Susi Pudjiastuti (net)
Isu menarik pagi ini adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didukung jadi capres alternative 2024 oleh Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi). Namun Susi malah meminta relawan Kopi Susi berpikir rasional dan realistis. Susi merasa dirinya tidak memiliki tempat untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Ia mengatakan, dirinya bukan kader partai politik, maka mustahil menjadi presiden. Susi menilai partai politik akan sulit menerima karakternya sebagai capres atau cawapres. “Saya pikir, mungkin karakter saya juga terlalu gimana gitu kan, terlalu liar atau gila,” kata Susi lagi.
Isu kedua, soal upaya Presiden Jokowi menghentikan perang Ukraina-Rusia. Pengamat ekonomi dan politik Fuad Bawaier mengajukan pertanyaan, apakah misi Presiden Jokowi berhasil khususnya menghentikan perang Ukraina – Rusia? Menurut mantan Menkeu itu, rasanya terlalu berlebihan bila mengatakan misi atau kedatangan Jokowi mampu atau berhasil menghentikan perang Ukraina-Rusia. Sebab, konsep perdamaiannya saja tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak ada, atau memang tidak diumumkan ke publik. Namun politisi PKB Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai misi perdamaian Presiden Jokowi tidak gagal.
Isu ketiga, MenPAN-RB ad interim Mahfud MD menilai Presiden Jokowi memiliki penilaian lengkap tersendiri untuk memilih dan menentukan siapa pengganti Tjahjo Kumolo. Menurut Mahfud, Jokowi sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ke publik. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya soal pengganti Menpan-RB Tjahjo Kumolo kepada Presiden Jokowi, PDIP tidak pernah minta jatah. “Kita masih dalam suasana duka, tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi,” kata Djarot.
Isu keempat, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, koalisi Partai Gerinda dan PKB cukup ideal, namun ia menyarankan, sebaiknya yang diusung adalah Prabowo Subianto dan Gubenur Jatim Kofifah Indar Parawansa sebagai capres dan cawapres 2024. Duet ini dinilai cukup efektif untuk merebut suara konstituen ketimbang mengusung duet Prabowo-Muhaimin Iskandar. Direktur Eksekutif LSI sekaligus pengamat politik Djayadi Hanan menilai sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum bisa mengikat para pemilih dari warga Nahdlatul Ulama (NU) bila mencalonkan diri sebagai Capres 2024.
Isu kelima, Sebanyak 46 WNI gagal beribadah haji lantaran ketahuan menggunakan visa furoda tidak resmi dari Malaysia dan Singapura. Haji furoda adalah pelaksanaan haji memanfaatkan visa mujamalah yang didapat langsung dari pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaannya bisa dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Agama I Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih biro perjalanan bagi yang ingin berhaji dengan visa mujamalah (non kuota) atau haji furoda. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan,dirinya tidak memiliki tempat untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Hal tersebut dia sampaikan usai didukung maju sebagai capres pada Pilpres 2024 oleh Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi) di Graha Ardhya Garini, Jakarta Timur, Minggu (3/7).
“There is no room untuk orang seperti saya, kalau orang politik bilang free riders, untuk masuk ke dalam sistem ini untuk menjadi salah satu calon,” ujar Susi. Ia mengatakan, dirinya bukan kader partai politik, maka mustahil menjadi presiden. Menurutnya, ada sistem yang mengatur mengenai pemilihan presiden di Indonesia.
“Nah saya tidak punya KTA (kartu tanda anggota) partai apa pun. Partai ikan saya punya,” ujarnya. Lebih jauh, Susi mengatakan, Kopi Susi juga bukan bentuk pergerakan politik. Susi menekankan dirinya bukan sosok alternatif ataupun kuda hitam capres. “Saya siapa? Saya tidak cocok,” imbuh Susi terus terang.
Susi meminta relawan yang mendukungnya maju sebagai capres pada Pilpres 2024 untuk berpikir rasional. Susi menilai, tidak mungkin dirinya diusung jadi capres. “Harus rasional dong, realistis dong. Kan tidak mungkin partai dunia maya, tidak punya threshold, tidak punya apa-apa dalam dunia nyata, mau nyalonin presiden. Ya enggak mungkin dong,” ujarnya.
Susi menjelaskan, deklarasi yang dilakukan Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi) sebenarnya sebatas acara silaturahmi saja. Susi mengaku kangen dengan para relawan Kopi Susi, sehingga memutuskan bertemu di Jakarta. “Ini gerakan moral, bukan gerakan politik,” ucap dia.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pesimis dirinya bakal dipinang partai politik untuk maju Capres pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Susi di hadapan relawan yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres alternatif 2024. Ia menilai partai politik akan sulit menerima karakternya sebagai capres atau cawapres. “Saya pikir, mungkin karakter saya juga terlalu gimana gitu kan, terlalu liar atau gila,” kata Susi lagi.
Susi menganggap deklarasi dirinya sebagai capres alternatif oleh relawan hanya sebagai gerakan moral, bukan gerakan politik. Menurutnya, relawan Kopi Susi bukan kelompok partai politik yang bisa mengusung capres ataupun cawapres.
Menurut Susi, dorongan agar dirinya maju sebagai capres hanya keinginan sekelompok orang yang bergerak di dunia maya. Ia mengaku hanya memiliki partai ikan di Pangandaran, Jabar. Pemilik maskapai Susi Air itu meyakini tak ada ruang bagi orang seperti dirinya untuk maju sebagai capres atau cawapres. Selain tak memiliki partai, kelompok politikus pasti memiliki visi masing-masing yang sukar untuk menerima orang yang membawa perubahan.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang suka menenggelamkan kapal pencuri ikan itu mengaku sering berbincang-bincang dengan ketua umum (ketum) partai politik (parpol). Namun, tidak satu pun ketum parpol yang menawari dirinya untuk maju di Pilpres 2024. “Kalau ketum partai ngobrol sama saya, ya biasa, kan mereka juga kawan. Tapi tidak ada yang tawar-tawar (maju capres). Saya pikir mungkin karakter saya juga terlalu gimana kan,” ujar Susi di Graha Ardhya Garini, Jakarta Timur, Minggu (3/7).
Susi juga ditanyai bagaimana jika dirinya ditarik oleh parpol untuk diusung sebagai capres. Susi justru mempertanyakan parpol mana yang ingin menariknya. Lebih jauh, Susi ogah membeberkan ketum parpol mana yang sering dia temui itu. “Ya banyak. Kalau ketemu hari-hari ya kan makan bareng. Ke tempat hajatan ketemu,” imbuh Susi.
2. Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi) mendeklarasikan Susi Pudjiastuti maju di Pilpres 2024. Deklarasi ini digelar di Graha Ardhya Garini, Jakarta Timur, Minggu (3/7) siang. “Pada hari ini izinkan kami mendeklarasikan keberadaan komunitas kami. Dengan ini mendeklarasikan komunitas Kopi Susi ini sebagai langkah konkrit kami dalam mengenalkan sosok Ibu Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin di masa depan,” ujar Amri selaku salah satu perwakilan Kopi Susi saat membacakan teks deklarasi.
Ketua Panitia Acara Kopi Susi Virawati menjelaskan, pihaknya melihat Susi Pudjiastuti sebagai sosok yang ideal dan tegas. Dia menyatakan Kopi Susi awalnya terbentuk dari media sosial. Selain itu, Virawati menepis kalau komunitas ini dibiayai pihak tertentu, termasuk oleh Susi Pudjiastuti.
“Oligarki dia enggak suka, polarisasi dia enggak demen. Kita penginnya seperti itu, berniat memajukan Ibu Susi sebagai calon presiden,” tuturnya. Virawati mengatakan Kopi Susi akan mencoba memperkenalkan kembali Susi Pudjiastuti yang pernah menjadi menteri. Menurutnya, Susi adalah calon presiden alternative yang patut dipertimbangkan. “Dari gerakan Ibu Susi pas jadi menteri, melihat memandang jauh ke depan untuk Indonesia-nya sendiri,” imbuh Virawati.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan Susi Pudjiastuti agar membangun komunikasi politik dengan parpol bila ingin maju sebagai Capres 2024. “Kalau Ibu Susi ingin maju menjadi presiden menurut saya sebaiknya adalah membangun komunikasi politik dengan partai politik,” kata Ahmad Ali, Minggu (3/7).
Ali mengatakan akan lebih menarik jika Susi juga menegaskan apa saja yang nantinya akan dilakukan ketika menjadi presiden. Penegasan dari Susi itu dinilai sebagai suatu hal yang menarik. “Menarik kalau kemudian penegasan apa yang akan dibawa oleh Bu Susi menjadi presiden, ya kan bukan hanya sekadar deklarasi okeh relawan kita tidak tahu apa yang akan dilakukan kan sulit,” ujarnya.
3. Pengamat ekonomi dan politik Fuad Bawaier mengajukan pertanyaan, apakah misi Presiden Jokowi berhasil khususnya menghentikan perang Ukraina – Rusia? Menurut mantan Menkeu itu, rasanya terlalu berlebihan bila mengatakan misi atau kedatangan Jokowi mampu atau berhasil menghentikan perang Ukraina-Rusia. Sebab, konsep perdamaiannya saja tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak ada, atau memang tidak diumumkan ke publik. Banyak yang menduga perjalanan Presiden Jokowi ini menyerupai perjalanan Presiden Suharto ke Bosnia dulu.
‘’Meskipun perjalanan Jokowi nampaknya gagal mengakhiri perang, tetapi bukan berarti gagal. Sebab sekurang kurangnya Jokowi telah menunjukkan upayanya mengamalkan Pembukaan UUD 1945 yaitu mengupayakan perdamaian dunia. Disamping tentunya dalam rangka menyukseskan posisinya sebagai Presidensi G20,’’ ujar Fuad Bawazier dalam rilis yang dikirim ke redaksi reporter.id, kemarin.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai peluang Indonesia untuk menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia masih terbuka lebar. Walau ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung selepas kunjungan Presiden Jokowi, Anton menilai peluang perundingan damai tetap dapat terjadi. “Sekalipun secara kekuatan politik relatif, Indonesia masih kalah dari Rusia, akan tetapi Indonesia mempunyai peluang untuk jadi mediator,” kata Anton. Minggu (3/7).
Menurut Anton, saat ini posisi Rusia maupun Ukraina masih belum berada pada posisi hurting stalemate atau sama-sama mengalami kerugian besar. Yang dimaksud hurting stalemate adalah kondisi eskalasi konflik tinggi sehingga keduanya sama-sama merasa lelah dengan konflik bersenjata.
Politisi PKB Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai misi perdamaian Presiden Jokowi tidak gagal meski Rusia masih melancarkan serangan ke Ukraina. Pernyataan itu dilontarkan Yenny menanggapi banyak pihak yang menilai Presiden Rusia Vladimir Putin tak menggubris seruan damai Jokowi saat keduanya bertemu lantaran masih terus menggempur Ukraina.
“Misi kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia tidak bisa ditafsirkan gagal hanya karena Putin tetap melakukan serangan ke Ukraina,” kata Yenny dalam sebuah utas yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Sabtu (2/7).
Yenny mengamati banyak sasaran yang ingin dicapai Jokowi. “Selain menghentikan konflik bersenjata, yang tidak kalah pentingnya, misalnya: mengamankan rantai pasokan bahan makanan dan energi,” kata putri almarhum Gus Dur tersebut.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang melawat ke Rusia dan Ukraina di tengah situasi perang antar-kedua negara. Menurut Djarot, Jokowi menjadi pemimpin negara di Asia yang pertama melakukan hal tersebut. “Ini tanggung jawab beliau (Jokowi) sebagai presidensi G20. Jadi kita apresiasi betul kita dukung,” kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/7).
Djarot mengatakan, kunjungan ke Rusia dan Ukraina juga menjadi contoh bahwa Jokowi melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia. Ia menilai, kunjungan Jokowi juga sebagai manifestasi bahwa garis politik Indonesia adalah bebas dan aktif. “Maka kita harus apresiasi. Kita harus dukung untuk membangun perdamaian antara Rusia dan Ukraina,” ujarnya.
Meski demikian, Djarot memahami bahwa kunjungan itu tak langsung membuat Rusia dan Ukraina berdamai. “Apakah (kunjungan Jokowi) langsung bisa damai dan menghentikan perang itu? Enggak bisa pak Jokowi sendiri. Artinya seluruh dunia juga ikut mendorong perdamaian abadi itu,” tutup mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
4. MenPAN-RB ad interim Mahfud MD menilai Presiden Jokowi memiliki penilaian lengkap tersendiri untuk memilih dan menentukan siapa pengganti Tjahjo Kumolo. “Saya yakin Presiden mempunyai perangkat penilaian yang lengkap untuk memilih orang yang tepat menjadi menteri. Oleh sebab itu saya tak punya preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Pak Tjahjo Kumolo,” kata Mahfud, Minggu (3/7).
Menurut Mahfud, Jokowi sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan mengingat masih dalam suasana duka. “Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu bela sungkawa,” ujarnya.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya soal pengganti Menpan-RB Tjahjo Kumolo kepada Presiden Jokowi, PDIP tidak pernah minta jatah. “Kita masih dalam suasana duka, tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/7).
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa PDI-P belum berpikir mengajukan nama pengganti Tjahjo ke Jokowi. Djarot menegaskan, partainya juga tidak pernah berpikir bahwa kursi pengganti Tjahjo di Menpan-RB harus dari PDI-P.
5. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, koalisi Partai Gerinda dan PKB cukup ideal, namun ia menyarankan, sebaiknya yang diusung adalah Prabowo Subianto dan Gubenur Jatim Kofifah Indar Parawansa sebagai capres dan cawapres 2024. Duet ini dinilai cukup efektif untuk merebut suara konstituen ketimbang mengusung duet Prabowo-Muhaimin Iskandar.
“Akan memiliki opportunity politik yang lebih tinggi jika ada sosok lain yang diajukan PKB mendampingi Prabowo, seperti Khofifah misalnya,” tutur Ari, Sabtu (2/7). Sebab, masyarakat punya respon positif atas kinerja Prabowo dan Khofifah sebagai pejabat publik.
“Prabowo yang moncer di survei, korelasinya adalah dengan posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Di mata publik, kinerja Prabowo bagus, dan berhasil membawa kemajuan di sektor pertahanan,” kata dia. “Demikian juga Khofifah, posisinya sebagai Gubernur Jawa Timur membawa implikasi kinerjanya disambut positif oleh publik,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif LSI sekaligus pengamat politik Djayadi Hanan menilai sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum bisa mengikat para pemilih dari warga Nahdlatul Ulama (NU) bila mencalonkan diri sebagai Capres 2024. “Untuk itu diperlukan figur yang bisa ikat semua itu [pemilih NU]. Nah Cak Imin dianggap belum mampu mengikat itu. Buktinya elektabilitasnya sampai hari ini masih di bawah seperti kata Mbak Yenny,” kata Djayadi dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Minggu (3/7).
Djayadi lantas melihat hasil survei menunjukkan elektabilitas Cak Imin sebagai Capres masih minim. Padahal, masyarakat Indonesia yang mengaku sebagai anggota NU aktif dan nonaktif sampai 21 persen. Sementara warga Indonesia yang terafiliasi dengan budaya NU ada sekitar 50 persen.
Waketum PKB menekankan koalisi Partai Gerindra dan PKB belum membahas nama capres dan cawapres yang akan diusung. Itu merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Belum dibahas secara resmi terkait capres cawapres. Biar itu menjadi kewenangan kedua ketum partai PKB dan Gerindra,” ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi, Minggu (3/7). Jazilul menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah membangun koalisi Gerindra-PKB. Dia mengatakan, kedua partai harus bisa saling memberi manfaat, melengkapi, dan menguatkan. “Ibarat lebah dan bunga,” tuturnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengaku partainya tak mempersoalkan koalisi yang telah dibentuk Partai Gerindra dan PKB. Kata dia koalisi tersebut tak bermasalah bagi PDI-P, apalagi keduanya sama-sama partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Gerindra sama PKB bekerja sama ya bagus-bagus saja. Kan memang harus rukun, harus baik. Kan Gerindra dan PKB pendukung Jokowi,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/7). Terkait koalisi, Djarot menegaskan kembali, partainya tidak mengenal istilah tersebut. Karena, sistem sistem tata negara kita adalah presidensial, sehingga tidak dikenal istilah koalisi.
6. Sebanyak 46 WNI gagal beribadah haji lantaran ketahuan menggunakan visa furoda tidak resmi dari Malaysia dan Singapura. Haji furoda adalah pelaksanaan haji memanfaatkan visa mujamalah yang didapat langsung dari pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaannya bisa dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Indonesia.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan 46 calon haji furoda itu kini sudah dipulangkan ke Indonesia usai sempat di Jeddah. Hilman mengatakan 46 orang tersebut sudah mengenakan pakaian ihram namun tidak melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), bukan travel yang biasa memberangkatkan jamaah haji khusus. “Dokumen juga tidak seperti disyaratkan Pemerintah Arab Saudi. Tentu saja karena tidak gunakan PIHK yang resmi maka mereka tidak lapor, ini sayang sekali,” kata Hilman di Mekkah, Sabtu (2/7).
Wakil Menteri Agama I Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih biro perjalanan bagi yang ingin berhaji dengan visa mujamalah (non kuota) atau haji furoda.
“Harapan kami agar betul-betul dilaksanakan oleh travel yang memiliki izin dan juga punya pengalaman sebagai travel yang tingkat pelayanan baik dan kualitasnya juga memuaskan,” kata Zainut yang juga Naib Amirul Hajj di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (3/7).
Dia mengatakan, visa mujamalah atau haji furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, diharapkan betul-betul diselenggarakan oleh travel yang berizin dan berpengalaman. Zainut mengaku sangat prihatin karena masih terjadi kasus penggunaan visa tidak resmi untuk berhaji.
7. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengeklaim bakal menggelar unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia terkait isu meninggalnya 149 buruh migran di pusat-pusat penahanan imigrasi di Sabah. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi besar-besaran ke Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta terkait dengan kasus buruh migran ini. Malaysia harus bertanggung jawab atas meninggalnya WNI di pusat-pusat penahanan imigrasi yang menjadi otoritasnya” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, Minggu (3/7).
“Sebagai partai politik yang berbasis buruh, kami memperingatkan Pemerintah Malaysia agar lebih manusiawi dalam memperlakukan buruh migran,” tegasnya. Said menyebutkan, Partai Buruh mengutuk keras dan menyesalkan tragedi itu. Dia juga memastikan akan melayangkan gugatan ke mahkamah internasional.
8. Politisi PDIP Puan Maharani mengatakan Presiden RI Pertama, Bung Karno yang juga kakeknya berperan membangun komunikasi antarbangsa dan negara. Puan menyebut Bung Karno menjadi arsitek kemerdekaan sejumlah negara di dunia.
“Menurut saya Bung Karno yang aktif membangun jembatan antarbangsa, di situlah beliau menjadi arsitek kemerdekaan bangsa-bangsa dengan semangat membangun tatanan dunia baru,” kata Puan dalam sambutannya dalam diskusi Bung Karno di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (3/7).
Puan mengatakan karena perannya tersebut, Sukarno mendapat gelar doktor honoris causa di bidang teknik sains dari Universitas Berlin, Jerman. “Mengapa mereka ingin menganugerahi gelar itu kepadanya? Ternyata presiden Universitas Berlin mengatakan, menurut mereka Presiden Bung Karno telah membuat jembatan (komunikasi) yang hebat,” ujarnya.
Bung Karno, kata Puan, sempat bingung kala dianugerahi gelar kehormatan tersebut. Pihak panitia pun lalu menjelaskan kepada kakeknya bahwa Bung Karno berjasa dalam membangun jembatan komunikasi antarnegara-negara di dunia.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Polri selalu mengedepankan humanisme dalam menjalankan fungsinya. Ketua Dewan Kehormatan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri ini juga meminta seluruh jajaran Polri selalu bersama rakyat. “Kemarin, tanggal 1 Juli, kita sudah merayakan Hari Bhayangkara, yang mana saya selalu menyampaikan bahwa Polri beserta seluruh jajarannya dan tentu saja keluarga besar putra putri purnawirawan dari keluarga Polri harus selalu bersama rakyat, harus selalu mengedepankan hal-hal yang humanis,” kata Puan Maharani ketika membuka acara FunWalk KBPP Polri di Gate H Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/7), Puan berpandangan, dengan mengedepankan humanisme, Polri dapat menyatu bersama rakyat.
Ketua DPR Puan Maharani mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan di ruang publik untuk mengantisipasi penyebaran di tengah meningkatnya kasus Covid-19. Menurut Puan, warga harus tetap mengenakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan, saat berada di ruang terbuka. “Kita tetap sebenarnya mengantisipasi dengan menjaga prokes. Di tempat tertutup itu perlu menggunakan masker, di situasi outdoor (di luar ruangan/tempat terbuka) pun prokes tetap harus dilakukan,” kata Puan kepada wartawan usai melakukan FunWalk Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Gate H Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/7).
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah menggiatkan penggunaan masker, menerapkan testing dan menggalakkan kampanye vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk saat ini. Imbauan itu menanggapi tren kenaikan kasus infeksi harian Covid-19 yang disebabkan penyebaran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.
Menurut Dicky, ketiga cara itu harus diterapkan bersama-sama supaya efektif dalam mengendalikan kenaikan kasus Covid-19. “Bukan hanya mengandalkan pada vaksin ya, booster khususnya, tapi juga masker ini penting sekali karena vaksin tidak menjamin orang tidak terinfeksi,” kata Dicky, Minggu (3/7).
9. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman yakin Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah mengundurkan diri. Seperti diketahui, Lili akan menjalani sidang etik 5 Juli 2022 karena dilaporkan terkait dugaan penerimaan fasilitas dan akomodasi menonton MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika.
“Saya berharap info mengundurkan diri itu benar adanya. Dan saya yakin benar bahwa Bu Lili sudah mengundurkan diri karena toh nanti ujungnya keputusan dewan pengawas kalau ini jadi sidang etik pasti putusannya adalah meminta Lili mengundurkan diri,” kata Boyamin kepada wartawan, Minggu (3/7).
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK tetap menggelar sidang etik meskipun Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikabarkan telah mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Sidang etik Lili itu berkaitan dengan dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu.
“Untuk isu dugaan pengunduran diri yang bersangkutan, penting ditekankan, seorang pimpinan KPK dikatakan sah berhenti jika disertai dengan keluarnya Keputusan Presiden. Jadi, selama Keppres pemberhentiannya belum dikeluarkan oleh Presiden, maka Dewan Pengawas harus tetap menggelar sidang etik terhadap saudari Lili,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Minggu (3/7).
ICW, kata Kurnia, juga mendesak Dewas KPK untuk melaporkan ke Kepolisian, Kejaksaan Agung atau pun KPK bila Lili terbukti melanggar etik. Sebab, kasus dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika sudah masuk gratifikasi. (HPS)
