Menko Polhukam, Mahfud MD (net)
Isu menarik hari ini adalah adanya kesan tarik menarik dalam pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J boleh dibuka ke publik. Mahfud membantah bahwa hasil otopsi hanya bisa dibuka apabila ada perintah dari hakim pada saat proses persidangan. Sementara momen Komisioner Komnas HAM Choirul Anam melipat kertas saat menjelaskan perkembangan penyelidikan baku tembak yang menewaskan Brigadir J menuai sorotan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengaku tak percaya dengan Komnas HAM. Lalu muncul bantahan dari pihak Komnas HAM dan Mabes Polri.
Isu kedua soal pemotongan dana donasi ACT. Bareskrim Polri mengungkapkan, jumlah pemotongan dana donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak 2005 hingga 2020. Total uang donasi yang terkumpul dalam periode itu mencapai Rp 2 triliun. Dari jumlah tersebut dilakukan pemotongan sebesar Rp 450 miliar dengan alasan untuk beaya operasional ACT. “Total donasi yang masuk ke yayasan ACT dari tahun 2005 sampai tahun 2020 sekitar Rp 2 triliun. Dan dari Rp 2 triliun ini donasi yang dipotong senilai Rp 450 miliar atau sekitar 25 persen dari seluruh total yang dikumpulkan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).
Isu ketiga, sejumlah relawan pendukung Presiden Jokowi menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7) siang. Mereka melaporkan persiapan musyawarah rakyat (musra) untuk mencari calon presiden yang akan digelar di Bandung pada 27 Agustus 2022 mendatang. “Kami laporkan persiapan musra yang akan digelar di Bandung pada 27 Agustus nanti sebagai musra yang pertama,” kata Sekjen Projo Handoko, kemarin sore. Jokowi kembali meminta relawan pendukunganya ojo kesusu mengarahkan dukungan kepada capres yang maju Pilpres 2024.
Isu keempat soal wacana koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKSW. Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengungkap secara sepintas momen Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum NasDem Surya Paloh dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman duduk semeja di resepsi pernikahan anak Anies Baswedan. Herzaky menjelaskan seputar pembicaraan ketiganya. “Bahas capres tipis-tipis aja. Lebih banyak bahas terkait hari bahagianya Pak Anies,” ujarnya, Jumat (29/7). Ia menyebut momen itu sebagai obrolan antarsahabat dekat.
Isu kelima, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Keluhan ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7). “Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen,” ujar Hasyim. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J boleh dibuka ke publik. Ia membantah bahwa hasil otopsi hanya bisa dibuka apabila ada perintah dari hakim pada saat proses persidangan. “Ada yang mengatakan hasil otopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar,” kata Mahfud kepada awak media di Jakarta, Jumat (29/7). “Yang benar itu hasil otopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka,” sambung Mahfud.
Mahfud menjelaskan, hasil otopsi jenazah Brigadir J boleh disiarkan kepada publik. Apalagi, kasus ini telah menjadi perhatian umum. Ditegaskan, perlunya otopsi ulang ini karena otopsi pertama diragukan oleh publik dan keluarga. Ia juga setuju dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa hasil otopsi tersebut akan disampaikan kepada publik. “Oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh,” tegas Mahfud.
Mahfud mengungkapkan, hasil otopsi dibuka publik juga tidak dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. “Yang tidak boleh itu misalnya kalau orang sakit menular jangan disiarkan, sakit ini jangan disiarkan atas permintaan yang bersangkutan,” tegas Mahfud.
Ia berharap hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J dibuka ke publik. Itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. “Jadi ikuti saja arahan Kapolri bahwa ini akan dibuka secara transparan ke publik karena public common sense itu tidak bisa dibohongi,” kata Mahfud.
2. Momen Komisioner Komnas HAM Choirul Anam melipat kertas saat menjelaskan perkembangan penyelidikan baku tembak yang menewaskan Brigadir J menuai sorotan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, mengaku tak percaya dengan Komnas HAM. “Saya dari dulu nggak pernah percaya sama Komnas HAM. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan,” kata Kamaruddin, Jumat (29/7). Kamaruddin menilai Komnas HAM bekerja untuk Polri. Dia juga menyinggung Kompolnas yang juga menjadi bagian dari Mabes Polri. “Komnas HAM itu memang bekerjanya untuk Polri dari dulu. Demikian juga Kompolnas sub dari Mabes Polri,” tuturnya. “Pokoknya LPSK, Komnas Ham dan Kompolnas nggak ada yang bisa dipercaya,” ujarnya.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menghormati penilaian Kamaruddin dan dia tidak mempermasalahkan anggapan tersebut. Namun dia menegaskan Komnas HAM bekerja secara independen. Mereka tidak bekerja atau terpengaruh oleh siapa pun, termasuk Polri. Komnas HAM tidak bekerja atau terpengaruh oleh siapa pun, termasuk Polri. “Komnas HAM akan terus bekerja secara independen seperti ditegaskan sejak awal penanganan kasus: transparan dan akuntabel,” katanya.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam membantah tudingan itu. Pihaknya tidak menutup-nutupi informasi terkait kasus Brigadir J. Anam mengatakan, untuk apa Komnas HAM menunjukkan kertas tersebut kepada awak media jika memang berniat untuk menyempunyikan informasi. “Kalau kami kepingin sembunyikan kayak yang sekarang viral, ya ngapain kami tunjukkan barangnya, iya toh?” ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (29/7). Ia menghimbau semua pihak agar tidak menyebar video dalam bentuk potongan-potongan. Sebab, potongan-potongan itu bisa fitnah dan menyeret kita di ruang kegelapan.
Dari pihak Polri menegaskan kembali komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus ini. “Bapak Kapolri sudah komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan, akuntabel, profesional dengan menggunakan metode scientific crime investigation,” tegas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah, Sabtu (30/7). Nurul mengatakan hingga saat ini proses investigasi ilmiah masih dilakukan, sehingga dia mengimbau masyarakat bersabar menunggu hasil penyidikan kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Dia berharap publik mendukung tim khusus yang bekerja maksimal. “Kalau dari kami kan masih menunggu dari timsus (tim khusus bentukan Kapolri). Jadi mari kita sama-sama bersabar untuk menunggu dan mendukung hasil kerja dari timsus untuk bekerja secara maksimal,” imbau Nurul.
3. Bareskrim Polri mengungkapkan, jumlah pemotongan dana donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak 2005 hingga 2020. Total uang donasi yang terkumpul dalam periode itu mencapai Rp 2 triliun. Dari jumlah tersebut dilakukan pemotongan sebesar Rp 450 miliar dengan alasan untuk beaya operasional ACT. “Total donasi yang masuk ke yayasan ACT dari tahun 2005 sampai tahun 2020 sekitar Rp 2 triliun. Dan dari Rp 2 triliun ini donasi yang dipotong senilai Rp 450 miliar atau sekitar 25 persen dari seluruh total yang dikumpulkan,” kata Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7). Ramadhan mengatakan, dengan alasan operasional, mulai 2015 pengurus ACT menerapkan sistem pemotongan donasi 20-30 persen. Pada 2015 sampai 2019, ACT memotong dana donasi sebesar 20-30 persen. Kemudian, sejak 2020 hingga tahun ini, ACT memotong dana donasi sekitar 30 persen.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menahan 4 tersangka kasus penyelewengan dan penggelapan dana sosial di Yayasan ACT selama 20 hari ke depan. Salah satu alasan penyidik menahan para tersangka supaya tidak menghilangkan barang bukti. Sebab, ada beberapa barang bukti yang dipindahkan saat penyidik menggeledah kantor ACT.
“Penyidik memutuskan melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka tersebut,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7). Adapun 4 tersangka yang ditahan adalah Ahyudin (pendiri dan Presiden ACT tahun 2005-2019 yang saat ini menjabat Ketua Pembina ACT), Ibnu Khajar (Presiden ACT sejak 2019-saat ini), Hariyana Hermain (Pengawas ACT tahun 2019 dan mantan anggota Pembina ACT), dan Ketua Pembina ACT, Novariadi Imam Akbari.
Bareskrim Polri mulai memeriksa empat tersangka kasus penyelewengan dana Yayasan Aksi Cepat Tangggap (ACT), Jumat (29/7) pukul 13.30 WIB. “Ya, pukul 13.30 WIB,” kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji, kemarin.Menurut Andri, keempatnya sudah memberikan konfirmasi kehadiran dalam pemeriksaan sebagai tersangka ini.
4. Mabes Polri terus berkoordinasi langsung dengan atase pertahanan KBRI Kamboja terkait penanganan kasus penyekapan WNI di Negara tersebut. Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, sesuai data terakhir yang diperolehnya, jumlah WNI yang disekap bertambah jadi 60 orang. “Data terakhir menunjukkan bahwa warga negara Indonesia yang disekap bukan sejumlah 53 orang, tapi bertambah jadi 60 orang,” ujarnya, Jumat (29/7).
Direktur perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha sebelumnya membenarkan 53 WNI disekap di Kamboja. Merek dipaksa kerja untuk melakukan penipuan atau scamming untuk tujuan investasi palsu. “Berdasarkan modus kasus-kasus sebelumnya, mereka diminta melakukan scamming utk tujuan investasi palsu. Target scamming kebanyakan masyarakat Indonesia,” kata Judha saat dikonfirmasi wartawan Kamis (28/7).
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam dugaan penyekapan terhadap 54 pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja. Ia menilai hal itu merupakan tindakan sewenang-wenang yang tak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. “Mereka bekerja melebihi batas waktu di satu tempat dan dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia (HAM),” kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (29/7).
Politisi PKS ini menjelaskan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui UU tersebut, lanjut dia, pemerintah pusat dan daerah diberi peran lebih besar untuk melindungi pekerja migran sejak tahap perekrutan.
5. PKS menggelar silaturahim kebangsaan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta hari ini, Jumat (29/7) siang. Ketua DPP PKS bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan pertemuan itu untuk meminta nasihat terkait Pemilu 2024. “PKS meminta masukan terkait proses penyelenggaraan pemilu 2024 kepada PP Muhammadiyah agar ke depannya tidak terjadii polarisasi dua kutub pasca Pemilu seperti yang terjadi usai Pemilu 2019,” ujar Mabruri, Jumat (29/7).
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan pesan bahwa kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan tak boleh tercabik oleh Pemilu 2024 mendatang. “Jadi tadi yang kita bicarakan dengan Presiden PKS Pak Syaikhu ya hak-hak apa yang sangat penting untuk kita lakukan ke depan. Yang jelas kita harapkan persatuan dan kesatuan bangsa jangan sampai tercabik oleh Pilpres dan Pemilu 2024,” tegas Anwar.
6. Sejumlah relawan pendukung Presiden Jokowi menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7) siang. Sekjen Projo, Handoko menyebutkan, dalam pertemuan itu, para relawan melaporkan persiapan musyawarah rakyat (musra) untuk mencari calon presiden yang akan digelar di Bandung pada 27 Agustus 2022 mendatang. “Kami laporkan persiapan musra yang akan digelar di Bandung pada 27 Agustus nanti sebagai musra yang pertama,” kata Handoko, kemarin sore.
Presiden Jokowi kembali meminta relawan pendukunga untuk tidak terburu-buru mengarahkan dukungan kepada capres yang maju Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan saat Jokowi menjamu para relawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7). Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas menyebut Jokowi meminta para relawannya fokus membantu program pemerintah. “Beliau berpesan untuk relawan ojo kesusu. Beliau pertegas lagi untuk relawan tidak langsung terlibat politik praktis dulu soal capres. Pak Jokowi minta kita fokus ikut membenahi perekonomian. Terlebih lagi, perekonomian global sedang mengalami guncangan,” kata Umbas melalui keterangan tertulis, Jumat (29/7).
7. Menko Polhukam Mahfud MD menargetkan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan sebelum 17 Agustus 2022. Menurut Mahfud, pengesahan itu merupakan hadiah pada perayaan hari ulang tahun (HUT) RI yang ke-77. “Semula Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditargetkan sudah bisa disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi,” kata Mahfud, Jumat (29/7). “RKUHP ini sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas. RKUHP ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,” sambungnya seraya mengatakan, lebih dari 55 tahun lamanya RKHUP tak henti-hentinya diperdebatkan.
8. Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyoroti bahaya radikalisme bagi keutuhan Indonesia. Menurutnya, bahaya radikalisme itu harus disadari dan dihadapi bersama agar tidak menggerogoti bangsa. “Bahaya paham radikalisme, mereka masuk dalam alam pikir, mereka direkonstruksi dalam budaya, pendidikan, menggunakan berbagai cara untuk mengganggu Indonesia,” kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (29/7). Hasto menyatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta.
Hasto menilai, BBHAR PDI Perjuangan turut membangun kekuatan ideologi Pancasila agar masuk dan hidup dalam benak masyarakat Indonesia. Caranya, BBHAR didorong untuk lebih aktif bergotong royong menjaga dan membumikan Pancasila dalam keseharian masyarakat, seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. “BBHAR itu memiliki peran yang sangat penting, bagaimana membangun kekuatan ideologi Pancasila ini sehingga masuk dalam benak rakyat Indonesia,” ujar Hasto.
9. Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengungkap secara sepintas momen Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum NasDem Surya Paloh dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman duduk semeja di resepsi pernikahan anak Anies Baswedan. Herzaky menjelaskan seputar pembicaraan ketiganya. “Bahas capres tipis-tipis aja. Lebih banyak bahas terkait hari bahagianya Pak Anies,” ujarnya, Jumat (29/7). Ia menyebut momen itu sebagai obrolan antarsahabat dekat.
10. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, proses pencalonan presiden bakal dibahas bersama dengan Partai Golkar dan PPP. Hal itu sudah jadi kesepakatan bersama dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Kita akan membahas untuk mencari konsensus di antara teman-teman koalisi, siapa yang paling layak diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres dan cawapres,” tutur Eddy pada Kompas.com, Jumat (29/7). Eddy mengugkapkan, PAN masih fokus mengumpulkan aspirasi dari kader di seluruh Indonesia terkait figur capres dan cawapres melalui rakerda dan rakerwil. Figur-figur yang diusulkan oleh akar rumput itu akan dibahas dan diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN akhir Agustus depan.
11. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7). “Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen,” ujar Hasyim. (HPS)
