Kantor Kementerian Perdagangan RI (net)
Isu menarik pagi ini adalah para terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pesta wine di Kantor Kemendag. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pesta wine digelar di ruang kerja mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Wisnu Wardhana, pada 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. “Mengadakan pertemuan di ruang kerja terdakwa Indra Wisnu Wardhana dan mengadakan minum-minum wine,” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8). Kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara sebanyak Rp18,3 triliun dan memaksa negara memberikan BLT kepada rakyat yang mengalami kesulitan karena minyak goreng langka dan harganya mencekik leher.
Isu kedua, Jaksa penuntut umum juga membongkar peran eks Mendag Muhammad Lutfi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Menurut jaksa, pada bulan Januari 2022, Lutfi berkomunikasi lewat ponsel dengan terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Lutfi bertanya apakah Lin Che Wei masih sebagai staf Menko Perekonomian atau tidak. Lin Che Wei pun menjawab iya. Lutfi juga disebut turut bertanya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai status Lin Che Wei. Seperti diketahui, Lin Che Wei merupakan Tim Asistensi Menko Perekonomian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya lakukan kajian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tertentu di bidang perekonomian.
Isu ketiga, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim masyarakat masih menghendaki Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024. Budi mengatakan, hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di Bandung, Jabar. Dalam musyawarah itu, Jokowi dipilih sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang. “Masyarakat Indonesia masih ada yang menginginkan Pak Jokowi capres 2024, masih ada, tetapi Pak Jokowi kemarin sudah katakan tunduk pada konstitusi,” kata Budi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8). Kata dia, Jokowi tempati urutan pertama, dipilih oleh 29,79 persen dari 5.721 orang yang ikut memilih. Menparekraf Sandiaga Uno di urutan kedua dengan 16,92 persen, Ganjar Pranowo 16,1 persen. Prabowo Subianto 11,1 persen, Anies Baswedan 9,02 persen, Ridwan Kamil 5,17 persen, Puan Maharani 4,16 persen, politisi Golkar Dedi Mulyadi 2,87 persen, Kepala Staf Presiden Moeldoko 2,57 persen, dan Panglima TNI Andika Perkasa 1,42 persen.
Isu keempat, Isu keempat, soal kenaikan harga BBM. Presiden Jokowi bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir mulai salurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu kenaikan harga pertalite. Penyaluran BLT pertama kali dilakukan di Kantor Pos Sentani, Jayapura, Papua. “Hari ini kami mulai membagikan BLT BBM di Kantor Pos Sentani, Jayapura,” kata Jokowi dalam pernyataan resmi, Rabu (31/8). Di sisi lain, demo menolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah, antara lain Solo, Surabaya Jatim, Makassar, NTB. Antrian panjang di SPBU juga terjadi sejumlah daerah, rakyat kesulitan beli Pertalite. Anehnya, Pertamina malah menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 September. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini rencana Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah keputusan yang terbaik. Hasto menegaskan, partainya telah berusaha memberikan berbagai masukan untuk menjadi pertimbangan Jokowi.
Isu kelima, rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mengungkap sejumlah keterangan baru. Salah satunya, ucapan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebelum Brigadir Yosua Hutabarat ditembak. Berdasarkan video grafis yang dirilis kepolisian, Sambo sempat meluapkan amarah kepada Brigadir J sebelum dilakukan penembakan. Peristiwa itu bermula saat keempat tersangka yakni FS, RE, RR, dan KM, berkumpul di dalam rumah dinas dekat meja makan.
Mereka berhadapan dengan Brigadir J yang sebelumnya juga diperintahkan untuk masuk oleh Sambo. Dalam momen tersebut, Sambo mengatakan beberapa hal kepada Brigadir J. “Kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya,” kata Sambo kepada Brigadir J. Sambo lalu memerintahkan Bharada E untuk segera menembak. Ia disebut menyuruh Bharada E sambil berteriak agar segera menembak Brigadir J. “Woy kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woy kau tembak,” teriak Sambo ke Bharada E. Bharada E kemudian menembak Brigadir J sebanyak 3 – 4 kali. Sambo pun menyusul menembak ke arah Brigadir J usai sang korban terkapar di lantai. Berikut isu selengkapnya.
1. Terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) menggelar pesta wine di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pesta wine digelar di ruang kerja mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Wisnu Wardhana, pada 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. “Mengadakan pertemuan di ruang kerja terdakwa Indra Wisnu Wardhana dan mengadakan minum-minum wine,” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8).
Acara tersebut melibatkan Indra Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta Hanawi dan Tukiyo. Wine tersebut dibawa oleh Stanley. Selanjutnya pada 3 Maret 2022, Indra menyetujui beberapa Persetujuan Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya. PE dimaksud terkait dengan lima perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar.
2. Jaksa penuntut umum membongkar peran eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Pada bulan Januari 2022, Lutfi berkomunikasi lewat ponsel dengan terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Lutfi bertanya apakah Lin Che Wei masih sebagai staf Menko Perekonomian atau tidak. Lin Che Wei pun menjawab iya. Lutfi disebut turut bertanya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai status Lin Che Wei. Seiring waktu berjalan, Lin Che Wei menyampaikan kepada Lutfi bahwa ia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas sebagai analis industri kelapa sawit. Seperti diketahui, Lin Che Wei merupakan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab satu di antaranya untuk melakukan kajian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tertentu di bidang perekonomian.
Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang melibatkan lima orang terdakwa disebut telah merugikan negara sejumlah Rp18.359.698.998.925 (Rp18,3 triliun). Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/8). “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000,00 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,00,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Adapun 5 terdakwa yang diadili dalam perkara ini ialah Indra Sari Wisnu Wardhana. Kemudian Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang. Kemudian penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, MBA, CFA. Indra Sari bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya disebut telah memperkaya sejumlah korporasi. Yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064.
3. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim masyarakat masih menghendaki Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024. Budi mengatakan, hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di Bandung, Jabar. Dalam musyawarah itu, Jokowi dipilih sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang. “Masyarakat Indonesia masih ada yang menginginkan Pak Jokowi capres 2024, masih ada, tetapi Pak Jokowi kemarin sudah katakan tunduk pada konstitusi,” kata Budi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8).
Budi menyebut hasil ini sebenarnya tidak luar biasa. Ia menyitir sejumlah survei yang menyebut ada sekitar 30 persen masyarakat yang mendukung Jokowi tiga periode. Wakil menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu berpendapat angka ini tak terlalu besar. Budi menyebut ada kemungkinan pendukung Jokowi tiga periode lebih besar di kantong-kantong suara Jokowi pada Pilpres 2019. “Di Bandung cuma 29 persen, mungkin di Jawa Tengah bisa 70 persen atau di NTT bisa 90 persen, Bali 95 persen, kita enggak tahu. Itu dinamika di masyarakat,” ujarnya.
Presiden Jokowi menempati urutan pertama daftar calon presiden (capres) 2024 pilihan Kelompok Relawan Jokowi lewat Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Jokowi menguasai sepertiga dari total suara yang masuk dalam musyawarah itu. Ia dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang yang ikut memilih. “Pak Joko Widodo di-vote 1.704 orang atau 29,79 persen,” ujar Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/8). Andi mengatakan, Menparekraf Sandiaga Uno memberi kejutan di Musra. Sandiaga menempel Jokowi dengan perolehan suara 968 suara atau 16,92 persen.
Urutan ketiga ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar memperoleh 921 suara atau 16,1 persen. Capres lainnya yang masuk daftar tersebut adalah Menhan Prabowo Subianto (11,1 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (9,02 persen), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (5,17 persen). Selain itu ada Ketua DPR Puan Maharani (4,16 persen), politisi Golkar Dedi Mulyadi (2,87 persen), Kepala Staf Presiden Moeldoko (2,57 persen), dan Panglima TNI Andika Perkasa (1,42 persen). Andi berkata pihaknya telah melapor kepada Jokowi sebelum mengumumkan hasil Musra. Menurutnya, Jokowi tidak masalah dengan hasil tersebut. “Namun, beliau kemarin sudah menyatakan taat terhadap konstitusi dan kehendak rakyat,” ujar Andi.
4. Presiden Jokowi bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir mulai salurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu kenaikan harga pertalite. Penyaluran BLT tersebut pertama kali dilakukan di Kantor Pos Sentani, Jayapura, Papua. “Hari ini kami mulai membagikan BLT BBM di Kantor Pos Sentani, Jayapura,” kata Jokowi dalam pernyataan resmi, Rabu (31/8). Dalam video yang beredar, nampak Jokowi memantau proses penyaluran BLT tersebut di kantor pos. Menteri BUMN Erick Thohir berharap BLT bisa membantu daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh. “Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM,” ujar Faizal R Djoemadi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini rencana Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah keputusan yang terbaik. Hasto menegaskan, partainya telah berusaha memberikan berbagai masukan untuk menjadi pertimbangan Jokowi. “Dalam hal yang sulit itu, kami meyakini Pak Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik dan kami juga memberikan masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata Hasto pada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8). Menurut Hasto, pemerintah telah melakukan berbagai kalkulasi yang seksama, termasuk dalam menghitung risiko dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat. Hasto mengungkap langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak tersebut. “Tetapi yang penting saat ini pemerintah telah menyiapkan suatu bantalan sosial agar di tengah tekanan inflasi itu dampak terhadap kemiskinan, pengangguran, itu bisa ditekan dengan berbagai stimulus yang dilakukan,” paparnya.
5. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo Raya menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (31/8) petang. Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo, Fierda Abdullah Ali mengatakan aksi sengaja dilakukan di depan Balai Kota yang pernah menjadi kantor Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, mereka ingin agar aspirasi terkait kenaikan harga BBM didengar langsung oleh Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. “Kami mau mengantarkan aspirasi langsung ke Anak Jokowi. Solo mendapat privilege bahwa anak Jokowi sebagai Presiden Indonesia sudah menjadi Wali Kota Solo,” katanya di sela aksi.
Massa buruh dan pekerja dari sejumlah kota di Jawa Timur akan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi bakal digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (31/8). Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli mengatakan massa buruh berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi. Mereka akan mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Jalan Frontage Ahmad Yani pukul 12.00 WIB untuk kemudian bergerak bersama ke Gedung Negara Grahadi. “Tuntutan demo buruh kali ini yaitu, kami menolak dan mengecam rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM,” kata Jazuli.
Salah satu buruh perempuan asal Lumajang, Lia Mayangsari menyebut, menaikkan harga BBM adalah bukti nyata pemerintah tak berpihaknya kepada rakyatnya.”Pemerintah sudah tidak ada keberpihakan lagi dengan rakyat. Dibuktikan dengan menaikkan harga BBM,” ucapnya. Ia bahkan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi sudah tak punya hati jika tega menaikkan harga BBM. “Pemerintah tidak punya hati, tidak punya empati pada kami,” kata dia.
Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Malah aksinya diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian. Selain di Makassar, demo menolak kenaikan BBM itu juga terpantau di sejumlah daerah dari mulai Surabaya (Jawa Timur) hingga Mataram (Nusa Tenggara Barat). Di Makassar, aksi saling dorong itu dipicu ketika sekelompok mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan membakar ban bekas di Jalan Sultan Alauddin. Namun, aksi tersebut langsung dihadang petugas hingga terlibat saling dorong. Para mahasiswa menilai rencana kenaikan harga BBM di tengah kondisi yang masih pandemi Covid-19 akan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat. “Kami mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, karena naiknya harga BBM akan memberatkan masyarakat kalangan bawah,” kata koordinator aksi, Rival, Rabu (31/8). Sementara itu Nusa Tenggara Barat (NTB), demo tolak kenaikan BBM terjadi di Mataram dan Dompu. Di Mataram, demonya digelar di depan kantor DPRD NTB. Demo itu berujung ricuh, dan dilaporkan ada satu anggota polisi mengalami luka. Massa aksi sempat saling dorong menyebabkan satu anggota Samapta dari Polresta Mataram Bripda Adistha alami luka sobek di bagian kepala.
PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 September. Penyesuaian harga BBM itu didasari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum,” mengutip situs resmi pertamina.com.
Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, harga Pertamax Turbo Rp15.900 per liter atau turun Rp2.000 dari Rp17.900. Kemudian harga Dexlite per liter menjadi Rp17.100 atau turun Rp700 dari. Lalu harga BBM jenis Pertamina Dex per liter juga turun di DKI Jakarta. Dari 18.900 menjadi Rp17.400. Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax masih belum berubah. Harga Pertalite masih Rp7.650 per liter, sementara Pertamax Rp12.500 per liter.
Antrean kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta menjelang tengah malam pada Rabu (31/8). Masyarakat memenuhi SPBU seiring harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar yang kabarnya bakal naik mulai 1 September 2022. Berdasarkan pantauan, di SPBU Tendean, Jakarta Selatan, antrean kendaraan roda empat mengular hingga tumpah ke jalan raya. Tampak beberapa petugas kepolisian pun membantu mengatur lalu lintas di area SPBU tersebut.
PT Pertamina Patra Niaga mencatat sebanyak 1 juta unit kendaraan terdaftar dalam aplikasi MyPertamina untuk program Subsidi Tepat. Hingga akhir Agustus, ada lebih dari 1 juta unit kendaraan yang didaftarkan, dimana hampir 70 persen jenis kendaraan menggunakan Pertalite dan lebih dari 30 persen pengguna Solar subsidi. “Dari data tersebut, pengguna Pertalite yang mendaftar masih didominasi oleh pengguna pribadi. Sedangkan, untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangan resmi, Rabu (31/8).
6. Rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mengungkap sejumlah keterangan baru. Salah satunya, ucapan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebelum Brigadir Yosua Hutabarat ditembak. Berdasarkan video grafis yang dirilis kepolisian, Sambo sempat meluapkan amarah kepada Brigadir J sebelum dilakukan penembakan. Peristiwa itu bermula saat keempat tersangka yakni FS, RE, RR, dan KM, berkumpul di dalam rumah dinas dekat meja makan. Mereka berhadapan dengan Brigadir J yang sebelumnya juga diperintahkan untuk masuk oleh Sambo. Dalam momen tersebut, Sambo mengatakan beberapa hal kepada Brigadir J. “Kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya,” kata Sambo kepada Brigadir J.
Sambo lalu memerintahkan Bharada E untuk segera menembak. Ia disebut menyuruh Bharada E sambil berteriak agar segera menembak Brigadir J. “Woy kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woy kau tembak,” teriak Sambo ke Bharada E. Bharada E kemudian menembak Brigadir J sebanyak 3 – 4 kali. Sambo pun menyusul menembak ke arah Brigadir J usai sang korban terkapar di lantai. Tak berhenti di situ, Sambo juga mengarahkan tembakan ke tembok tangga dan lemari untuk mengelabuhi kejadian agar terlihat seperti adegan saling tembak. Setelah itu, Sambo mendatangi dan menjemput Putri Candrawathi yang tengah berada di kamar. Mereka keluar rumah, kemudian PC diantar pulang ke rumah pribadi oleh Bripka Ricky Rizal yang sudah berada di dalam mobil.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyangkal ikut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurutnya, pernyataan itu berbeda dengan keterangan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang menyatakan Sambo ikut menembak Brigadir J. Hasto menyerahkan proses pembuktian terkait dugaan keikutsertaan Sambo dalam menembak Brigadir J hingga tewas kepada aparat penegak hukum. “Ya kalau kemarin kan [Sambo] menyangkal [ikut tembak Brigadir J]. Kalau menurut Bharada E ya melakukan penembakan,” ucap Hasto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/8). Ia mengatakan, sangkalan seorang tersangka dalam pengusutan sebuah kasus pidana bukan sebuah masalah. Menurutnya, aparat penegak hukum tinggal membuktikan peran tersangka tersebut. Lebih lanjut, Hasto terus berupaya agar Bharada E konsisten dalam memberikan keterangan ihwal kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Komnas HAM mengungkapkan dugaan ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terkonfirmasi dalam rekonstruksi peristiwa yang digelar pada Selasa (30/8). Ancaman itu diduga dilontarkan oleh Kuat Maruf, asisten rumah tangga eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis (7/7), sehari sebelum Brigadir J meninggal di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Ya, misalnya yang paling sederhana yang terkonfirmasi, misalnya soal ancaman yang ada di Magelang. Yang diceritakan oleh Yosua (Brigadir J) kepada Vera. Itu lebih gamblang dalam proses rekonstruksi,” kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/8). Anam menjelaskan rekonstruksi itu sesuai keterangan yang didapat Komnas HAM dari kekasih Brigadir J, Vera di Jambi. Anam menyebut Vera mengaku mendapat cerita Brigadir J diancam saat mereka berkomunikasi via gawai (HP) di hari yang sama saat mendapat ancaman.
7. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan data bahwa mayoritas publik berkeinginan agar Irjen Ferdy Sambo dihukum mati bila terbukti sebagai otak pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. “Sebagian besar menilai Ferdy Sambo lebih pantas dijatuhi hukuman mati sebesar 50,3 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei secara daring, Rabu (31/8). Djayadi merinci 36,8 persen responden ingin Ferdy Sambo dipenjara seumur hidup dan 5 persen hukuman penjara 20 tahun. Lalu, 1,2 persen menyatakan hukuman lainnya, dan 6,7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Selain itu, survei LSI menemukan mayoritas responden kurang percaya alasan tewasnya Brigadir J karena tindakan pengancaman dan pelecehan terhadap Putri Candrawathi. “Hanya 2,9 persen responden yang percaya dan 13,9 persen responden yang cukup percaya. Total 76,3 persen responden mengaku tidak percaya dengan hal tersebut,” kata Djayadi. Ia menuturkan, mayoritas responden menginginkan motif pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J diungkap.
Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi berharap kepada penyidik agar tidak ditahan meski telah jadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis mengatakan kliennya mengajukan permohonan tidak ditahan lantaran kondisi belum stabil serta mempunyai anak kecil. “Karena alasan-alasan sesuai Pasal 31 ayat 1 KUHAP itu kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/9) dini hari. “Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil,” imbuhnya.
Istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi kembali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Nofrianysah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Rabu (31/8).
Putri menjalani pemeriksaan konfrontir bersama tersangka lainnya selama hampir 11 jam sejak pukul 13.00 hingga 23.45 WIB. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis mengaku kliennya dicecar kurang lebih sebanyak 23 pertanyaan. “Ada 23 pertanyaan. Pertanyaan itu dikonfrontir terhadap seluruh tersangka,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/9) dini hari.
8. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati perlunya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai akibat dibentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Hal itu merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (31/8). Revisi ini disepakati melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), sebagai upaya revisi terbatas UU Pemilu atas terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta mengantisipasi akan terbentuknya Papua Barat Daya yang proses legislasinya sedang bergulir di parlemen saat ini.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan kursi di DPR RI dan DPR berpotensi bertambah di 2024 akibat pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Tiga provinsi baru Papua adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. “Dengan adanya penambahan dapil ini, maka berpotensi pula menambah jumlah kursi anggota DPR,” kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
9. Menhan Prabowo Subianto, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto harus mundur dari kabinet jika hendak mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota,” bunyi pasal tersebut.
Mereka wajib menyampaikan surat pengunduran diri selambat-lambatnya pada hari pendaftaran capres-cawapres. Surat pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali. Setelah itu, surat pengunduran diri diserahkan oleh partai politik pengusung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat pengunduran diri itu menjadi syarat pendaftaran. Aturan berbeda diterapkan untuk gubernur atau kepala daerah yang hendak nyapres. Mereka tak perlu mengundurkan diri, tetapi harus meminta izin Jokowi. “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden,” bunyi pasal 171 ayat (1) UU Pemilu. Jokowi punya waktu 15 hari untuk merespons permohonan kepala daerah nyapres. Jika Jokowi tak merespons surat itu hingga batas waktu, permohonan dianggap dikabulkan.
10. Calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta penerus Anies Baswedan yang diajukan ke Presiden Jokowi diperkirakan enam orang. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, enam nama calon itu akan diusulkan dua pihak, yaitu tiga nama dari DPRD DKI Jakarta dan tiga nama dari Kemendagri atas persetujuan Tito. Ia menuturkan, pihaknya sudah mengirim surat ke DPRD DKI Jakarta agar segera menyampaikan tiga usulan nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta. “Itu yang kami sudah kerjakan, sekali lagi untuk DKI tahapnya kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, kemarin saya tandatangani, nanti dari Kemendagri akan melihat ada mungkin 3 nama, 3 nama (dari) DPRD, 3 nama (dari) Kemendagri,” ujar Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
Mantan Kapolri ini menjelaskan, nama-nama tersebut akan melewati tahap sidang di kementerian atau lembaga, termasuk KPK dan Polri. Presiden Jokowi akan melakukan sidang tersendiri untuk menentukan Pj Gubernur. “Jadi bukan ditentukan sendiri oleh presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini sudah cukup demokrasinya. Dari segi transparansi, lebih transparan, tidak otoriter,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Mendagri Tito Karnavian tidak main-main dalam menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
Kata dia, sosok Pj Gubernur DKI yang ditunjuk nantinya harus netral pada Pemilu maupun Pilkada 2024. Mardani menyebut nama Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan Tito ke Presiden Jokowi juga harus sosok yang profesional dan berpengalaman. “Jangan bermain-main dengan memilih Pj yang akan bersikap tidak netral baik di pileg, pilpres, maupun di pilkada, karena DKI ini seperti akuarium. Saya yakin dari jajaran pak menteri ada banyak juga yang bisa dilihat untuk mendapatkan perhatian Pak Menteri,” kata Mardani dalam Raker Komisi II DPR dengan Mendagri, jajaran KPU, Bawaslu, serta DKPP, di gedung DPR, Rabu (31/8).
11. Presiden Jokowi meminta kasus mutilasi di Mimika, Papua diusut secara tuntas. Presiden juga meminta agar proses hukum kasus tersebut segera diselesaikan. “Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di-backup oleh TNI,” ujar Jokowi di Jayapura, Papua sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8). “Sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, TNI Angkatan Darat telah menetapkan enam prajurit sebagai tersangka dugaan kasus mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua. Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani penyelidikan oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XVII/C Mimika. “Sudah (jadi tersangka),” kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal Chandra W Sukotjo melalui pesan singkat, Senin (29/8) lalu.
12. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria Utomo menilai penambahan harta Rektor UI Ari Kuncoro menjadi bukti bahwa rektornya hanya fokus menambah kekayaan. “Betul [1.000 hari kerja Rektor UI hanya memperkaya diri]. Tidak fokus pada permasalahan-permasalahan di UI,” ujar Bayu saat ditemui di Kampus UI, Selasa (30/8) malam. “Penambahan harta itu menjadi satu bukti bahwa dalam 1.000 hari kerja Rektor Ari Kuncoro itu fokusnya adalah menambah harta kekayaan, bukan fokus pada kepemimpinannya di Universitas Indonesia,” sambung dia.
13. Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI memutuskan membatalkan proyek pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp955 juta. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan keputusan tersebut diputuskan pada Senin (29/8). “Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya,” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/8).
Namun, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan proyek pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp955 juta belum dihentikan total. Dia bilang, BURT meminta rencana pengadaan kalender 2023 itu dikaji ulang. Sebab, menurutnya, pengadaan kalender menjadi salah satu kebutuhan rutin Kesetjenan DPR. “Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi,” kata Dimyati saat dihubungi wartawan, Rabu (31/8).
14. Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku cukup malu usai Penyakit tuberkulosis (TBC) di Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Indonesia juga menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah ratusan ribu kasus yang disertai kematian cukup tinggi. Muhadjir kemudian mengingatkan, TBC merupakan masalah kesehatan global yang harus menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Menurut data Global Report TB 2021, Indonesia masuk di 10 besar negara dengan beban kasus TBC, TB HIV, dan TB RO terbanyak di dunia. Tentu saja hal ini bukan sebuah prestasi, suatu hal yang agak memalukan,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (31/8).
15. Usulan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum agar para suami lakukan poligami untuk menekan kasus HIV/AIDS panen kecaman. Menag Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan usulan itu. “Saya kira ini pendapat pribadi ya. Jadi kalau perspektif Islam, perspektif Islam yang mana? Mana ada perspektif Islam itu yang merujuk pada penanggulangan HIV/AIDS itu melalui poligami. Nggak ada,” kata Yaqut di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). Yaqut menilai usulan Uu tergolong aneh. Seharusnya, pernyataan seseorang untuk merespons pencegahan penularan HIV/AIDS harus didasari riset yang akurat. “Kalau memang kita ngomong soal penyebaran penyakit, bener enggak HIV itu bisa ditanggulangi dengan poligami? Kan ini menurut saya aneh-aneh,” ujarnya.
Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Margaret Aliyatul Maimunah juga menolak usulan Uu. “Fatayat ini enggak dukung banget poligami sebagai jalan minimalisir HIV/AIDS,” kata Margaret, Rabu (31/8). Margaret menilai poligami bukan solusi tepat untuk hindari HIV/AIDS. Baginya, poligami justru menimbulkan dampak negatif lanjutan bagi perempuan dan anak-anaknya di dalam keluarga. (HPS)
