Mendag Zulkifli Hasan (net)
Salah satu isu menarik yang menjadi pergunjingan publik pagi ini adalah teguran Presiden Jokowi terhadap Zulkifli Hasan yang belum genap satu bulan jadi Menteri Perdagangan. Teguran itu disampaikan setelah Zulhas ketahuan bagi-bagi minyak goreng gratis ke warga di Bandar Lampung dengan permintaan agar mereka memilih putrinya pada pemilu mendatang. Sejumlah elit parpol dan pengamat politik juga mengecam tindakan Zulhas karena selain memalukan juga tidak memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat.
Isu kedua adalah sejumlah kejanggalan yang muncul dalam aksi polisi tembak polisi yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J. Presiden Jokowi meminta kepolisian mengusut tuntas kasus yang terjadi di rumah Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Khusus untuk mendalami kasus penembakan tersebut. ‘’Saya telah membentuk Tim Khusus yang dipimpin Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabareskrim juga ada As SDM termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal,” kata Jenderal Listyo.
Isu ketiga, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI). Dalam kategori berbasis pertanyaan terbuka terhadap responden, elektabilitas Ganjar sebesar 25,4 persen, Prabowo Subianto 19 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,8 persen. Ganjar juga memiliki elektabilitas tertinggi dalam kategori berbasis pertanyaan tertutup 14 nama tokoh. Elektabiltias Ganjar 26,8 persen, disusul Prabowo 21,4 persen dan Anies Baswedan 17,8 persen. Begitu juga dalam kategori berbasis pertanyaan tertutup 10 nama tokoh, elektabilitas Ganjar juga tertinggi yakni 27,9 persen. Prabowo 22,7 persen dan Anies Baswedan 18 persen.
Isu keempat, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku lelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan dana. Ibnu Khajar keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa sekitar pukul 22.20 WIB. “Saya lelah, saya butuh istirahat,” ujarnya sembari berupaya menghindari wartawan. Ibnu mengaku akan kembali diperiksa, Rabu (13/7) hari ini oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
Isu kelima, Lucu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto kini membela tersangka kasus korupsi. Ia memutuskan menerima tawaran PBNU menjadi kuasa hukum Mardani Maming–Bendahara Umum PBNU yang diproses hukum KPK. BW, sapaan akrabnya, rela cuti sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengadvokasi kasus Maming yang kini mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi menegur Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar fokus bekerja, terutama dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng curah. Teguran itu disampaikan setelah Zulhas kedapatan membagikan minyak goreng gratis ke warga di Bandar Lampung, namun diselipi kampanye agar mereka memilih putrinya pada pemilu mendatang. “Saya minta semua menteri fokus bekerja, kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin,” kata Jokowi di Subang, Selasa (12/7).
Jokowi menegaskan telah menugaskan Zulhas untuk menurunkan harga minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu per liter. Syukur-syukur harganya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. “Bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu atau di bawah Rp14 ribu. Paling penting itu, tugas dari saya itu,” ungkap Jokowi.
Seperti diberitakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kedapatan membagikan minyak goreng murah kepada warga saat meninjau pasar murah yang diadakan PAN di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7) lalu. Selain membagikan minyak goreng murah dengan merek Minyakita, Zulhas juga meminta warga memilih putrinya, Futri Zulya Savitri. Futri merupakan pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung 1. Kunjungan Zulhas lantas disorot mewakili dua kepentingan, yakni sebagai Mendag dan sebagai Ketua Umum PAN yang berkampanye agar rakyat mendukung putrinya.
Anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Pernyataan tersebut terkait kejadian Zulhas yang membagikan minyak goreng, tetapi sekaligus berkampanye agar masyarakat memilih anaknya, Futri Zulya Savitri sebagai calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Lampung 1. “Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, tetapi karena muncul ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics,” kata Amin, Selasa (12/7). Amin menilai Zulhas semestinya tidak bertindak seperti itu, apalagi kini ia menjabat sebagai Mendag. Kata dia, posisi Zulhas kini sebagai pejabat public, semestinya memberikan teladan bagi masyarakat soal edukasi politik.
Politisi Gerindra yang duduk di Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengatakan sebagai menteri baru hasil reshuffle kabinet, Zulhas mestinya memperbanyak prestasi bukan justru menambah kontroversi. “Ini harus jadi pelajaran bagi Bang Zul agar fokus lagi bekerja. Karena belum sebulan jadi menteri, sudah bikin kontroversi, bukan prestasi,” kata Andre, Selasa (12/7). “Itu yang kita tangkap sebulan ini. Reshuffle harusnya bisa jadi solusi bukan menimbulkan kontroversi,” sambungnya.
Anak buah Prabowo Subianto ini menegaskan, jabatan Zulhas sebagai Mendag melekat dengan statusnya sebagai Ketum PAN. Untuk itu perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan pro-kontra di tengah publik. Andre menjelaskan bahwa isu minyak goreng adalah salah satu isu sensitif di tengah masyarakat. Terlebih, setelah masyarakat harus mengalami kenaikan harga minyak selama berbulan-bulan.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai aksi Zulhas itu tidak pantas. Ia mengingatkan agar Ketua Umum PAN itu tidak mengulangi hal serupa. “Ya enggak pantas lah, dilihat publik enggak pantas, sebagai teman ingatkan aja ke Pak Zul,” kata Jazilul saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7). Menurut Jazilul sebagai ketua umum partai politik, Zulhas memang boleh berkampanye. Namun, ia menyebut bahwa Zulhas juga harus menyadari bahwa saat ini posisinya merupakan menteri yang juga bawahan Presiden Jokowi.
Jazilul mengatakan tindakan Zulhas bisa membuat malu. Selain itu, hal tersebut juga bisa dianggap publik bahwa Zulhas gagal fokus, karena saat ini dia mengemban jabatan publik. “Mestinya tidak begitu ya, kalau bahasa Jawa ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Artinya jangan keterlaluan, Kami melihat ketum partai memang boleh berkampanye, tapi ya jangan begitu banget,” ujar Jazilul.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto menilai, tindakan Zulhas yang meminta anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih di pemilihan anggota legislatif (pileg) mendatang saat membagikan minyak goreng sangtat tidak etis. Kata dia, langkah Zulhas merupakan tindakan yang tidak baik untuk menjadi contoh bagi publik. “Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (12/7).
Ia mengatakan, sebagai pejabat pulik, seharusnya Zulhas lebih bijaksana dalam menyosialisasikan ‘Minyakita’ dan tidak boleh menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga. Mulyanto minta Zulhas tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Mulyanto meminta Zulhas sebaiknya fokus mendistribusikan ‘Minyakita’ ke daerah remote, khususnya wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini tidak terjangkau minyak goreng curah. Menurutnya, langkah itu akan membuat harga minyak goreng di Indonesia bagian timur benar-benar mencapai HET.
2. Pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika, Agung Baskoro menilai, sepatutnya Zulkifli mengutamakan tugas yang diberikan Presiden Jokowi ketimbang menghadiri kegiatan partai politik. “Karena mata publik hari ini tertuju kepadanya apakah mampu mengatasi problem utama soal stabilitas harga atau ketersediaan minyak goreng,” kata Agung, Selasa (12/7).
Selain itu, Agung menyarankan supaya Zulkifli mengingat prinsip etika dan aturan main dalam politik supaya tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. “Jangan sampai, demi anak atau partai, ia malah lupa bahwa ada hal-hal prinsip yang harus tegak lurus dipegang, selain soal aturan (rule of law), yakni etika dari seorang pejabat publik (rule of ethics). Agar standar moral para pemangku kepentingan di negeri ini bisa naik kelas,” ujar Agung.
Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengungkapkan, kehadiran Mendag Zulkifli Hasan dalam kegiatan pasar murah PAN di Bandar Lampung dan membagikan minyak goreng curah merek Minyakita serta meminta warga memilih anaknya adalah tidak pantas. “Menurut saya cara yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang membagikan minyak goreng curah berlabel Minyakita sangat tidak elok dan tidak pantas,” katanya, Selasa (12/7).
Menurut Ari, Presiden Jokowi sudah memberikan tugas kepada Zulhas, untuk menurunkan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat. Ari menilai keberadaan Zulhas dalam kegiatan itu adalah wujud sikap seorang politikus yang mencampuradukkan tugas negara dan kepentingan partainya.
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan Minyakita yang sudah dibayar oleh Futri Zulya Savitri sambil meminta agar anaknya itu dipilih murni kegiatan partai. Saleh menyebut seharusnya apa yang dilakukan Zulhas diapresiasi. “Mestinya kegiatan seperti ini diapresiasi. Niatnya kan membantu masyarakat. Sekaligus menunjukkan kalau pemerintah mampu menurunkan harga minyak goreng. Sementara kita tahu bahwa persoalan minyak goreng telah banyak menyusahkan masyarakat, terutama ibu-ibu,” kata Saleh kepada wartawan, Selasa (12/7).
Saleh mengatakan kehadiran Zulhas dalam kegiatan PANsar Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7) lalu, adalah murni kegiatan partai dan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai. Dia menyebut, sebagai Ketua Umum, Zulhas juga tidak salah jika meminta agar memilih caleg PAN.
3. Ada sejumlah kejanggalan yang muncul dalam aksi polisi menembak polisi yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J. Presiden Jokowi meminta kepolisian mengusut tuntas kasus yang terjadi di rumah Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo tersebut. “Proses hukum harus dilakukan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Selasa (11/7).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada dua laporan polisi (LP) yang diusut terkait kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dia menyebutkan kasus itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Meski demikian, Listyo meminta agar penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri turut memberikan asistensi terhadap perkara tersebut.
“Kasus pidananya ada dua laporan polisi, yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan. Ancaman kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini penggunaan Pasal 289,” kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7). Listyo meminta agar penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan memperhatikan prinsip serta aturan hukum yang berlaku. Penyidik, harus mengedepankan proses penegakan hukum scientific crime investigation.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada Jumat (8/7) pekan lalu. Tim tersebut, kata Listyo, dibentuk untuk menjawab keraguan publik atas penanganan kasus itu. Ia memastikan tim akan bekerja secara profesional.
‘’Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabareskrim juga ada As SDM termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal,” kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/7). Menurutnya, Korps Bhayangkara juga telah menjalin komunikasi dengan para pengawas eksternal institusi tersebut. Kapolri menyebut, Kompolnas hingga Komnas HAM akan terlibat dalam penanganan tim itu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya mendapat banyak informasi liar terkait baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Oleh karena itu, pihaknya membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan tersebut. Menurutnya, tim ini juga untuk menjawab keraguan publik atas kasus baku tembak.
“Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar yang tentunya kita juga ingin semuanya ini bisa tertangani dengan baik,” kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).
Listyo menjelaskan tim tersebut akan dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Kemudian dibantu oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryo, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri, dan Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Selain itu, pihaknya juga mengerahkan unsur dari Divisi Propam Polri, yakni Biro Provos dan Paminal.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mengevaluasi kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) usai terjadi kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya, Polri menyebut CCTV di rumah Ferdy Sambo rusak, sehingga peristiwa sebelum, saat dan sesudah penembakan tidak terekam. “Terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing, tentunya kami sarankan memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV,” kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7). Listyo memastikan Polri mampu melengkapi kekurangan CCTV. Listyo juga mengatakan bahwa nanti bakal ada rekomendasi untuk menyelesaikan masalah teknis dari sisi pengamanan rumah pejabat Polri.
4. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memimpin langsung olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis malam (12/7). Agus tiba sekitar pukul 21.00 WIB di kediaman Ferdy atau beberapa saat usai tim dari Puslabfor dan Inafis tiba lebih dulu. Mereka terlihat memadati rumah Ferdy setelah Maghrib sekitar pukul 19.00 WIB. Belasan aparat berjaga ketat di sekitar rumah Ferdy yang menjadi TKP insiden penembakan hingga menewaskan Brigadir J oleh Bharada E. Garis polisi juga dipasang di bagian luar rumah.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait aksi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo. Ia menyoroti banyak kejanggalan dari insiden yang terjadi di kediaman Sambo itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut.
“Ada kejanggalan tentu, saya sepakat. Tapi kejanggalan itu apanya? Antar Polri bagaimana caranya tembak menembak. Kalau kau sama aku berkelahi biasa, sipil. Tapi kalau aparat begini kan ngeri bos,” kata pemilik sapaan akrab Bambang Pacul itu dalam konferensi pers, Selasa (12/7). Komisi III DPR, ujar Pacul, juga akan mengundang perwakilan dari Pengamanan Internal (Paminal) untuk memberikan penjelasan secara rinci. Namun Bambang Pacul menilai Kepala Divisi Propam Irjen Ferdy Sambo tidak perlu dinonaktifkan terkait kasus tersebut. Menurutnya, usul penonaktifan Kadiv Propam terlalu jauh. Ia juga tak setuju pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) karena belum ada confuse.
5. Keluarga Brigadir J sempat tidak diizinkan melihat luka tembak pada tubuh anggota polisi yang tewas karena adu tembak dengan anggota polisi lain, Bharada E di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, beberapa waktu lalu. Dalam video yang diterima, awalnya pihak kepolisian menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Saat itu, pihak keluarga meminta polisi yang menyerahkan untuk menjelaskan kronologi kejadian di depan keluarga.
Salah satu anggota polisi yang menyerahkan, Kombes Leo Simatupang lalu menjelaskan kronologi kejadian. Saat itu, kata dia, ada teriakan dari istri Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo hingga Bharada E mendengar teriakan tersebut. “Ketemu dengan almarhum (Brigadir J) dengan menenteng senjata. Ada apa bang? Gitu pertanyaannya, dan almarhum langsung mengacungkan senjata,” kata anggota polisi itu. Setelah itu terjadi tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J. “Polres Jakarta Selatan datang dan dilakukan otopsi dan sudah dilakukan otopsi,” lanjut dia.
Setelah kronologi itu dijelaskan polisi, pihak keluarga kemudian meminta izin untuk melihat luka tembak di tubuh Brigadir J. “Jadi kalau boleh kami minta, kami tengok dulu lubang tembaknya,” kata pihak keluarga. Namun polisi yang mengantarkan jenazah mengatakan, kalau sekedar untuk melihat wajah, silahkan tidak apa-apa. Saran saya karena diotopsi kan bagaimanapun nanti ibu melihat dengan situasi kalau sudah diotopsi itu bagaimana,” kata anggota polisi itu.
Mendengar jawaban itu, ibu Brigadir J berteriak agar diizinkan melihat keadaan anaknya. “Biarlah, Pak. Saya sanggup, karena saya yang melahirkan anakku ini. Saya akan dikuatkan Tuhan, saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini,” ucap ibu tersebut.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa empat orang saksi terkait kasus polisi tembak polisi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dalam peristiwa itu, polisi menyebut Brigadir J tewas akibat sejumlah tembakan yang dilepaskan Bharada E. “Kami saat ini sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap empat saksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto kepada wartawan, Selasa (12/7). Disampaikan Budhi, saat ini penyidik juga sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap dua orang lainnya. Namun, Budhi tak membeberkan identitas para saksi yang dimintai keterangan oleh pihak berwajib.
Polisi menyebut Bharada E yang menembak mati Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo adalah penembak nomor satu di Resimen Pelopor. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh komandan dari Bharada E. “Kami juga melakukan interogasi terhadap komandan Bharada RE bahwa Bharada RE ini sebagai pelatih vertical rescue dan di resimen pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1, kelas 1 di resimen pelopor, ini yang kami dapatkan,” kata Budhi di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (11/7).
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di rumah Kepala Divisi Propam Irjen Ferdy Sambo sudah mati sejak dua minggu lalu sehingga tak merekam peristiwa baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E. “Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut CCTV-nya rusak kurang lebih dua minggu yang lalu, sejak dua minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan (rekamannya),” kata Budhi di Mapolres Jaksel, Selasa (12/7).
Ketua RT 05 RW 01 Seni Sukarto mengaku mendapat laporan dari salah satu petugas keamanan Kompleks Polri Duren Tiga bahwa polisi sempat mengganti CCTV di sekitar rumah Irjen Ferdy Sambo saat insiden baku tembak antar dua ajudannya. Rumah Seni berjarak sekitar 100 meter dari kediaman Ferdy. Ia mengaku sempat menerima kabar ramai-ramai saat kejadian pada Jumat (8/7) sore itu. Namun, salah satu petugas keamanan menyebut hal itu acara biasa. “Waktu ditanya pun katanya itu acara biasa. Kamu tenang aja di pos aja. Itu kata Satpam satu. Satpam lain, bahwa CCTV katanya di situ diganti katanya sama Bareskrim, itu laporan Satpam sama saya,” kata Seni kepada wartawan di rumahnya, kemarin.
6. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan 4.982 desa masih berstatus sangat tertinggal pada tahun ini. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut desa dengan status sangat tertinggal paling banyak ditemukan di Papua, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Halim menjelaskan status tersebut dihitung dengan beberapa indeks yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. “Papua sebanyak 3.450 desa. Lalu, Papua Barat 606 desa dan Sumut 587 desa,” kata Halim, Selasa (12/7).
7. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden (capres) dibanding tokoh lainnya dalam hasil survei Parameter Politik Indonesia. Dalam kategori berbasis pertanyaan terbuka terhadap responden, elektabilitas Ganjar sebesar 25,4 persen. Mengungguli Menhan Prabowo Subianto 19 persen. Di urutan berikutnya ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 17,8 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7,9 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 3,4 persen. Lalu Menparekraf Sandiaga Uni 2,9 persen, Basuki Tjahaja Purnama 2,6 persen, serta Tri Rismaharini 1,5 persen. Tokoh lainnya memiliki elektabilitas di bawah 1 persen.
Ganjar Pranowo juga memiliki elektabilitas tertinggi dalam kategori berbasis pertanyaan tertutup 14 nama tokoh. Elektabiltias Ganjar sebesar 26,8 persen, mengungguli Prabowo 21,4 persen dan Anies Baswedan 17,8 persen. Begitu pun dalam kategori berbasis pertanyaan tertutup 10 nama tokoh. Elektabilitas Ganjar mencapai 27,9 persen. Diikuti Prabowo 22,7 persen dan Anies Baswedan 18 persen.
Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menyebut, pemilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam elektabilitas peta politik Pilpres 2024 banyak berasal dari lulusan perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno dalam konferensi pers laporan hasil survei opini publik peta politik terkini pilpres pada Selasa (12/7). “Tamatan perguruan tinggi menjadi dominasi Anies dengan 35,0 persen,” kata Adi Prayitno. Sedangkan pesaing terdekat Anies di kalangan pemilih lulusan perguruan tinggi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan angka 23,1 persen, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 16,2 persen.
8. Ketua Umum DPP Jarnas Mileanies Muhammad Ramli Rahim mengatakan wacana duet Puan Maharani dengan Anies Baswedan bukanlah ide menarik dan berpotensi mengurangi dukungan dari relawan. “Relawan Anies di seluruh Indonesia hampir pasti akan membubarkan diri jika wacana tersebut berubah menjadi realitas. Sepanjang interaksi kami dengan Pak Anies Baswedan, tak pernah sekalipun ada wacana Anies cawapres, jika Anies menginginkan posisi cawapres, itu sudah terwujud pada Pilpres 2019 lalu saat Prabowo Subianto mengajak Anies jadi cawapres,” kata Ramli dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7). Menurutnya, kala itu, tak kurang dari tiga kali Prabowo meminta Anies jadi cawapres. Namun, ajakan tersebut tidak diterima oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Padahal, kata dia, tak ada kerugian apapun bagi Anies jika menerima tawaran cawapres.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto respons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut duet Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan pasangan yang bagus dan bisa membuat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Ia mempertanyakan posisi Bahlil yang menjodoh-jodohkan duet Pilpres 2024. Bambang Pacul pun mempertanyakan apakah pernyataan Bahlil yang merupakan Menteri Investasi tersebut masuk akal atau tidak.
“Kalau statement seseorang, kita bicara Bahlil itu sebagai apa? Standing position-nya sebagai apa Bahlil? Pak Bahlil sekarang standing position-nya adalah Menteri Investasi, BKPM, betul ya? Lah statement bahas capres-cawapres itu masuk akal nggak, ya itu mari kita coba dudukkan,” ucapnya. Atas dasar itu, dia menyatakan, Bahlil sedang menyampaikan pandangan sebagai orang awam saat menyebut duet Puan dan Anies sebagai pasangan bagus untuk Pilpres 2024.
9. Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku lelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan dana. Ibnu Khajar keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa sekitar pukul 22.20 WIB. “Saya lelah, saya butuh istirahat,” ujar Ibnu Khajar sembari berupaya menghindari wartawan usai diperiksa. Dia mengaku akan kembali diperiksa pada Rabu (13/7) oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Atas dasar itu, ia mengaku ingin istirahat. “Besok diperiksa lagi. Akan tetapi, enggak tahu jam berapa,” kata Ibnu.
Kepala Subdirektorat (Kasubdit) IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Andri Sudarmaji mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Ahyudin dan Ibnu Khajar pada hari Rabu (13/7) sekitar pukul 11.00 WIB. “Dilanjut besok pukul 10.00 atau 11.00-an,” kata Andri.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Boeing menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial CSR. Semula, dana diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban. Sebagai kompensasi tragedi kecelakaan, Boeing memberikan dua santunan, yakni uang tunai kepada para ahli waris masing-masing sebesar US$144.500 atau sebesar Rp2,06 miliar, dan bantuan non tunai dalam bentuk CSR.
Namun dana yang diberikan diduga dikelola dengan tidak transparan dan menyimpang. Beberapa diantaranya, kata polisi, digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi organisasi filantropi itu. Dalam mengusut kasus ini, polisi mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
10. Lucu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto kini membela tersangka kasus korupsi. Ia memutuskan menerima tawaran PBNU menjadi kuasa hukum Mardani Maming–Bendahara Umum PBNU yang diproses hukum KPK. BW, sapaan akrabnya, rela cuti sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengadvokasi kasus Maming yang kini mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “Jadi, saya cuti kalau saya hadapi kasus besar seperti ini. Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipertukarkan dan dipertaruhkan di situ. Itu sebabnya dengan terhormat saya mengambil amanah atas penunjukkan dari PBNU,” ujar BW kepada wartawan, Selasa (12/7).
Kuasa Hukum Mardani Maming, Denny Indrayana menuding penetapan tersangka kliennya merupakan buntut konflik dengan pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Hal tersebut disampaikan Denny lantaran selama ini sudah banyak pihak yang harus berurusan dengan hukum usai berkonflik dengan pemilik PT Jhonlin Group itu. Karenanya, ia menilai kliennya tengah dikriminalisasi lewat penetapan tersangka oleh KPK.
“Tidak sedikit pengusaha di Kalsel (Kalimantan Selatan) jika berkonflik dengan Andi Samsudin Arsyad (Haji Isam) ini berhadap dengan kasus kriminalisasi,” ujarnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (12/7). Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini memandang, perkara yang menjerat kliennya di KPK tersebut bukan permasalahan hukum, melainkan murni akibat persaingan bisnis semata.
KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) Mardani Maming murni penegakan hukum alias tak terkait dengan kepentingan bisnis. Hal itu disampaikan KPK merespons tudingan pengacara Maming sekaligus mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dalam agenda sidang Praperadilan di PN Jaksel, Selasa (12/7).
“Kami tegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum karena telah ditemukan adanya kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Selasa (12/7). Ali menilai BW– sapaan karib Bambang Widjojanto– mencoba menggiring opini publik dengan mengatakan kasus Maming merupakan isu transaksi bisnis. “Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini substansi perkara ini tanpa berdasarkan argumentasi hukum yang tepat,” ungkap Ali.
11. Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penangkapan pejabat BPN ini diduga terkait kasus sindikat mafia tanah. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi membenarkan penangkapan pejabat BPN tersebut. Pejabat BPN berinisial PS ini ditangkap di Depok, Selasa (12/7) malam. “Benar, Saudara PS, yang merupakan salah satu pejabat di BPN Kota Jakarta, telah kami tangkap di Depok,” ujar Kombes Hengki saat dikonfirmasi, Rabu (13/7).
PS merupakan Ketua Adjudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di wilayah kota Jakarta. Hengki mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan secara detail terkait penangkapan pejabat BPN tersebut. Hengki menyampaikan penangkapan pejabat BPN ini tak lepas dari dukungan Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN. Hengki mengatakan perkara ini sangat memprihatinkan. Modus operandi yang dilakukan para tersangka disebutnya tergolong baru dan belum pernah terungkap. Dia menduga telah menimbulkan banyak korban.
12. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Petrus Reinhard Golose menyatakan sikap menolak legalisasi ganja untuk segala keperluan termasuk untuk medis. Ia lebih mementingkan generasi muda dibandingkan melegalkan barang haram tersebut. “Saya sebagai Ketua BNN, saya lebih cenderung menyelamatkan generasi muda Indonesia, generasi bangsa ini daripada melegalkan, itu sikap BNN,” kata Golose kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).
Golose menyebutkan ganja tersebut saat ini masih masuk dalam golongan satu. Meskipun, kata dia, Perserkatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menurunkan level keberbahayaan ganja dari 4 menjadi 1. Meski demikian, Golose menyebutkan PBB menyerahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing untuk bersikap atas penggunaan ganja tersebut. “Saya sampaikan tidak ada sekarang legalisasi, sekarang baru ada isu-isu diantara kalian,” jelasnya.
Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait rehabilitasi bagi para penyalahguna atau pecandu narkoba. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala BNN RI Komjen Petrus Golose dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/7).
Menurut Petrus, tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelamatkan generasi-generasi muda agar bebas dari narkotika. Ia mengatakan, kerja sama ini nantinya bertujuan mengutamakan penyalahguna atau pecandu narkotika untuk direhabilitasi. Dengan demikian, penyalaguna narkoba itu tidak masuk melalui sistem kriminal. “Jadi pada saat kita, kalau dia hanya sebagai pengguna terus kita tidak selamatkan maka dia akan masuk di dalam proses kriminalisasi sistem. Dan ini akan kita jaga, kita cegah ada yang disebut dengan tim asesmen terpadu,” katanya lagi.
Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose membenarkan adanya 3 oknum TNI yang ditangkap terlait kasus narkoba. Diduga, ketiga anggota TNI itu terlibat proses pemindahan narkoba jenis ganja. “Benar,” kata Petrus di Mabes Polri , Jakarta, Selasa (12/7). Kendati demikian ia belum menejaskan lebih lanjut soal rincian kasus dan peran oknum TNI itu. Menurut dia, BNN akan merilis kasus tersebut dalam waktu dekat. “Itu nanti kita rilis 2 hari lagi,” tutur dia.
13. Sidang enam orang terdakwa pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando kembali digalar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (13/7) dengan agenda putusan sela. Enam itu adalah Marcos Iswan bin M Ramli, Komar bin Rajum, Abdul Latif bin Ajidin, Al Fikri Hidayatullah bin Djulio Widodo, Dhia Ul Haq bin alm Ikhwan Ali, dan Muhammad Bagja bin Beny Burhan. Adapun putusan sela ini akan menentukan apakah majelis hakim PN Jakarta Pusat bakal meneruskan atau tidak proses peradilan perkara tersebut.
“Agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi terdakwa,” ujar kuasa hukum Ade Armando, Muannas Alaidid, Rabu pagi. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, keenam orang pengroyok Ade Armando itu didakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama. Perkara tersebut dicatat pada nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara yakni pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat.
14. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Toya Wening Kota Solo berinisial TAS ditahan Polresta Surakarta atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ia diduga melakukan perbuatan tersebut 12 kali selama periode 3 Desember 2021 hingga 1 April 2022. Kapolresta Surakarta Kombes Ade Safri Simanjuntak menerangkan tersangka ditahan pada 5 Juli 2022 usai beberapa kali menggerayangi tubuh korban.
Perbuatan asusila itu dilakukan di beberapa tempat di Solo. Di antaranya di mobil milik tersangka, mobil milik ibu korban, hingga kolam renang di beberapa hotel di Solo. “Perbuatan cabul yang dilakukan tidak sampai hubungan badan. Tapi setidaknya 12 kali perbuatan itu dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang masih berstatus pelajar SMA,” katanya, Selasa (12/7). Ade menjelaskan TAS mengenal korban dari teman masa kecilnya yang merupakan ibu dari korban.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta polisi mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh pejabat PDAM Toya Wening Solo. “Sudah diproses Pak Kapolres. Masalah hukum saya serahkan ke Pak Kapolres,” kata Gibran, Selasa (12/7). Putra Presiden Jokowi ini menegaskan harus ada pendampingan hukum untuk korban, apalagi usia korban yang masih di bawah umur. “Yang jelas saya selaku Wali Kota Surakarta, para pimpinan PDAM, dan Dewan Pengawas langsung action begitu laporan diterima. Saya juga mengapresiasi korban yang berani speak up (mengungkap),” katanya. Gibran memastikan pejabat PDAM Toya Wening Solo yang diduga melakukan pencabulan sudah tidak lagi bertugas alias sudah dicopot dari jabatannya. (HPS)
