Presiden Jokowi di Forum Musra Bandung (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah wacana Jokowi Presiden tiga periode. Wacana atau aspirasi itu masih belum mati alias mati suri. Buktinya, Presiden Jokowi kembali menerima dukungan untuk ketiga kalinya maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Kali ini, dukungan dilontarkan para pendukung Jokowi dalam forum Musyawarah Rakyat Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Artamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). Namun Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjunjung tinggi aturan dan konstitusi negara meski banyak yang meminta dirinya untuk kembali memimpin Indonesia pada periode ketiga. Di sisi lain, Presiden Jokowi tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode. Bagi dia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri.
Isu kedua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapannya bagi siapapun pemimpin yang terpilih dalam Pilpres mendatang. Kapolri tidak ingin masyarakat terpecah belah lagi. Listyo mengungkit imbas Pemilu Presiden 2019, di mana bangsa terpecah belah karena hoax hingga ujaran kebencian. “Tahun 2019 kita mengalami bagaimana bangsa kita ini hampir dipecah belah karena adanya hoaks, adanya ujaran kebencian, adanya polarisasi yang muncul dari politik identitas,” ujar Kapolri dalam pidatonya pada acara Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8). Ia mengatakan belajar dari pengalaman di 2019, Indonesia harus menyepakati sejumlah hal mengenai sosok yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Listyo berharap pemimpin di 2024 nanti membawa semangat untuk mensejahterakan masyarakat.
Isu ketiga, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim yang menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Irjen Ferdy Sambo mengungkapkan suasana di dalam persidangan yang berlangsung selama 17 jam. Yusuf menyebutkan, sidang tersebut diwarnai ketegangan dan air mata. Yusuf menuturkan, yang menangis dalam dalam sidang etik itu bukan Sambo, melainkan saksi-saksi yang dihadirkan. Ada 15 orang yang dihadirkan dalam sidang tersebut, di antaranya Bharada Richard Eliezer, Kombes Budhi Herdi Susianto, hingga Brigjen Pol Hendra Kurniawan. “Pak Sambo tidak menangis, terlihat ada rasa bersalah tetapi terlihat ada keteguhan apa yang akan dihadapinya. Pak Sambo tidak menangis di sidang. Yang menangis itu saksi yang diperiksa,” tutur Yusuf.
Isu keempat, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan 9 nama Capres dan Cawapres hasil Rekomendasi III PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8). Dalam pidato penutupan Rakernas, Zulhas menyebut 9 nama yang akan diusung tersebut terbagi dalam tiga klaster, yakni klaster ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), klaster teknokrat, dan klaster kepala daerah. Kesembilan nama tersebut adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai klaster tehnokrat, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa sebagai klaster kepala daerah.
Isu kelima, Politisi Golkar Mahyudin yang baru saja dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meminta, para kader Partai Perindo tidak korupsi saat menduduki jabatan penting. Menurut dia, sikap korupsi bertolak belakang dengan lambang elang pada Partai Perindo. Elang sendiri digambarkan sebagai burung pemberani. Artinya kata Mahyudin, ketika menjadi pemimpin, kader-kader harus berani menyuarakan kebenaran meskipun pahit. “Di dalam islam bangkai itu sesuatu yang haram. Jadi kita kader Perindo jangan ikut-ikutan makan barang-barang haram, tidak boleh kader Perindo terlibat korupsi. Itu penting,” kata Mahyudin di Jakarta, Sabtu (27/8). Berikut isu selengkapnya.
1. Wacana Jokowi Presiden tiga periode masih hidup alias belum berhenti atau belum redup. Tanda-tandanya, Presiden Jokowi kembali menerima dukungan untuk maju ketiga kali sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Kali ini, dukungan dilontarkan para pendukung Jokowi yang tergabung dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Artamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). Jokowi bercerita, di ruang tunggu sebelum acara dimulai, banyak yang berbisik-bisik dan bertanya kepadanya soal arah politik pada 2024 dan sosok siapa yang akan memperoleh dukungan dari para pendukung Jokowi. Ia kemudian meminta kepada para pendukungnya agar tidak terburu-buru.
“Ya nanti, ini forumnya, (di) Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi di hadapan massa pendukungnya. Pertanyaan itu langsung dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons. “Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung.
Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Namun, justru para pendukungnya semakin kuat mendesak Jokowi untuk maju lagi sebagai capres. “Tiga kali!” seru mereka. “Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan. Jokowi lalu mengundang salah seorang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya. Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024. “Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawab Jeni. “Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi. “Rakyat mengharapkan Bapak,” timpal Jeni lagi. Jokowi lalu menghadiahi Jeni jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang.
Presiden Jokowi blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya. Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi.
Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” kata Jokowi. Dalam forum tersebut, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor 1 di republik lewat Pilpres 2024. Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi.
Presiden Jokowi meminta agar Musyawarah Rakyat bisa lebih kompak menuju tahun politik 2024. “Paling penting saya titip agar kita semua kompak menjaga kekompakan, kerukunan, persatuan di antara kita menuju 2024. Sekali lagi saya minta kompak, dan saya senang ada Musra. Gagasan Musra ini baik sehingga rakyat memiliki ruang berdemokrasi untuk menyampaikan keinginan-keinginannya baik untuk Indonesia ke depan, pemimpin seperti apa yang diinginkan rakyat,” ucapnya.
Masih dalam sambutannya, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjunjung tinggi aturan dan konstitusi negara meski banyak yang meminta dirinya untuk kembali memimpin Indonesia di periode ketiga. “Konstitusi tidak memperbolehkan, sudah jelas itu dan saya akan selaku taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi saya akan selaku taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” ucapnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa wacana tiga periode adalah kehendak dan pendapat rakyat yang tidak bisa dibatasi. “Jangan sampai yang baru ngomong tiga periode langsung ramai, itu kan tatanan wacana, kan, boleh menyampaikan pendapat. Ada yang ngomong ganti presiden juga boleh, Jokowi mundur juga boleh. Ini katanya negara demokrasi itu kan baru tataran wacana, yang penting dalam menyampaikan pendapat jangan anarkis,” tandasnya.
Presiden Jokowi mengunjungi pedagang Pasar Cicaheum dalam lawatannya ke Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). Seusai mengunjungi Cicaheum, Jokowi mengatakan, hasil dari tanya jawab dengan para pedagang, harga komoditas-komoditas pangan di Pasar Cicaheum relatif stabil. “Untuk harga relatif stabil. Hanya telur saja yang masih tinggi,” kata Jokowi. Ia mengatakan, tingginya harga telur diakibatkan harga pakan ternak yang naik. “Ini karena pakan ternak naik. Kedua juga ada fluktuasi,” ucapnya. Jokowi tidak menampik bahwa salah satu faktor kenaikan harga telur karena Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga menyebabkan permintaan telur tinggi. “Ada juga demand permintaan untuk dibagikan kepada masyarakat, tapi kan muternya di masyarakat juga,” jelasnya.
Presiden Jokowi melepas kegiatan “Kirab Merah Putih” dari Monas hingga Bundaran HI di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (28/8) pagi. Saat melepas acara tersebut, Jokowi ditemani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Habib Luthfi Bin Yahya. “Bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Bapak Habib Luthfi Bin Yahya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya nyatakan Kirab Merah Putih diberangkatkan,” ujar Jokowi.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh bangsa, Polri, pemuda, hingga mahasiswa. Kirab Merah Putih digelar sebagai wujud untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan ini, Bendera Merah Putih sepanjang 1.700 meter dibentangkan dari Monas menuju Bundaran HI. “Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, beraneka ragam suku bangsa, memiliki ribuan bahasa, tapi perbedaan bukanlah suatu halangan untuk terus menjunjung persatuan. Hal itulah yang menjadi semangat lintas elemen menggelar kegiatan Kirab Merah Putih ini,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (27/8).
2. Presiden Jokowi menilai, elektabilitas tidak menjadi faktor tunggal usungan calon presiden maupun wakil presiden oleh partai politik. “Yang namanya calon presiden, calon wakil presiden, itu di konstitusi kita, di undang-undang kita, memang harus diusung partai atau gabungan partai,” kata Jokowi dikutip dari akun resmi Twitter @jokowi, Minggu (28/8). “Artinya apa? Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau, gimana?” lanjut Jokowi. Menurut dia, menentukan kandidat untuk diusung sebagai capres-cawapres tidak perlu dilakukan terburu-buru. “Dilihat dulu, baru nanti kita bicara dan menentukan sikap,” kata eks Wali Kota Solo itu. Saat ini, menurut Jokowi, hal yang paling penting yang diperlukan dalam kepemimpinan masa depan adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan global.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapannya bagi siapapun pemimpin yang terpilih dalam Pilpres mendatang. Kapolri tidak ingin masyarakat terpecah belah lagi. Listyo mengungkit imbas Pemilu Presiden 2019, di mana bangsa terpecah belah karena hoax hingga ujaran kebencian. “Tahun 2019 kita mengalami bagaimana bangsa kita ini hampir dipecah belah karena adanya hoaks, adanya ujaran kebencian, adanya polarisasi yang muncul dari politik identitas,” ujar Kapolri dalam pidatonya pada acara Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8).
Jenderal Sigit mengatakan belajar dari pengalaman di 2019, Indonesia harus menyepakati sejumlah hal mengenai sosok yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Ia berharap pemimpin di 2024 nanti membawa semangat untuk mensejahterakan masyarakat. “Kita ingin para pemimpin nasional nanti membawa semangat untuk bisa membangun, mau mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk menyejahterakan masyarakat,” tutur dia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, berkas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hampir lengkap. Adapun berkas yang dimaksud Sigit adalah berkas empat tersangka pembunuhan Brigadir J yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yakni Irjen Ferdy Sambo (FS), Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. “Kalau (berkas) kasus utama FS sendiri, saat ini sudah mendekati lengkap,” kata Sigit saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/8).
Sigit menjelaskan, proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo dan lain-lain sudah hampir selesai. Jenderal polisi bintang empat itu menuturkan, berkas tersangka lain, yakni istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, belum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena masih disusun. “Kami sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait kekurangan-kekurangan yang ada,” ujar Sigit lagi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akan dilaksanakan secara transparan. Sigit mengatakan, tak akan ada yang ditutup-tutupi dalam proses rekonstruksi yang bakal digelar Selasa (30/8). “Semuanya transparan, tidak ada yang kami tutupi. Kami proses sesuai dengan fakta dan itu janji kami,” ujar Sigit saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/8). Sigit menyebutkan, komitmen itu sudah dia pegang sejak awal. Namun, untuk teknis pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. “Yang jelas Ferdy Sambo proses pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian,” kata dia.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit membeberkan alasannya menolak pengunduran diri mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Listyo menjelaskan, pengunduran diri tersebut ada aturannya tersendiri. Kata dia, berdasarkan aturan, surat pengunduran diri itu harus dibahas dan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). “Ya tentunya kan ada aturannya dan kemudian kan memang kita melihat bahwa ini semua harus diselesaikan diproses di KKEP dan kemarin sudah kita dengar dari putusan kan demikian,” kata Listyo kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi membuka Kirab Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (28/8). Jenderal Listyo berujar, Sambo memang mempunyai hak untuk mengajukan banding. Pihaknya belum menentukan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. “Tentunya itu bagian dari proses dan nanti akan ada putusan lagi terkait permohonan yang bersangkutan. Lihat saja nanti,” ujarnya.
Irjen Ferdy Sambo mengajukan banding usai menjalani sidang etik dan disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Permohonan banding sudah resmi diajukan oleh pendamping sidang Ferdy Sambo dari Divisi Hukum Polri. “Sudah diajukan oleh pendamping beliau dari Divkum Polri,” kata kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, Minggu, (28/8). Arman menuturkan untuk memori banding belum diserahkan. Dia mengatakan Ferdy Sambo memiliki waktu 21 hari untuk menyerahkan memori banding. “Memori belum, dalam perpol diatur paling lambat 21 hari sejak menyatakan banding,” ujarnya. “Dalam sidang Kode Etik yang mendampingi dari Divkum Polri, silakan ditanyakan ke Divkum ya,” imbuhnya.
Bharada Richard Eliezer atau Bharada E bakal dihadirkan secara langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada Selasa (30/8). Dengan demikian, rekonstruksi itu akan menjadi momen pertama Bharada E disatukan bersama keempat tersangka lainnya. Sebab, sejak ditetapkan sebagai Justice Collaborator (JC), pemeriksaan Bharada E selalu dipisahkan dan dihadirkan secara daring.
“Kalau rekonstruksi info dari penyidik [Bharada E] dapat dihadirkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (28/8). Dedi menjelaskan alasan Bharada E tetap dihadirkan dalam rekonstruksi langsung meski berstatus JC yakni untuk mendapat gambaran fakta di tempat kejadian perkara (TKP). “Agar jaksa penuntut umum (JPU) mendapat gambaran fakta di TKP,” ujar Dedi lagi.
5. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim yang menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Irjen Ferdy Sambo mengungkapkan suasana di dalam persidangan yang berlangsung selama 17 jam. Yusuf menyebutkan, sidang tersebut diwarnai ketegangan dan air mata. “Ya suasana sidangnya sebagaimana pengadilan. Ya suasananya ada tegangannya, ada tenangnya, ya dinamislah. Dan penuh air mata,” kata Yusuf, Minggu (28/8).
Yusuf membeberkan, yang menangis dalam dalam sidang etik itu bukan Sambo, melainkan saksi-saksi yang dihadirkan. Ada 15 orang yang dihadirkan dalam sidang tersebut, di antaranya Bharada Richard Eliezer, Kombes Budhi Herdi Susianto, hingga Brigjen Pol Hendra Kurniawan. “Pak Sambo tidak menangis, terlihat ada rasa bersalah tetapi terlihat ada keteguhan apa yang akan dihadapinya. Pak Sambo tidak menangis di sidang. Yang menangis itu saksi yang diperiksa,” tutur Yusuf.
6. Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan 9 nama Capres dan Cawapres hasil Rekomendasi III PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8). Dalam pidato penutupan Rakernas, Zulhas menyebut 9 nama yang akan diusung tersebut terbagi dalam tiga klaster, yakni klaster ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), klaster teknokrat, dan klaster kepala daerah. Kesembilan nama tersebut adalah Ketum PAN Zulkifli HASAN, Ketum Golkar Irlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai klaster tehnokrat, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa sebagai klaster kepala daerah. Zulhas beralasan pihaknya belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai Capres dari nama-nama yang direkomendasikan tersebut.
Yang menarik, ketika nama Puan Maharani diumumkan oleh Zulkifli Hasan, massa PAN yang hadir dalam rakernas itu menyoraki politisi perempuan PDIP yang kini menjabat Ketua DPR. Sebaliknya, ketika Zulhas menyebut nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk diusung sebagai capres, para kader dan simpatisan PAN menyambut dengan baik.
7. Calon pengganti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai rame. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP mendukung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta merangkap Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar sebagai Cagub pada Pilgub DKI 2024. Dukungan PAN dan PPP disampaikan secara spontan oleh Ketua DPW PAN DKI Eko Purnomo dan Ketua DPW PPP DKI Guruh Tirta Lunggana dalam acara pelantikan pengurus Golkar DKI Jakarta di Jakarta Convention Centre, Minggu (28/8) malam.
Pada acara pelantikan pengurus tersebut, Ketua Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar sengaja mengundang dua Guruh Tirta Lunggana dan Eko Purnomo ke atas panggung. Keduanya langsung menyampaikan dukungan kepada Zaki. Sementara DPD Golkar DKI akan mencalonkan ketuanya, Ahmed Zaki Iskandar sebagai Cagub DKI sehingga kloplah KIB DKI Jakarta calonkan Zaki sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada mendatang.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons wacana maju pada Pilgub DKI 2024 berpasangan dengan Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskadar. Riza mengatakan, hal itu merupakan keputusan DPP Gerindra dan Golkar. “Kalau urusan pilkada itu kami ini cuma ketua, prajurit, ada pimpinan di atasnya. Itu menjadi tugas kewenangan daripada DPP. Saya, maupun Pak Zaki, menyerahkan sepenuhnya kepada DPP,” kata Riza di sela acara Pelantikan Pengurus dan Rakerda Golkar DKI Jakarta, Minggu (28/8) malam.
8. Presiden Jokowi menyatakan sebanyak sembilan bendungan baru bakal rampung dibangun pada akhir 2022. Jokowi mengemukakan, pada era kepemimpinannya hingga saat ini, sudah ada 29 bendungan yang telah dibangun. Sehingga pada akhir 2022, Indonesia memiliki 38 bendungan baru. “Sampai hari ini telah kita bangun 29 bendungan, ini bendungan besar, plus sembilan nanti di akhir tahun ini,” kata Jokowi di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8). Menurut Jokowi, bendungan-bendungan yang dibangun itu telah terasa dampaknya bagi sektor pertanian, khususnya produksi padi. Aliran dari bendungan itu telah membuat produksi panen padi meningkat hingga dua kali lipat.
9. Kuasa Hukum PT Taspen, Yusril Ihza Mahendra membantah adanya dana yang dikelola oleh PT Taspen untuk kepentingan pencalonan presiden 2024. “Tidak ada dana yang dikelola PT Taspen yang disiapkan untuk kepentingan pencalonan Presiden oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun juga. Tidak benar bahwa PT Taspen terlibat dalam pengelolaan dana Rp 300 triliun yang terkait dengan pencalonan presiden 2024 ,” kata Yusril di Jakarta Minggu (28/8).
Hal itu disampaikannya menanggapi pemberitaan melalui berbagai media terkait dengan “seseorang yang mau mencalonkan diri jadi Presiden”, “pengelolaan dana 300 triliun rupiah”, dan lain-lain yang dikaitkan dengan PT Taspen. “Maka terlepas dari apa sesungguhnya maksud dan tujuan dari pihak yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut, dan terlepas pula dari kemungkinan aneka ragam tafsir yang diberikan oleh orang yang membaca/mendengar pemberitaan tersebut, maka kami selaku kuasa hukum dari PT Taspen menyampaikan beberapa hal,” katanya.
10. Politisi Golkar Mahyudin yang baru saja dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meminta, para kader Partai Perindo tidak korupsi saat menduduki jabatan penting. Menurut dia, sikap korupsi bertolak belakang dengan lambang elang pada Partai Perindo. Elang sendiri digambarkan sebagai burung pemberani. Artinya kata Mahyudin, ketika menjadi pemimpin, kader-kader harus berani menyuarakan kebenaran meskipun pahit.
“Di dalam islam bangkai itu sesuatu yang haram. Jadi kita kader Perindo jangan ikut-ikutan makan barang-barang haram, tidak boleh kader Perindo terlibat korupsi. Itu penting,” kata Mahyudin di Jakarta, Sabtu (27/8). Mahyudin menjelaskan, korupsi adalah salah satu penyebab negara atau sebuah bisnis hancur. Fenomena hancurnya bisnis karena korupsi terjadi pada perusahaan dagang Belanda di masa kolonial, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sebagai informasi, Mahyudin semula sebagai politisi Golkar. Lalu pada pemilu 2019, dia terpilih menjadi anggota DPD RI dan kini dia pindah ke Partai Perindo pimpinan Harry Tanoe. (HPS)
