Isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut big data milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bohong. Konon big data tersebut menyebut rakyat tidak tertarik Pemilu 2024. “Saya hanya menyampaikan itu (big data milik Luhut, red) bohong,” kata La Nyalla di Jakarta, Kamis (14/4).
Isu kedua, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara soal dugaan teman sejawatnya Lili Pantauli Siregar menerima fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika. Dugaan gratifikasi Lili tersebut telah dilaporkan ke Dewas KPK. “Gratifikasi itu pelaporan yang dilakukan secara sukarela, yang tahu apakah orang itu menerima gratifikasi atau tidak ya yang bersangkutan,” kata Alex di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/4).
Isu ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai tindak pidana pencucian uang menjelang Pemilu 2024. PPATK telah membentuk Satgas Pemilu yang berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, dari riset 2013-2014 yang dilakukan tim Satgas Pemilu PPATK, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) telah mempersiapkan dana kampanye sejak jauh-jauh hari.
Isu keempat, pemerintah mengalokasikan sebagian dana APBN 2023 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dana APBN yang disiapkan untuk membangun IKN mencapai Rp 27-30 triliun. “Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani, Kamis (14/4).
Isu kelima, hasil survei Charta Politika pada Februari 2022 menunjukkan, putra Presiden Jokowi yang kini menjabat Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka paling banyak dipilih warga Jawa Tengah pada Pilkada mendatang. Elektabilitas Gibran mendapatkan dukungan paling besar (28,5 persen) untuk Pilgub Jateng. Hasil survei tersebut juga menunjukkan, warga Jawa Tengah memilih Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 jika Pilpres dilakukan hari ini. Elektabilitas Ganjar paling tinggi yakni 70 persen pada simulasi 10 nama capres. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebut big data milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bohong. Konon big data tersebut menyebut rakyat tidak tertarik Pemilu 2024. “Saya hanya menyampaikan itu (big data milik Luhut, red) bohong,” kata La Nyalla di Jakarta, Kamis (14/4).
Mantan Ketua PSSI itu mengimbau rakyat tidak terpengaruh dengan klaim Luhut bahwa rakyat bersikap biasa saja menyikapi Pemilu 2024. “Jangan mudah terpengaruh berita bohong,” kata pria berusia 62 tahun ini. La Nyalla berani melabeli big data Luhut bohong setelah melihat temuan Evello, lembaga analitik data yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2014.
Menurut Evello, jumlah pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 hanya 693.289 akun. “Jumlah 110 juta (akun pengguna medsos) juga berlebihan ya, 1 juta juga enggak sampai,” kata pendiri Evello Dudy Rudianto di Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan tegas meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Ia juga meminta pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh. “Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi,” kata LaNyalla, Kamis (14/4).
LaNyalla menyampaikan hal itu saat Public Expose Big Data DPD RI, di Jakarta, Kamis (14/4). “Pemerintah juga harus meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang in-konstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” tegasnya.
2. Ribuan mahasiswa di Malang dari berbagai organisasi kembali menggelar demonstrasi di depan. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan poster berjudul Daftar Buronan Negara-Penghianat Demokrasi. Poster tersebut dipasang di pagar gedung DPRD Kota Malang.
Selain memasang poster tersebut, mahasiswa juga menggelar orasi di atas mobil komando dengan menyebut daftar tuntutan mereka. Dalam orasinya, mereka mengritik keras kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta kelangkaan minyak goreng.
Mereka ditemui Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah bersama Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dan Dandim 0833 Kota Malang Letkol Heru Wibowo Sofa.
Pertemuan digelar dengan duduk bersila depan Balai Kota Malang. Di hadapan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika memastikan jika DPRD Kota Malang berada di pihak yang sama, dan mengajak mahasiswa melakukan kontrol bersama terkait janji operasi pasar minyak goreng oleh Pemkot Malang.
Aliansi BEM Surabaya demo di depan Gedung DPRD Jatim, Kota Surabaya, Kamis (14/4). Selain menyatakan duka cita terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, mereka juga memlesetkan program Nawacita Jokowi menjadi Dukacita. “Duka cita kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Kebijakan Jokowi bukan nawacita tapi dukacita. Kebijakan Jokowi tak pro rakyat serta tidak mencerminkan janji politiknya. Kami menyatakan kecewa,” kata orator dalam demo tersebut.
Para pendemo tersebut ditemui Ketua DPRD Jati, Kusnadi. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan DMO dan DPO yang berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menuntut pemerintah mengusut tuntas praktik mafia minyak goreng di Indonesia. Memita pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.
3. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara soal dugaan teman sejawatnya Lili Pantauli Siregar menerima fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika. Dugaan gratifikasi Lili tersebut telah dilaporkan ke Dewas KPK. “Gratifikasi itu pelaporan yang dilakukan secara sukarela, yang tahu apakah orang itu menerima gratifikasi atau tidak ya yang bersangkutan,” kata Alex di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/4).
Alex mengaku tidak tahu menahu soal dugaan Lili mendapat tiket nonton MotoGP Mandalika. Ia pun menyerahkan kepada Lili untuk melakukan klarifikasi. “Saya kan enggak tahu, biarlah itu nanti yang melakukan klarifikasi yang bersangkutan sendiri,” ujarnya.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai, pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah merugikan negara. Ditegaskan, Dewas KPK sendiri pernah menyatakan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik lantaran berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yakni mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dalam putusan yang dibacakan pada tahun lalu itu, Dewas menghukum Lili dengan pemotongan gaji pokoknya sebesar 40 persen selama 12 bulan.
“Dewas hanya menjatuhkan sanksi sedang begitu ya, barangkali pertimbangan Dewas adalah kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang bersangkutan itu merugikan Komisi, merugikan KPK, tapi kalau menurut Saya itu sudah merugikan negara,” ujar Zaenur, Kamis (14/4). “Tidak dalam bentuk uang, bukan kerugian keuangan negara, tetapi merugikan negara karena telah mengakibatkan semakin runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,” ucap dia.
Zaenur Rohman menilai, Lili Pintauli Siregar tidak memahami integritas sebagai nilai dasar KPK. Menurutnya, dilaporkan Lili ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP Mandalika dari salah satu BUMN menunjukkan dia tidak memiliki integritas yang baik sehingga tak layak menjadi Pimpinan KPK.
Komisi III DPR akan memanggil KPK dan Dewan KPK terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa mengatakan, pemanggilan itu akan dilakukan setelah reses mendatang. “Nanti pada saat sesudah reses kita akan panggil KPK dan Dewas untuk diminta keterangan dengan kasus ini,” kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).
Dalam pemanggilan ini, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Komisi III hanya akan menjalankan fungsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili. Sebab, menurutnya, pelaporan Lili ke Dewas KPK merupakan ranah internal KPK untuk mengusut.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai tindak pidana pencucian uang menjelang Pemilu 2024. PPATK telah membentuk Satgas Pemilu yang berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, dari riset 2013-2014 yang dilakukan tim Satgas Pemilu PPATK, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) telah mempersiapkan dana kampanye sejak jauh-jauh hari. “Para peserta, kandidat, caleg, parpol mempersiapkan kekuatan modalnya berapa tahun sih ke belakang? Paling lama itu kan enam bulan populasinya. Ada yang bahkan mempersiapkan uang sejak lima tahun sebelum Pemilu,” kata Ivan di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (14/4).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, penegak hukum di Indonesia belum seragam dalam menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk itu, pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk menyamakan persepsi para penegak hukum terkait penindakan kejahatan pencucian uang menggunakan UU TPPU. “Jadi penegak hukum satu seperti ini, yang lain berbeda,” kata Ivan dalam pertemuan dengan sejumlah media di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (14/4). Ivan mengakui cara pandang para penyidik terhadap penerapan UU TPPU di setiap lembaga penegak hukum kerap berbeda. “Tidak semua penyidik itu menggunakan luxury kemewahan Undang-Undang 68/2010 (UU TPPU) ini. Belum semua menggunakan, itu menjadi concern kami,” ujarnya.
5. Pemerintah mengalokasikan sebagian dana APBN 2023 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dana APBN yang disiapkan untuk membangun IKN mencapai Rp 27-30 triliun. “Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4).
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Dana itu juga akan dipakai Kemenhub untuk membangun berbagai simpul konektivitas di kawasan ibu kota negara baru. Selain itu, akan dibangun pula infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan kesehatan seperti rumah sakit. “Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” ucap Sri Mulyani. Secara total, anggaran belanja yang disiapkan di bidang infrastruktur tahun 2023 berkisar antara Rp 367-402 triliun.
Pemerintah akan menambah anggaran pendidikan di tahun 2023 menjadi Rp 595,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, angka ini naik sekitar Rp 50 triliun dari alokasi dana pendidikan pada APBN tahun 2022. “Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi hingga mencapai 595,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan 2023 yang anggaran pendidikannya sebesar 542,8 triliun,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4).
Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa untuk para murid. Dana itu bakal dialokasikan untuk 20 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, lalu beasiswa untuk 975.300 mahasiswa, dan membayar tunjangan profesi guru serta PNS profesi pendidik sebanyak 264.000 orang. Tak hanya itu, belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui dana bantuan operasi sekolah (BOS).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit pada APBN 2023 akan didesain di bawah 3 persen. Menurutnya desain ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap. “Dari sisi utang yang akan kita kelola, akan mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (14/4).
6. Hasil survei Charta Politika pada Februari 2022 menunjukkan, putra Presiden Jokowi yang kini menjabat Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka paling banyak dipilih masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada mendatang. Elektabilitas Gibran mendapatkan dukungan paling besar yakni sebesar 28,5 persen untuk Pilgub Jateng. “Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat pertama dengan 28,5 persen masyarakat yang memilih namanya,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan pers, Kamis (14/4).
Setelah Gibran, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dengan 11,3 persen. Posisi ketiga adalah Walikota Semarang Hendrar Prihadi dengan elektabilitas sebesar 6 persen. Posisi keempat adalah mantan Walikota Solo FX. Hadi Rudyatmo (3,7 persen). Posisi kelima diisi Sudirman Said (3,6 persen). Posisi enam Achmad Husein (3,4 persen) dan posisi ketujuh Rustriningsih (2,2 persen). Posisi kedelapan Komjen Condro Kirono (1,7 persen).
Hasil survei Charta Politika pada Februari 2022 menunjukkan, masyarakat Jawa Tengah memilih Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 jika Pilpres dilakukan hari ini. Elektabilitas Ganjar paling tinggi yakni 70 persen pada simulasi 10 nama capres. “Untuk elektabilitas calon presiden, nama Ganjar Pranowo unggul jauh dari nama-nama lainnya, perolehan angka yang cukup tinggi dengan 70 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan pers, Kamis (14/4).
Posisi kedua ditempati Prabowo Subianto (9 persen), disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (7,1 persen), Menparekraf Sandiaga Uno (3 persen), Ketua DPR Puan Maharani (1,8 persen), AHY (1,5 persen), Ridwan Kamil (1,3 persen), Khofifah Indar Parawansa (0,8 persen), Erick Thohir (0,4 persen), dan Airlangga Hartarto dengan elektabilitas yang sama yaitu 0,4 persen.
7. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menganggap, data pangan Indonesia belum dikelola dengan baik dan masih berbeda-beda, belum terpusat sehingga dasar pengambilan kebijakan tentang pangan menjadi tidak menentu. “Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu,” ujar Wakil Sekjen Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon, Kamis (14/4).
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan isu prioritas nasional, sehingga data pangan yang terpadu menjadi penting. DPP IKAPPI berharap agar data pangan tidak tumpang tindih dan pemerintah dapat memusatkan data pangan kepada satu lembaga yang dapat diandalkan. “Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antarlembaga,” tambah Furqon.
8. Presiden Jokowi mengatakan, kondisi arus mudik tahun ini diperkirakan sangat ramai. Berdasarkan data pemerintah ada puluhan juta kendaraan pribadi yang akan menempuh perjalanan mudik pada Lebaran mendatang. “Arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar, menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja,” ujar Jokowi, Kamis (14/4) sore.
Presiden Jokowi meminta masyarakat yang hendak mudik tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Ia mewanti-wanti supaya jangan sampai ada gelombang baru Covid-19 usai lebaran. “Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19 apalagi arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4).
9. Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menjelaskan soal anggota fraksinya yakni Harvey Malaiholo yang tertangkap kamera menonton video porno saat mengikuti rapat di Komisi IX DPR. Tak lama setelah peristiwa itu, video Harvey menonton video porno tersebut, menyebar ke medsos. Harvey langsung mendatangi dirinya dan Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto untuk memberikan klarifikasi.
Saat memberi klarifikasi, Harvey menangis karena merasa malu atas tindakannya itu. “Dia merasa sangat bersalah karena membuat fraksi khususnya, partai pada umumnya, merasa dia melakukan tindakan yang membuat dia malu. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, memalukan fraksi, memalukan partai,” ujar Bambang.
Harvey menjelaskan, dirinya tidak sengaja membuka sebuah tautan video yang masuk ke HP-nya. Ia buka HP siapa tahu ada pesan penting untuknya, namun setelah HP-nya dibuka, ternyata isinya video porno. Nah, pada saat dia buka HP tersebut, tertangkap kamera, lalu beritanya menyebar ke medsos. Dirinya tentu saya kaget karena dirinya hanya membaca pesan saja. Karenanya, Harvey menjelaskan kepada Pimpinan Fraksi PDIP supaya jangan salah tafsir.
Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto berharap agar kasus tersebut tidak diperpanjang, karena ini bukan disengaja dan dirinya yakin Harvey orang baik. Menurut Utut, hingga kini Fraksi PDI-P belum memutuskan lebih lanjut soal kasus yang menimpa Harvey. ‘’Saya kira kasus itu sebaiknya tidak perlu diangkat atau diperpanjang,’’ ujarnya.
10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian bagi pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di atas lahan seluas 856 hektare pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR Dedi Permadi menjelaskan, dari total 856 hektare lahan, 664 hektare di antaranya diperuntukkan bagi hunian pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri. Wujudnya berupa rumah susun (rusun) negara, rusun pertahanan dan keamanan, serta rumah tapak.
Sementara sisanya seluas 192 hektare, akan dibangun hunian untuk masyarakat umum, bagi pekerja konstruksi, perwakilan negara asing, dan pelaku usaha. Itu akan berupa rusun milik dan rumah milik. “Meskipun ini KIPP, tidak serta-merta ditujukan untuk ASN, TNI, Polri saja, tetapi kita memisahkan sekitar 30 persen yang akan dialokasikan rumah masyarakat yang bisa diakses masyarakat,” kata Dedi dalam diskusi virtual bertajuk “Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024”, Kamis (14/4).
11. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Saan Mustopa mendorong keempat menteri yang disebutkan politisi PDIP, Panda Nababan siap nyapres, sebaiknya mundur dari jabatannya jika sungguh-sungguh ingin maju sebagai capres 2024. “Itu hak mereka untuk menyatakan maju capres di 2024. Tapi, yang paling penting niat mereka untuk maju di 2024 itu tidak mengganggu kinerja mereka secara utuh,” kata Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga meminta para menteri tersebut lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. “Secara etika dan pembelajaran publik bagus mundur, secara etika,” kata Mardani, Kamis (14/4). Mardani menyebut keinginan maju di Pilpres 2024 merupakan hak para menteri Jokowi. Meski begitu, dia mengingatkan tugas menjadi menteri tidak mudah. “Hak para menteri untuk maju capres, tapi pecah konsentrasi. Urus kementerian bukan perkara mudah,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, politisi senior PDIP Panda Nababan mengungkap sekelumit cerita dari balik tembok Istana soal ‘persiapan’ Pemilu 2024. Panda menuturkan, Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan menanyakan hasrat mereka maju Pilpres 2024. Menurut cerita yang dia dengar, Jokowi sudah bertanya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Manparekraf Sandiaga Uno, Menhan Prabowo Subianto, bahkan Ketua DPR Puan Maharani.
Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak tidak bicara lugas soal benar tidaknya kesiapan Ketum Gerindra itu maju pilpres. Dahnil cuma menegaskan bahwa saat ini Prabowo lagi fokus memperkuat pertahanan RI. “Beliau masih fokus kerjakan memperkuat pertahanan RI sesuai amanah yang diberikan Presiden kepada beliau,” ujar Dahnil, Kamis (14/4).
12. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pihak yang dirugikan atas kesalahan polisi dalam mengumumkan tersangka pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando, bisa mengajukan gugatan. Hal itu disampaikan Fickar menanggapi kekeliruan Polda Metro Jaya dalam mengumumkan nama-nama tersangka pengeroyokan Ade Armando saat berlangsungnya demonstrasi mahasiwa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4).
Fickar menilai polisi sudah mencemarkan nama baik orang yang disebut, padahal dia bukan tersangka pelaku pengeroyokan Ade Armando. “Ini kan proses hukum belum jalan, baru disebut namanya aja. Itu kan artinya pencemaran nama baik itu. Pencemaran nama baik bisa dua. Bisa perdata atau pidana. Tapi ini lebih menonjolnya perdata karena baru disebut nama. Dan langsung diklarifikasi polisi. Jadi kerugiannya lebih banyak pada kerugian nama baik secara perdata,” kata Fickar yang dosen Universitas Trisakti itu, Kamis (14/4).
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyarankan Polri meminta maaf karena telah salah melakukan identifikasi terhadap orang yang diduga melakukan pemukulan kepada pegiat media sosial Ade Armando di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4). Sebelumnya Polda Metro Jaya memastikan, Abdul Manaf, sosok yang sebelumnya dijadikan tersangka kasus pemukulan Ade Armando, ternyata yang bersangkutan tidak terlibat.
“Ya harusnya polisi minta maaf,” kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/4). Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, polisi harus meminta maaf karena langkah yang diambil justru bisa merugikan atau mencemarkan nama baik Abdul Manaf. Sebab, ia menilai bahwa foto dan identitas Abdul Manaf telah tersebar ke publik.
13. Mantan pejabat Ditjen Pajak, Kemenkeu Wawan Ridwan mengaku menerima uang sekitar Rp2,5 miliar dari PT Jhonlin Baratama, anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Selain itu, Wawan mengaku juga menerima sekitar Rp1,7 miliar dari PT Gunung Madu Plantations. Menurut dia, uang itu diterima melalui salah satu tim pemeriksa pajak, Yulmanizar. “Di luar itu saya tidak terima,” kata Wawan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap rekayasa pajak para wajib pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/4).
14. KPK mendalami aliran uang dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk mendalami hal tersebut, penyidik memeriksa dua hakim, Dede Suryaman dan R. Moh. Fadjarisman, kemarin. Plt Jubir KPK Ali Fikri, mengatakan, kedua hakim itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat.
“Kedua saksi memenuhi panggilan Tim Penyidik dan kembali didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) dan juga dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka IIH ke beberapa pihak terkait,” papar Ali kepada wartawan, Kamis (14/4).
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Selain Itong Isnaeni, KPK juga menetapkan Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono sebagai tersangka.
15. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menerima audiensi mahasiswa korban kekerasan seksual di kampus Universitas Riau (UNRI). Nadiem memberikan dukungan moril dan menegaskan akan berada di belakang korban.
“Saya sangat berempati atas insiden yang terjadi. Semoga korban bisa terus menjaga semangat dan kami berdiri di belakang korban dalam perjuangannya. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi terima kasih telah berani bersuara dan berjuang,” kata Nadiem, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4).
Upaya ini kata Nadiem sekaligus memberikan pesan bagi semua sivitas akademik perguruan tinggi untuk memahami urgensi penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nadiem mengatakan Kemendikbudristek bersikap tegas untuk terus mengedepankan kebijakan-kebijakan yang bersifat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh tingkat satuan pendidikan. (HPS)
