JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menilai pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme Elektronik Voting (E-voting) bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran Pemilu saat ini menurutnya sangat tinggi.
“Dalam mendorong proses pemilu yang efektif dan efisien, sudah saatnya kita memanfaatkan Inovasi teknologi Digital sebagai bagian penting dari proses demokrasi prosedural Indonesia saat ini. E-voting bisa menghemat anggaran pemilu secara signifikan,” ungkap Sultan, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, dengan kondisi demografis dan geografis Indonesia yang besar dan kompleks, proses pemilu dengan sistem e-voting sangat direkomendasikan. Negara demokrasi dengan populasi padat seperti India menjadi contoh manajemen Pemilu langsung yang efektif dan signifikan meningkatkan kualitas dan partisipasi politik masyarakat.
“Selama infrastruktur teknologi internet kita memadai dan menjangkau ke semua wilayah, rasanya kita tak perlu menunggu lama untuk mempersiapkannya. Saya kira sisa waktu dua tahun cukup untuk memperbaharui sistem pemilu langsung yang ada saat ini,” ungkapnya.
Selanjutnya Sultan menerangkan bahwa tingkat penggunaan teknologi internet Indonesia pada Januari 2021 sudah mencapai 202,35 juta pengguna atau 76,8%. Itu angka yang sangat relevan dengan syarat minimal partisipasi pemilu masyarakat.
Meski demikian, Sultan meminta pemerintah melalui kementerian informasi dan komunikasi bersama penyelenggara pemilu untuk terlebih dahulu melakukan simulasi e-voting untuk mengetahui tingkat akurasi waktu dan keamanan datanya.
“Karena ada kekhawatiran publik terkait keamanan sistem e-voting yang rawan dimanipulasi oleh serangan hacker misalnya. Keamanan sistem e-voting harus menjadi perhatian utama jika sistem pemilu ini benar-benar akan diterapkan secara langsung,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan, usulan anggaran terakhir yang diajukan kepada DPR terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah sebesar Rp 76 triliun. Menurut dia, lebih dari separuh anggaran itu dialokasikan untuk honor penyelenggara, yakni petugas ad hoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Petugas kita itu ada jutaan. Kalau itu (honor KPPS) dinaikkan maka konstruksi anggaran 54 persen untuk honor penyelenggara,” ujar Ilham ketika ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (22/3/2022).
Ilham menyatakan telah menghitung secara detil mengenai anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut. Baca juga: KPU: Honorarium Petugas KPPS Naik Jadi Sekitar Rp 1 Juta Di sisi lain, ia menilai menjadi sulit untuk mengurangi besaran anggaran tersebut karena kenaikan honor petugas ad hoc yang sangat dibutuhkan.
“Itu saya kira make sense untuk dinaikkan. Kemudian kalau untuk mobil, kantor, itu minta di-take down, ya kami akan lihat bagaimana daerah menjadi prioritas untuk renovasi dan gedungnya,” jelas Ilham.
