JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan Pemerintah RI agar belajar dari kasus Sipadan-Ligitan yang diklaim Malaysia. Karena itu, di wilayah terluar Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kenyataannya masih banyak masalah yang mesti segera diselesaikan.
“Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia. Bahkan ada jargon di sana “Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku”. Itu artinya betapapun rakyat di perbatasan itu begitu familiar dengan uang Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, namun kesetiaan mereka pada NKRI tidak tergoyahkan,” tegas Mahyudin, Selasa (29/3/2022).
Mahyudin meminta kondisi tersebut tak boleh diabaikan. Sebab, sangat tidak adil jika negara mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang justru banyak bergantung pada produk negara tetangga, menyadari barang kebutuhan pokok dari dalam negeri jauh lebih mahal. “Jadi, masih banyak yang tak punya listrik, dan akses transportasi maupun komunikasi yang terbatas,” ujarnya.
Mahyudin didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Surya Candra serta para senator DPD RI asal Kalimantan Utara Marthin Billa, Fernando Sinaga, dan Hasan Basri saat silaturahmi dan ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara di kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, pada Senin (28/3/2022) malam.
Dimana masih ada ketimpangan yang sangat besar antara warga Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara dengan tetangga di Sabah dan Serawak, Malaysia. Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga secara psikologis seperti perlakuan dan perhatian dari negara.
Masyarakat Krayan kata Mahyudin, malah tak punya jalan darat yang memadai, padahal mereka hanya terpaut 250 Km dari Malinau, juga sulit memiliki tanah bersertifikat karena hampir seluruh wilayah itu berstatus hutan lindung. Sementara warga tetangga Malaysia di tanah yang sama dan berdekatan malah memiliki kawasan ekonomis, perkebunan kelapa sawit, bahkan pabrik CPO .
“Bukan berarti saya menyarankan agar seluruh hutan lindung dialihfungsikan, tapi kita harus melihat fakta bahwa ada rakyat Indonesia, saudara kita di sana yang butuh tempat tinggal, hidup dan berusaha dan sebagainya. Mohon agar hal ini menjadi prioritas Kementerian ATR,” jelas Mahyudin kepada Wakil Menteri ATR/BPN Surya Candra.
Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu kondisinya memang memprihatinkan. Mereka terisolir bahkan dari Kecamatan dan Kabupaten lain di Kalimantan Utara karena keterbatasan infrastruktur dan jalur komunikasi maupun jaringan kelistrikan.
Menurut Data Kementerian ESDM, sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik, sebagian besarnya berada di Kecamatan Krayan. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia itu baru mencapai 68,94% dimana Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah (25,83%) dan rasio elektrifikasi baru mencapai 58,34%.
