JAKARTA, REPORTER.ID – Menyikapi penetapan 4 tersangka mafia minyak goreng (migor) oleh Kejaksaan Agung, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Hj Intan Fauzi mendesak penegakan hukum dan harus diusut tuntas. Ini diharapkan merupakan bagian dari kerja masyarakat dalam mengawasi kelangkaan migor, harga sembako yang tinggi dan sebagainya yang dihadapi saat ini.
“Sudah ada Satgas, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang menyatakan 70 persen pasar dikuasai perusahaan besar. Jadi kasus migor dan kenaikan harga ini belum selesai,” tegas Intan Fauzi, Kamis (21/4/2022).
Karena itu, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) itu minta agar menjadi perhatian stakeholder; Kemendag, para pengusaha, institusi terkait, dan masyarakat sendiri untuk melakukan pemgawasan secara ketat.
Jelang Idul Fitri
Sementara itu menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 H ini, menurut Intan, pertama pemerintah sudah mengeluarkan aturan HET (harga eceran tertinggi) sehingga ketentuan
ini harus dipatuhi oleh para pengusaha. “Bicara HET, ada regulasi dan pengusaha harus melakukan itu karena ada izin. Kalau melanggar ketentuan yang dibuat pemerintah, maka izin usahanya harus dicabut,” ujarnya.
Selain itu kata Intan, kalau pengusaha itu masih bandel, harus ada sanksi yang tegas. Sehingga harga itu bisa sesuai aturan HET sampai di masyarakat. Kedua, masalah yang dari tahun ke tahun seharusnya bisa diselesaikan, setidaknya melalui Badan Pangan Nasional, Bulog yang mengatur 9 bahan pangan pokok, Satgas Pangan, Kementan, Kemenperin, dan lain-lain. “Harusnya masalah kenaikan harga pangan ini bisa selesai,” ungkapnya.
Ketiga, daging sapi tergantung dari Australia, kerbau dari India, dimana negara maju maupun negara berkembang bisa melakukan ekspor besar mengapa Indonesia tidak bisa? “Dulu, Indonesia adalah pengeskpor gula kenapa kita sekarang ketergantungan pada impor, kedelai makanan umum masyarakat Indonesia bahkan bisa dikatakan seharusnya harga terjangkau dan murah tetapi kedelai malah tergantung dari impor,” katanya kecewa.
Keempat, BUMN harus punya buffer stock (persediaan) untuk jangka pendek atau jangka panjang agar bisa mandiri soal pangan dari sisi pertanian, peternakan dan perikanan. Cabai misalnya naik harganya, maka harus ada cold storage. “Ini untuk menjaga ketersediaan pasokan di saat pasokan itu berkurang, buffer stock ini bisa dikeluarkan.
“Tapi, karena masih ketergantungan impor, harga di negara pengekspor tinggi tapi kita punya buffer stock maka harga bisa tetap stabil. Untuk rakyat yang terpenting kestabilan pasokan dan harga. Sederhana itu. Jadi, di situlah peran pemerintah, dan sudah banyak badan, institusi yang dibuat, maka perbaikan itu harus dilakukan dan ada hasilmya untuk stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” pungkasnya.