Gedung Jampidsus Kejagung (net)
Isu menarik pagi ini, tim penyidik Kejagung terbitkan sprindik baru untuk menangani dugaan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Kejagung jadwalkan kembali pemeriksaan Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7), setelah yang bersangkutan mangkir pada pemeriksaan, Rabu (22/7). Dua pejabat Jampidsus yakni Dirdik Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi dan Direktur Pengendalian Operasi Jampidsus Muhammad Syarifuddin dimutasi.
Isu lainnya, Presiden Prabowo terbitkan Keppres penunjukan Kuntadi jadi Jampidsus dan lantik Wamentan Sudaryono jadi Kepala BGN. Sudaryono mengaku, dirinya dan keluarganya tidak mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan, program MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto pada kampanye Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejagung terbitkan Sprindik baru pengusutan kasus dugaan TPPU terkait temuan 74 kilogram emas dan uang Rp543 miliar di rumah mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penerbitan Sprindik ini dilakukan Tim 9 usai menerima barang bukti 74 kilogram wmas dan uang tunai dari Kortas Tipidkor Polri. “Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara tersebut sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan baru khusus TPPU dengan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).
Anang mengatakan dalam kasus TPPU tersebut, Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi yakni Febrie, Don Ritto, NH dan TS untuk diperiksa pada Rabu (22/7) kemarin. Akan tetapi, kata dia, Febrie tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Ia menambahkan dalam pemeriksaan kemarin pihaknya turut mengundang Tim Koordinasi dan Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, Kortas Tipikor Polri hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai wujud transparansi dan sinergitas dalam penanganan perkara a quo.
Kejagung jadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7), setelah ia tidak memenuhi panggilan penyidik pada pemeriksaan sebelumnya. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Febrie sebelumnya dipanggil sebagai saksi oleh Tim 9 yang menangani penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, ia tidak hadir dengan alasan kondisi kesehatan.
“Tim Penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat, 24 Juli 2026,” kata Anang dalam keterangannya, Kamis (23/7). Anang menjelaskan, pemeriksaan pada Rabu (22/7) dilakukan berdasarkan Sprindik Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026 yang diterbitkan setelah Kejagung menerima pelimpahan penanganan perkara dari Kortastipidkor Polri.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik memanggil empat saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun, hanya dua saksi yang memenuhi panggilan. Selain Febrie yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan, saksi berinisial NH juga tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan keterangan kepada penyidik. Anang mengatakan, penyidikan perkara tersebut kini ditangani Tim 9 yang dibentuk Kejagung untuk menghindari potensi resistensi antara penyidik dengan tersangka.
Kejagung lakukan mutasi dan rotasi terhadap 29 pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa, dua orang diantaranya adalah pejabat yang berada di bidang pidana khusus (pidsus). Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada Rabu (22/7).
Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi dimutasi menjadi Direktur III Jamintel, sementara Direktur Pengendalian Operasi Jampidsus Muhammad Syarifuddin dipromosikan jadi Kajati Sulawesi Selatan dan posisinya digantikan Erich Folanda yang sebelumnya menjabat Wakajati Jawa Tengah. Sedangkan posisi Dirdik Jampidsus diisi Rinaldi Umar yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengetahui dan memperhatikan kasus yang menjerat mantan Jampidsus) Febrie Adriansyah. “Apakah Presiden tahu dan memperhatikan perkara ini, pasti,” kata Kurnia dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (22/7) malam.
Disebutkan, perkara ini menjadi atensi Prabowo karena ramai diperbincangkan dan menjadi bahan diskusi seantero Indonesia. Kurnia mengatakan, barang sitaan dan jumlah uang yang nilainya begitu fantastis menjadi perhatian dari Prabowo. “Maka dari itu, beberapa hari yang lalu itu terlihat ada soliditas di antara aparat penegak hukum Kapolri sudah menyambangi Mabes TNI, Kapolri sudah menyambangi Gedung Kejaksaan Agung dan di sana ditegaskan bahwa soliditas antar penegak hukum tetap terjaga,” tuturnya.
2. Presiden Prabowo Subianto resmi terbitkan Keppres soal penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus yang baru menggantikan Febrie Adriansyah yang kini jadi tersangka, juga Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, dan Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala BPA Kejagung menggantikan Kuntadi. Penunjukan pejabat teras Kejagung tersebut melalui Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung yang diteken Presiden Prabowo Subianto, kemarin.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Keppres Nomor 87/TPA itu akan ditindaklanjuti secara administratif. “Untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung,” tutur Prasetyo. Menurut dia, para pejabat itu tidak akan dilantik Prabowo secara langsung. “Enggak perlu dilantik kan Kepres-nya sudah ada,” ujar Prasetyo.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendera meyakini penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus sudah melalui pertimbangan yang matang. “Ya kalau Presiden sudah setuju berarti memang Presiden sudah mempertimbangkan dengan saksama bahwa beliau itu adalah orang yang tepat untuk mengemban jabatan sebagai Jampidsus,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7). Menurutnya, tugas Kuntadi nanti adalah menyelesaikan kasus-kasus yang sebelumnya ditangani Febrie Adriansyah, eks Jampidsus yang kini menjadi tersangka.
Yusril berharap kerja Kejaksaan semakin baik ke depannya. “Dan kita harapkan Kejaksaan akan bekerja on the track sesuai dengan harapan kita semua supaya hukum ditegakkan dengan adil dan ada kepastian hukum,” tegasnya.
3. Presiden Prabowo Subianto melantik Wamentan Sudaryono menjadi Kepala BGN yang baru gantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7) yang dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul pembacaan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo.
“Bapak Presiden memutuskan, pengganti Kepala BGN adalah Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7). Disebutkan, pelantikan Sudaryono sebagai kepala BGN dilakukan, Rabu (22/7) agar tidak ada kevakuman dalam pelaksanaan tugas BGN.
Prasetyo menjelaskan, Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program MBG sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Sudaryono, ujarnya, mengikuti berdiskusi, menggagas, dan menkonsep pelaksanaan teknis MBG sejak sebagai Wamentan. “BGN yang kegiatannya memberikan Makan Bergizi Gratis tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kemnterian Pertanian. Karena bagaimanapun juga, sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan MBG di-support dan ditopang dalam ekosistem Kementerian Pertanian,” kata Prasetyo.
Mensesneg Prasetyo Hadi pastikan, Sudaryono akan lepaskan jabatan Wamentan setelah dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Prasetyo menyebutkan, Sudaryono tidak akan merangkap jabatan Kepala BGN dan Wakil Menteri Pertanian sekaligus. “Tidak (menjabat sebagai Wamentan), rencananya tidak akan merangkap jabatan,” kata Prsetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7). Kendati demikian, pihak Istana belum memastikan kapan Wamentan baru pengganti Sudaryono akan dilantik. “Kalau memang dirasa diperlukan untuk penguatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan sampaikan ke teman-teman media,” ujar Prasetyo.
4. Sudaryono menyambut jabatan barunya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan rasa syukur sekaligus menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Tentu saja saya di momen yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalilahi wa inna ilahi raji’un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, insyaallah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin,” tuturnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono menyadari, program MBG yang ditangani BGN adalah program yang besar atau disebutnya “grande”, menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengapresiasi Kepala BGN sebelumnya yakni Nanik Sudaryanti Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. “Kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan kemudian seger waras seperti sedia kala,” ujarnya.
Sudaryono mengakui, ada hal-hal yang harus diperbaiki di BGN karena telah terjadi korupsi di BGN. Dia akan benahi tata kelola MBG. “Yang tidak transparan kita buat transparan. Barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual agar secara digital ada recordnya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh terjadi lagi, segalanya harus terang benderang,” janjinya.
Kepala BGN yang baru, Sudaryono mengaku, dirinya dan keluarganya tidak mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Enggak ada. Enggak ada (keterlibatan ke SPPG) dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur (MBG),” katanya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono menegaskan, tujuan program MBG adalah menyediakan gizi yang sesuai. “Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, tapi makan bergizi gratis,” tuturnya. Ia menilai MBG adalah program dari rakyat untuk rakyat.
Kata dia, MBG tidak hanya memberi gizi ke anak-anak, tapi turut membantu peredaran ekonomi di desa. “Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Dan saya karena background saya adalah Wakil Menteri Pertanian dan selama dua tahun ini berada di Kementerian Pertanian, kami melihat langsung bagaimana efeknya,” ujar Sudaryono.
Sudaryono yang masih menjabat Wamentan ini mengaku tangannya terasa dingin ketika mendengar dirinya ditunjuk jadi Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang. Kenapa? Karena, jabatan Kepala BGN memiliki tanggung jawab yang sangat besar. “Jadi kalau tangan saya dingin, ya ini kan antara senang, dalam arti dapat tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya juga besar,” tuturnya dalam keterangan video, Rabu (22/7). Sudaryono memohon doa agar dirinya bisa menjaga amanah dan mampu mengemban tugas sebagai Kepala BGN. “Doakan saya amanah, doakan saya baik. Mohon dukungan rekan media semua. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras,” ujarnya.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan pelaksanaan program MBG nasional tak mungkin diselesaikan oleh satu orang, tetapi dibutuhkan kerja sama seluruh pihak. “Kami bukanlah Superman. Tentu saja tidak mungkin saya menyelesaikan persoalan atau program ini sendirian. Kami bersama semua tim, baik yang aktif maupun seluruh stakeholder, ingin lebih banyak mendengar dan lebih banyak menerima masukan dari semua pihak,” ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono ingin mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan terkait progam MBG. Ia mengatakan, BGN akan membuka ruang seluas-luasnya agar publik bisa menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan demi memperkuat pelaksanaan program MBG. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan. “Kalau ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru, kami siap terima masukan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Sudaryono tegaskan, program MBG tidak bisa dihentikan karena itu merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak bisa menyanggupi aspirasi masyarakat yang meminta program MBG dihentikan atau dibubarkan, karena hal itu bukan merupakan ranah kewenangannya. “Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya, misalnya hentikan atau bubarkan MBG, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo,” kata Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Sudaryono mengatakan, program MBG telah direncanakan jauh-jauh hari oleh Prabowo yang disampaikan dalam kampanye Pilpres 2024. “Program ini direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden, sehingga fokus yang kita lakukan adalah perbaikan tata kelola,” ucapnya.
Kepala BGN, Sudaryono instruksikan bawahannya berani menghadapi akar persoalan guna menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola di program MBG. “Saya sampaikan kepada tim, kita mengetahui, kita tahu, dan menyadari ada persoalan. We have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan. Tidak boleh kita lari dari masalah,” ucapnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Sudaryono lalu menyinggung pihak-pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum yang terjadi di lingkungan BGN kepada aparat penegak hukum. BGN mendukung proses investigasi, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. “Kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi,” jelasnya.
Nanik S Deyang membocorkan sosok yang akan menggantikannya sebagai Kepala BGN. Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sosok pengganti dirinya yakni Sudaryono yang ia anggap sebagai “adiknya”. “Insya Allah pengganti saya adalah ‘adik saya’, di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang,” ujar Nanik lewat unggahan di akun Facebook pribadinya, Rabu (22/7). Meski mundur dari jabatan Kepala BGN, Nanik mengaku tetap diminta Presiden Prabowo untuk mengawasi lembaga tersebut. Ia mengatakan, Prabowo berencana membentuk Dewan Pengawas BGN dan meminta dirinya menjadi ketua. “Saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya,” kata Nanik.
5. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/07). Menbud Fadli Zon mengatakan, pertemuan tersebut membahas upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri.Selain itu, Direktur FBI juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara Pemerintah Indonesia dan FBI.
“Di samping tentu saja ada pembicaraan sebagai teman, dan juga secara ofisial beliau juga membawakan artefak budaya yang merupakan kerja sama dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI, yaitu pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya, yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal,” kata Fadli mengutip situs resmi Setneg.
“Setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul, maka benda-benda itu kemudian dikembalikan dan dibawa langsung oleh Kash Patel kepada Presiden Prabowo,” tambah Fadli.
Fadli Zon menjelaskan, artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua, tepatnya merupakan warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani. Menurutnya, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi Indonesia. “Saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita,” lanjutnya.
6. Kortas Tipidkor Polri kembali melayangkan undangan klarifikasi terhadap mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno terkait kasus pengadaan lahan Sepolwan. “Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan pada Kamis, 23 Juli 2026,” ujar Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto kepada wartawan, Kamis (23/7).
Totok kembali menegaskan, undangan klarifikasi tersebut bukanlah upaya kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri Oegroseno. Ia menjelaskan kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Totok memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan,” tuturnya.
7. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ketika seseorang meninggalkan partainya, orang tersebut tidak akan pernah menjadi besar. “Prestasi PKB dan juga kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah sangat teruji. Tadi saya bisik-bisik sama beliau, ‘Cak, hafal enggak? Semua orang yang meninggalkan partainya, enggak pernah ada yang menjadi besar’,” ujar Pramono saat menghadiri pelantikan Ketua DPC PKB se-Indonesia di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (22/7) malam.
Pramono tidak menyebut nama orang yang meninggalkan partainya dan kemudian gagal menjadi besar. “Di PDI-Perjuangan ada, di PKB juga ada. Dan inilah yang kemudian makin membuat kokoh,” sambungnya. Acara yang dihadiri Pramono ini merupakan hajatan PKB, partai yang dipimpin Cak Imin melantik Ketua DPC PKB seluruh Indonesia. Pelantikan serentak ini dilakukan dalam rangkaian perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung menceritakan, pada saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Wapres pada 1999-2001 silam, parpol yang mencalonkannya justru PKB, bukan PDI-P. “Ibu Mega menjadi Wakil Presiden itu yang mencalonkan adalah PKB. Seratus persen PKB. Pada waktu itu PDIP tidak mengajukan, PKB yang mengajukan,” kata Pramono. Mulanya, Pramono Anung mengaku berbicara dalam kapasitas sebagai orang yang menjadi sahabat PKB sejak partai tersebut lahir.
“Saya akan memulai peristiwa di tahun 1999 sampai 2004. Bahkan sebelum itu, saya dengan Pak Muhaimin Iskandar yang sejak dulu dipanggil Cak Imin dan sekarang jadi Ketum PKB, ketika gerakan mahasiswa 1998, kami berdua sering bersama-sama tampil dalam berbagai forum diskusi yang ada,” ujar Pramono. “Tadi Cak Imin meledek, ‘Mas, dulu di PDIP jenengan sing ketok pinter thok yang lain enggak,’ gitu. Karena lulusan ITB,” sambungnya.
Menurut Pramono, kedekatan personal seperti itulah yang mengantarkan Megawati menjadi Wapres di masa lalu. “Pada waktu itu, yang diminta oleh Ibu Megawati, saya, dan kemudian dari PKB Mbak Khofifah, karena peristiwanya dengan penuh ketegangan, singkat cerita, alhamdulillah… Ibu Mega menjadi Wakil Presiden dab yang mencalonkan adalah PKB,’’ pungkas Pramono Anung.
8. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) resmi melantik 514 Ketua DPC PKB dari seluruh Indonesia periode 2026-2031. Prosesi pelantikan digelar di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7) malam. Pelantikan diawali dengan pembacaan petikan keputusan oleh Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dilanjutkan pengambilan sumpah janji pengurus oleh Cak Imin. Ia mengingatkan, rakyat menaruh harapan dan menggantungkan nasibnya ke pundak kader dan para pejabat dari PKB. “Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik,” ujar Cak Imin. Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB Abdul Halim Iskandar menyampaikan, 514 Ketua DPC PKB yang dilantik merupakan hasil seleksi ketat dari total 1.816 kandidat.
9. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pastikan partainya tetap loyal kepada pemerintah di tengah banyaknya polemik mulai dari penunjukkan Kepala BGN yang baru, isu pembentukan Dewan Pengawas MBG, hingga lonjakan tarif pelayanan pelepasan status Kewarganegaraan RI. “Seluruh kebijakan pemerintahan yang memang di mana Partai Nasdem ini adalah bagian dari partai koalisi, ya memang harus loyal di situ,” kata Surya di Ancol, Jakarta, Rabu (22/7).
Surya mengatakan, sebagai koalisi pendukung pemerintah, Partai Nasdem memilih untuk menyampaikan masukan dan pandangan secara internal ketimbang membukanya ke publik. “Ada pemikiran-pemikiran barangkali yang perlu kita katakanlah sumbangkan, yang mungkin saja belum berarti semuanya pas dan tepat dengan apa yang berjalan sebagaimana yang kita pahami. Tetapi saya pikir itu bukan berada untuk konsumsi publik sementara ini,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap revisi UU Pemilu mampu meningkatkan kualitas Pemilu 2029 mendatang. “Saya pikir yang paling penting bagaimana agar Pemilu ini lebih mampu meningkatkan kualitas daripada Pemilu itu sendiri. Itu paling pokok,” kata Surya usai menutup Kongres II dan HUT ke-15 Garda Pemuda Nasdem di Ancol, Jakarta, Rabu (22/7).
Terkait belum dibahasnya RUU Pemilu di DPR, Surya menilai proses penyusunan RUU Pemilu saat ini masih digodok Komisi II DPR. “Saya pikir ini hanya masalah waktu saja barangkali yang mereka sedang persiapkan sedemikian rupa. Kalau saya tahu tidak salah, itu ada berada dalam posisi di Komisi II ya DPR RI,” ujarnya. “Nah, itu akan sedang pembahasan ke arah itu. Mengenai masalah tahapan Pemilu, model, sistem, waktu, apakah tetap seperti apa yang telah pernah kita miliki, apakah ada perubahan-perubahan, dan sebagainya,” imbuhnya.
10. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik pelibatan Babinsa TNI untuk mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut dia, aparat militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan yang berkaitan dengan kewajiban warga negara karena berpotensi mengulang praktik penyalahgunaan kekuasaan pada era yang lalu.
“Peristiwa ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali,” kata Hasto saat menghadiri pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Demokrasi dalam rangka memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. “Apalagi, melibatkan Babinsa misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran warga negara, kewajiban warga negara untuk membayar pajak,” lanjut dia.
TNI AD menegaskan pelibatan Babinsa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bukan untuk menagih pajak kepada masyarakat. Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menggarisbawahi, pelibatan itu untuk memperluas kewenangan Babinsa. “Penyebutan Babinsa dan Bhabinkamtibmas berada pada aspek pembangunan jejaring informasi kewilayahan, bukan sebagai pemberian kewenangan kepada Babinsa untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan,” kata Donny dalam siaran pers, Rabu (22/7).
Donny menyampaikan, tidak ada penugasan baru untuk Babinsa di bidang perpajakan. Penyebutan Babinsa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 hanya berkaitan dengan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan. (Harjono PS)
