JAKARTA, REPORTER.ID – Kalangan DPR RI mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) RI secepatnya memastikan hewan korban khususnya sapi yang ada di Indonesia, yang akan dibuat untuk korban Idul Adha 1443 H/2022 M ini benar-benar sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim.
“Menteri Syahrul Yasin Limpo waktu rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI sudah minta tambahan anggaran Rp2 triliun untuk vaksinasi, dan berjanji secepatnya menyelesaikan penyakit mulut dan kuku (PMK) sapi ini. Apalagi menjelang lebaran Idul Adha 1443 H, maka dalam waktu singkat ini Kementan RI harus cepat sosialisasikan kesehatan dan keamanan hewan korban,” tegas anggota Komisi IV DPR RI FPKB, Hj. Luluk Nur Hamidah.
Hal itu disampaikan politisi PKB itu dalam dialektika demokrasi “Jelang Idul Adha 1443 H, Amankah Hewan Kurban di Tengah PMK?” bersama anggota Komisi IX DPR RI FPDI-P Muchammad Nabil Harun (Gus Nabil), dan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Luluk meminta pemerintah tidak menganggap remeh penyakit PMK ini, karena aspek sosial, kultur, dan ekonominya di Indonesia cukup tinggi. Misalnya, sapi itu sebagai harta warisan keluarga, satu-satunya mata pencaharian, dan sebagainya. “Jadi, penanganan PMK ini harus cepat dan memberikan kepastian agar tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, dia mendukung perlunya sertifikasi bagi hewan korban yang akan dipotong untuk berkorban tersebut. “Sertifikasi itu untuk memastikan kesehatan dan keamanan untuk dikonsumsi. Itu amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara,” jelas Luluk.
Menurutnya, pemerintah bukannya kecolongan dalam penanganan PMK ini, tapi agak terlambat. Karena PMK ini tiba-tiba muncul. Padahal, sejak tahun 1986 WHO sudah menyatakan Indonesia bebas PMK. “Jadi, harus cepat, masif, dan hati-hati, karena penyebarannya kini bisa lewat udara dalam radius 200 Km. Kalau tidak, biaya sosial ekonomi dan politiknya besar, maka dibutuhkan kerja keras dan anggaran yang besar,” tambah Luluk.
Sementara itu untuk ketersediaan hewan kurban masih aman, mencapai 2.205.660 juta ekor. Data tersebut berdasarkan pada neraca ketersediaan hewan kurban per 10 Juni 2022. Jumlah tersebut terdiri stok sapi sebanyak 882.266 ekor, kerbau 27.179 ekor, kambing 952.390 ekor dan domba 408.025 ekor. Sedangkan kebutuhan hewan kurban hingga hari ini, mencapai 1.814.402 ekor. “Ketersediaan cukup dan bahkan lebih,” ungkap Luluk.
Hal yang sama disampaikan Gus Nabil, kalau pemerintah harus cepat menangani dan memastikan keamanan dan kesehatan hewan kurban tersebut. Sebab, kerugian dari PMK ini mencapai Rp9.9 triliun, baik terkait produktifitas maupun kematian. “Perlu diinvestigasi PMK ini berasal dari mana, karena Indonesia sebelumnya sudah bebas PMKI,” katanya.
Karena itu, ia meminta Kementan RI dan stackholder terkait harus kerjasama menyelesaikan PMK ini dengan melibatkan NU, Muhammadiyah dan masyarakat. Baik terkait asal hewan kurban, tempat pemotongan, pendistribusian, dan sebagainya.
Selain sertifikasi kesehatan dan keamanan hewan korban dari dokter atau peternak setempat kata Tulus Abadi, untuk pencegahan panularan PMK ini bagi hewan yang sudah terpapar PMK sebaiknya dimusnahkan. Seperti Inggris yang telah memusnahkan 600 ribu ternak. “Persoalannya, apakah pemerintah siap membayar ternak yang dimusnhakan tersebut?” katanya mempertanyakan.
Yang terpenting masyarakat tidak mengonsumsi ‘Jeroan’ hewan korban pada Idul Adha 1433 H ini, karena kata dokter itu mengancam kesehatan, meski sudah terserfikasi, apalagi tidak.
“PMK ini kemungkinan akibat perubahan orientasi impor; dari sistem zonasi ke kontri (country based ke zona based). Dan, PMK ini disinyalir dari negara-negara pengimpor sapi. Jadi, penting menginvestigasi dari mana PMK itu, mengingat Indonesia sudah bebas PMK sejak 1986, tapi kini tiba-tiba menyebar di 21 provinsi,” tutur Tulus.