Mardani Maming (net)
Salah satu berita menarik pagi ini adalah soal Mardani Maming. eks Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin pertambangan itu akhirnya datang ‘thunuk-thunuk’ ke KPK untuk menyerahkan diri. Maming bukan sengaja menghilang dari kejaran KPK, tetapi berziarah ke makam Wali Songo. Ia langsung diperiksa tim penyidik KPK dan ditahan selama 20 hari hingga 16 Agustus 2022 di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga eks Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming menggunakan uang suap untuk mendukung aktivitas perusahaan tambang miliknya. Maming diduga menerima suap dari pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio yang kini sudah meninggal dunia.
Isu kedua, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Nelson Simanjuntak mengatakan pihak keluarga tidak bisa menyaksikan proses autopsi ulang jenazah anggota polisi itu di RSUD Sungai Bahar melalui CCTV, Rabu (27/7). Menurutnya, aparat kepolisian yang justru menyaksikan proses autopsi melalui kamera pengawas itu. “Tadi malam perjanjian dengan forensik sudah ada hitam putih, tapi kenyataan di lapangan sangat alot sekali, disiapkan itu CCTV, tetapi keluarga tidak ikut sama sekali,” kata Nelson, Kamis (28/7). Komnas HAM memastikan akan memeriksa Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawathi terkait kasus Penembakan Brigadir J dalam waktu dekat.
Isu ketiga, Prajurit Batalyon Arhanud 15/DBY, Kopda Muslimin yang diduga mendalangi penembakan terhadap sang istri, Rina Wulandari (34), ditemukan tewas usai muntah-muntah di rumah orangtuanya di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (28/7). Kabar tewasnya Kopda Muslimin dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Terungkap bahwa Kopda Muslimin ini meminta uang sebesar Rp 120 juta kepada mertuanya dengan dalih untuk beaya pengobatan luka tembak isterinya namun uang tersebut digunakan untuk membayar pembunuh bayaran yang menembak isterinya. Tidak itu saja, Kopda Muslimin meminta uang Rp 90 juta lagi kepada ibu mertuanya untuk biaya rumah sakit, namun uang tersebut dipakai untuk melarikan diri atau kabur. Pria yang menjadi dalang penembakan istrinya itu ternyata mengelola tempat judi togel.
Isu keempat, Presiden Jokowi mendorong Korea Selatan untuk berinvestasi di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil lsitrik di Indonesia. “Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerja sama investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia,” kata Jokowi dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Presiden Yoon. Jokowi mengatakan, investasi itu mencakup proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Selain soal kendaraan listrik, Jokowi menyebut Indonesia dan Korea Selatan juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, Jokowi menyebut Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Asia Timur.
Isu kelima, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menjadi empat tahun penjara. Munarman yang merupakan terdakwa kasus tindak pidana terorisme itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu (6/4) yang lalu. Adapun putusan dengan nomor perkara 114/PID.SUS/2022/PT DKI ini mengubah putusan PN Jaktim Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PT Jakarta, Kamis (28/7). Berikut isu selengkapnya.
1. Eks Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Mardani Maming yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin pertambangan itu akhirnya ‘thunuk-thunuk’ datang ke KPK untuk menyerahkan diri. Maming mengaku bukan sengaja menghilang dari kejaran KPK, tetapi berziarah ke makam Wali Songo. Ia langsung diperiksa tim penyidik KPK dan ditahan selama 20 hari hingga 16 Agustus 2022 di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Namun sebelum ditahan, politisi PDIP itu menyampaikan tiga pernyataan. Pertama, ia menolak disebut tidak kooperatif dan mempermasalahkan status buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan KPK pada Selasa (26/7).
Kedua, Maming menyoroti soal izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi objek dalam kasus yang membuatnya ditahan KPK. Ketiga, Maming yang saat ini menjabat Ketum HIPMI mempermasalahkan sangkaan gratifikasi yang disematkan KPK. “Yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah business to business. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU, pengadilan utang-piutang. Murni business to business,” tandasnya, Kamis (28/7) malam.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga eks Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming menggunakan uang suap untuk mendukung aktivitas perusahaan tambang miliknya. Maming diduga menerima suap dari pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio yang saat ini sudah meninggal dunia. Suap diberikan karena Maming — saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 — berperan aktif memperlancar proses peralihan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) seluas 370 hektare milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT PCN. Hal itu disampaikan Marwata, Kamis (28/7).
KPK menduga Maming mengalihkan izin salah satu perusahaan pertambangan ke perusahaan lain. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan mantan Bupati tanah Bumbu, Kalimantan Selatan periode 2010-2015 dan 2016-2018 itu memiliki kuasa memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP). Pada tahun 2010, kata Alex, Maming didekati pengusaha yang mengendalikan PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bernama Henry Soetio. Henry mendekati Maming karena ingin mendapatkan izin IUP OP perusahaan lain. “IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL), seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/7) malam.
2. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Nelson Simanjuntak mengatakan pihak keluarga tidak bisa menyaksikan proses autopsi ulang jenazah anggota polisi itu di RSUD Sungai Bahar melalui CCTV, Rabu (27/7). Menurutnya, aparat kepolisian yang justru menyaksikan proses autopsi melalui kamera pengawas itu. “Tadi malam perjanjian dengan forensik sudah ada hitam putih, tapi kenyataan di lapangan sangat alot sekali, disiapkan itu CCTV, tetapi keluarga tidak ikut sama sekali,” kata Nelson, Kamis (28/7).
Komnas HAM memastikan akan memeriksa Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawathi terkait kasus Penembakan Brigadir J dalam waktu dekat.. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan pemeriksaan keduanya dijadwalkan jika semua pihak sudah dimintai keterangan. “Pasti kami akan panggil Pak Ferdy Sambo, pasti kami akan meminta keterangan Bu Putri,” kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Kamis (28/7).
Komnas HAM akan memeriksa lagi ajudan atau aide-de-camp (ADC) dan asisten rumah tangga (ART) Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo. “Ada beberapa orang yang menurut kami juga penting untuk ditanya, salah satunya memang menambah soal ADC,” kata komisoner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).
3. Prajurit Batalyon Arhanud 15/DBY, Kopda Muslimin yang diduga mendalangi penembakan terhadap sang istri, Rina Wulandari (34), ditemukan tewas usai muntah-muntah di rumah orangtuanya di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (28/7). Kabar tewasnya Kopda Muslimin dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Terungkap bahwa Kopda Muslimin ini meminta uang sebesar Rp 120 juta kepada mertuanya dengan dalih untuk beaya pengobatan luka tembak isterinya namun uang tersebut digunakan untuk membayar pembunuh bayaran yang menembak isterinya. Tidak itu saja, Kopda Muslimin meminta uang Rp 90 juta lagi kepada ibu mertuanya untuk biaya rumah sakit, namun uang tersebut dipakai untuk melarikan diri atau kabur. Pria yang menjadi dalang penembakan istrinya itu ternyata mengelola tempat judi togel.
Prajurit Batalyon Arhanud 15/DBY, Kopda Muslimin yang diduga mendalangi penembakan terhadap sang istri, Rina Wulandari (34), ditemukan tewas usai muntah-muntah di rumah orangtuanya di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (28/7). Kabar tewasnya Kopda Muslimin dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. “Betul (Kopda Muslimin tewas),” kata Dudung saat dikonfirmasi. Dudung mengatakan, jajaran TNI AD akan lakukan otopsi terhadap jenazah Kopda Muslimin guna mengetahui penyebab kematiannya. Selain itu, jajaran TNI AD juga akan melakukan visum et repertum terhadap jenazah. “Akan dilaksanakan otopsi dan visum et repertum untuk mengetahui penyebab kematiannya,” tegas Dudung.
Terungkap bahwa Kopda Muslimin ini meminta uang sebesar Rp 120 juta kepada mertuanya dengan dalih untuk beaya pengobatan luka tembak isterinya namun uang tersebut digunakan untuk membayar pembunuh bayaran yang menembak isterinya. Tidak itu saja, Kopda Muslimin meminta uang Rp 90 juta lagi kepada ibu mertuanya untuk biaya rumah sakit, namun uang tersebut dipakai untuk melarikan diri atau kabur. “Ternyata Rp120 juta itu diberikan kepada para pelaku penembakan, sedangkan Rp90 juta digunakan untuk melarikan diri,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, Rabu (27/7) lalu.
Kopda Muslimin yang menjadi dalang penembakan istrinya di Semarang ternyata mengelola tempat judi togel. Dari tempat itu lah Kopda Muslimin mengenal salah satu eksekutor bernama Sugiono alias Babi. Babi mengaku telah lama mengenal Kopda Muslimin karena istrinya bekerja di konter ponsel dan judi togel yang dikelola Kopda Muslimin. Ia mengaku cukup dekat dengan Kopda Muslimin karena biasa mabuk dan nongkrong bersama. Tidak hanya itu, Sugionoalias Babi juga mengaku kenal Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin yang menjadi korban penembakan. Hal ini lah yang membuat Sugiono tak tega menembak kepala Rina Wulandari saat diminta oleh Kopda Muslimin.
4. Presiden Jokowi mendorong Korea Selatan untuk berinvestasi di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil lsitrik di Indonesia. “Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerja sama investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia,” kata Jokowi dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Presiden Yoon. Jokowi mengatakan, investasi itu mencakup proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Selain soal kendaraan listrik, Jokowi menyebut Indonesia dan Korea Selatan juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Jokowi menyebut Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Asia Timur. “Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita,” kata Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Indonesia usai melakukan kunjungan kerja ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Saat tiba di tanah air, Jokowi disambut sejumlah pejabat.
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan, Indonesia bisa menjadikan pembangunan Kota Sejong sebagai referensi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan Presiden Yoon saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Jokowi usai keduanya bertemu di Kantor Kepresidenan Yongaan di Seoul, Kamis (28/7). “Pengalaman Korsel dalam pembangunan Kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia,” ujar Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden. Kota Sejong diketahui merupakan ibu kota definitif kedua bagi Korsel. Kota tersebut mulai dikembangkan pada 2007 dan dibuka pada 2012. Pada 2015 sejumlah kementerian dipindahkan dari Seoul ke Sejong. Presiden Yoon menegaskan, Korsel dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan IKN.
5. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh satu negara tertentu. Menurut Bahlil, persepsi tersebut terbantahkan dengan komitmen investasi sebesar Rp 100,69 triliun yang dikantongi Indonesia dari 10 perusahaan Korea Selatan usai pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Kamis (28/7). “Saya ingin menyampaikan bahwa minat investasi Rp 100 triliun lebih hari ini menunjukkan sekali lagi bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh salah satu negara tertentu,” kata Bahlil dalam keterangan pers, Kamis (28/7) malam. Bahlil menyatakan, persepsi bahwa Indonesia hanya mendahulukan atau memberi karpet merah kepada satu negara dalam melakukan investasi merupakan hoaks. Ia menyatakan, dalam isu ekonomi, Indonesia menganut asas bebas aktif sehingga akan melayani semua negara yang hendak berinvestasi di Indonesia selama mengikuti aturan yang berlaku.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, lawatan Presiden Jokowi ke China, Jepang, dan Korea Selatan pada pekan ini berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tersebut. “Kunjungan ini telah berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi,” kata Retno dalam keterangan pers, Kamis (28/7) malam, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Retno menjelaskan, pendekatan kerja sama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerja sama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan.
6. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menjadi empat tahun penjara. Munarman yang merupakan terdakwa kasus tindak pidana terorisme itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu (6/4) yang lalu. Adapun putusan dengan nomor perkara 114/PID.SUS/2022/PT DKI ini mengubah putusan PN Jaktim Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PT Jakarta, Kamis (28/7).
7. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya di Korps Adhyaksa jangan takut bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Burhanuddin menegaskan hal ini saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. “Jadi jaksa jangan malas dan maunya hanya bertugas di rumah atau kampung sendiri,” kata Burhanuddin dalam kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Kamis (28/7). Ia mengatakan, jaksa wajib melakukan tour of duty guna mengenal seluruh daerah di Indonesia, baik adat istiadat dan budaya, terutama hukum adatnya. Jaksa Agung memotivasi para pegawai kejaksaan untuk berkinerja lebih baik dalam pemberantasan korupsi, sehingga peran Kejaksaan sebagai penegak hukum diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat.
8. Mensos Tri Rismaharini (Risma) mengatakan sejumlah temuan terkait data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Temuan itu berupa ketidaksesuaian data seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang dari kalangan mampu yang terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menjadi penerima bansos. Selain itu, BPK juga mendapati temuan dari perbankan senilai Rp100 miliar yang belum dikembalikan. “Temuan tadi juga akumulasi. Ada yang kejadiannya tahun 2017, bahkan 2004 juga ada. Tapi itu memang menjadi PR saya menyelesaikan itu,” kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis (28/7).
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengaku pernah menegur lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) lantaran menyalurkan dana donasi ke luar negeri.Ia menemukan indikasi penyelewengan dana donasi yang telah disumbangkan masyarakat ke ACT sejak ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial.
“Sebetulnya saat saya awal jadi menteri udah saya ingatkan dia (ACT). Sudah saya buatkan surat peringatan karena saat itu kalau gak salah ada sumbangan ke luar (negeri), terus saya tegur,” kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis (28/7).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri mengusut aliran dana Yayasan ACT untuk kegiatan terorisme di luar negeri. Menurutnya, polisi harus perlu menelusuri laporan keuangan ACT untuk menemukan dugaan penyelewengan lain. Politisi Nasdem ini menyoroti kemungkinan aliran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme di luar negeri, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Kami di Komisi III mendesak Bareskrim Polri untuk terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana lainnya, dan tentunya terkait kemungkinan adanya dana tersebut disalurkan pada kegiatan teroris di luar negeri,” kata Sahroni lewat pesan singkat, Kamis (28/7).
Jubir PAN Dimas Prakoso Akbar meminta pihak kepolisian mengusut dugaan dana dari lembaga filantropi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke partai politik atau organisasi tertentu. Menurutnya, seluruh aliran dana yang diselewengkan ACT harus diusut secara tuntas. “Kami meminta Polri untuk mengusut aliran dana ACT dari hulu ke hilir, serta memastikan tidak ada aliran dana yang masuk ke partai politik apalagi organisasi terlarang. Kita harus memiliki keterbukaan terkait pengelolaan dana publik,” kata Dimas lewat pesan singkat, Kamis (28/7).
9. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan alasan pemerintah memutuskan untuk segera menggelar vaksinasi Covid-19 dosis keempat untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Dante menyebut, nakes merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19. Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir jumlah nakes yang terpapar Covid-19 meningkat hingga ada kasus kematian. “Jadi nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan terutama pada masa Covid-19 ini. Kita tahu sudah ada dua dokter yang meninggal akibat pandemi Covid-19 yang berkembang dengan varian yang ada sekarang,” kata Dante dalam rekaman suara, Kamis (28/7).
10. Eks Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024. Ia menilai, Anies bisa menjadi presiden yang baik apabila terpilih. Hal itulah yang mendasari dirinya menyatakan dukungan kepada Anies. “Saya merasa dia bisa didukung dan bisa jadi presiden yang baik kalau nanti kepilih,” ujar Surya, Kamis (28/7). Ia bahkan menyatakan bersedia masuk ke dalam tim pemenangan Anies. Menurutnya, Anies membutuhkan tim yang kuat untuk maju sebagai capres 2024. Dia meyakini Anies bisa melanjutkan pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini. “Memang untuk urusan agraria dan tata ruang, Pak Anies menonjol,” ucapnya.
11. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Yasonna H. Laoly mengajak kader partainya untuk merapatkan barisan menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Ajakan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (28/7). Rapat tersebut digelar sebagai persiapan dan konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024. “Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024,” kata Menkumham ini, kemarin.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka pintu lebar-lebar untuk mengusung siapapun tokoh potensial menjadi capres pada Pilpres mendatang. Menurutnya, sosok-sosok seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Ketua DPR Puan Maharani terbuka untuk diusung oleh KIB. “Kita semua terbuka. Erick, Ganjar, Andika, Anies, Bu Puan juga,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7). Arsul mengungkapkan jumlah parpol dalam KIB bakal bertambah dalam waktu dekat, karena ada parpol non-parlemen yang bakal bergabung dengan KIB.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak ingin buang-buang energi untuk membahas kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di pemilu 2024. Hasto mengatakan, bahwa keputusan PDIP akan bergabung atau tidak dengan poros bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Jadi ngapain, kita membuang energi untuk membangun sesuatu kerja sama, dimana menurut skala prioritas adalah memperbaiki ekonomi rakyat,” kata Hasto di Makassar, Kamis (28/7).
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menolak wacana dirinya akan ditunjuk sebagai pengganti Tjahjo Kumolo untuk menduduki jabatan Menpan-RB. Hasto mengklaim dirinya lebih memilih jadi Sekjen PDIP untuk membantu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam mengurus partai. “Nama-nama sudah dibahas. Siapa itu, yang pastinya bukan saya. Karena saya lebih memilih untuk membantu Bu Mega di Jakarta mengurus partai. Nanti Bu Mega yang sampaikan kepada Pak Jokowi,” ujar Hasto saat ditemui di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/7). (HPS)
