IDI tak seharusnya memecat Terawan hanya karena dinilai melanggar etik profesi. Terawan seharusnya cukup diberi peringatan dan pembinaan agar dapat memperbaiki kesalahan etik,” kata Lucy.
Dia menegaskan, keputusan IDI yang memecat Terawan itu contoh buruk bagi profesi kedokteran di Tanah Air. “Para dokter dikhawatirkan akan takut melakukan inovasi di bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan pakem yang lazim di dunia kedokteran,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyayangkan pemecatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Terawan Agus Putranto. Zulhas menilai seharusnya persoalan yang terjadi dapat dibicarakan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pemecatan Terawan secara permanen. Dia menyebut Terawan salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. “Pemecatan secara permanen dr Terawan dari keanggotaan IDI sangat disayangkan. Pasalnya, dr Terawan salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan,” kata Saleh.
Saleh mengaku terkejut dengan pemecatan Terawan itu. Ia mengatakan, muktamar IDI seharusnya menjadi wadah silaturahmi bukan wadah pemecatan anggotanya. Saleh meminta , Kementerian Kesehatan mengambil tindakan, memfasilitasi pertemuan IDI dengan dr Terawan. Ia yakin melalui dialog yang baik, semua masalah dapat diselesaikan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menjalani terapi cuci otak oleh dokter Terawan dan divaksin Nusantara. Dia mengatakan sudah dua kali terapi cuci otak. “Saya pernah dua kali cuci otak atau DSA (Digital Subtraction Angiography) ke dokter Terawan, yakni, ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus, keluhan langsung hilang. Makanya saya sampai dua kali dan yang kedua mengajak istri,” kata Mahfud, Sabtu (26/3).
2. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) bukanlah proyek gagah-gagahan apalagi dituding sebagai politik mercusuar. “IKN bukan proyek mercusuar, bukan juga untuk gagah-gagahan. Tapi sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Jokowi di acara pelantikan pengurus GMNI, Sabtu (26/3).
Jokowi mengatakan transformasi besar melalui pemindahan ibu kota bukan semata-mata pindah ibu kota negara. Indonesia, tegas Jokowi, harus menjadi negara ekonomi kuat dan mandiri. “Karena itu juga kita telah memulai proses transformasi ekonomi secara besar-besaran mengubah jati diri sebagai negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang tangguh dan berwawasan lingkungan,” kata Jokowi menegaskan.
Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik rencana skema pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat seperti urun dana (crowdfunding).
Menurutnya, langkah pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) yang dicanangkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah keliru sejak awal. Pasalnya, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak.
Karenanya, ia menilai, rencana tersebut hanya menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN tersebut. “Itu menunjukkan memang enggak ada uangnya untuk IKN. Kalau minta rakyat patungan lagi itu udah panik. Rakyat kan udah patungan, dari apa, dari pajak,” ujarnya dalam agenda Total Politik, Minggu (27/3).
Di sisi lain, Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah yang selama ini masih belum terbuka terkait sumber-sumber pendanaan IKN kepada publik. Termasuk soal besaran dana yang sudah dimiliki pemerintah dalam proyek tersebut. “Selama ini yang diomongin itu ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja. Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan,” ujarnya.
3. Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dipisah karena alasan keamanan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan saat ini tengah digelar sayembara untuk pembangunan Istana Wakil Presiden setelah Istana Presiden sudah ditentukan pemenang desainnya.
“Kenapa Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN dipisahkan? Ini adalah ketentuan. Kalau Istana Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu, maka ketika nanti ada bahaya, kedua istana tersebut bisa terancam. Dengan demikian pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden karena alasan keamanan,” kata Diana Kusumastuti dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu (26/3).
Pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi ASN maupun PNS yang menolak dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sanksi tersebut merujuk pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan PNS yang menolak pindah ke IKN akan dikenai sanksi sedang sesuai pasal 8 dan 10 PP 94 Tahun 2021.
“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin. Apa yang akan dikenakan ada di Pasal 8,” kata Satya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/3). Adapun, Pasal 10 PP 94/2021 menjelaskan sanksi disiplin sedang antara lain mengatur, PNS dikenakan potongan tunjangan hingga 25 persen, hingga bersedia ditempatkan atau ditugaskan di manapun sesuai perintah atasan.
5. Presiden Jokowi diprediksi masih punya waktu hingga Juni 2022 untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, reshuffle membutuhkan momentum yang tepat untuk menjaga kestabilan pemerintah. Menurut dia, jika tidak dilakukan sekarang, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu lantaran pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral bakal kian kencang.
“Kita paham pada akhir 2023 nanti, partai politik sudah harus bisa mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang artinya 2023 dugaan saya kita akan banyak terganggu oleh agenda-agenda politik jelang pemilu,” kata Arif dalam diskusi daring bertajuk “Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet”, Minggu (27/3).
“Kalau perombakan kabinet dilakukan semester 2 atau 2023, bukan tidak mungkin soliditas kekuasaan terganggu,” lanjutnya. Sejumlah nama di kabinet Jokowi merupakan sosok yang kemungkinan besar bakal melantai di bursa calon presiden 2024. Ada nama Prabowo Subianto di kursi Menteri Pertahanan, yang sudah diputuskan oleh partainya, Gerindra, untuk maju sebagai capres 2024. Begitu juga Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga telah didukung oleh Golkar. “Termasuk juga orang-orang seperti Erick Thohir dan orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari profesional/nonparpol yang ada di kabinet,” kata Arif.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai kemarahan Jokowi kepada para bawahannya dapat dipahami karena empat jenis barang yang pengadaannya dengan cara impor adalah barang-barang yang bisa diproduksi sendiri. Karena itu, Anwar menyebut tindakan para pejabat tersebut jelas tidak bisa kita terima. “Karena hal demikian jelas-jelas mencerminkan bagaimana rendah dan telah rusaknya rasa nasionalisme dari para penyelenggara negara ini,” ujar Anwar dalam keterangan resminya, Sabtu (26/3).
6. Warning Ketum PKB Muhaimin Iskandar agar jatah kursi partainya di kabinet tidak diganggu, menuai kritik. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Jokowi. Ia mengatakan, kewenangan presiden tersebut tidak perlu diutak-atik. Hal tersebut menanggapi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta agar reshuffle tak mengusik jatah kursi menteri untuk partainya. “Terkait pengangkatan dan reshuffle anggota kabinet atau jabatan yang setara menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden yang tidak perlu diutak atik,” katanya, Sabtu (26/3).
Johnny mengatakan, jika presiden melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik koalisi terkait pengangkatan pejabat negara, itu hal yang wajar dalam demokrasi. “Itu hal yang normal dan wajar dalam demokrasi dan recruitment pejabat negara yang tepat,” ujar dia. Johnny menilai, hingga saat ini, sudah terlalu banyak energi politik yang dilakukan dalam membangun opini hanya untuk jabatan kabinet. Oleh karena itu, ia meminta, seluruh pihak untuk fokus mengatasi permasalahan negara selama pandemi Covid-19.
Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskndfar alias Cak Imim mengaku tak masalah jika Presiden Jokowi merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN. Namun, ia mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB. Hal itu supaya tidak menimbulkan konflik antarkedua partai. “Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3) lalu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menanggapi statemen Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Kalau soal reshufle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Zulkifli Hasan di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3). Zulkifli menuturkan, posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Ketua Umum PAN tidak bisa mengatur siapa-siapa saja menteri yang harus diganti.
Zulhas mengaku, dirinya tidak punya hak untuk mengatur atau mengomentari isu reshuffle tersebut. “Saya kan mantan ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur,” ucap Zulkifli. Lebih jauh, mantan Mehut ini mengaku belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri (wamen) yang akan diberikan ke PAN. “Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal posisi Menko dan Wamen), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pernyataan Muhaimin merupakan peringatan kepada Presiden Jokowi, sekalipun pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin dengan nada guyon. “Ini warning (peringatan) ke Jokowi lah, karena yang berhak melakukan reshuffle itu Jokowi bukan yang lain,” kata Sabtu (26/3). Menurut dia, pesan yang disampaikan Cak Imin sangat jelas yakni agar Jokowi tidak mengutak-atik jatah PKB.
“Nadanya bercanda tapi pesan dan substansinya serius gitu, terlihat berat hati PKB itu dengan masuknya PAN. Dikasih warning kalau sampai ganggu (jatah kursi) menteri PKB, maka akan terjadi (seperti) perang Rusia dan Ukraina,” ujarnya. Meski begitu, ia menilai, Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perombakan kabinet. Salah satunya yakni kurangnya keberpihakan menteri terhadap produk dalam negeri.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga menanggapi dengan tutur yang santun. Ia menyatakan, Presiden Jokowi tentu telah menimbang sosok yang akan diganti dan yang bakal mengisi jabatan menteri dalam kabinet, sebelum memutuskan untuk merombak. Terkait hal itu Hasto mengatakan, partai politik koalisi pemerintah tidak perlu cemas jika kader partainya diganti dari jabatan menteri. “Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik,” kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3).
Hasto mengatakan hal itu saat ditanya wartawan soal pandangan PDI-P terkait statemen Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar kursi menteri PKB tidak diganggu jika ada reshuffle atau perombakan kabinet. Hasto mengatakan, dalam mekanisme reshuffle, sebelumnya Presiden Jokowi tentu akan mengadakan dialog dengan para ketua umum partai politik koalisi. “Itu menunjukkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dibangun berdasarkan koalisi. Sehingga ketika Presiden punya hak prerogatif, tapi karakter Pak Jokowi adalah melakukan dialog ketika reshuffle,” jelasnya.
Lebih lanjut Hasto menuturkan, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi. Saat ditanya, apakah Jokowi sudah menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait reshuffle, Hasto tak menjawab dengan gambling. Ia hanya mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Pembicaraan mengenai itu, kata dia, juga hanya diketahui oleh Jokowi dan Megawati sendiri. “Tetapi terkait reshuffle ya itu sifatnya rahasia. Sifatnya bapak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri dan ketika beliau bertemu dan membahas agenda bangsa dan negara,” pungkasnya.
Ketua DPP PDIP Eriko Satorduga mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait isu reshuffle atau perombakan cabinet. Namun, PDI-P menyinggung budaya Ketimuran di mana ada tradisi presiden komunikasi terlebih dahulu dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah, sebelum melakukan perombakan kabinet. “Tentu Ibu Ketua Umum memberikan kepercayaan penuh kepada presiden Jokowi. Inilah budaya beliau. Apabila ada perubahan (reshuffle) pasti akan bertemu kepada Ibu Megawati dan ketum partai lain,” katanya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3).
Menurut Eriko, budaya komunikasi itu terus dilakukan Jokowi selama melakukan perombakan kabinet pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Meskipun demikian PDI-P tetap menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan sosok menteri yang akan diganti atau menggantikan. “Itu adalah budaya ketimuran, yang memang kita jaga saling menghargai saling menghormati di posisinya masing masing. Jadi, kalau betul ada reshuffle, tentu akan didiskusikan, apalagi waktunya kurang 2 tahun lebih ini,” tegas Eriko.
7. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, wacana penundaan pemilu 2024 dibahas di ranah partai politik. Menurutnya, kurang tepat bila protesnya disasarkan kepada presiden Jokowi. “Gini ya, perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai, makanya jangan nyalahin presiden dong,” ujar Zulkifli ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu, (27/3). “Ini nyalahin presiden, ini Pak Jokowi diserang, enggak, ini bukan urusan Pak Jokowi, ini saya bukan ngebela loh, tapi emang betul,” ucapnya melanjutkan.
Zulkifli menjelaskan, penundaan pemilu merupakan perbincangan yang diusulkan oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menuru dia, wacana penundaan pemilu 2024 tidak bisa terealisasi jika partai-partai lainnya tidak menyetujui. “Nah bincang-bincang ini yang baru setuju, saya (PAN), Golkar, dan PKB. Nasdem, PDI-P yang lain engga. Jadi, ya engga bisa dong. Kalau tiga saja engga bisa. Kan syaratnya harus 3/4. Kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya (PAN), PKB, Golkar enggak cukup,” tuturnya.
Aktivis sekaligus dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah gagasan yang berbahaya. Sebab, kata dia, jika wacana itu diloloskan maka sama saja membuat kondisi demokrasi Indonesia kembali mengalami kemunduran. “Ide ini ide berbahaya. Ide, niat, kehendak untuk memperpanjang masa jabatan presiden dengan sendirinya adalah pikiran dan niat otoritarian, menarik lagi Indonesia ke belakang,” katanya, Minggu (27/3) kemarin.
Menurut Robet, pembatasan masa jabatan presiden adalah salah satu hal utama dari Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat reformasi politik Indonesia. Dia mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden menjadi penentu apakah konstitusi suatu negara mengandung azas demokrasi kedaulatan rakyat atau tidak.
8. Mantan Menpora Roy Suryo menilai sirkuit Mandalika berpotensi menjadi proyek mangkrak. Ia menyebut kesuksesan pergelaran MotoGP 2022 belum tentu terulang di tahun-tahun berikutnya. “Kalau soal Mandalika, belum tentu kesuksesan kemarin kemudian akan bisa lancar kedepannya. Karena namanya sirkuit, itu membutuhkan komunitas,” kata Roy Suryo dalam agenda Total Politik, Minggu (27/3). Roy Suryo mengatakan banyak fasilitas olahraga yang tidak termanfaatkan setelah dibangun.
Roy Suryo lantas mencontohkan stadion-stadion yang dibangun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Stadion itu jadinya kosong, tidak aktif, kemudian malah mangkrak. Sama seperti Bandara Kertajati, Wisma Atlet jadinya juga mangkrak kayak gitu,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah membentuk komunitas-komunitas yang bisa terus memanfaatkan sirkuit Mandalika. “Dari lokasi itu kita komunitas otomotif berat untuk ke sana. Kalau itu (Sirkuit) di Sentul, Surabaya, itu lain cerita,” pungkasnya.
9. Ketua MK Anwar Usman memberi sinyal tak akan mundur dari jabatannya. Seperti diketahui, Anwar didesak banyak kalangan untuk mundur karena berencana menikahi adik kandung Presiden Jokowi, Idayati, pada 26 Mei 2022 di Solo. Anwar mengisyaratkan tidak akan ada konflik kepentingan dengan jabatannya. “Siapa pun orangnya, sebenarnya itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A dengan si B, si B dengan si A. Saya dengan siapa pun, tidak bisa dilarang oleh siapa pun,” ujar Anwar dalam Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang diunggah dalam channel YouTube MK.
“Ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada orang-orang tertentu yang meminta untuk mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah? Tidak,” imbuhnya. Anwar menegaskan bahwa dirinya hanya akan taat pada Allah dan konstitusi. “Apakah karena saya menikahi seseorang tertentu lalu integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi, atau Ketua Mahkamah Konstitusi akan berubah? Ada yang menginginkan suara saya, menunggu jawaban saya mundur. Loh gimana? Memaksa saya harus melawan keputusan Allah? Memaksa saya mengingkari konstitusi, undang-undang? Nggak,” tegas Anwar.
10. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mencatat setidaknya ada lebih dari 4.000 warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan layanan visa on arrival (VoA) untuk masuk wilayah RI di Pulau Dewata tersebut sejak 7 Maret 2022. Rinciannya, Australia 1.016 orang, Singapura 500 orang, Amerika 444 orang, Prancis 362 orang, Inggris 354 orang. “Dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 WNA yang memanfaatkan layanan VoA sebanyak 4.057 orang,” kata Kepala Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk di Denpasar, Sabtu (26/3).
11. Duet Ketua DPP PDIP merangkap Ketua DPR Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024 sulit terwujud, meskipun Puan menyatakan, peluangnya duet dengan Anies terbuka. “Itu statement diplomatis. Intinya PDIP dan Puan tak ada sekat apapun dengan Anies. Beda pilihan politik selama ini perkara biasa, tapi bukan musuhan. Meski pada level praksis sulit terwujud duet ini,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (27/3/2022).
Adi membeberkan Puan sudah memiliki tiket menuju Pilpres 2024 karena diusung oleh PDIP. Sementara Anies belum memiliki sokongan dari partai manapun. Menurut Adi, basis pemilih keduanya sulit disatukan. Adi menilai, elektabilitas Anies Baswedan masih kalah dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. ‘’Anies tak lebih mentereng dibandingkan Prabowo dan Ganjar.’’ ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Puan dan Anies memiliki koneksitas. “Mbak puan menyatakan beliau bisa berdialog berdiskusi, apalagi beliau sebagai ketua DPR dan Pak Anies sebagai gubernur, tentu saja ada koneksitas,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakpus, kemarin.
Hasto menerangkan, Puan juga memiliki koneksitas dengan gubernur lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Hasto menyebut sebagai Ketua DPR, Puan memiliki komitmen untuk membuka dialog dengan siapa pun. “Sebagai Ketua DPR ya bisa bertemu dengan siapa pun, karena ketua DPR ini adalah ketua dewan perwakilan Republik Indonesia. Jadi bukan dewan perwakilan Jakarta saja, bukan Jawa Timur, sehingga Mbak Puan membuka dialog dalam kapasitas sebagai Ketua DPR,” katanya lagi. (HPS)
