HOT ISU PAGI INI, POLITISI PDIP YANG JADI BURON BERTAMBAH SATU LAGI

oleh
oleh

Politisi PDIP Mardani Maming (net)

 

Isu menarik hari ini, Politisi PDIP yang menjadi buronan KPK bertambah satu orang lagi, yakni Ketua DPD PDIP Kalsel, menyusul politisi PDIP lainnya, Harun Masiku yang telah ditetapkan KPK sebagai buron. Pada Selasa (26/7) kemarin, KPK resmi memasukkan nama Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ada ungkapan menggelitik dari statemen pengamat politik dari Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo terkait dua politisi  PDIP yang menjadi buron KPK itu. Ia berharap, PDIP bisa memaksa dua kadernya tersebut agar segera menyerahkan diri.

Isu kedua, Proses autopsi ulang bagi jasad Brigadir J dilaksanakan hari ini, Rabu (27/7) di Muaro Jambi, Jambi. Saat proses autopsi ulang, pengacara berharap seluruh bagian tubuh diperiksa. Kuasa hukum keluarga Brigader J, Kamaruddin Simanjuntak mengeklaim, dirinya memiliki saksi kunci atas kematian anggota polisi tersebut. Ia juga mengeklaim sosok peneror yang membuat Brigadir J ketakutan hingga menangis. Sementara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan, menurut dugaan sementara, Brigadir J kemungkinan ditembak dari jarak berlainan.

Isu ketiga, Bareskrim Polri mengungkap 10 perusahaan cangkang milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bergerak di bidang bidang investasi, finance, retail, logistik, digital dan periklanan, event organizer (EO), dan juga dalam bentuk yayasan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan menduga, 10 perusahaan cangkang tersebut digunakan untuk menggelapkan dana. Kuasa hukum mantan pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, Teuku Pupun, membantah lembaga pengumpul donasi itu memiliki perusahaan cangkang. “Enggak ada yang salah dengan perusahaan tersebut, karena keberadaan perusahaan tersebut bukan untuk mengendapkan dana,” ujar Pupun, Selasa (26/7).

Isu keempat, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta rombongaan tiba di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7) dini hari setelah menempuh perjalanan tiga jam dari Beijing, China. Dikutip dari siaran pers, pesawat Garuda Indonesa GIA-1 yang membawa Jokowi dan rombongan mendarat di Bandar Udara Haneda, Tokyo, pukul 00.30 waktu setempat. Setibanya di Jepang, Jokowi disambut Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Miyake Shingo, Dubes Jepang untuk RI Kanasugi Kenji, Duves RI di Tokyo Heri Akhmadi dan sejumlah pejabat lainnya. Sebelum bertolak ke Jepang, Jokowi lakukan pertemuan antara dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping pada Selasa (26/7), membahas penguatan kerja sama antarkedua negara.

Isu kelima, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana di PT Waskita Beton Precast, Tbk mencapai Rp 2,5 triliun. Dalam kasus ini Kejagung tetapkan empat tersangka. Yakni, Agus Wantoro selaku pensiunan PT Waskita Beton Precast, Agus Prihatmono selaku General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk. Benny Prastowo selaku Manager Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Tbk, dan Anugrianto selaku pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast, Tbk. Berikut isu selengkapnya.

 

1.Politisi PDIP yang menjadi buronan KPK bertambah satu orang lagi, yakni Ketua DPD PDIP Kalsel, Mardani Maming, menyusul politisi PDIP lainnya, Harun Masiku yang telah ditetapkan KPK sebagai buron. Pada Selasa (26/7) kemarin, KPK resmi memasukkan nama Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam pernyataannya, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

“Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. “KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala,” kata Ali Fikri.

 

Ada ungkapan menggelitik dari statemen pengamat politik dari Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo terkait dua kader PDIP yakni Harun Masiku dan Mardani Maming yang kini menjadi buron KPK. Ia berharap, PDIP bisa memaksa dua kadernya tersebut segera menyerahkan diri. Menurut dia, langkah itu perlu diambil PDIP untuk menjaga wibawa partai.
“Langkah konkret PDIP ya, mendorong bahkan kalau bisa memaksa kadernya yang sekarang buron untuk menyerahkan diri ke KPK,” kata, Selasa (26/7). Adi menilai, sebagai partai penguasa, PDIP semestinya bisa mengontrol kader-kadernya, apalagi bertalian dengan kasus hukum.

 

2. Sementara itu, PDIP tak akan mengintervensi proses hukum salah satu kadernya, Mardani Maming yang dilakukan oleh KPK. Maming merupakan ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu dan dia telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin usaha pertambangan (IUP). “PDIP senantiasa menghormati segala proses hukum yang berjalan dan karenanya pula tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum manapun termasuk KPK dalam perkara ini,” kata Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP, M. Nurdin dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7).

 

Anggota tim kuasa hukum Mardani Maming, Denny Indrayana, menolak status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disematkan KPK kepada kliennya. Denny menyampaikan itu dalam sidang lanjutan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/7). Mulanya, tim Biro Hukum KPK menyerahkan lampiran yang memuat informasi DPO atas nama Mardani Maming kepada hakim tunggal Hendra Utama Sotardodo. Setelah itu, hakim mempersilakan pemohon dalam hal ini diwakili Denny untuk memberikan respons.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi berharap Bendahara Umum PBNU Mardani Maming kooperatif terhadap proses hukum. Harapan itu disampaikannya merespons status Maming yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK. “Kita berharap agar beliau bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum,” kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu, Selasa (26/7). Kata dia, kalau Maming merasa tak bersalah, seharusnya bisa dilakukan pembuktian di pengadilan.

 

3. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya meyakini Bendahara Umumnya Mardani Maming akan menyerahkan diri ke KPK. Seperti diketahui, Maming telah menjadi tersangka korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan dia kini berstatus sebagai buron KPK. “Tentu kita harapkan menyerahkan diri. Saya yakin dia akan menyerahkan diri,” kata Gus Yahya ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, DIY, Selasa (26/7). Gus Yahya tak tahu kasus dugaan korupsi yang menjerat Maming hingga menjadi buronan KPK. Ia menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Bareskrim Polri menyatakan akan membantu KPK memburu mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hal itu dilakukan pihaknya meskipun sampai saat ini belum ada permintaan bantuan secara resmi yang dilayangkan oleh KPK. Dedi menjelaskan pihaknya akan membantu Lembaga Antirasuah untuk mencari dan memburu keberadaan Mardani. Semua informasi dan perkembangan proses pencarian, kata dia, juga akan dikoordinasikan kepada KPK.

“Sudah saya tanyakan Direktur Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) surat permintaan bantuan belum diterima. Tapi pada prinsipnya Direktorat Pidana Umum akan maksimal membantu pencarian,” ujar Dedi, Selasa (26/7). Seperti diketahui, KPK resmi memasukkan Mardani dalam DPO pada Selasa (26/7). Sebelumnya, Maming sempat mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai tersangka sebanyak dua kali.

 

Kuasa Hukum Mardani Maming, Denny Indrayana optimis kliennya menang melawan KPK dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Rabu (27/7) hari ini. Ia minta status kliennya dibatalkan. “Ya, pukul 13.00 WIB sidang pembacaan putusan praperadilannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/7). “Dari perjalanan sidang, kami optimistis ada harapan untuk meluruskan penanganan perkara yang dilakukan KPK dan insyaallah bisa mendapatkan hasil terbaik berupa pembatalan status tersangka bagi Mardani Haji Maming,” ujarnya.

4. Proses autopsi ulang bagi jasad Brigadir J dilaksanakan hari ini, Rabu (27/7) di Muaro Jambi, Jambi. Saat proses autopsi ulang, pengacara berharap seluruh bagian tubuh diperiksa. Pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengatakan pihak keluarga, dokter, dan para penyidik serta pejabat-pejabat yang ada melakukan pertemuan. Tim dokter yang akan melakukan autopsi dari RSCM, RSPAD, rumah sakit Angkatan Laut, Universitas Andalas, dan Universitas Udayana. “Termasuk dokter yang ada di rumah sakit ini ada juga masuk ke dalam tim yang akan melakukan pemeriksaan besok,” katanya saat gelar pers di halaman luar RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Rabu (27/7).

Secara khusus, sebagai pelapor Johnson memberitahukan ada luka-luka yang sangat penting untuk diperiksa dan dilihat, terutama luka luar, antara lain yang berada di muka dan di belakang telinga. Johnson juga membahas soal tubuh Brigadir J di bagian kemaluan dan duburnya. Hal itu disebut lantaran, ketika keluarga mengecek kejanggalan tubuh Brigadir J, tidak sampai di bagian itu.

 

Kuasa hukum keluarga Brigader J, Kamaruddin Simanjuntak mengeklaim, dirinya memiliki saksi kunci atas kematian anggota polisi tersebut. Ia juga mengeklaim sosok peneror yang membuat Brigadir J ketakutan hingga menangis. Kamaruddin menjamin saksi itu bisa dipercaya lantaran memiliki bukti pendukung berupa rekaman elektronik. “Ada saksi yang sangat spektakuler. Saksi ini menyimpan rekaman elektronik di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni 2022,” kata Kamaruddin Simanjuntak, kemarin. Menurut Kamaruddin, ancaman kepada Brigadir J terus menerus dilontarkan sejak Juni 2022.

 

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan, dugaan sementara, Brigadir J yang tewas di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo kemungkinan ditembak dari jarak berlainan. “Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tetapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami,” ujar Anam kepada wartawan pada Selasa (26/7).

Anam mengatakan, luka tembak di tubuh Brigadir J terdiri dari luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Namun, ia belum ingin merinci berapa jumlah luka tembak itu. “Ada pertanyaan, kenapa kok jumlah lukanya masuk dan keluar berbeda? Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh. Sehingga jumlahnya berbeda,” kata dia.

 

5. Bareskrim Polri mengungkap 10 perusahaan cangkang milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bergerak di bidang bidang investasi, finance, retail, logistik, digital dan periklanan, event organizer (EO), dan juga dalam bentuk yayasan. “Bervariasi, ada perusahaan investasi, finance, perdagangan retail, bidang digital, periklanan, EO, pengadaan logistik, ada yayasan-yayasan, dan lain-lain,” kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji kepada wartawan, Selasa (26/7).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan menduga, 10 perusahaan cangkang tersebut digunakan untuk menggelapkan dana. “Iya (ada 10 perusahaan cangkang),” kata Whisnu kepada wartawan, Selasa (26/7). Adapun k-10 perusahaan cangkang milik yayasan ACT tersebut adalah PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, PT Global Itqon Semesta, dan enam perusahaan turunan dari PT Global Wakaf Corpora. Yakni PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.

 

Kuasa hukum mantan pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, Teuku Pupun, membantah lembaga pengumpul donasi itu memiliki perusahaan cangkang. Menurutnya, tak ada yang salah dari 10 perusahaan yang disebut polisi sebagai perusahaan cangkang ACT sebab tak ada yang berfungsi untuk mengendapkan dana. “Enggak ada yang salah dengan perusahaan tersebut, karena keberadaan perusahaan tersebut bukan untuk mengendapkan dana,” ujar Pupun saat dihubungi, Selasa (26/7).

 

Polisi akan menentukan penahanan 4 tersangka kasus penyelewengan dana donasi yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Jumat (29/7) mendatang. Penetapan itu akan dilakukan usai pemeriksaan lanjutan di hari yang sama. “Selanjutnya akan ada panggilan untuk datang pada hari Jumat,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Selasa (26/7).

 

6. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping pada Selasa (26/7) membahas penguatan kerja sama di antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan PM Li di Villa 5 Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, Jokowi menyampaikan bahwa China adalah mitra strategis Indonesia dan kedua negara telah mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang saling menguntungkan. “Dalam pertemuan dengan Premier Li saya berharap kita dapat membahas berbagai kerja sama, khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim,” kata Jokowi.

Jokowi berharap, nilai perdagangan antara Indonesia dan China yang sudah melampaui 100 miliar dollar AS dapat terus ditingkatkan. “Peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar,” ujar Jokowi. Sementara itu, pihak China menyampaikan komitmen untuk menambah impor 1 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga membahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

 

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta rombongaan tiba di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7) dini hari setelah menempuh perjalanan tiga jam dari Beijing, China. Dikutip dari siaran pers, pesawat Garuda Indonesa GIA-1 yang membawa Jokowi dan rombongan mendarat di Bandar Udara Haneda, Tokyo, pukul 00.30 waktu setempat. Setibanya di sana, Jokowi disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Miyake Shingo, Duta Besar Jepang untuk RI Kanasugi Kenji, Duta Besar RI Tokyo Heri Akhmadi, Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel Andi Nur Abad, dan Dirjen/Asisten Menteri untuk Urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Kano Takehiro. Jokowi dan Iriana lalu langsung menuju hotel tempatnya menginap di Tokyo dan melanjutkan kunjungan kerjanya Rabu pagi ini.

7. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyambut baik rencana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menentukan sikap untuk maju capres atau tidak pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut dia, semakin cepat Prabowo menentukan sikap justrusemakin baik. “Ya baguslah, kalau makin cepat dideklarasikan makin bagus,” ucap Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). “Itu bagus, kita apresiasi. Kalau perlu kita berikan karangan bunga,” kata Willy lagi.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan menjawab desakan kader untuk maju di Pilpres 2024 pada 30 Juli mendatang. “Karena itu beliau memutuskan perlu diadakannya Rapimnas. Hal yang paling penting dalam Rapimnas ini adalah untuk mendengarkan jawaban langsung dari Pak Prabowo terhadap permintaan tersebut,” kata Muzani, Senin (25/7) lalu.

 

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyebut koalisi antara partainya dengan Gerindra bakal dideklarasikan sebelum peringatan HUT RI ke-77. “Kita belum bisa sampaikan waktu tepatnya, tetapi insya Allah tidak akan jauh dari perayaan HUT kemerdekaan kita,” kata Huda, Selasa (26/7). Kata dia, soal waktu deklarasi, hal itu masih dibahas di internal koalisi. Salah satunya dilakukan dalam pertemuan elite PKB dan Gerindra di kawasan Jakarta Selatan, Senin (25/7) malam lalu.

 

8. Statemen Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut lebih baik tak usah pemilu jika berujung perpecahan, bikin PDIP dan PAN geregetan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, kedewasaan masyarakat Indonesia tak perlu diragukan. “Ketika para pendiri bangsa memilih sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila dan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, maka dalam konsepsi itu, demokrasi dipilih karena kemampuannya di dalam menyelesaikan konflik,” kata Hasto kepada wartawan, Selasa (26/7).

“Demokrasi menyediakan mekanisme kelembagaan untuk pengambilan keputusan sebagai bagian dari resolusi konflik yang mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, partai politik justru berperan penting dan memiliki tanggung jawab lebih di dalam memastikan agar pemilu berjalan aman, tertib, damai, jujur dan adil,” imbuhnya.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi juga merespons pernyataan Surya Paloh. Ia mengusulkan perlu dilakukan pakta integritas bagi para parpol peserta pemilu untuk berkomitmen tidak menggunakan politik identitas. Menurut Viva, pemilu bersifat wajib dilaksanakan untuk membuktikan RI bukan pemerintahan otoriter.

“Pemilu itu amanat UUD 1945 yang wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Adanya pemilu sebagai bukti adanya pemerintahan demokrasi, bukan pemerintahan diktator, otoriter, atau monarki,” kata Viva kepada wartawan, Selasa (26/7).

Menjawab kritikan itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan pernyataan Ketua Umum Surya Paloh soal lebih baik tak usah pemilu jika berujung perpecahan. Menurut dia, pernyataan Surya Paloh itu didasari keresahan karena masih adanya polarisasi. “Itu kan rangkaian pidato dia dan kemudian dia menceritakan perjalanan bangsa kemudian mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian di akhir-akhir kita melihat polarisasi pasca pemilu itu kan begitu kencang kan, kemudian mengancam perpecahan,” kata Ali, Selasa (26/7).

“Kalau kemudian akibat pemilu itu membuat bangsa ini pecah, bercerai berai. Lebih baik nggak usah pemilu, supaya nggak jadi itu maka pemilu ini kita harus kedepankan bukan hanya kepentingan diri kita, tapi kepentingan untuk memperkecil terjadinya perpecahan itu,” lanjut Ali.

 

9. Tujuh belas organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi berencana mengumumkan dukungan terhadap capres pada pertengahan 2023. Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Panel Barus mengatakan pihaknya akan menggelar musyawarah di 34 provinsi. Rangkaian musyawarah dimulai bulan depan di Bandung, Jawa Barat (Jabar) dan akan berakhir Maret 2023 di Jakarta.

Jabar dipilih pertama karena merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Selain itu, kondisi politik di Jabar diyakini bisa mempengaruhi situasi politik nasional, karena dekat Jakarta.
“Setelah selesai, kita perhatikan, kita kalkulasi, analisis, kita konsultasikan dengan Pak Jokowi. Setelah itu, baru kita tentukan ke mana kapal besar akan mengarah. Habis Lebaran,” kata Panel Barus, Selasa (26/7).

 

Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer memprediksi kelompok relawan Jokowi lainnya akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024. Prediksi itu merespons sindiran Bendahara Umum Relawan Projo Panel Barus yang menyebut Joman bukan lagi relawan Jokowi, melainkan relawan Ganjar. “Ujung-ujungnya mereka akan dukung Ganjar kok, lihat saja nanti. Kita lebih maju cara berpikirnya,” kata Immanuel, Selasa (26/7).

Immanuel menerangkan, Joman tidak ikut Musyawarah Rakyat Indonesia yang digelar 17 organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi. Kata dia, Joman sudah menetapkan pilihan kepada Ganjar Pranowo sehingga tak perlu lagi berunding mengenai pilihan calon presiden. “Kami enggak ikut karena sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Mas Ganjar,” katanya.

 

10. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana di PT Waskita Beton Precast, Tbk mencapai Rp 2,5 triliun. “Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp2,5 triliun, dan ini masih akan terus berkembang tunggu saja perkembangannya,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (26/7).

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka. Yakni, Agus Wantoro selaku pensiunan PT Waskita Beton Precast, Tbk (Mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk. periode 2016 sampai dengan 2020), Agus Prihatmono selaku General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk. periode 2016 sampai dengan Agustus 2020. Kemudian, Benny Prastowo selaku Manager Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Tbk, dan Anugrianto selaku pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Kejagung RI periksa tiga pejabat PT PLN Persero terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi tahun 2016. Ketiganya adalah MD selaku General Manager Pusmankom, C Kepala Divisi SCM tahun 2016, dan NI Kepala Divisi SCM tahun 2021. “Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa 3 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN,” ujar Kepala Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (26/7).

 

11. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak ikut ribut-ribut soal urusan calon presiden atau wakil presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Permintaan itu disampaikannya saat berpidato di Milad MUI ke-47 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/7). “MUI tak terlibat dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan yang menentukan partai politik atau gabungan parpol. Jadi kita tak perlu ribut-ribut urusan capres. Itu nanti parpol dan gabungan parpol,” kata Ma’ruf.

 

12. Hasil survei Indopol menunjukkan lebih dari sepertiga atau 35,93 persen responden tak percaya terhadap partai politik. Hasil survei Indopol dilakukan terhadap 1.230 responden lewat wawancara tatap muka pada 24 Juni hingga 1 Juli 2022. “Ada 64,07 persen (yang percaya), ketika Bapak Ibu ditanya masih percaya kah terhadap partai politik, ada 35,93 persen yang tidak percaya,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam paparannya, Selasa (26/7).

Hasil survei yang dirilis Indopol pada Selasa (26/7) mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penurunan 6,51 persen sejak Januari 2022. Direktur Eksekutif Indopol Survey,Ratno Sulistiyanto menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Jokowi berada di angka 72,93 persen pada Januari 2022 lalu dan menjadi 66,42 persen pada Juni. “Survei ini menunjukkan ada tren yang menurun, di survei Januari 2022 di Indopol itu dia angka 72,93 persen, itu cukup tinggi sebetulnya waktu itu,” kata Ratno dalam paparannya. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id